Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengolahan sampah secara thermal yang terdapat di kawasan Kantor Kementerian PUPR berpotensi mengemisikan partikulat dengan diameter aerodinamik kurang dari 10 mikrometer, untuk itu penelitian ini bertujuan menguji konsentrasi PM10 dengan meggunakan metode gravimetrik dan pengujian komposisinya dengan metode EDX Energi Dispersive X-Ray . Diperoleh rata-rata nilai kosentrasi PM10 yang terdapat di kantor Kementerian PUPR pada saat pengolahan sampah thermal berlangsung pada titik 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 47,369 g/Nm3, 69,766 g/Nm3, dan 47,403 g/Nm3, sedangkan rata-rata konsentrasi PM10 pada saat sampah pengolahan thermal tidak berlangsung pada titik 1,2, dan 3 berturut-turut adalah 70,578 ?g/Nm3,116,132 ?g/Nm3, dan 45,372 ?g/Nm3 dengan komposisi pada saat unit pengolahan sampah berlangsung berupa Karbon 16.44 , Oksigen 48.52 , Natrium 2.99 , Alumunium 2.23 , Silika 14.31 , Kalium 1.02 , Kalsium 11.01 , Zinc 1.42 , dan Barium 2.07 dengan komposisi berupa Karbon 16,44 , Oksigen 48,52 , Natrium 2,99 , Alumunium 2,23 , Silika 14,31 , Karbon 1,02 , Kalsium 11,01 , Zinc 1,42 , dan Barium 2,07 . Dari hasil tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa nilai konsentrasi PM10 tersebut masih memenuhi baku mutu lingkungan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001.

---

ABSTRACTThermal waste treatment process in the PUPR Ministry office area has the potential to emit particulates with an aerodynamic diameter of less than 10 micrometers. Therefore, this study aims to measure the concentration of PM10 by using gravimetric method and its composition by EDX Energy Dispersive X Ray method. The average value of PM10 concentration in the offices of the PUPR Ministry at the time of thermal waste treatment process occurred at points 1, 2, and 3 were 47,369 g Nm3, 69,766 g Nm3, and 47,403 g Nm3, while the average value of PM10 concentration at the time of thermal waste treatment process did not take place at points 1,2 and 3 respectively were 70,578 g Nm3,116,132 g Nm3, and 45,372 g Nm3. The composition of PM10 at the time of thermal waste treatment process occurred were Carbon 16,44 , Oxygen 48,52 , Sodium 2,99 , Aluminum 2,23 , Silica 14,31 , Potassium 1,02 , Calcium 11,01 , Zinc 1,42 , and Barium 2,07 The conclusion is that the composition of PM10 still meets the environmental quality standards, The Government Regulation Number 41 Year 1999 and The Decision of the Governor of DKI Jakarta Number 551 Year 2001."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan sampah berbasis zero waste yang telah dilakukan di Kantor Kementerian PUPR. Hal yang membedakan sistem ini dengan sistem pengelolaan lainnya yaitu tidak adanya pengangkutan sampah sama sekali ke TPA. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan sistem tersebut berjalan dengan baik dilapangan. Sistem yang diterapkan yaitu pemilahan terpusat di TPS, komposting dengan abu, unit thermal berupa miniheater, serta daur ulang. Hal yang masih kurang diperhatikan dalam pengelolaan ini yaitu limbah B3 yang ditumpuk saja. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh komposisi sampah gedung Kantor Kementerian PUPR yaitu 22,2% organik sisa makanan, 1,04 % limbah B3 serta 42,2% material berpotensi untuk daur ulang dan sisanya sebesar 34,4% tidak memiliki nilai jual dan harus dimusnahkan didalam miniheater. Timbulan yang dihasilkan yaitu 0,12 kg/orang/hari. Hasil uji lab terkait kualitas kompos kurang memenuhi standard kualitas kompos pada parameter C-Organik yakni 8,43 dan Fe yaitu 2,09. Hasil uji emisi miniheater menunjukkan bahwa semua parameter berada dibawah baku mutu.

---

ABSTRACTThis research was conducted to evaluate the waste management system based on zero waste that has been done in the Office of the Ministry of PUPR. What distinguishes this system from other management systems is that there is no garbage transport at all to the landfill. Therefore, this research needs to be done to find out whether the application of the system is running well in the field. The system applied is centralized sorting in TPS, composting with ash, thermal unit of miniheater, and recycling. Management of hazardous waste still need to be improved beacuse in this management, the hazardous waste is only stored. Based on the result of the research, the composition of PUPR Office building waste is 22.2% organic food waste, 1.04% of hazardous waste and 42.2% of the material is potential for recycling and the remaining 34.4% has no selling value and must be destroyed Inside the miniheater. The waste generation is 0.12 kg/person/day. The results of laboratory tests related to the quality of compost does not meet the standard in C-Organic which is 8.43 and Fe which is 2.09. The result of emission test for miniheater shows that all parameters are below the quality standard."

