Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung, Walini sebagai salah satu stasiun pemberhentiannya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan untuk membuat desain konseptual dari konsep pengembangangan wilayah Kota Baru Walini sebagai Technology Park dan menghitung biaya investasi yang dibutuhkan. Konsep technology park berfokus pada industry-industri high tech dan kawasan-kawasan riset. Jenis industry yang akan dibangun adalah industry mobile phone, semokonduktor, dan komponen. Sedangkan untuk kawasan riset terdiri dari science park, bio techno park, geo park, art techno park, dan industrial park. Untuk mengetahui besar biaya investasi, dilakukan studi literature atau benchmarking pada industry dan kawasan yang telah ada. Wilayah yang akan dikembangkan seluas 1126 ha. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan kawasan Technology Park terdiri dari berbagai jenis industry, kawasan residensial, kawasan komersial, kawasan universitas, dan kawasan riset dan pengembangan, dan infrastruktur pendukung. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah adalah Rp 257,466,389,150,559.

---

With the development of Jakarta Bandung high speed train, Walini as one of the stop station has a great opportunity to be developed. This research intend to develop the conseptual desain of Kota Baru Walini regional development as Technology Park and calculating the initial cost to build the area. Technology park focused on high tech industries and research area. Hight tech industry that will be develop is mobile phone industry, semiconductor industry, dan component manufacture. For the research area, will be developed science park, bio techno park, geo park, art techno park, and industrial park. The method to determine the initial cost is by literature study and benchmarking from the industry or the area that already exist. The area that will be developed has 1126 ha. The result from this research is, the development of Technology Park will consist of high tech industries, residential area, commercial area, university, research and development area, and supportive infrastructure. The initial cost to develop the area is Rp 257,466,389,150,559. "

"Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki jalur sepanjang 142 km melewati 4 stasiun yaitu Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar. Dalam rangka meningkatkan revenue dan nilai kelayakan investasi, dilakukan penambahan fungsi berupa pengembangan wilayah Kota Baru Walini dengan luas area pengembangan sebesar 1126 ha. Pada penelitian ini pengembangan wilayah Kota Baru Walini dilakukan dengan mengkaji melalui 4 alternatif pengembangan kota sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat pertanian modern, dan pusat inovasi teknologi yang selanjutnya akan dipilih menggunakan metode paired comparison. Di dalam rancangan pengembangan Walini sebagai pusat inovasi teknologi, akan dilakukan pembangunan kawasan residensial, komersial, perkantoran, industri berteknologi tinggi, pembangunan research universities, dan ruang terbuka dengan kelengkapan pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, rel kereta, dan stasiun kereta api baru dengan biaya investasi diperkirakan mencapai Rp. 64,224,151.71.

---

High-Speed Train Jakarta Bandun Project has a path along 142 km through four stations; Halim, Karawang, Walini, and Tegalluar. In order to increase revenue and the feasibility of investement, the addition of function such as the regional development of Walini with an area of 1126 ha. In this research, the development of Walini done by examining four development alternatives, as a goverment centre, business centre, modern farming centre, and innovation of technology centre.

In the Walini develoment planning as a centre of technological innovation, there will be the construction of residential area, commercial area, office area, high-technological industries, research universities, open space, and the construction of public infrastructure sucs as roads, railways, train station and new train stations with the estimated of investment cost reach Rp. 64.224.151,71."

"Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi berlimpah, Indonesia memiliki berbagai macam komoditas unggul untuk diberdayakan guna memacu pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pemetaan geografis dan ekonomi, Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Kawasan Barat Indonesia KBI dan Kawasan Timur Indonesia KTI, adapun KTI yang terdiri dari 11 provinsi membentang dari Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga Papua dan merupakan kawasan berbasis kemaritiman. Namun, potensi yang terdapat di daerah tersebut sangat berbanding terbalik dengan pemanfaatan yang menyebabkan adanya kesenjangan wilayah regional inequality sebesar 95,56 KBI dan 4,44 KTI dari segi pembangunan industri dan infrastruktur, fenomena ini terjadi karena minimnya pemanfaatan komoditas untuk pembangunan kawasan industri sehingga berpengaruh pada kegiatan minimnya bongkar muat logistik dari KBI ke KTI.Oleh karena itu, untuk menyelesaikan fenomena tersebut penelitian ini membahas bagaimana kawasan timur dapat berkembang dengan melakukan analisis permodelan wilayah industri manufaktur beserta biaya investasi agar dapat memacu pembangunan KTI dengan metode location quotient LQ dan pairwise comparison chart PCC dalam menentukan industri manufaktur dan produksi prioritas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 11 Provinsi di KTI kedepannya akan di kembangkan beberapa jenis industri manufaktur dan produksi yaitu pabrik pertanian, peternakan, dan kayu; pengolahan perikanan modern; smelter hasil tambang dan penggalian mentah; Produksi batubara, migas, dan panas bumi; dan manufaktur beton precast dan aspal dengan total biaya investasi sebesar Rp300.794.756.555.344,00-.

