Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi penerimaan negara dari sektor perikanan yang terbesar di dunia. Namun, sektor perikanan khususnya industri pengolahan ikan masih mengalami berbagai permasalahan dlam perkembangannya. Perkembangan sektor perikanan Indonesia dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan fiskal diantaranya kebijakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian hasil perikanan oleh industri pengolahan ikan dan implikasinya terhadap industri pengolahan ikan sesuai dengan PMK 16/PMK.010/2016 Pasal 1 ayat 1 huruf i. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara mendalam dengan tujuan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat permasalahan implementasi terkait pembebanan PPh Pasal 22 atas pembelian hasil perikanan. Implikasi yang timbul atas kebijakan ini adalah tidak tercapainya tujuan pemungutan PPh Pasal 22 aas pembelian hasil perikanan dan menambah biaya industri pengolahan ikan.

---

Indonesia is one of the countries with the great potential revenue from fisheries sector in the world. However, the fishery sector, especially the fish processing industry is still experiencing various problems in its development. The development of Indonesia 39 s fishery sector is influenced by fiscal policy, among others tax policy. This study aims to analyze the implementation of the collection of Article 22 Income Tax on the purchase of fishery products by the fish processing industry and its implications on the fish processing industry in accordance with the PMK 16 PMK.010 2016 Article 1 paragraph 1 letter i. This research is a qualitative research using in depth interview technique with descriptive purpose. The results of this study show that there are implementation issues related to the imposition of Article 22 Income Tax on the purchase of fishery products. The implications of this policy are not achieving the purpose of collection of Income Tax Article 22 on the purchase of fishery products and increase the cost of taxation of the fish processing industry."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian tujuan kebijakan fasilitas Pajak Penghasilan berupa tax allowance dilihat dari segi efektivitas, kesamaan, dan ketepatannya pada industri pengolahan ikan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur fasilitas tax allowance sudah memenuhi prinsip kesederhanaan, akan tetapi fasilitas tersebut belum efektif untuk meningkatkan investasi karena masih sangat minim industri yang memanfaatkannya serta besarnya biaya fiskal yang harus ditanggung. Fasilitas ini juga belum tepat sasaran bagi industri pengolahan ikan karena yang bisa memanfaatkan hanya industri berskala besar, sedangkan industri pengolahan ikan masih banyak yang berskala kecil.

---

This research rsquo s purpose is to analyze the achievement of the goals of the income tax incentive, which is tax allowance in terms of its effectiveness, equity, and appropriateness in the fish processing industry in Indonesia. This research was conducted with qualitative approach and qualitative data collection technique through literature study and field study. The results showed that although the procedure of tax allowance has fulfilled the principle of simplicity, but the facility has not been effective to increase investment because it is still very minimal industry that utilize it and the amount of fiscal cost that must be borne. This facility is also not appropriate for the fish processing industry because it can utilize only for large scale industry, while fish processing industry is still a lot of small scale."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan latar belakang dan proses formulasi kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh industri farmasi serta kesiapan industri farmasi sebagai pemungut PPh Pasal 22. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh industri farmasi yaitu melaksanakan amanat undang-undang, memperluas jangkauan pengawasan distributor farmasi, dan meningkatkan penerimaan negara. Proses formulasi kebijakan ini telah memenuhi tahap-tahap kebijakan publik yang sesuai. Kesiapan industri farmasi atas adanya kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh industri farmasi ini secara umum sudah siap dan paham akan kebijakan tersebut.

---

The issues of this under thesis are the background and the formulation process of the income tax article 22 collection policy by the pharmaceutical industry, and the readiness of pharmaceutical industry as the collector of this income tax article 22. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result showed that the background of the government formulated income tax article 22 collection policy by the pharmaceutical industry, to carry out the mandate of the law, extending the range surveillance of pharmaceutical distributors, and increase state revenues. The formulation process of the policy has met the requirements of the stages of public policy. The readiness of the pharmaceutical industry as the collector of this income tax article 22, in general has been prepared enough and the pharmaceutical industry has been aware of the policy so that it can be implemented properly."

