Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang implementasi standar pelayanan keselamatan Transjakarta di DKI Jakarta. Aspek keselamatan merupakan salah satu aspek dari Standar Pelayanan Minimal yang harus diterapkan oleh PT Transportasi Jakarta. Aspek keselamatan harus dipenuhi agar terhindar dari risiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana. Jumlah kecelakaan Transjakarta pada tahun 2016 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi standar pelayanan keselamatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi standar pelayanan keselamatan Transjakarta di DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada informan terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi standar pelayanan keselamatan Transjakarta belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan keselamatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Faktor yang paling mempengaruhi implementasi standar pelayanan keselamatan berdasarkan The 7S McKinsey Framework adalah gaya manajemen style dan keterampilan skill.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of Transjakarta safety service standard in DKI Jakarta. Safety aspect is one aspect of Minimum Service Standard that must be applied by PT Transportasi Jakarta. Safety aspects must be met in order to avoid the risk of accidents caused by human factors, facilities and infrastructure. The number of Transjakarta accidents in 2016 which increased from the previous year caused by internal and external factors. The purpose of this research is to analyze the implementation of safety service standard and factors influencing the implementation of Transjakarta safety service standard in DKI Jakarta. The method used in this research is to conduct interviews to the relevant informants. This research uses post positivist approach with qualitative data analysis technique. The results of this study indicate that the implementation of the Transjakarta safety service standards has not fully met the safety service standards set by the government. The factors that most influence the implementation of safety service standards based on The 7S McKinsey Framework is the style of management and skill."

"Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan yaitu menghadirkan Transjakarta sebagai salah satu moda transportasi publik. Dalam perkembangannya, Transjakarta mengusung konsep smart mobility yang ditandai dengan adanya pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai bagian dari upaya dari untuk menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas, dan sekaligus menciptakan kota cerdas atau smart city untuk wilayah DKI Jakarta, khususnya pada sektor transportasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi smart mobility pada moda transportasi Transjakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix methods. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi smart mobility pada moda transportasi Transjakarta di Provinsi DKI Jakarta menurut persepsi 425 responden sudah termasuk ke dalam kategori baik dengan jumlah penilaian baik yang diberikan responden sebanyak 362 responden (85,2%). Dalam segi aksesibilitas, Transjakarta telah menyediakan akses bagi para penggunanya secara luas, mudah, aman, nyaman dan juga terjangkau. Transjakarta menyediakan infrastruktur TIK untuk memudahkan penggunanya dalam memperoleh informasi layanan, melakukan sistem pembayaran, dan mengakses internet. Transjakarta telah menerapkan sistem transportasi publik yang berkelanjutan dengan adanya penggunaan bus listrik. Transjakarta berkembang sistem transportasi publik yang inovatif karena terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanannya. Transjakarta juga menjadi sistem transportasi yang aman dengan menyediakan petugas, fasilitas, maupun kebijakan terkait dengan keamanan dalam layanan transportasi. Dalam aspek keadilan, Transjakarta memberikan perlakuan adil, tarif yang terjangkau, dan penyediaan fasilitas khusus sehingga para pengguna mendapatkan akses yang sama atau setara pada saat menggunakan layanan Transjakarta.

---

One of the efforts made by the DKI Jakarta Provincial Government to solve the problem of congestion is to introduce Transjakarta as a mode of public transportation. In its development, Transjakarta carries the concept of smart mobility which is characterized by the integration of information and communication technology (ICT) as part of efforts to solve the problem of traffic congestion, and at the same time create a smart city for the DKI Jakarta area, especially in the transportation sector. The aim of this research is to analyze the implementation of smart mobility in the Transjakarta transportation mode. The research approach used is quantitative with mixed methods data collection techniques. The results of this research indicate that the implementation of smart mobility in the Transjakarta transportation mode in DKI Jakarta Province, according to the perception of 425 respondents, is included in the good category with the number of good ratings given by respondents being 362 respondents (85.2%). In terms of accessibility, Transjakarta has provided access for its users in a broad, easy, safe, comfortable and affordable manner. Transjakarta provides ICT infrastructure to make it easier for users to obtain service information, carry out payment systems and access the internet. Transjakarta has implemented a sustainable public transportation system with the use of electric buses. Transjakarta is developing an innovative public transportation system because it continues to strive to improve and develop the quality of its services. Transjakarta is also a safe transportation system by providing officers, facilities and policies related to security in transportation services. In the aspect of justice, Transjakarta provides fair treatment, affordable rates, and provides special facilities so that users get equal or equal access when using Transjakarta services."

