Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 88948 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lumban Tobing, Ridha Ananda
Kerja sama negara-negara visegrad di bidang keamanan di kawasan Eropa Tengah = Visegrad security cooperation in the region of Central Europe
"Visegrad merupakan kerja sama regional di Eropa Tengah. Negara-negara anggota tersebut adalah Ceko, Hungaria, Polandia dan Slovakia. Untuk mengkaji isu tersebut, penulis menggunakan teori geostrategi dalam menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi kerja sama keamanan Visegrad. Dengan teori geostrategi yang dipelopori oleh Colin S. Gray, penulis menemukan tiga 3 faktor pendorong kerja sama keamanan. Ketiga faktor kerja sama keamanan tersebut antara lain letak geografis Eropa Tengah terhadap InterEuropean Gas Pipeline, antisipasi Eropa Tengah terhadap ancaman Rusia dan pemutakhiran teknologi militer negara anggota Visegrad. Hasil dari penelitian ini adalah ketiga faktor tersebut mendorong kerja sama keamanan di Visegrad yang sejalan dengan pemahaman Colin S. Gray. Akhirnya, metode congruence digunakan sebagai metode penelitian. Metode ini menunjukkan relevansi yang kuat dalam menghasilkan penjelasan kerja sama keamanan Visegrad seperti yang diuraikan dalam beberapa literatur mengenai masalah yang dibahas.
Visegrad is a regional cooperation in Central Europe. The member countries are Czech, Hungarian, Polish and Slovak. To examine the issue, the authors use the theory of geostrategy in explaining the factors behind the Visegrad security cooperation. With the geostrategic theory pioneered by Colin S. Gray, the authors found three 3 factors driving the security cooperation. The three factors of cooperation include the European geographical location of the InterEuropean Gas Pipeline, Central European anticipation of the Russian threat and the upgrading of Visegrad member state military technology. The result of this research is the aforementioned factors drive the security cooperation in Visegrad as understood by Colin S. Gray. Finally, the congruent method is used as a research method. This method demonstrates strong relevance in generating an explanation of Visegrad security cooperation as in some literature on closed issues."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S67423
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yulinar Amalia Masfufah
Industri manufaktur alat utama sistem pertahanan dan keamanan di negara-negara visegrad sebagai manifestasi identitas nasional (studi atas Polandia, Hungaria, republik Czeska dan Slovakia) = Defence and security manufacturing industry in visegrad countries as the manifestation as national identity (Study of Poland, Hungary, Czech Republic and Slovak)
"ABSTRAK Tesis ini membahas industri manufaktur alat utama sistem pertahanan dan keamanan di negara-negara Visegrad sebagai bentuk aktualisasi diri terhadap identitas nasional mereka. Negara-negara Visegrad merupakan entitas Eropa Tengah yang terdiri dari Polandia, Hungaria, Republik Czeska dan Slovakia. Negara-negara Visegrad merupakan mantan sekutu Uni Soviet dan anggota Pakta Warsawa. Saat ini mereka adalah bagian dari Uni Eropa dan aliansi pertahanan NATO. Tesis ini menganalisis industri manufaktur alat utama sistem pertahanan dan keamanan yang ada di negara-negara Visegrad dengan sudut pandang budaya. Teori yang digunakan untuk menganalisis isu ini adalah teori identitas nasional dan teori sistem dunia. Teori identitas nasional digunakan untuk menemukan alasan negara-negara Visegrad mengupayakan identitas mereka sebagai negara industri manufaktur alutsista dan menjelaskan faktor-faktor yang menentukan bahwa mereka adalah negara yang berkualitas dan memiliki pola perilaku yang tinggi. Teori sistem dunia digunakan untuk menganalisis alasan industri pertahanan memiliki peran penting secara kultural dan ideologis bagi negara-negara Visegrad untuk mendapatkan identitas sebagai negara core dalam world sistem, dalam hal ini adalah struktur yang ada di Uni Eropa dan NATO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian mix-method yang menggabungkan data statistik dengan analisis kualitatif. Temuan dalam tesis ini menyatakan bahwa negara-negara Visegrad merupakan negara core yang secara kultural mereka mempertahankan tingkat pendidikan, tingkat teknologi dan ekonomi yang stabil dalam mempertahankan dan mengembangkan industri alutsista mereka.