"Produk perikanan yang bermutu rendah dan kurang terjamin keamanannya akan berakibat pada tidak tercapainya misi pembangunan kelautan dan perikanan dalam meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui konsumsi ikan. Hal ini dikarenakan produk perikanan terkandung bahan tambahan makanan (BTM) terlarang dan tidak aman dikonsumsi, sehingga akan memengaruhi kesehatan (efek akut dan kronis) bahkan mengakibatkan kematian bagi konsumen. Tujuan penelitian untuk (1) Mengetahui kandungan BTM terlatang pada ikan segar dan produk olahan di PPN Palabuhanratu; (2) Mengetahui aspek sosial budaya meliputi hubungan karakteristik, persepsi dan sikap pengolah ikan, nelayan dan konsumen mengenai BTM terlarang; dan (3) Mengetahui aspek kelembagaan meliputi identifikasi regulasi dan kebijakan keamanan pangan produk hasil perikanan. Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari hingga April 2013 di PPN Palabuhanratu, Sukabumi terhadap produk ikan segar dan ikan olahan (ikan asin/kering, ikan pindang, kerupuk ikan, bakso ikan dan terasi). Metode pengambilan sampel untuk pengolah/pedagang dan nelayan dilakukan secara proportionate stratified random sampling masing-masing berjumlah 76 sampel pengolah ikan dan 169 sampel nelayan. Adapun teknik pengambilan sampel konsumen menggunakan metode sampling yang secara kebetulan dijumpai sebanyak 100 sampel. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner terdiri dari pertanyaan tentang persepsi, sikap dan aspek teknis unit pengolahan ikan di Palabuhanratu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan BTM terlarang pada produk hasil perikanan di PPN Palabuhanratu sangat signifikan terhadap jenis produk olahan. Kandungan boraks 100% negatif, formalin 58,5% positif, Hidrogen peroksida 84,0% positif serta rhodamin B pada terasi 66,7% positif. Persepsi pengolah/pedagang ikan terhadap keamanan produk hasil perikanan "cukup baik" (55,12%), akan tetapi sikap terhadap keamanan produk hasil perikanan "sangat baik" (91,67%) dan persepsi terhadap upaya pemerintah juga "baik" (61,23%). Selanjutnya persepsi nelayan "cukup baik" (50,82%), adapun sikap nelayan "sangat baik" (98,07%) dan persepsi terhadap upaya pemerintah "cukup baik" (53,89%). Berikutnya persepsi konsumen "cukup baik" (55,61%), sikap konsumen "sangat baik" (99,0%), dan persepsi terhadap upaya pemerintah pada keamanan dan mutu hasil perikanan "baik" (61,37%). Selanjutnya regulasi tentang keamanan produk hasil perikanan yang intinya dibuat untuk melindungi konsumen jenis BTM terlarang sesuai dengan upaya pemerintah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dan PPN Palabuhanratu, dalam melaksanakan kebijakan keamanan produk hasil perikanan sudah baik, akan tetapi dalam pengawasan dan monitoringnya belum terealisasi secara berkala dan berkesinambungan.

---

Low quality dan safety fishery products will result in failure to achieve the mission on marine and fisheries development to increase the society intelligence and healthy through fish consumption. The objectives of the research were: (1) To understand content of illegal food additives on fresh fish and processed product in Palabuhanratu; (2) To understand social aspects on the relationship of characteristics, perception and attitude of the fish processors, fishermen, and consumers on those illegal food additives, and (3) To understand institutional aspects on regulation identification and food safety policy of fishery products.

The research was carried out on January-April 2013 in Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Sukabumi. The products tested were fresh fish and processed products (salted/dried fish, boiled fish, fish crackers, fish ball and belachan). Sampling method for processors/traders and fishermen was carried out by proportionate stratified random sampling, 76 samples and 169 samples respectively. Consumers sampling technique was carried out by random sampling of 100 samples. The method for collecting data was carried out by quesioner related to perception, attitude and technical aspects of the establishment in di Palabuhanratu. The data was analyzed descriptively and laboratory tested.

The results of the research showed the difference of additives chemical content on fishery products in PPN Palabuhanratu were very significant to the type of products. Borax content 100% negative, formalin 58,5% positive. Hydrogen peroxide 84,0% positive, rhodamine B on belachan 66,7% positive.

