Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertambahan UMKM di kota yang pesat tidak di dukung dengan jumlah area yang digunakan untuk berdagang akibatnya berdagang di tempat yang tidak semestinya. Hal ini berdampak pada kenyamanan warga kota dan keindahan kota yang menjadi semrawut dan jauh dari kata tertib. Di sisi lain, keberadaan UMKM membantu menaikkan perekonomian Jakarta, mengurangi angka pengangguran dan memenuhi kebutuhan para konsumen UMKM.Skripsi ini menjelaskan keberadaan UMKM dan tempat berdagang yang seharusnya serta mengetahui pentingnya keberadaan UMKM pada ruang publik kota. Skripsi ini juga melihat bagaimana fasilitas perdagangan menjadi unsur penting dalam kota. Berbagai macam fasilitas perdagangan menyediakan tempat berdagang UMKM sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Ruang publik juga membutuhkan kehadiran Usaha Mikro dan Kecil sebagai fasilitas yang menghidupkan suasana. Oleh karena itu dibutuhkan penataan yang baik agar menciptakan kota yang indah dan rapih demi kenyamanan warga kota.

---

The rapid increment of MSMEs in city are not supported by the area of trading itself, as a result, they trade in undue places. This has an impact on the comfort of the citizen and the beauty of the city which becomes chaotic and far from the orderliness. On the other hand, the presence of MSMEs helps raise the economy of Jakarta, reduce unemployment and meet the needs of MSMEs consumers.

This thesis explains the existence of MSMEs and the appropriate place for trading as well as the importance of MSMEs in urban public space. This thesis also describes how trade facilities become an important element in a city. Various trade facilities provide a place for SMEs to run their business in accordance with local regulations. Public space also requires the presence of Micro and Small Business as a facility which enliven the atmosphere of city. Therefore, it needs a good arrangement in order to create a well ordered city for the convenience of citizens."

"Skala usaha pada UMKM memang menjadi salah satu upaya yang ingin dicapai oleh para pelaku usaha untuk melihat perkembangan usahanya. Peran digitalisasi dalam kegiatan usaha juga menjadi faktor pendukung skala usaha. Beberapa studi juga berpendapat bahwa adopsi digitalisasi berkorelasi positif terhadap kegiatan UMKM terutama di masa pandemi Covid-19. Adopsi digitalisasi dilihat sebagai pendorong tingginya tingkat skala usaha melalui tingkat pendapatan dan jumlah tenaga kerja. Peneliti menambahkan tingkat pendidikan sebagai variabel kontrol antara pengaruh adopsi digitalisasi dengan skala usaha. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei pada UMKM kuliner di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi digitalisasi tidak memiliki pengaruh signifikan dengan skala usaha. Namun, jika dikontrol dengan tingkat pendidikan menunjukkan adanya pengaruh antara adopsi digitalisasi dan skala usaha meskipun arah pengaruh berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengaruh antara adopsi digitalisasi dan skala usaha dapat dimoderasi oleh tingkat pendidikan sebagai faktor-faktor sosiologis.