ABSTRACT
This thesis discusses the defense and security manufacturing industry in Visegrad countries as a form of self-actualization towards their national identity. The Visegrad countries are Central European entities consisting of Poland, Hungary, Czech Republic and Slovakia. The Visegrad countries are former allies of the Soviet Union and the ex-members of the Warsaw Pact. Currently they are part of the European Union and the NATO alliance. This thesis analyzes the defense and security manufacturing industries in the Visegrad countries by a cultural perspective. The theory used to analyze this issue is national identity theory and world system theory. National identity theory was used to find out why the Visegrad countries sought their identity as an armaments manufacturing industry and explained the factors that determined that they were a country of high quality of a nation and their behavior patterns. World system theory is used to analyze the reasons of the defense industry has a culturally and ideologically important role for Visegrad countries to obtain identity as a core country in the world system, in this case the existing structure in the European Union and NATO. This study uses a mix-method research methodology that combines statistical data and qualitative analysis. The findings in this thesis state that Visegrad countries are the core countries which culturally maintain a stable level of education, technology and economics for maintaining and developing their defense equipment industry.

 

Keywords: Defence Industry, Manufacturing, Visegrad Countries, National Identity.

 

"
Depok: Universitas Indonesia. Sekolah Kajian Stratejik dan Global, 2019
T52495
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Armyta Rahardhani
Implementasi family policies di uni eropa studi kasus negara negara visegrad = The implementation of family policies in the european union study case of visegrad countries / Armyta Rahardhani
"Tesis ini membahas family policies yang ditetapkan oleh Uni Eropa dan penerapannya di negara-negara anggota khususnya di wilayah Visegrad. Family policies yang dibahas dalam tesis ini terdiri dari empat kebijakan yaitu, cuti orang tua, tunjangan orang tua, tunjangan anak-anak dan ketersediaan layanan childcare. Kebijakan-kebijakan ini menjadi ranah kebijakan sosial yang menjamin kesejahteraan masyarakat khususnya dalam tingkat keluarga. Negara-negara Visegrad menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004 dan harus menerapkan standar yang diberikan terkait kebijakan-kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis penerapan kebijakan dengan melihat perspektif masyarakat Visegrad, khususnya perempuan. Hasil penelitian ini menjelaskan alasan mengapa family policies di negara-negara Visegrad belum dapat mengatasi permasalahan kependudukan di sana.
This thesis discusses about family policies and their implementation in the European Union and its member states, particularly in Visegrad countries. The family policies discussed consist of 4 policies; parental leave policy, parental benefits policy, children benefit and policy on childcare service. These policies belong to social policy which guarantees the social security of a family. The four Visegrad countries became the European Union member states in 2004, so that they have to implement the measures given on the policies related. This is a qualitative research which analyse the implementation of family policies from the perspective of Visegrad people, particularly women. This research explains about reasons why the family policies have not overcame the problems of population growth in Visegrad countries."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Apsari Aulia Rachmawati
Negara-negara visegrad group dalam menghadapi krisis uni eropa periode 2008-2015 = The visegrad group states in the encounter of the european union crises period 2008-2015 / Apsari Aulia Rachmawati
"Tesis ini membahas tentang negara-negara Visegrad Group pada masa krisis Uni Eropa. Krisis-krisis yang dibahas adalah krisis ekonomi, krisis keamanan energi, dan krisis keamanan migrasi. Pertanyaan penelitian yang dianalisis dalam tesis ini adalah bagaimana upaya negara-negara Visegrad Group bertahan dari krisis-krisis Uni Eropa dan bagaimana pengaruh krisis-krisis tersebut terhadap politik domestik negara-negara Visegrad Group. Negara-negara Visegrad Group dikaji sebagai suatu negara berdaulat dan sebagai institusi sub-regional dalam Uni Eropa. Perspektif English School menjadi acuan utama dalam penulisan tesis ini. Kerangka teori yang digunakan adalah teori Sekuritisasi dari Barry Buzan dan teori Eropanisasi sebagai bagian dari teori integrasi Eropa.