"Penelitian ini bertujuan menganalisa strategi E-Government Public Relations Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun reputasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, konsep E-Government Public Relations, teori reputasi organisasi, dan teori perencanaan strategis kehumasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta observasi partisipatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi EGovernment Public Relations pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggabungkan empat karakteristik, yaitu: strategic, integrated, targeted, dan measurable yang diimplementasikan ke dalam rangkaian perencanaan strategis kehumasannya. Media internet yang digunakan dalam rangka membangun reputasi organisasi adalah situs dan media sosial.

---

This research aims to analyze the strategy of E-Government Public Relations at the Ministry of Public Works and Housing in building the organization reputation. Theories that were applied are government public relations theory, the concept of E-Government Public Relations, reputation of organization theory, and strategic planning of public relations. This is a qualitative research. Data collected by indepth interviews and participatory observation.

The results show that EGovernment Public Relations strategy at the Ministry of Public Works and Housing incorporates four characteristics: strategic, integrated, targeted, measurable and implement them into PR strategic planning. Internet media used in order to establish the organization reputation are website and social media."

"ABSTRAKPencemaran udara yang mengandung Particulate Matter (PM) baik dalam jangkapanjang maupun pendek telah diketahui dapat menyebabkan kematian dan efekkesehatan terutama pada jantung serta paru-paru. Polisi Satgatur Polda Metro Jayamerupakan salah satu pekerja yang terpajan akan pencemaran udara tersebut. Makadari itu penulis melakukan penelitian pada Polisi Satgatur Polda Metro Jaya untukmengetahui gambaran konsentrasi pajanan PM 10 dan 2,5 yang berasal daripencemaran udara terutama hasil pembakaran kendaraan bermotor di Pos PolisiHarmoni, Bundaran HI dan Bundaran Senayan. Metode yang digunakan dalampenelitian ini adalah dengan menggunakan analisis Gravimetri untuk mengetahuikonsentrasi dari partikulat. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu konsentrasiPM 2,5 dan 10 terbesar di Bundaran Senayan pada shift 1 disaat hari kerja dan jikadibandingkan dengan standar ACGIH, NIOSH dan OSHA belum melebihi nilaiambang batas. Akan tetapi jika dibandingkan dengan WHO, sudah melebihi nilaiambang batas.

---

ABSTRACTAir pollution which contained Particulate Matter (PM) both the short and long termhas been known to cause deaths and health effects especially on the heart and lungs.Police Satgatur Polda Metro Jaya is one of the workers who can be exposure.Therefore, this study talked about overview of particulate matter 2,5 and 10 personalexposure which came from air pollution especially gas emissions from motor vehiclesin Police Station Harmoni, Bundaran HI and Bundaran Senayan. The method whichis used in this research is to use Gravimetry analysis to determine the concentration ofparticulates. Results obtained at a biggest concentration of PM 2,5 and 10 is inBundaran Senayan on shift 1 while weekday and if compared to ACGIH, NIOSH andOSHA has not exceeded the quality standards. But if compared to WHO, hasexceeded the quality standards."

"Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka melalui open bidding tidak lepas dari berbagai permasalahan karena dalam pelaksanaannya yang tidak efektif dan efisien. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan sistem merit melalui manajemen talenta sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017. Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang menerapkan manajemen talenta, salah satu proses pentingnya adalah identifikasi talenta untuk menghasilkan calon suksesor pimpinan tinggi. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi Kementerian PUPR yang akan mengalami kekurangan pegawai untuk posisi pimpinan tinggi di tahun 2020 mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi serta masalah-masalah dalam pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi di Kementerian PUPR. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengidentifikasi talenta pimpinan tinggi di Kementerian PUPR sudah sesuai dengan dimensi analytical skill, learning agility, drive, dan emergent leadership yang dikemukakan oleh Dries dan Pepermans. Proses identifikasi talenta yang dilakukan tidak hanya mampu untuk melihat kecocokan kompetensi dan potensi pegawai pada suatu posisi tertentu, namun mampu untuk melihat kecocokannya dengan posisi-posisi lain, sehingga dalam jalur karier yang dimiliki oleh pegawai di Kementerian PUPR lebih beragam. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi yaitu regulasi dan penyesuaian jadwal untuk penilaian kompetensi pegawai.