Processors/traders perception on food safety of fishery products were good enough (55.12%), attitude on safety of fishery products were very good (91.67%), and perception on government effort were good (61.23%). Then fishermen perception were good enough (50.82%), fishremen attitude were very good (98.07%), and perception on government effort were good enough (53.89%). Further that consumers perception were good enough (55.61%), consumers attitude were very good (99,0%), and perception on government effort to quality and safety of fishery products were good (61.73%). The regulation related to safety of fishery products to protect consumers on illegal additives as the government effort, especially for Marine and Fisheries service of Sukabumi and PPN Palabuhanratu, has been implemented well, nevertheless for controlling and monitoring periodically and continously has not been implemented yet."

"Jumlah penduduk JABOTABEK dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 1984 penduduk JABOTABEK berjumlah 11.925.985 jiwa dengan kepadatan 1 .751 Jiwa/km2 dan pada tahun 1994 meningkat menjadi 17.710.988 jiwa dengan kepadatan 2.532 Jiwa/km2. Kenaikan jumlah penduduk juga diikuti dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita. Pada tahun 1984 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita JABOTABEK adalah Rp. 984.960.93 dan pada tahun 1994 menirlgkat menjadi kp. 4.394.168.85. Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRD Per Kapita) adalah indicator meningkatnya pendapatan per kapita penduduk JABOTABEK. Meningkatnya Jumlah penduduk juga diikuti dengan meningkatnya Jumlah sampah dan volume limbah cair tahun 1984 produksi sampah di JABOTABEK berjumlah 8.622.395 m3 dari pada tahun 1994 naik menjadi 14.720.815 m3. Pada tahun 1984 volume limbah cair berjumlah 870.863.910 ribu m3 dari pada tahun 1994 meningkat men jadi 1 .366 .252.445 ribu m3. Kenaikan jumlah penduduk dan PDRB Per Kapita JABOTAbEK memperlihatkan pengaruh yang sangat kuat pada kenaikan produksi sampah per tahun dengan nilai korelasi positif sebesar 0,99591. Uji hipotesis P-test sebesar 485.83732 yang signifikan pada tingkat kepercayaan 99 %. Kenaikan jumlah penduduk dan PDRB Per Kapita JABOTABEK memperlihatkan pengaruh yang sangat kuat pada kenaikan volume limbah cair per tahun dengan nilai korelasi sebesar 0, 99657 . Uji hipotesis P test sebesar 580,4638 adalah signifikan dengan tingkat kepercayaan sebesar 99 %. Sampah dan limbah cair yang terlepas ke tanah atau masuk ke sungai dapat mencemari air sungai di JABOTABEK dan akhirnya juga air laut Teluk Jakarta. RPPL uhi Jakarta yang melakukun pemantauan kualitas air sungai di Jakarta untuk parameter COD, BOD Ammonia, Besi, Tembaga, Timah Hitam, Chromium, Nikel, Seng dan Mangan, mendapatkan baku mutu air sungai berdasarkan peraturan yang ada untuk hampir semua pareimeter telah melebihi baku mutu yang ditentukan. Kenaikan produksi sampah dan limbah cair berpengaruh pada parameter kualitas air sungai di muara sungai di Jakarta dari tahun 1984 hingga 1994 yang memperlihatkan nilai korelasi positif untuk COD sebesar 0,99234, Besi sebesar 0,58449, Seng sebesar 0,31116 dan Mandan sebesar 0,55982. Uji hipotesis Ptest memberikan nilai yang signifikan untuk COD pada tingkat kepercayaan 99%?

---

The number of Jabodetabek population keeps on increasing as year went by. In 1984 JABODETABEK population was 11.925.985 tirh a density or 1.751 people/km. in 1994 is increased to 17.710.988 with a sensity or 2.532 people/km. The increase in population was followed by an increase in groos regional domestic product per capita. which in 1984 was Rp 984.960,93. In 1994 it increased to become Rp. 4.894.168,65. This increace in gross regional domestic product per capita (GRDP per kapita) is indicator 01 per capita income elevation or JABOTABEK population. The increase in the number or population was also followed by an increase in the volume of both solid and liquid wastes in JABOTABEK. In 1964, the waste produced was 8.022.395 m3 and in 1994, it increades to become 14.720.813 m3. In 1984 the volume or liquid waste wa 870.883.910 m3 and in 1994 it increased to become 1.366.252.445 thousand m3. The Influence of population number increase and per capita gross regional domestic product in JABOTABEK towards the increase in solid waste produstion per year is very strong with a positive correlation value or u. 99591. Hypothesis test with Ftest was 580.4638 and significant at the level of confidence of 99%. Whereas, the influece or population increase and per capita gross regional domestic product in JABODETABEK towards an increase in liquid wast volume per year has very strong influence also with the positive correlation value of 0.99657. Hypothesis test with ftest was 485.9373 that which is significant at the level of confidence of 99%. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik swasta oleh PT PLN (Persero) serta dampak-dampak yang ditimbulkan bagi Independent Power Producer (IPP) dan PT PLN (Persero). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik swasta oleh PT PLN (Persero) belum memenuhi asas kepastian hukum. Selain itu, pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik tersebut menimbulkan beban material pada IPP dan PT PLN (Persero).