The focus of this study is the Visegrad Group states at the time of the European Union crises. The crises covers economic crisis, energy security crisis, and migration security crisis. The purposes of this study are to explain the efforts of the Visegrad Group states to survive from the crises, and to analyze the effect of the crises on the domestic politics of Visegrad Group states. Visegrad Group states are examined as sovereign states and as sub regional institution in the European Union. English School perspective is the major view of this study. Theoretical frameworks that are used to analyze the research question are Securitization theory from Barry Buzan and Europeanization theory as a part of European integration theory."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gladys Berlyana
Inisiatif Kerja Sama Keamanan Multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin = Post-Cold War Multilateral Security Cooperation Initiatives in Asia-Pacific
"Kehadiran CSCAP dan ARF telah menjadi titik awal munculnya berbagai inisiatif kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin. Pada tataran empiris, kehadiran inisiatif ini turut diikuti dengan perkembangan pembahasannya dalam literatur. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai inisiatif kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin dengan menganalisis 47 literatur terakreditasi internasional yang membahas topik ini. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur tersebut dibagi ke dalam enam kategori, yaitu: (1) inisiatif dan karakteristik kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin, (2) motif kehadiran aktor non-Asia Tenggara dalam inisiatif (3) persepsi aktor non-Asia Tenggara terhadap kepemimpinan ASEAN dalam mayoritas inisiatif keamanan di AsiaPasifik, (4) motif keterlibatan negara-negara Asia Tenggara dalam inisiatif, (5) persepsi negara-negara Asia Tenggara terhadap inisiatif, dan (6) pandangan akademisi terhadap inisiatif tersebut. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, kesenjangan literatur, dan menunjukkan sejumlah tren, seperti persebaran tema, persebaran asal penulis, serta persebaran perspektif atas topik ini. Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi bahwa inisiatif dan karakteristik kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin merupakan tema paling dominan dalam pengkajian topik ini, sementara Realisme merupakan perspektif yang paling dominan digunakan dalam literatur. Tinjauan pustaka ini turut merekomendasikan sejumlah agenda untuk penulisan lanjutan.
The presence of CSCAP and ARF has become the starting point for the formation of postCold War multilateral security cooperation initiatives in Asia-Pacific. At the empirical level, the presence of the initiatives were followed by its development in literatures. Therefore, this paper aims to review this topic by analyzing 47 internationally accredited literatures. Based on taxonomy method, the literatures will be divided into six theme-based categories which consist of: (1) initiatives and characteristics of security cooperation in Asia-Pacific, (2) motives behind the presence of non-Southeast Asian actors, (3) perceptions of non-Southeast Asian actors towards ASEAN leadership in the majority of initiatives, (4) motives behind the involvement of Southeast Asian countries, and (5) their perceptions towards the initiatives, (6) academic views on the initiatives. This literature review seeks to unveil the consensus, debates, and gaps of this topic. Besides, it also seeks to show some trends in the writing of this topic such as the distribution of its themes, authors' origin, and the paradigmatic trend. This literature review identifies that initiatives and characteristics of Post-Cold War Multilateral Security Cooperation in Asia-Pacific is the most dominant theme in the literatures, while Realism is the most dominant perspective used by the literatures. It then recommends some proposed further researches

"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia , 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Virdi Lagaida Umam
Kerja Sama Keamanan Maritim ASEAN = ASEAN Maritime Security Cooperation
"Dalam proses menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, agenda keamanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)—sebagai institusi internasional utama di Asia Tenggara—melibatkan negara-negara anggotanya serta negara mitra dari luar dalam kegiatan-kegiatannya. Dengan sengketa maritim yang belum terselesaikan, meningkatnya pengaruh dari negara-negara kuat di ambang perbatasannya, serta munculnya pertanyaan-pertanyaan kritis yang diarahkan pada kemampuan institusi-institusi internasional, peran ASEAN dalam dimensi keamanan maritim lantas menjadi titik kritis secara akademik dan politik. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman akademis mengenai kerja sama keamanan maritim ASEAN secara kritis, serta menerapkan analisis tersebut pada konteks regional yang terus berkembang. Menggunakan 25 literatur serta metode taksonomi, artikel ini mengidentifikasi tiga titik fokus utama literatur: 1) ASEAN sebagai aktor dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan; 2) keamanan non-tradisional sebagai fokus utama keamanan maritim ASEAN; dan 3) analisis kritis mengenai kapabilitas dan agensi ASEAN sebagai institusi internasional. Tinjauan ini menemukan bahwa Tiongkok tetap menjadi faktor utama yang konstan dalam diskursus keamanan ASEAN, dan tindakannya di Laut Tiongkok Selatan menjadi tantangan keamanan utama bagi agenda keamanan ASEAN. Tinjauan ini juga menemukan bahwa diskursus akademik terpengaruh oleh interaksi antar-negara adidaya (great powers), khususnya kontestasi antara AS dan Tiongkok. Mengingat aspirasi ASEAN untuk mempertahankan sentralitasnya dalam menjamin perdamaian dan stabilitas kawasan, kajian literatur ini menyimpulkan bahwa ASEAN harus mengambil tindakan jika ingin mempertahankan sentralitas tersebut saat ini.