---

Indonesia as archipelagic country that stores high numbers of commodity, could increase the economic growth by maximizing potential in form of industrial sector. Geographically and Economically, Indonesia is divided into two segmental area ldquo Western Area of Indonesia KBI and Eastern Area of Indonesia KTI, specifically for KTI which consists of 11 provinces spanning from Nusa Tenggara Province to Papua and well known as strategic maritime region. However, the potential commodity that occupies those regions does not represent optimum utilization which implies to regional inequality with percentage is 95,56 KBI and 4,44 KTI on industrial and infrastructure aspect, these phenomena occurs due to minimum logistic loading and discharging activity from KBI to KTI.

Hence, to cope within this phenomenon this research is aimed how the eastern region could accelerate the development into another form of massive manufacturing region by analyzing regional model including initial cost for the construction. Several methods are conducted, location quotient method exposes several alternatives of potential sector based on regional's GDP and for the next iteration will be investigated in pairwise comparison chart PCC in determining final decision for manufacturing and production sector on each province. As the result, it shows that 11 provinces of KTI will be developed in several major industrial types such as agricultural, livestock, and timber manufacturing mineral mining and raw material smelting industry coal, oil gas, and geothermal refining industry and precast concrete and asphalt batching plant manufacturing. At last, to develop KTI as a center of manufacturing and production in Indonesia is estimated 22,560,170,745.92 for construction cost, its component corresponds to initial cost including land, industrial building, land clearing, manufacturing machinery equipment, and infrastructure expenses."

"RTH seringkali masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan lain dan berorientasi pada pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi. Konsep RTH Jakarta sesuai dengan peraturan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 adalah sekitar 30% dari luas wilayah, namun sampai saat ini DKI Jakarta hanya mampu memenuhhi 9%. Disebutkan juga dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan selanjutnya disebut RTHKP bahwa luas ideal RTHKP adalah 20% dari luas wilayah perkotaan, yang mencakup RTHKP publik dan privat. Keberhasilan penyediaan RTH di wilayah Jakarta Khususnya Jakarta Selatan juga harus didukung dengan kebijakankebijakan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah selatan Jakarta. Tanpa adanya koordinasi yang seimbang atar pemerintah daerah tentu saja tujuan dari penyediaan RTH ini tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Bentuk Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Normatif. Tipe Penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut, namun dalam penelitian ini dilihat dari pemaparan yang dilakukan secara mendalam, yaitu penelitian ekplanatoris. Penyediaan RTH di setiap kota dilakukan melalui tahap-tahap pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di setiap kota mempunyai kendala tersendiri sesuai dengan perkembangan di setiap kota. Kendala tersebut berdampak pada penyediaan RTH di wilayah Jakarta Selatan. Pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah satu dengan yang lainnya diharapkan meminimalisasi terjadinya tumpang tindih perizinan pembangunan yang dilakukan disetiap kota. Upaya pemerintah untuk meminimalisasikan dampak yang timbul salah satunya adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai RTH itu sendiri. Namun, ini dirasa belum cukup. Masyarakat dan pihak swasta pun harus turut serta dalam mendukung penyediaan RTH.

---

RTH often still defeated by various other interests and physical development oriented to economic interests. RTH concept Jakarta accordance with appropriate regulations Bylaw No. 1 of 2012 on Spatial Planning 2030 is approximately 30% of the area, but to date only able Jakarta memenuhhi 9%.Also mentioned in the material in the State Regulation No. 1 of 2007 on Spatial Planning of Urban Green Open Areas hereinafter RTHKP that RTHKP ideal area is 20% of the urban area, which includes public and private RTHKP. The success of the provision of green space in South Jakarta Jakarta particular must also be supported by local government policies that borders the south of Jakarta. Without the coordination of local government that balanced Atar course the purpose of the provision of green space can not be done perfectly. The study used the form Normative Research. Type of research can be seen from various angles, but in this study was seen from the in-depth exposure, ie ekplanatoris research.

Provision of green space in each city through the stages of land acquisition as stipulated in Government Regulation No. 71 Year 2012 on Implementation of Land for Public Interest. Implementation of land acquisition for public interest in every city has its own constraints in accordance with the developments in each city. Such constraints have an impact on the provision of green space in South Jakarta. The importance of government policy synchronization with each other are expected to minimize the overlap permitting the construction is done in every city. Government's efforts to minimize the effects one is to make regulations governing the green space itself. However, this is still not enough. Society and the private sector must take part in supporting the provision of green space."

"The Dialogues in Urban and Regional Planning series offers a selection of some of the best scholarship in urban and regional planning from around the world. The internationally recognized authors of these award-winning papers take up a range of salient issues from the theory and practice of planning.This 6th volume incorporates essays that explore the salient issue commonly referred to as "The Right to the City." This theme speaks to a growing new movement within planning theory and practice with multiple aims and strategies but with the common objective of advancing a more just and equitable world. The right to the city functions as a manifesto advancing academic explorations of the opportunities for, and barriers to, expanding human and environmental justice. At the same time, it extends beyond academic inquiry to engage directly with the policy, legal and political dimensions of human rights. The right to the city has been invoked by global bodies such as United Nations-Habitat and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to bolster not only their agendas around fundamental human rights but advance urban policies promoting inclusion, sustainability, and resilience. Dialogues 6 offers engaging explorations into the academic expeditions by the global planning community that have helped to energize this movement. The papers assembled here through processes of peer review represent an invaluable collection to untangle the complexities of this dynamic new approach to urban and regional planning.The Dialogues in Urban and Regional Planning (DURP) series is published in association with the Global Planning Education Association Network (GPEAN) and its member national and transnational planning schools associations."