---

Filling out the Senior Executive Service (SES) through open bidding is inseparable from various problems because of its ineffective and inefficient implementation. These problems can be overcome by implementing a merit system through talent management in accordance with Law No. 5 of 2014 and Government Regulation No. 11 of 2017. The Ministry for Public Works and Public Housing is one of the ministries that applies the process of identifying talent to get SES successors. This is based on the condition of The Ministry for Public Works and Public Housing that run into shortages of employees for high leadership positions in 2020. This study aims to analyze the implementation of talent identification and problems in the implementation of that at the Ministry for Public Works and Public Housing. This research uses post-positivist approach by using in-depth interviews and document. The results of this study indicate that in identifying talent of SES, it is in accordance with the dimensions of analytical skills, learning agility, drive, and emergent leadership by Dries and Pepermans. The process of identifying talents carried out is not only able to see the suitability of competencies and potential employees in a particular position, but its able to see their compatibility with other positions, so the career paths possessed by employees more diverse. In practice, there are constraints faced by the regulations and schedule adjustments for employee competency assessment."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa jauh penerapan akuntansi berbasis akrual pada Biro Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya Biro Keuangan dalam menghadapinya. Penelitian dilakukan pada bulan April-Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis dilakukan dengan mendalami kondisi infrastruktur pendukung: sistem pemerintahan dan politik, peraturan perundang-undangan, kebijakan dan model penerapan, sistem informasi akuntansi, dan SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur pendukung belum memenuhi seluruh kriteria untuk mendukung diterapkannya akuntansi berbasis akrual. Kendala terdapat pada aplikasi sistem akuntansi, peraturan yang sering bersifat backdate, dan SDM yang kurang kompeten.

---

This study aims to analyze how far accrual accounting implementation on the Finance Department of the Ministry of Public Works and Public Housing. This study was conducted to identify constraints faced and efforts made by the Finance Department. It was conducted in April-June 2015.

The method used is qualitative method research (case study). Data collection was done by doing in-depth interviews, documentation, and observation. Analysis was done by studying the condition of supporting infrastructures: government system and politics, laws, policies and implementation model, accounting system, and HR.

The result indicates that the supporting infrastructures have not met all criterias required to support the implementation of accrual accounting. Constraints are the application of accounting systems, backdate regulations, and incompetent HR."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah probity audit diperlukan dalam mengawal proses pengadaan barang/jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan apakah probity audit yang dilaksanakan telah berjalan secara optimal. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Dilakukan analisis terhadap sepuluh paket yang telah dilakukan probity audit selama tahun 2011-2014 dan sepuluh paket yang tidak dilakukan probity audit dalam periode yang sama. Dilakukan juga analisis terhadap pelaksanaan probity audit yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Hasil dari penelitian ini adalah probity audit diperlukan dan probity audit terbukti dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan dan mampu mencegah pelanggaran peraturan. Probity audit yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR belum berjalan optimal karena pelaksanaannya belum sesuai dengan Perka BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012

---

The aim of this research is to analyze whether probity audit urgently needed within procurement process at Ministry of Public Works and Housing and investigate the implementation towards its effectiveness. By using qualitative method, analysis was carried out as based on ten probity audit work during the 2011 and 2014 as well as ten packages without probity audit which were taken in the same period. This research also analyze the implementation of the probity audit which has been conducted at that period. The results indicates that probity audit is urgently needed by Ministry of Public Works and Public Housing as quality assurance to prevent fraud and minimalize risks on procurement process. Secondly, the result concludes that the probity audit were not well executed as mandated by Perka BPKP Number: PER-362/K/D4/2012."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kesesuaiannya dengan key process area praktik profesional pada Internal Audit Capability Model IA-CM yang meliputi proses penilaian risiko secara periodik, perencanaan pengawasan meliputi area yang berisiko tinggi dan penanganan risiko yang belum memadai, penyelarasan kegiatan audit dengan rencana dan tujuan strategis organisasi serta komunikasi perencanaan audit dengan pimpinan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh IIA dan AAIPI. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perencanaan masih memiliki beberapa kelemahan terutama untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengawasan ke dalam penilaian risiko untuk perencanaan serta mengkomunikasikan perencanaan kegiatan pengawasan dengan pimpinan. Perencanaan berbasis risiko hanya dilakukan untuk kegiatan rutin, sehingga kegiatan pengawasan lain belum dilakukan sesuai kebutuhan dan risiko organisasi. Kondisi ini juga mengakibatkan perencanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal belum efektif untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Inspektorat Jenderal juga belum sepenuhnya berperan sebagai risk management champion yang membantu organisasi mengembangkan manajemen risiko sebagai masukan perencanaan berbasis risiko.