---

This study aims to analyze the application of the certainty of law principle in the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity by PT PLN (Persero) and the impacts on the Independent Power Producer (IPP) and PT PLN (Persero). This research uses descriptive quantitative research approaches and data collection techniques such as depth interviews and literature reviews.

The result of this research is the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity by PT PLN (Persero) does not meet the requirements of certainty of law principle. In addition, the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity raises the material costs for the IPP and PT PLN (Persero)."

"Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang menjadi kekuatan perikanan nasional. Kota Sibolga merupakan salah satu pusat pendaratan ikan di wilayah pantai barat Sumatera Utara yang dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan, serta dengan Pulau Nias. Kota Sibolga merupakan pusat pertumbuhan dalam sektor industri pengolahan ikan bagi wilayah sekitarnya. Berdasarkan fungsi Sibolga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sibolga bagi wilayah sekitarnya dalam pengembangan jaringan distribusi industri perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah. Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui wawancara di lapangan maupun dari lembaga. Analisis overlay digunakan untuk mendapatkan asal dan tujuan dari pergerakan ikan hingga berakhir sebagai produk yang siap untuk didistribusikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a Pola persebaran industri pengolahan ikan di Kota Sibolga terpusat pada 2 tempat yaitu pengolahan ikan asin di Kelurahan Sibolga Hilir dan pengolahan ikan rebus di Kelurahan Pasar Belakang. Kedua wilayah ini merupakan pusat pengolahan ikan, b Industri perikanan di Sibolga didukung dari berbagai lokasi hinterlandnya. Sumber ikan dan bahan baku pendukung pengolahan berasal dari lokasi yang berbeda. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sibolga memberi pengaruh besar pada wilayah di sekitarnya, baik sebagai sumber bahan baku industri, tenaga kerja maupun sebagai wilayah pasarnya.

---

North Sumatra Province is a region that is becoming a national fisheries power. Sibolga is one fish landing centres in the region of North Sumatra 39s West Coast, surrounded by the Central Tapanuli Regency, Regency of Tapanuli North and South Tapanuli Regency, as well as with the Nias Island. Sibolga is a center of growth in the industrial sector fish processing for the surrounding area. Based on the function of Sibolga, this research aims to know the influence of Sibolga for the surrounding area in the development of the distribution network of fisheries industry in Central Tapanuli Regency. Data collection done directly through field interview as well as from institution. Overlay Analysis is used to get the origin and destination of the movement of fish up to end up as a product that is ready for distribution.

The results showed that a the pattern of the spread of the fish processing industry in Sibolga is centered on two places, namely the salted fish processing in Sibolga Hilir District and boiled fish processing in Pasar Belakang Village. Both of this region are the center of fish processing, b The Fisheries Industry in Sibolga supported from various location. Fish resources and raw processing material come from different location. The conclusion of this research showing that Sibolga has major Influence to surrounding region, both as industrial resources, work force and market Area."