---

Business scale in MSMEs is one of the efforts that business actors want to achieve to see the development of their business. The role of digitalization in business activities is also a supporting factor for business scale. Several studies also argue that the adoption of digitalization has a positive correlation with MSME activities, especially during the Covid-19 pandemic. The adoption of digitalization is seen as driving high levels of business scale through income levels and the number of workers. Researchers added education level as a control variable between the influence of digitalization adoption and business scale. In this research, researchers used a quantitative approach with a survey method on culinary MSMEs in Depok City. The results of this research show that digitalization adoption does not have a significant influence on business scale. However, if controlled for education level, it shows that there is an influence between digitalization adoption and business scale, although the direction of influence is different. Thus, the results of this study show that the influence between digitalization adoption and business scale can be moderated by the level of education as sociological factors."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM dapat mempertahankan laju ekonomi ketika krisis keuangan terjadi. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pembiayaan UMKM khususnya oleh perbankan. Adanya asymmetric information atau gap informasi antara pihak debitur dengan pihak bank menyebabkan banyaknya pengajuan pinjaman dana yang ditolak. Oleh karena itu penting adanya dukungan berupa penilaian secara eksternal untuk menanggulangi masalah ini salah satunya adalah melalui credit rating. Credit rating atau pemeringkatan kredit ini akan memberikan informasi mengenai kredibilitas suatu usaha. Dalam kasus ini fuzzy logic system (FLS) dapat diaplikasikan dalam perhitungan credit rating untuk memberikan informasi mengenai kredibilitas UMKM. FLS menggunakan indikator penilaian terhadap UMKM sebagai input yang ditransformasikan ke dalam sebuah fungsi keanggotaan (trapezoidal dan triangular). Dari hasil simulasi, perbedaan dalam penggunaan fungsi keanggotaan baik itu trapezoidal ataupun triangular tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil yang diberikan oleh FLS.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in national economic growth. MSMEs can maintain the pace of the economy when the financial crisis occurred. However there are still some obstacles in the financing of MSMEs especially by banks. The existence of asymmetric information or the information gap between the debtor and the bank caused the number of loan applications were denied. Therefore it is important to have an external assessment to tackle these problems as an external support, one of which is through a credit rating. Credit rating will provide information as to the credibility of an enterprise. In this case the fuzzy logic system (FLS) can be applied in the calculation of credit rating to provide information about the credibility of MSMEs. FLS using assessment indicators of MSMEs as an input that is transformed into a membership function (trapezoidal and triangular). Based on the simulation, using a different membership function either trapezoidal or triangular do not give a great influence on the results given by FLS."

"Tesis ini membahas tentang penjaminan kredit UMKM melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Penjaminan kredit ini diberikan kepada UMKM yang layak secara usaha (feasible), tetapi tidak memenuhi syarat untuk mengakses kredit/atau pembiayaan ke bank (nonbankable). Pelaksanaan program KUR ini melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, perusahaan penjamin, dan perbankan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan program KUR dalam konteks hukum perjanjian? Kedua, apakah kebijakan penjaminan kredit UMKM melalui program KUR sudah mencerminkan tanggung jawab negara? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya serta untuk menilai programprogram yang dijalankan.Hasil penelitian ini adalah bahwa kedudukan pemerintah selaku wakil negara dalam konteks kontrak bisnis termasuk dalam tindakan hukum publik. Di sisi lain, tindakan pemerintah tersebut termasuk dalam konteks hukum perdata. Dalam kedudukan pemerintah selaku subjek hukum perdata maka statusnya sama dengan subjek hukum perdata lainnya, dia bisa kehilangan imunitas publiknya sehingga dalam berperkara dia dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan sebagaimana halnya dengan anggota masyarakat biasa. Selanjutnya, pengeluaran negara yang dibebankan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dan imbal jasa penjaminan (IJP) tersebut telah menimbulkan transformasi hukum secara yuridis dari keuangan negara sebagai keuangan publik menjadi keuangan badan hukum lain yang berstatus yuridis badan hukum privat. Risiko fiskal akan terjadi apabila kebutuhan dana IJP meningkat dan penambahan PMN pada badan usaha milik negara (BUMN) penjamin tidak mencukupi sehingga mengakibatkan adanya penambahan alokasi dana yang lebih besar dari APBN. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat, status risiko fiskal merupakan konsekuensi hukum yang mempunyai nilai tanggung jawab negara, mengingat bobot risiko fiskal yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

---

This thesis discusses MSMEs credit guarantee through the micro credit program (KUR). This loan guarantee is awarded to viable MSMEs businesses (feasible) but they are not qualified to access credit/financing from banks (nonbankable). The implementation of the micro credit program involves three parties, namely the government, corporate underwriters, and banking. Based on this background, the formulation of the problem in this study are as follows (i) how is the KUR program implementation in the context of contract law? (ii) is the MSMEs credit guarantee policy already reflected the state's responsibility? To answer these problems the author uses normative legal research methods and this research is descriptive and evaluative, which is a study that is intended to provide data about human as precisely as possible, circumstances, and other symptoms and to assess the implemented programs.