---

This research aims to analyze the implementation of risk based audit planning at the Inspectorate General Ministry of Public Works and Public Housing in compliance with key process area of professional practice in Internal Audit Capability Model IA CM which includes periodical risk assessment, audit plan that covers high risk areas and inappropriate risk responses, alignment audit plans with organization rsquo s strategic goals and objectives, and to communicate audit plans with top management. This research uses a descriptive qualitative method using case study approach. Conclusion of this research shows that implementation of risk based audit planning in the Ministry is not comprehensive and integrated yet, and not fully in accordance with auditing standards issued by IIA and AAIPI. In recent practice, planning audit activities still have some weaknesses, mainly to integrating past audit results with risk assessments for planning and also to communicating audit plan to top management. The risk based planning are only apply for the routine activities, therefore, other internal audit activities are not conducted according to the needs and risks of the organization. This condition are also effecting audit planning conducted by Inspectorate General, which become less effective to manage their activities and resources. Inspectorate General was not fully performed as risk management champion, which help the organization developing risk management as an input for risk based planning."

"Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (Itjen PUPR) memiliki program penguatan peran pengawasan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2015-2019. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja Itjen PUPR sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Kementerian PUPR. Sejalan dengan itu, Itjen PUPR menetapkan capaian level 3 Internal Audit Capacity Model (IACM), namun hasil penilaian BPKP menunjukkan bahwa Itjen PUPR masih berada di level 2 IACM. Salah satu penyebab ketimpangan ini adalah belum diterapkannya Manajemen Pengetahuan (MP) di Itjen PUPR. Itjen PUPR dapat mencapai level 3 IACM jika telah menerapkan MP. Agar penerapan MP berhasil, maka sebelum diterapkan, Itjen PUPR perlu mengukur tingkat kesiapannya terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar tingkat kesiapan Itjen PUPR dalam rangka menerapkan MP dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap aspek-aspek yang dinilai belum siap menerapkan MP. Kesiapan MP diukur berdasarkan kerangka kerja yang divalidasi oleh Pakar secara kualitatif. Kerangka kerja dibagi atas 2 aspek utama: Individu dan Organisasi, dengan menggunakan faktor-faktor: Kepercayaan, Efikasi Diri, Kerterbukaan pada Perubahan, Resiprokal, Pemahaman atas MP, Regulasi, Budaya, Struktur, Kepemimpinan & Manajemen, Strategi, Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK), dan Lingkungan Fisik. Pengukuran tingkat kesiapan mengacu pada skala Rao. Penelitian ini juga dilakukan secara kuantitatif dengan mengedarkan survei kuesioner skala likert 1-5 kepada 150 pegawai sebagai metode pengambilan sampel. Data yang dikumpulkan dari hasil survei akan diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan nilai Kesiapan MP Itjen PUPR adalah 66.68% yakni berada pada tingkat Reseptif (level 4), yang berarti Itjen PUPR dalam keadaan siap untuk menerapkan Manajemen Pengetahuan, namun dengan catatan perbaikan pada faktor Regulasi dan Struktur.

---

General Inspectorate (GI) of Ministry of Public Works & Housing (PWH) has strengthening program of surveillance role which is based on Beuroucracy Reformation Road Map Ministry of PWH 2015-2019. This program is conduced to improve GI-PWHs performance as government internal control apparatus in Ministry of PHW. Aligned to it, GI-PWH has set third level of Internal Audit Capacity Model (IACM), but BPKPs assessment showed that GI-PWH is still on second level of IACM. One of the reasons of this deviation is unimplemented Knowledge Management (KM). GI-PWH may achieve third level IACM if it has implemented KM. In order to succeed in KM implementation, readiness level of KM must be measured first.

This research aims to know how much KM readiness level of GI-PWH in order to implement it. Knowing the level, this research may be able to give some reccomendations toward GI-PWH related to aspects in KM that may not be ready. KM readiness is assessed based on Theoretical Framework which was validated by experts qualitatively. The framework is divided into 2 main aspects: Individual and Organization. Factors accomodated to conduct the assessment are: Trust, Knowledge Self-Efficacy, Openness for Change, Reciprocicy, Understanding of Definition & Benefit of KM, Regulatin, Culture, Structure, Leadership & Management, Strategy, Information & Communcation Technology (ICT), and Physical Environment. The measurement of readiness level refered to Rao scale.

This research was conducted quantitatively by using 5-scale-likert questionnaire. Respondents were carried out from 150 samples. Data was collected and processed by using descriptive-analysis method. The result showed readiness level to implement KM in GI-PWH is 66.68% at Receptive level. This means GI-PWH is ready to implement KM, but"