"Kemacetan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di DKI Jakarta. Pemerintah beserta Dinas Perhubungan dan para pakar transportasi dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada merumuskan suatu rencana perbaikan dan pembangunan transportasi untuk mengatasi masalah kemacetan di DKI Jakarta yang disebut dengan Pola Transportasi Makro (PTM). Di dalam PTM salah satu program yang dijalankan yaitu Transjakarta. Transjakarta diresmikan pada tanggal 15 Januari 2004 dan mulai resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2004. Dalam pelaksanaan Transjakarta yang sudah berumur 9 tahun, Transjakarta membutuhkan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan Transjakarta dalam mencapai tujuan sesuai dengan visinya yaitu menciptakan moda transportasi umum yang cepat, aman, nyaman, manusiawi, efisien, berbudaya, dan bertaraf internasional.

---

Traffic jam is one of the main problems faced by the whole community in Jakarta.

The Government, the Department of transportation and transportation experts from the University of Indonesia and Gadjah Mada University formulates a plan of repair and construction of transportation to address the traffic jam in Jakarta called Macro Transport Patterns (PTM). In the PTM, one of programs that runs called Transjakarta. Transjakarta was inaugurated on January, 15th 2004, and started official operation on February, 1st 2004. In the implementation of Transjakarta that 9 years old already, Transjakarta requires evaluation to find out how far the implementation of Transjakarta in achieved its goal as the vision of creating a common mode of transportation that is fast, secure, convenient, efficient, human, cultural, and international standard."

"Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Transjakarta Cares sebagai layanan khusus bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan Transjakarta. Layanan Transjakarta Cares merupakan salah satu wujud pemenuhan aksesibilitas pada transportasi di DKI Jakarta yang dikenal masih sangat minim (LBH Jakarta, 2015). Meski begitu, dalam pelaksanaannya, layanan Transjakarta Cares justru menerima keluhan dari para penyandang disabilitas mengenai sulitnya mendapat kesempatan layanan Transjakarta Cares. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses layanan Transjakarta Cares bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta dengan mengadopsi teori akses yang dikemukakan Peters et al. (2008). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara mendalam kepada berbagai stakeholder terkait, seperti pemerintah daerah setempat, PT Transjakarta, serta individu maupun komunitas disabilitas sebagai data primer; observasi langsung pada proses layanan Transjakarta Cares; dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat berbagai isu kompleks pada membuat tidak terpenuhinya 8 dari 12 indikator yang diukur, yaitu indikator keterjangkauan jarak fisik, indikator ketersediaan armada, indikator ketersediaan alat pendukung, indikator ketersediaan panduan layanan; indikator konsekuensi ekonomi bagi pengguna layanan, indikator konsekuensi ekonomi bagi penyedia layanan; serta indikator penerimaan atas pelayanan Contact Center dan indikator karakteristik layanan. Dengan berbagai permasalahan tersebut, tata kelola operasional, kapasitas sumber daya, kerangka kebijakan ekonomi hingga cakupan dari layanan Transjakarta Cares menjadi sangat perlu ditingkatkan.

 

---

In 2016, DKI Jakarta Provincial Government has launched Transjakarta Cares as a special service for people with disabilities in accessing Transjakarta services. Transjakarta Cares service act as the fulfillment of accessibility to transportation in DKI Jakarta which is known to be very minimal (LBH Jakarta, 2015). Nevertheless, in its implementation, the Transjakarta Cares service received complaints from people with disabilities regarding the difficulty of getting access to the Transjakarta Cares services. This thesis analyzes the access of Transjakarta Cares services for people with disabilities in DKI Jakarta Province by adopting the theory of access proposed by Peters et al. (2008). The research approach used is post-positivist. The data collection techniques used are in-depth interviews conducted with various key stakeholders, including local governments, PT  Transjakarta, and individuals and community disabilities as the primary data, as well as direct observation of the Transjakarta Cares service process and literature study as the secondary data. The results of this study show that the complex issues found greatly affect the failure of 8 of the 12 measured indicators, namely physical distance affordability indicators, fleet availability indicators, availability of supporting equipment indicators, the availability of service guidance indicators, economic consequences for service users indicator, economic consequences for service providers indicator, and acceptance indicator for Contact Center services, and service characteristics indicators. With the forenamed problems, operational governance, resource capacity, and economic policy frameworks to the scope of Transjakarta Cares services need improvement. 