Results of this study is that the position of the government as the representative of the state in the context of business contracts included in the public legal action. On the other hand, the government's actions, including in the context of civil law. The status of government's position as the subject of civil law is equal with other subjects, it could lose immunity in litigating public so that it can be sued in a court as well as common people. Furthermore, public expenditure charged to the budget of income and expenditure (budget) in the form of state capital participation (PMN) and underwriting compensation (IJP) cause the transformation of the juridical laws from the state finances as public finance to privat finance of other legal entity. Fiscal risk would occur if the IJP increased funding requirements and the addition of PMN in guarantor state-owned enterprises (SOEs) are not sufficient so that resulting in the addition of a greater allocation of funds from the state budget. Under the provisions of the legislation of social welfare, fiscal risk status is a consequence of the law of state responsibility which has value, given the weighting of fiscal risk that promotes the interests and welfare of the community."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pendorong perekonomian utama di Indonesia. Namun permasalahan akses pembiayaan pelaku UMKM merupakan titik penghambat perkembangan bahkan kebertahanan UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis akses pembiayaan pemilik UMKM di Kabupaten Jember sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Dimensi akses pembiayaan yang digunakan adalah Aksesibilitas terhadap lembaga keuangan formal/non-formal, karakteristik pemilik, kelayakan atas pembiayaan keuangan, kendala kredit, karakteristik usaha, keterjangkauan, dan peran atau dukungan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penyebaran kuesioner secara online dan offline kepada 288 responden pemilik UMKM. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, Mann Whitney test dan Kriskall Wallis test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan pemilik UMKM di Kabupaten Jember secara keseluruhan tidak memiliki perbedaan yang signifikan baik sebelum masa pandemi Covid-19 maupun pada masa pandemi Covid-19, namun ditemukan perbedaan rata-rata persepsi. Indikator yang terkait adalah risiko bisnis, kemampuan pemenuhan persyaratan pembiayaan, kebutuhan pembiayaan, dan peran pemerintah.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) since long have been acknowledged as the main actor in Indonesian economic. Nevertheless, the issue of access to finance for MSMEs remains a conundrum and one of the obstacles for the business to develop or even to stay sustainable. The purpose of this study was to analyze access to finance for MSMEs owners in Jember before and during the Covid-19 pandemic. The dimensions of access to finance used were accessibility to financial institutions, owner characteristics, the feasibility for financing, credit constraints, business characteristics, affordability to acquire financing, and the role and support of the government. This research applied quantitative approach using a survey method with online and offline questionnaires distributed to 288 respondents who are MSMEs’ owner. The data analysis used was descriptive statistical analysis, Wilcoxon-signed test, Mann Whitney test, and Kruskall Wallis test. The results of this study indicated that the access to finance for MSME owners in Jember as a whole did not have a significant difference, both before the Covid-19 pandemic and during the Covid-19 pandemic, however, there were differences in the average perception of indicators related to business risk, ability to meet financing requirements, financing needs, and the role of the government."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk di Indonesia. Namun karena masalah administrasi, UMKM kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan dengan cara konvensional, seperti pinjaman bank. Untuk itu, Fintech Peer-to-Peer Lending hadir sebagai alternatif baru bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan. Dengan demikian, perlu untuk menganalisis peraturan dan implementasi Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM di Indonesia. Skripsi ini memiliki dua rumusan permasalahan yaitu 1) bagaimana regulasi Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM?  dan 2) bagaimana implementasi Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM dan kesesuaiannya terhadap regulasi Peer-to-Peer Lending Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif Penelitian ini menunjukkan bahwa Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM diatur berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sayangnya, peraturan tersebut ternyata belum cukup mampu  mengakomodasi pembiayaan untuk sektor produktif atau UMKM secara optimal. Terlepas dari itu, sebagai salah satu Penyedia Peer-to-Peer Lending yang memberikan pembiayaan untuk UMKM, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia telah berhasil melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam POJK No. 77/POJK.01/2016. Dalam rangka mendukung akses pendanaan bagi UMKM melalui layanan Peer-to-Peer Lending, OJK diharapkan dapat memperbaiki peraturan tersebut sehingga dapat mempercepat literasi dan inklusi keuangan. Selain itu, pemerintah Indonesia disarankan agar mempercepat pengesahan RUU tentang Teknologi Finansial agar menjamin kepastian hukum para pihak dalam Peer-to-Peer Lending.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has an important role in the economy of a country, including in Indonesia. Due to administrative issues, they fail to gain access to finance by conventional means, such as bank loans. For this reason, Peer-to-Peer Lending exist as an important alternative for MSMEs to access funds. Therefore, it is necessary to analyze the regulation and implementation of Peer-to-Peer Lending in Indonesia. This thesis has two research questions namely 1) how are the regulations on Peer-to-Peer Lending Service for MSMEs financing? and 2) how are the implementation of Peer-to-Peer Lending for MSMEs financing and its compliance to Peer-to-Peer Lending regulations? This thesis is a normative legal research. This study shows that Peer-to-Peer Lending for MSMEs financing is regulated under POJK No. 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Lending Service. Unfortunately, the regulation is not considered sufficient to accommodate financing for the productive sector or MSMEs. Regardless, as one of the Provider of Peer-to-Peer Lending who provide financing for MSMEs, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia has succeeded in carrying out its obligations to fulfil the provisions as stated in POJK No. 77/POJK.01/2016. In order to better support access to funding for MSMEs by Peer-to-Peer Lending, OJK is expected to be able to improve the regulations so as to accelerate financial literacy and inclusion. In addition, the Indonesian government is suggested to accelerate the validation of the Bill on Financial Technology in order to ensure legal certainty for the parties in Peer-to-Peer Lending."