The issue of maritime security cooperation has become one of considerable importance within the changing political context of the maritime Southeast Asia region. In the process of establishing and maintaining the region’s peace and stability, the security agendas of the Association of Southeast Asian Nation—acting as Southeast Asia’s premier international institution—sees active participation by both its member states within the region as well as partners from without. But how does it fare in the face of its changing security challenges? With unresolved maritime disputes within its borders, the growing influence of international powers, and critical questions poised at the capabilities of international institutions, ASEAN’s role within the dimension of maritime security becomes a critical academic and political juncture. This literature review aims to critically analyze current academic understanding of ASEAN maritime security cooperation, applying it to the changing regional context. Using 25 relevant academic articles, this article identifies three main focal points of literature: 1) ASEAN as an actor in the South China Sea disputes’ 2) non-traditional security as the primary focus of ASEAN maritime security; and 3) critical analyses regarding ASEAN’s institutional capability and agency. It finds that China remains a constant primary factor in ASEAN’s security discourse, and its actions in the South China Sea constitutes ASEAN’s main security challenge. It also finds that the academic discourse is subject to the encroachment of great power politics, particularly the US-China contestation. Considering ASEAN’s aspirations to maintain its centrality in guaranteeing the region’s peace and stability, this literature review concludes that ASEAN must take political and academic action if it seeks to maintain its current trajectory."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Agatha Kaulika Rahadiyanti
Implementasi Kebijakan Moratorium Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Informal di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah = The Implementation of Moratorium on Placement of Informal Migrant Workers in The Middle East Region Countries
"Moratorium penempatan TKI informal diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia ke negara-negara di Kawasan Timur Tengah sejak Tahun 2015 dalam rangka meminimalisir permasalahan yang terjadi kepada TKI di Luar Negeri. Tujuan dari pemberlakuan moratorium tersebut adalah agar tercipta suatu sistem perlindungan baru antara Indonesia dengan Negara-negara yang diberlakukan penghentian sementara penempatan itu. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kebijakan moratorium TKI membawa dampak yang cukup signifikan yaitu meningkatnya jumlah TKI ilegal. Pada skripsi ini dijelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi moratorium penempatan TKI informal di Kawasan Timur Tengah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kebijakan dan apa yang penyebab permasalahan meningkatnya TKI ilegal setelah diberlakukan moratorium. Skripsi ini merupakan penelitian dengan pendekatan positivist menggunakan teori Grindle yaitu dilihat dari segi konten dan konteks dari kebijakan. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa pada implementasinya, masih ditemui beberapa kendala yang kemudian menyebabkan jumlah TKI ilegal meningkat. Berdasarkan 9 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, hanya 6 yang memenuhi indikator faktor yang menunjang pelaksanaan implementasi. 3 faktor yang mengalami kendala diantaranya dari sisi jangkauan perubahan yang diharapkan, sumber daya yang memadai, dan adanya kepentingan serta tumpang tindih kekuasaan antar pihak. Rekomendasi pada penelitian ini adalah bahwa pemerintah perlu segera melakukan evaluasi dan membuat sistem perlindungan baru bagi TKI, memperbanyak sumber daya yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan moratorium, dan meninjau ulang undang-undang agar tidak terjadi tumpang tindih antar pihak, serta meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan kebijakan.