"

"Untuk mengatasi kemacetan dengan segera, beberapa kota memilih untuk mengadakan infrastruktur busway daripada infrastruktur kereta api. Pengadaan infrastruktur transportasi seharusnya diikuti dengan peningkatan harga lahan di wilayah sekitar. Terdapat perdebatan apakah peningkatan harga lahan akibat infrastruktur busway setara dengan infrastruktur kereta api.Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengukur dampak Transjakarta terhadap harga lahan kelurahan-kelurahan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data panel. Variabel keluaran adalah harga lahan dalam 3 (tiga) tahun; 2013, 2014, dan 2015. Terdapat 2 (dua) treatment dalam penelitian ini; yaitu pengadaan busway koridor 12 dan perpanjangan koridor 2.Penelitian ini menggunakan pendekatan difference-in-difference dan juga estimasi score matching yaitu Nearest Neighbor Matching. Studi ini menemukan bahwa pengadaan busway baru akan meningkatkan harga lahan sekitar 20 – 30 persen. Kuantitas ini cukup besar namun cukup masuk akal. Karena itu adalah benar jika dampak busway setara dengan kereta api. Manfaat yang besar ini dapat digunakan untuk mendorong peran serta swasta dan publik dalam membantu pembiayaan pengadaan infrastruktur busway.

---

To immediately curb severe traffic congestion, some cities choose to establish bus rapid transit (BRT) infrastructure over rail-transit. New establishment of transportation infrastructure should be followed by the increases of land value. There have been debates whether the increases on land value because of BRT establishment are on par of railway investments.

This study mainly intents to determine the impact of TransJakarta BRT on land value of sub-districts in DKI Jakarta Province. The research utilizes panel data. Outcome variable is land value in 3 (three) years; 2013, 2014, and 2015. There are two treatments in this thesis. They are installation of BRT route 12 and installation of extension of BRT route 2.

This study utilizes difference-in-difference approach as well as score matching estimation namely Nearest Neighbor Matching (NNM). The research found that the new installation of BRT causes land value to increase around 20 – 30 percent. This magnitude is high. Hence it is correct to say that BRT impact on land value is on par with other transportation establishment such as railway. Its apparent benefit to land value can be used as basis to encourage more private and public-sector involvement in helping to fund the BRT installation."

"Tingginya angka pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di transportasi publik dapat mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan kendaraan umum, permasalahan ini mendorong pemerintah dalam menginisiasi kebijakan anti pelecehan seksual melalui pembangunan Pos SAPA di moda transportasi umum, salah satunya yaitu TransJakarta. Akan tetapi, meskipun Pos SAPA telah dibangun, kasus pelecehan/kekerasan seksual tetap terjadi di TransJakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan tersebut sudah dilaksanakan, tidak sedikit masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran dan pengetahuan akan kasus pelecehan maupun kekerasan seksual di transportasi publik. Adapun, dalam meningkatkan kesadaran, advokasi kebijakan merupakan salah satu instrumen yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait isu yang diadvokasikan. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini berupaya untuk meneliti strategi para aktor melalui teori yang dikemukakan Gen & Wright (2020) dalam melakukan advokasi kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kebijakan anti pelecehan seksual di TransJakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada narasumber dari pihak pemerintah dan non-pemerintah dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi kebijakan yang dilakukan belum secara total meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kebijakan anti pelecehan seksual di transportasi publik TransJakarta DKI Jakarta. Meskipun secara umum masyarakat sudah mulai sadar akan isu pelecehan dan kekerasan seksual, namun advokasi yang dilakukan belum dilaksanakan secara maksimal pada beberapa aspek sehingga kebijakan belum tersampaikan dengan baik.