"Kemajuan teknologi telah mengarah pada pembentukan konsep peer-to-peer lending, yang memberikan pinjaman untuk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di internet tanpa lembaga keuangan seperti bank. Namun, karena ini adalah metode pembiayaan baru, kepercayaan perlu dibina untuk mempengaruhi pemberi pinjaman untuk dipinjamkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan pada peminjam, kepercayaan pada perantara dan manfaat yang dirasakan pada intensi untuk memberikan pinjaman kepada UMKM di Indonesia dalam pinjaman peer-to-peer.

Hasil penelitian mencatat bahwa intensi untuk meminjamkan dalam platform pinjaman peer-to-peer secara signifikan dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan dari transaksi, sementara kepercayaan baik peminjam dan kepercayaan dalam peer-to-peer lending intermediary tidak memainkan keharusan faktor untuk mempengaruhi kemauan pemberi pinjaman untuk meminjamkan.

---

Recent technological advancements have led to the establishment of online peer to peer lending concept, which allows lending for small and medium enterprises in the internet without the inclusion of financial institutions such as banks. However, since this is a new financing method, trust needs to be cultivated to influence lenders to lend. This research aims to analyze the effect of trust in borrower, trust in intermediary and perceived benefit on the intention to lend to small and medium enterprises in Indonesia in peer to peer lending.

The results of the research notes that willingness to lend in peer to peer lending platform is significantly influenced by the perceived benefit of the transaction, while trust in both borrower and trust in the peer to peer lending intermediary do not play an imperative factor to affect lenders willingness to lend."