The moratorium on placement of informal migrant workers in middle east region has been enforced by the government of Indonesia since 2015 in order to minimalize problems which has happened to Indonesia migrant workers abroad. The purpose of moratorium enforcement is so that it can form a new protection system between Indonesia and the countries that is being given temporary placement dismissal. However, in the implementation, migrant workers moratorium policy brought such adverse impact that it made the number of illegal migrant workers increasing. This thesis explains about the factors which affecting the implementation of moratorium on placement of informal migrant workers in the middle east region to find out how those factors affect the policy and the cause of illegal migrant workers increasement after the moratorium being applied. This thesis is a research with positivist approach with Grindle theory which seen from context and content side of the policy. The conclusion of this thesis is that in the implementation, there are hindrances which cause the increasing of illegal migrant workers. Based on 9 factors that affect policy implementation, only 6 factors that fulfill the indicators which support them. 3 factors that facing problems are from the range of expected changes side, adequate resources, and the existence of interest and also overlapping powers between parties. The recommendation in this research are that the government needs to do an evaluation immediately and formulate a new protection system for migrant workers, incerase qualified resources to support the implementation of moratorium, and review the related policy so that there is no overlapping authority between parties, and also increase supervision on the implementation."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marcus Daniel Wicaksono
Hubungan Rusia dan Tiongkok di Asia Tengah: kerja sama atau kompetisi? = Russian and chinese relations in Central Asia cooperation or competition
" ABSTRAK
Hubungan Rusia dan Tiongkok di kawasan Asia Tengah merupakan contoh kasus unik yang memiliki implikasi tidak hanya pada keamanan regional tetapi juga keamanan global. Latar belakang penelitian ini adalah ldquo;jika sebuah kerja sama yang kuat terbentuk antara Rusia dan Tiongkok di kawasan Asia Tengah, maka dapat membatasi kemampuan aktor eksternal kawasan, termasuk Amerika Serikat, untuk mempengaruhi negara-negara Asia Tengah. rdquo; Oleh karena itu penelitian ini mengajukan pertanyaan bagaimana hubungan Rusia dan Tiongkok di kawasan Asia Tengah dari tahun 2007 hingga tahun 2016? Melalui pertanyaan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi hubungan Rusia dan Tiongkok di kawasan Asia Tengah serta dampak dari hubungan tersebut terhadap sistem keamanan global. Signifkansi penelitian ini bagi literatur adalah untuk mengembangkan kajian sistem keamanan internasional pada tingkat global maupun regional dan mengembangkan kajian kawasan Asia Tengah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus melalui pengujian terhadap model hubungan kausal antara keterlibatan negara kuat, konflik regional, dan keamanan internasional yang ditulis oleh Benjamin Miller dan Korina Kagan. Dengan menggunakan model tersebut penelitian ini menemukan bahwa 1 hubungan Rusia dan Tiongkok di kawasan Asia Tengah dalam periode 2007-2016 sesuai dengan jalur kausalitas kerja sama; 2 Rusia dan Tiongkok di kawasan Asia Tengah memiliki kapabilitas seimbang dan kepentingan ldquo;tinggi, simetris; berkonflik; rdquo; 3 Ketergantungan kerja sama Rusia dan Tiongkok di kawasan Asia Tengah terhadap derajat rivalitas kedua negara. Berdasarkan temuan-temuan tersebut penelitian ini berkontribusi dalam badan ilmu bagi kajian hubungan bilateral Rusia dan Tiongkok.
ABSTRACT Russian and Chinese bilateral relations in Central Asia is an unique case that have implication not only to regional security but also to global security. This study rsquo s background is ldquo if a strong cooperation is formed between Russia and China in Central Asia, it may limit the ability of external actors, including United States, to influence Central Asian countries. rdquo Therefore, the research question asks how is the bilateral relation between Russia and China in Central Asia from 2007 to 2016 This study use ldquo case study rdquo method to test the model of causal relations between great power involvement, regional conflicts and international security by Benjamin Miller and Korina Kagan. By using this model, this research finds that 1 the bilateral relations of Russia and China in Central Asia within 2007 2016 period is in accordance to the line of causality of cooperation. 2 Rusia and China have equal capabilites and ldquo high symetrical conflicting rdquo interest in Central Asia. 3 the cooperation of Russia and China in Central Asia depends on both countries rsquo degree of rivality. With this respect, this study has contributed to the study of bilateral relation of Russia and China."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S63573
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Ayuningtias Fitria Ningrum
Kegagalan kerjasama keamanan maritim ASEAN dalam menghadapi permasalahan illegal fishing di perbatasan wilayah maritim Indonesia dengan negara negara Asia Tenggara = The failure of asean maritime security cooperation in facing problems of illegal fishing in indonesian maritime border region with southeast asian countries
"Penelitian tesis ini menganalisa tentang kegagalan kerjasama keamanan maritim ASEAN dalam menghadapi permasalahan illegal fishing di perbatasan wilayah maritim Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Permasalahan ini dibahas sebab kawasan maritim ASEAN merupakan salah satu jalur perdagangan strategis internasional yang dilewati sekitar 70% kapal perdagangan yang melalui wilayah maritim ASEAN. Begitu pentingnya wilayah maritim ASEAN sehingga negara-negara anggota ASEAN mempunyai tanggung jawab untuk melindungi wilayah maritim dari berbagai ancaman keamanan laut, seperti pencurian ikan atau illegal fishing.