"Tujuan penelitian ini ialah :(1) Mempelajari aspek C. botulinum pada pengawetan ikan dengan proses radurisasi, khususnya terhadap bahaya keracunan toksin botulinum;(2) Pengembangan metode penentuan toksin secara in vitro, berdasarkan sifat hambatan aktivitas enzim asetilkolinesterase oleh pengaruh toksin botulinum; (3) Sebagai latar belakang dipelajari pula sebaran tipe-tipe C. botulinum di wilayah perairan Indonesia bagian barat. C. botulinum yang terdapat dalam sampel lumpur dan organisme laut yang berasal dari wilayah perairan Indonesia bagian barat terutama bukan tipe E dan bersifat proteolitik. Pembentukan toksin pada ikan segar yang disimpan pada suhu 10,5 dan 7,400 terjadi sebelum atau setelah ikan menjadi busuk, bergantung pada perlakuan jenis ikan, dosis iradiasi, strain, dan tingkat inokulasi spora. Sedangkan bila penyimpanan dilakukan pada suhu 5,60C pembentukan toksin terjadi setelah ikan menjadi busuk, tanpa mempertimbangkan perlakuan yang digunakan dalam percobaan. Peranan dosis radurisasi berpengaruh hanya terhadap peningkatan daya simpan ikan; sedang perlakuan suhu rendah, selain.meningkatkan daya simpan, juga menghambat proses pembentukan toksin. Pembentukan toksin botulinum tipe B proteolitik pada ikan pindang yang mengandung garam kurang dari 1,0 persen terjadi sebelum atau setelah ikan menjadi busuk, bergantung pada tingkat inokulasi spora. Sedangkan pada sampel yang mengandung garam antara 4-6 persen, pembentukan toksin terjadi setelah ikan menjadi busuk, tanpa mempertimbangkan strain dan tingkat inokulasi spora. Proses radurisasi dan penggaraman bersifat sinergis, baik terhadap peningkatan daya simpan ikan pindang, maupun terhadap penundaan pembentukan toksin. Isolasi dan pemurnian toksin C. botulinum tipe B menghasilkan sekitar 20 ml filtrat, dengan aktivitas spesifik sekitar 1,2x107 MLD per ml (1,0x107 MLD per mg protein). Kromatografi toksin hasil isolasi melalui kolom Sephadex G-200 menunjukkan pola protein berpuncak tunggal, dan mendekati bentuk simetris. Uji electroforesis disk gel poliakrilamid dan uji imunodifusi gel agar, berturut-turut menghasilkan pita protein dan garis presipitasi tunggal. Toksin botulinum bersifat menghambat aktivitas enzim asetilkolinesterase. Pengaruh toksin tipe E (3,0xlO- 3,OxlO-3 mg) dan tipe B (3,0x10-4 - 3,0x10-3mg) terhadap aktivitas enzim 0,175 unit, berturut-turut mengakibatkan hambatan berkisar antara 10-16 dan 17-20 persen. Metode hambatan aktivitas enzim asetilkolinesterase dapat digunakan untuk penentuan kuantitatif toksin dalam ekstrak biakan C. botulinum, tetapi tidak dalam ekstrak ikan yang bersifat toksik.

---

The Aspect of Clostridium Botulinum in Fish Preservation by Irradiation and the development of in Vitro Toxin Assay The objectives of this investigation were:(1) To study the aspect of C. botulinum in fish preservation by radurization process especially on botulism hazard; (2) The development of in vitro toxin assay, based on the activity inhibition of acetylcholenesterase, caused by botulinum toxin; (3) distribution of C. botulinum types in western part of Indonesian waters, as the background of the investigation. The presence of C. botulinum in samples of sediment and marine organisms, collected from fishing areas of the western part of Indonesian waters was especially proteolitic non type E. Toxin formation by non-proteolitic strain of C. botulinum type B in fish under storage at 10,5 and 7,4°C was detected before or after the samples were spoiled, depending on fish species, irradiation dose, bacterial strain, and spores inoculum?s level. When the samples were stored at 5,60C, the toxin was detected after the samples was spoiled, regardless the treatments conducted in this experiment. Radurization dose 'caused the extension of storage life, while the effect of storage at low temperatures caused both the extension of storage life and the delayed toxin formation. The toxin formation by proteolytic strain C. botulinum type B in radurized Pindang fish (the salt content less than 1%) was detected before or after the samples were spoiled, depending on the level of spore?s inoculum. Samples with salt content around 4-5%, the toxin were detected after the samples was spoiled, regardless the bacterial strain and spores inoculum level. Radurization process and salt making synergistically extended the storage life and delayed the toxin formation. The isolation and purification of type B toxin resulted in filtrate with spesific activity of 1,2x107 MLD per ml (1,0x107 MLD per mg protein). Chromatography of the filtrate through Sephadex G-200 column showed a single peak pattern. Agar gel immunodiffusion test with filtrate G-200 showed a single precipitation line. Botulinum toxin inhibited the activity of acetylcholenesterase. The effect of type E toxin E (3,0xlO- 3,OxlO-3 mg) and type B toxin B (3,0x10-4 - 3,0x10-3mg) on 0,175-unit enzyme produced the inhibition around 10-16 and 17-20 percent. The acetyicholenesterase activity inhibition method could be applied for quantitative analysis of botulinum toxin in extract culture, but not for fish extract."

"Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang saat terutangnya pada saat pembelian memiliki permasalahan dalam membayar PPh Pasal 22 jika saat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Berita Acara Pembelian ditandatangani, kas yang digunakan untuk membayar pajak tidak tersedia. Permasalahan juga muncul saat pembelian secara kredit karena pemotong PPh Pasal 22 diharuskan membayar pajak terlebih dahulu walaupun kas yang digunakan untuk membayar barang dan pajak belum tersedia. Sebagai akibat dari permasalahan tersebut, maka PT PLN Batu Bara (PLNBB) akan menunda pembayaran maupun pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 yang akan mengakibatkan timbulnya sanksi administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi PLNBB dengan cara mengidentifikasi masalah yang timbul karena penerapan saat terutang PPh Pasal 22 pada saat pembelian. Setelah masalah dapat diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah mencari sumber permasalahan untuk selanjutnya dibuat desain manajemen pajak yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan tiga orang responden dari BKF, DJP dan PLNNBB. Data sekunder berupa laporan keuangan, annual report, kontrak pembelian batubara, dokumen terkait pembelian batubara dan SPT Masa PPh Pasal 22. Setelah data diperoleh selanjutnya akan dihubungkan melalui suatu analisis melalui interpretasi yang argumentatif serta analisis general yang dapat menghubungkan masalah yang didapat dengan output yang akan dihasilkan. Hasil dari penelitian ini adalah mendesain manajemen pajak yang tepat bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutangnya pada saat pembelian. Manajemen pajak dilakukan dengan melakukan perencanaan kas untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 22 selama satu tahun, menambah utang untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tetap memperhatikan peraturan dan kondisi perusahaan dan memilih jenis kontrak FOB. Metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini, sehingga keterbatasan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk instansi/badan usaha dengan karakteristik yang berbeda. Kontribusi penelitian ini adalah mendesain secara spesifik manajemen pajak yang tepat bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang saat terutangnya pada saat pembelian. Pada penelitian lain belum ada yang secara khusus membahas mengenai manajemen Pajak bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang saat terutangnya pada saat pembelian.

---

Article 22 Income Tax Withholders who are payable at the time of purchase have problems paying Article 22 Income Tax if on the 10th of the following month after the Minutes of Purchase is signed, and the cash used to pay taxes is not available. Problems also arise when purchasing on credit because the withholding of Article 22 Income Tax is required to pay taxes first even though the cash used to pay for goods and taxes is not available. As a result of these problems, PT PLN Batu Bara (PLNBB) will delay the payment and reporting of the Income Tax Return (SPT) Article 22, which will result in tax administration sanctions. This study aims to help solve the problems faced by PLNBB by identifying issues that arise due to the application of Article 22 income tax payable at the time of purchase. After The Writer can locate the problem, the next step is to find the source of the problem for proper tax management designs that can overcome these problems. The research method used in this study is a qualitative method with a case study approach. The data used are primary in interviews with three respondents from BKF, DGT, and PLNNBB. Secondary data in financial reports, annual reports, coal purchase contracts, documents related to the purchase of coal, and SPT Period PPh Article 22. After the data is obtained, it will then be connected through analysis through argumentative interpretation and general deconstruction that can relate the problems brought with the output to be generated. This research aims to design the proper tax management for withholding Income Tax Article 22, which is due at the time of purchase. Tax management is carried out by planning cash to pay Income Tax Article 22 for one year, adding debt to pay Income Tax Article 22 while considering the company's rules and conditions, and choosing the type of FOB contract. This research uses the case study method, so the limitation of this research is that the research results cannot be generalized to agencies/business entities with different characteristics. The contribution of this research is to specifically design appropriate tax management for withholding Income Tax Article 22, which is due at the time of purchase. In other studies, no one has specifically discussed tax management for withholding Income Tax Article 22, which is due at the time of purchase."