"Tesis ini membahas mengenai Strategi Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yakni UKM Center FEUI. Dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dan observasi serta penarikan informan dengan purposif sampling.Hasil penelitian ini menggambarkan Strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan UKM Center FEUI, seperti langkah-langkah yang ada di dalamnya: need assessment, implementasi, monitoring dan evaluasi serta permasalahan yang ada seperti keterbatasan dana, keterbatasan jumlah SDM, serta kurangnya komitmen anggota binaan dalam melaksanakan strategi pemberdayaan tersebut. Namun, dari permasalahan tersebut, UKM Center FEUI bersama binaannya berupaya untuk mengatasinya dengan melakukan beberapa solusi.

---

The focus of this study is the Strategy of Micro, Small and Medium Enterprises which was been done by UKM Center FEUI. This research used a qualitative approach with descriptive research. While collecting data using study literature, observation, in-depth interview with purposive sampling technical, there are 9 informants from UKM Center FEUI Staffs and Members.

The results of this study show the strategy micro, small and medium enterprises, that are: need assessment, implementation, monitoring and evaluation. In the implementation, there are problems such as limited finance, limited human resource, and the low commitments members. Therefore UKM Center made problem solving to solve the problems."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah manajemen strategi, capacity building, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari delapan indikator yang digunakan, hanya dua indikator yang terpenuhi sedangkan enam indikator lainnya tidak terpenuhi.

---

This research discusses about Implementation of Capacity Building Strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. The purpose of this research is to analyze implementation of capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprise by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. Theories which are used to analyze in this research are strategic management, capacity building and Small Medium Enterprise. The approach used in this research is post positivist paradigm with in-depth interview, observation and document study.

The result of this research shows that the implementation of a capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by the Centre for Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province has not been going well. This can be seen from eight indicators used, only two indicators were fulfilled, while six other indicators were not fulfilled."

"Tesis ini membahas mengenai pembiayaan untuk perusahaan startup dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Gerakan Patungan Usaha Ustad Yusuf Mansur melakukan penggalangan dana dari jamaah untuk mengakuisisi Hotel Siti di Tangerang. Setelah berjalan selama 1 tahun, OJK melarang kegiatan pengumpulan dana masyarakat yang dilakukan patungan usaha Ustad Yusuf Mansur karena tidak memiliki legalitas dan belum memiliki izin usaha dari OJK. Selain itu beberapa jamaah yang telah menyetorkan dana kepada gerakan patungan usaha Ustad Yusuf Mansur ada yang mengadukan kepada polisi dengan tuduhan penipuan karena ketidaksesuaian akad. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur, wawancara dan/atau diskusi dengan ahli syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar memenuhi ketentuan syariah, perusahaan startup harus diklasifikasikan menjadi 3 tahap, yaitu tahap prestartup, startup dan growth. Pada kasus Patungan Usaha Yusuf Mansur, akad yang digunakan pada tahap pre-startup adalah Qard atau sama dengan donation crowdfungding. Tahap startup, akad yang digunakan adalah Ijarah atau sama dengan lending crowdfunding. Pada tahap growth, akad yang digunakan adalah Syirkah (Mudharabah atau Musyarakah) atau sama dengan equity crowdfunding.

---

This thesis discusses the financing for startup companies and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Joint Venture Movement Ustad Yusuf Mansur raises funds from pilgrims to acquire Hotel Siti in Tangerang. After running for 1 year, OJK prohibits fund-raising activities conducted by the joint venture of Ustad Yusuf Mansur because they have no legality and do not have business license from OJK. In addition, some pilgrims who have deposited funds to the joint venture movement Ustad Yusuf Mansur, some are complains to the police with allegations of fraud because of incompatibility akad. This research uses descriptive qualitative method through literature study, interview and / or discussion with syariah expert. The results showed that in order to comply with Shariah requirements, startup companies should be classified into 3 phases, which is pre-startup, startup and growth stage. In the case of Joint Venture Yusuf Mansur, the contract used in the pre-startup stage is Qard or equal to donation crowdfunding. Startup stage, akad used is Ijarah or equal to lending crowdfunding. At the growth stage, the contract used is Shirkah (Mudharabah or Musyarakah) or equal to equity crowdfunding."