---

The high number of sexual harassment and violence that occurs in public transportation could threaten the safety and comfort of its citizens in using public transportation, this problem has prompted the government to initiate anti-sexual harassment policies through the construction of SAPA Posts in public transportation, one of which is TransJakarta. However, even though the SAPA Post has been established, cases of sexual harassment/violence still occur in TransJakarta. This indicates that even though the policy had been implemented, a lot of people have low awareness and knowledge regarding cases of sexual harassment and violence in public transportation. Meanwhile, in raising awareness, policy advocacy is one of the instruments that can help increase public understanding and awareness regarding the issues that are being advocated. Based on this case, this study seeks to examine the strategies of actors through the theory proposed by Gen & Wright (2020) in conducting policy advocacy strategies with the aim of increasing awareness and understanding of anti-sexual harassment policies in TransJakarta. This research uses qualitative methods through in-depth interviews with government and non-government actors and literature studies. The results of this study indicate that the policy advocacy that has been carried out has not totally increased public awareness regarding anti-sexual harassment policies on TransJakarta DKI Jakarta public transportation. Although in general the community has begun to become aware of the issue of sexual harassment and violence, the advocacy that has been carried out is not optimal yet in several aspects, therefore the policies have not been delivered properly."

"Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar mengalami multineglect dalam bentuk keterlantaran fisik, mental, dan sosial berupa isolasi, stigma dan diskriminasi. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya termasuk PDM terlantar dalam memperoleh hak dasar sehingga tidak mengalami kondisi yang lebih buruk berupa penyakit kronis, kekerasan, hingga kematian. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tata cara pemenuhan layanan dasar bagi warga negara yang dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menyimpulkan bahwa tahapan SPM di PSBL HS III telah diimplementasikan mengacu pada regulasi yang berlaku. Perencanaan termasuk indikator SPM telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta. Pada pengimplementasiannya ditemukan aspek komunikasi belum berjalan efektif, kebijakan SPM belum tersosialisasikan kepada pelaksana teknis, terdapat aspek fasilitas yang belum memenuhi standar SPM serta perlu peningkatan kuantitas & kualitas SDM. Aspek disposisi implementasi SPM mendapat dukungan berupa rencana pengembangan sarana yang aksesibel dan penambahan komponen layanan dasar bagi kebutuhan tertentu PDM. Terdapat beberapa kelemahan implementasi SPM yaitu data PDM belum terintegrasi dengan DTKS, perlunya SOP bagi PDM dengan konidisi tertentu, belum adanya Peraturan Gubernur terkait SPM bidang Sosial, dan belum terbentuknya Tim Penerapan SPM Provinsi.

---

Neglected Persons with Mental Disabilities (PDM) experience multineglect, in the forms of physical, mental and social neglect, such as isolation, stigma and discrimination. The state is obliged to protect its citizens including neglect persons with mental disabilities in obtaining basic rights to prevent worse conditions such as chronic diseases, exploitation, violence, and death. Social Ministerial Decree No. 9 of 2018 concerning Technical Standards for Basic Services in the Social Services (SPM) at the Provincial and Regency/City Regions, as a procedures for fullfiling basic services for citizens are conducted based on Government authority. The study was conducted through a qualitative descriptive approach. The study concludes that the SPM stages in PSBL HS III have been implemented referring to the regulations. Planning including SPM indicators has been contained in the RPJMD document and Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta’s Strategic Plan. In its implementation, it was found that the communication aspect still ineffective, the SPM policy hasn’t been socialized to the technical implementer, there are aspects of the facility that do not meet SPM standards, needed to increase the quantity and quality of Social Welfare Human Resources. The SPM implementation disposition aspect has full support in the form of development on accessible infrastructure and the addition of basic service components for certain PDM needs. There are some weaknesses in the implementation of SPM, that the data hasn’t been integrated with DTKS, the need for SOP for PDM with certain conditions, Governor Regulations related to SPM in the social sector has not been formed, and the Provincial SPM Implementation Team has not yet been formed."

"Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar mengalami multineglect dalam bentuk keterlantaran fisik, mental, dan sosial berupa isolasi, stigma dan diskriminasi. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya termasuk PDM terlantar dalam memperoleh hak dasar sehingga tidak mengalami kondisi yang lebih buruk berupa penyakit kronis, kekerasan, hingga kematian. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tata cara pemenuhan layanan dasar bagi warga negara yang dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menyimpulkan bahwa tahapan SPM di PSBL HS III telah diimplementasikan mengacu pada regulasi yang berlaku. Perencanaan termasuk indikator SPM telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta. Pada pengimplementasiannya ditemukan aspek komunikasi belum berjalan efektif, kebijakan SPM belum tersosialisasikan kepada pelaksana teknis, terdapat aspek fasilitas yang belum memenuhi standar SPM serta perlu peningkatan kuantitas & kualitas SDM. Aspek disposisi implementasi SPM mendapat dukungan berupa rencana pengembangan sarana yang aksesibel dan penambahan komponen layanan dasar bagi kebutuhan tertentu PDM. Terdapat beberapa kelemahan implementasi SPM yaitu data PDM belum terintegrasi dengan DTKS, perlunya SOP bagi PDM dengan konidisi tertentu, belum adanya Peraturan Gubernur terkait SPM bidang Sosial, dan belum terbentuknya Tim Penerapan SPM Provinsi.

---

Neglected Persons with Mental Disabilities (PDM) experience multineglect, in the forms of physical, mental and social neglect, such as isolation, stigma and discrimination. The state is obliged to protect its citizens including neglect persons with mental disabilities in obtaining basic rights to prevent worse conditions such as chronic diseases, exploitation, violence, and death. Social Ministerial Decree No. 9 of 2018 concerning Technical Standards for Basic Services in the Social Services (SPM) at the Provincial and Regency/City Regions, as a procedures for fullfiling basic services for citizens are conducted based on Government authority. The study was conducted through a qualitative descriptive approach. The study concludes that the SPM stages in PSBL HS III have been implemented referring to the regulations. Planning including SPM indicators has been contained in the RPJMD document and Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta’s Strategic Plan. In its implementation, it was found that the communication aspect still ineffective, the SPM policy hasn’t been socialized to the technical implementer, there are aspects of the facility that do not meet SPM standards, needed to increase the quantity and quality of Social Welfare Human Resources. The SPM implementation disposition aspect has full support in the form of development on accessible infrastructure and the addition of basic service components for certain PDM needs. There are some weaknesses in the implementation of SPM, that the data hasn’t been integrated with DTKS, the need for SOP for PDM with certain conditions, Governor Regulations related to SPM in the social sector has not been formed, and the Provincial SPM Implementation Team has not yet been formed."

"Volume sampah di DKI Jakarta rata rata sebesar 6.500 tonper hari dan untuk mengatasi masalah sampah, pemerintah membutuhkan biaya besar. Hasil penerimaan retribusi yang diperoleh sangat jauh dibawah biaya atau anggaran yang harus dikeluarkan untuk mengelola sampah.Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah menetapkan tarif untuk pelayanan kebersihan perumahan/rumah tinggal dikenakan 0 rupiah, Sementara untuk penyedia jasa angkutan sampah yang bekerja yang sama dengan pengelolaan sampah kawasan mandiri dikenakan tarif untuk penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah (TPA sampah) dikenakan sebesar Rp. 25.000/m3. Tarif ini lebih rendah tarif pengangkutan sampah yang dilayani Dinas Kebersihan sebesar Rp.40.000/m3. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti menganalisis implementasitarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan agar penerimaan retribusi dapat ditingkatkan dan juga menganalisis kendala dan upaya yang dihadapi dalam implementasi tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di DKI Jakarta.

---

The volume of waste in Jakarta average of 6,500 tons per day and to overcome it, the government requires a huge cost. The result of obtained retribution is below of cost or budget that must be spent to manage waste. Regional regulation No. 1 Year 2015 on the Amendment to the regional regulation No. 3 of 2012 on regional usercharge, sets tariff of waste usercharge service of residential charged 0 rupiah, while for the service provider of waste transportion cooperated with independent management zone administrator, tariff charged for provisioning disposal / destruction of end waste (landfill) by Rp. 25,000 / m3. This tariff is lower than tariff for waste transportation served by Sanitation Department by Rp. 40,000 / m3. By using qualitative methods, The researcher analyzed the implementation of the tariff of waste usercharge for sanitation services in Jakarta Provincial Government in order that waste usercharge for sanitation services can be improved and also analyzed the constraints and efforts encountered in the implementation of waste usercharge tariff for sanitation services in Jakarta Province."