"Pembangunan di Kota Depok belakangan ini mengalami banyak kemajuan, secara fisik maupun non fisik. Kota Depok berperan sebagai salah satu kota penyangga di wilayah Jabodetabek. Penelitian dilakukan untuk menganalisis perkembangan wilayah di Kota Depok dan kesesuaiannya dengan arahan pengembangan struktur ruang dalam kebijakan RTRW di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode indeks komposit untuk menentukan tingkat perkembangan wilayah Kota Depok dan metode uji chi square untuk melihat hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dengan lokasi kawasan arahan pengembangan struktur ruang. Variabel dalam penelitian ini adalah jumlah fasilitas sosial dan ekonomi, kependudukan, dan aksesibilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan wilayah Kota Depok sejak 2009-2019 bergerak ke arah utara, selatan, dan tenggara, dilihat dari bertambahnya kelurahan yang tingkat perkembangan wilayahnya menjadi “Sedang”. Tahun 2009 kelurahan dengan indeks perkembangan wilayah tertinggi adalah Kelurahan Abadijaya. Kemudian di tahun 2019 kelurahan dengan indeks perkembangan wilayah tertinggi adalah Kelurahan Depok. Daerah PPK dan 4 SPK (SPK Cinere, SPK Cimanggis, SPK Tapos, dan SPK Cipayung) telah menjadi pusat perkembangan kota dan daerah yang mengalami perkembangan pun semakin meluas, dalam hal ini adalah kelurahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arahan struktur ruang kota depok dengan kondisi eksisting telah sesuai dan dapat mendorong perkembangan wilayah di daerah PPK dan SPK

---

Development in Depok City has recently experienced a lot of progress, both physically and non-physically. Depok City has a role as one of the buffer cities in the Jabodetabek area. This research needs to be done to analyze the regional development in Depok City and its suitability with the spatial structure development direction in the RTRW policy in Depok City. This study uses the composite index method to determine the level of development of the Depok City area and the chi-square test method to see the correlation between the level of regional development and the location on the directional area for the development of spatial structures. The variables in this study are the number of social and economic facilities, population, and accessibility. The results of this study indicate that the development of the city of Depok since 2009-2019 is to the noopen green space, south, and southeast, as sees from number of sub-districtwhose development levels have become “moderate”. The sub-district in 2009 with the highest development index was Sub-district Abadijaya. Then in 2019 the sub-district with the highest regional development index is Sub-district Depok. The PPK area and 4 SPKs (Cinere, Cimanggis, Tapos, dan Cipayung) have become the center of urban development and areas that are experiencing more widespread development, in this case are sub-district. So it can be said that the direction of the Depok City spatial structure with the existing conditions is suitable and can encourage regional development in the PPK and SPK areas."

"Dana Insentif Daerah merupakah salah satu bentuk Intergovernmental Fiscal Transfer atau Transfer Pusat ke Daerah yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan. Dalam pelaksanaan Dana Insentif Daerah terdapat berbagai persoalan yang terkait dengan mekanisme pengalokasian Dana Insentif Daerah. Dengan menggunaan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen, skripsi ini menganalisis mekanisme pengalokasian Dana Insentif Daerah dengan mengkaji salah satu daerah penerima yaitu Kota Depok. Pengalokasian Dana Insentif Daerah kepada Kota Depok ditemui berbagai permasalahan mulai dari tidak terpenuhinya kriteria, kekeliruan perhitungan, hingga praktek penyalahgunaan Dana Insentif Daerah oleh Kota Depok. Tidak adanya keterbukaan informasi, formula/perhitungan yang tidak baku, pengawasan yang rendah, serta tidak adanya dasar hukum yang kuat menyebabkan mekanisme pengalokasian Dana Insentif Daerah sarat akan tindakan percaloan anggaran dan korupsi.

---

Regional Incentive Fund are one form of the Intergovernmental Fiscal Transfer or Transfer to Central Region is allocated to a particular area by considering the specific criteria for the implementation of educational functions. In the implementation of the Regional Incentive Fund there are various problems associated with the Regional Incentive Fund allocation mechanism. By using qualitative research methods with techniques of data collection in-depth interviews and document studies, this thesis analyzes the Regional Incentive Fund allocation mechanisms by studying one of the recipients of Depok City.

Allocation of Regional Incentive Funds to the City of Depok encountered various problems ranging from non-fulfillment of the criteria, calculation errors, to abuse the practice of Regional Incentive Funds by the City of Depok. The absence of disclosure of information, formulas / calculations that are not standard, low supervision, the absence of a strong legal basis led Regional Incentive Fund allocation mechanism will be full of action brokering budgets and corruption."