Pencurian ikan atau illegal fishing di kawasan Asia Tenggara paling banyak terjadi berada di laut Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di ASEAN, Indonesia merasa dirugikan dalam sektor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Pencurian atau penangkapan ikan secara ilegal memperlihatkan adanya pelanggaran batas kedaulatan laut yang dilakukan oleh negara-negara lain khususnya di negara-negara kawasan Asia Tenggara, seperti: Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina. Di samping itu, kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN tersebut di perairan Indonesia menunjukkan bahwa kerjasama-kerjasama keamanan maritim ASEAN mengalami kegagalan.
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya kerjasama keamanan maritim ASEAN, diantaranya adalah ketidaktegasan peraturan dalam kerjasama tersebut, perbedaan pandangan negara-negara ASEAN mengenai permasalahan pencurian ikan, ketidakmampuan ASEAN dalam menjaga wilayah laut regional ASEAN dan faktor ekonomi. Disamping itu, kegagalan kerjasama maritim ASEAN disebabkan pula oleh kegagalan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus pencurian ikan.
This thesis analyzes the failure of the ASEAN maritime security cooperation in addressing illegal fishing in Indonesian maritime border with other Southeast Asian countries. This issue is discussed because ASEAN maritime region is one of the international strategic paths, which is passed by 70% of international trade by sea. Therefore the ASEAN maritime border is crucial. ASEAN countries have a responsibility to protect maritime security and to overcome threats, such like illegal fishing.
Illegal fishing in Southeast Asian maritime region is one of the most popular problems that happen in the Indonesian seas. As the largest maritime country in ASEAN, Indonesia has suffered illegal fishing in terms of the political, economic, social, and national security. Illegal fishing is an infrigement of the sovereignty. In Indonesian case, the illegal fishing has been done by ships with flags from Thailand, Malaysia, Vietnam, and the Philippines. The fact that the illegal fishing has been done by ASEAN countries shows that the ASEAN maritime security cooperation has failed.
There are several factors that lead to the failure of the cooperation, such as the inconsistence of regulation in the ASEAN maritime cooperation, the difference of thoughts among ASEAN countries on illegal fishing, ASEAN inability to protect ASEAN region border, and economic factor. In addition, the failure of ASEAN maritime cooperation happens due to the inability of the Indonesian Government to tackle illegal fishing."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T42309
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aji Said Muhammad Iqbal Fajri
Kerja Sama Energi Terbarukan di Uni Eropa = Renewable Energy Cooperation in the European Union
"

Di akhir abad ke-20, Uni Eropa mulai menyusun kerangka kerja sama energi terbarukan guna menjawab masalah kolektif terkait suplai energi dan perubahan iklim. Berbagai literatur kemudian muncul beriringan dengan perkembangan kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa dengan menggunakan 83 literatur yang terakreditasi secara internasional. Dengan menggunakan metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam empat tema umum, yakni (1) konseptualisasi kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa, (2) ragam kepentingan kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa, (3) aktor berpengaruh dalam kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa, dan (4) persepsi aktor eksternal terkait kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menganalisis konsensus, perdebatan, dan kesenjangan literatur dari literatur-literatur yang dibahas. Tulisan ini menyingkap fakta bahwa kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa menggambarkan kuatnya preskripsi intergovernmentalism dalam proses integrasi Eropa karena masih sentralnya peran negara dalam membentuk dan melaksanakan kerja sama energi terbarukan. Oleh sebab itu, kerja sama energi terbarukan akan memberikan tantangan bagi integrasi Eropa untuk dapat menyeimbangkan kepentingan negara anggota Uni Eropa dan solusi teknokratik terkait masalah suplai energi dan perubahan iklim.

At the end of the 20th century, the European Union has begun to develop frameworks for renewable energy cooperation to address collective problems related to energy supply and climate change. Various literatures then emerged along with the development of renewable energy cooperation in the European Union. This paper aims to review literature development regarding the renewable energy cooperation in the European Union by using 83 international accredited literatures. Using taxonomy method, the literatures are divided into four general themes, which are (1) conceptualization of renewable energy cooperation in the European Union, (2) variety of interests of renewable energy cooperation in the European Union, (3) influential actors within renewable energy cooperation in the European Union, and (4) the perception of external actors regarding renewable energy cooperation in the European Union. This literature review seeks to analyze the consensus, debates, and literature gap from the literatures that are being reviewed. This paper found that renewable energy cooperation in the European Union illustrates the strength of intergovernmental prescriptions in the European integration process because of state’s centrality in creating and implementing renewable energy cooperation. Accordingly, renewable energy cooperation will present a challenge for European integration in order to balance the interests of European Union’s member states and technocratic solutions related to the problem of energy supply and climate change.

"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia , 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>