Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai strategi Pemerintah Kota Bogor dalam mengoptimalkan penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Bogor beserta dengan identifikasi dari faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat macam strategi yang dilakukan, yakni pendataan subjek pajak baru, pendataan potensi objek pajak baru, perubahan tarif pajak penerangan jalan, dan pengawasan terhadap PLN Area Bogor. Kemudian, terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi tersebut yang diidentifikasikan berdasarkan analisis SWOT. Faktor internal tersebut yaitu kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan instansi lain yang terkait kekuatan , keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan data pelanggan PLN Area Bogor kelemahan . Selanjutnya, faktor eksternal tersebut adalah peraturan perundang-undangan mengenai pajak penerangan jalan dan perjanjian tertulis antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan PLN Area Bogor peluang , serta biaya pemungutan pajak penerangan jalan non-PLN ancaman.

---

This thesis focused on Bogor Local Government rsquo s strategies to optimize street light tax revenue in Bogor City along with identification both of internal or external factors which affect the strategy. This study used a qualitative approach by conducting field and literature research. The results showed that there are four main strategies that are conducted by Bogor Local Government, those are the identification of taxpayers, identification of potential tax objects, tax rate amendment, and control of PLN Bogor Area. Furthermore, there are internal and external factors that affect those strategies which identified by using SWOT analysis. Those internal factors are cooperation between Bogor Local Revenue Offices and related institutes strength , lack of human resources and PLN Bogor Area rsquo s customers data weaknesses . And the external factors are tax law related to street light tax and agreement between Bogor Local Revenue Offices and PLN Bogor Area opportunities , and street light tax of non PLN rsquo s collection cost threat."

"Realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga dibutuhkan strategi optimalisasi penerimaan PPJ serta identifikasi faktor internal dan faktor eskternal dalam optimalisasi penerimaan PPJ berdasarkan analisis SWOT sehingga realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu dapat optimal. Pendekatan penelitian ini yakni post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini terdapat empat macam strategi yakni perluasan subjek PPJ baru dan peningkatan kapasitas PPJ, perkuatan proses pemungutan PPJ, peningkatan pengawasan PPJ, dan peningkatan efisiensi dari administrasi PPJ. Kemudian, terdapat faktor internal sebagai kekuatan dan kelemahan yakni kerja sama bapenda dengan instansi lain yang terkait, ketersediaan sumber daya manusia di bapenda, keterbatasan akses data mengenai subjek PPJ, penempatan sumber daya manusia tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungi, ketidaktersediaan alat ukur kapasitas listrik untuk objek pajak Non-PLN, pemberlakuan sistem pemotongan PPJ pelanggan pra-bayar melalui e-commerce, dan unequal treatment pada subjek PPJ dengan sistem pra-bayar dan pasca bayar. Faktor eksternal sebagai peluang dan ancaman adalah perjanjian kerjasama antara bapenda dengan PT PLN UP3 Kota Bengkulu, penggantian PJU LED oleh dishub, dan ketersediaan dasar hukum PPJ di Kota Bengkulu, pembayaran tagihan listrik oleh subjek PPJ pasca bayar, dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh dishub.

---

The realization of street lighting tax revenue in the city of Bengkulu did not reach the set target, thus requiring an optimization strategy for street lighting tax revenue as well as the identification of internal and external factors in optimizing street lighting tax revenue based on SWOT analysis so that the realization of street lighting tax revenue in Bengkulu city can be optimal. The research approach used in this study is post-positivist with the data collection techniques of in-depth interviews and literature review. The results of this study identified four types of strategies, namely expansion of new street lighting tax subjects and increasing the capacity of street lighting tax, strengthening the street lighting tax collection process, enhancing street lighting tax supervision, and improving the efficiency of street lighting tax administration. Furthermore, there are internal factors as strengths and weaknesses such as cooperation between the local revenue office (Bapenda) and other relevant agencies, availability of human resources in Bapenda, limitations in accessing data on street lighting tax subjects, misplacement of human resources not in accordance with their duties and functions, unavailability of electrical capacity measuring devices for Non-PLN tax objects, implementation of street lighting tax deduction system for prepaid customers through e-commerce, and unequal treatment of street lighting tax subjects with prepaid and postpaid systems. External factors as opportunities and threats include cooperation agreements between Bapenda and PT PLN UP3 Kota Bengkulu, replacement of LED public street lighting by the transportation agency, and availability of legal basis for street lighting tax in Bengkulu city, electricity bill payments by postpaid street lighting tax subjects, and limitations in funds owned by the transportation agency."

"Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, realisasi penerimaan pajak reklame sebagai salah satu jenis pajak daerah tidak pernah mencapai target. Oleh sebab itu, diperlukan strategi dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak reklame. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi optimalisasi penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak reklame adalah strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi terdiri dari penegakan hukum berupa penerapan sanksi dan penertiban reklame tidak berizin, pemberian reward kepada wajib pajak, penerapan teknologi informasi, sosialisasi, strategi terkait kebijakan, koordinasi, dan pendataan titik reklame. Sedangkan strategi ekstensifikasi berupa pendataan dan penataan ulang titik reklame di area Tol Bekasi-Cawang-Melayu dan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Faktor-faktor penghambat penerimaan pajak reklame dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, anggaran yang belum memadai, kurangnya koordinasi, perubahan struktur organisasi yang sering terjadi, dan adanya pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan faktor eksternal adalah kepatuhan wajib pajak yang masih kurang.

---

According to Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, advertising tax revenue in 2013 until 2017 has never reached its target. Therefore, the local government of Bekasi has undertaken the strategies to optimize advertising tax revenue. The aim of this research is to analyze the optimization strategies of advertising tax revenue in Bekasi City and its restricting factors. This research was conducted by qualitative method which are data literature studies and in-depth interviews. In conclusion, there are two types of strategies to optimize advertising tax revenue, intensification strategy and extensification strategy. Intensification strategies consist of law enforcement such as practising tax penalties and controlling unlicensed advertisement; rewarding taxpayers; implementing information technology; socialization; strategy related to policy; coordination; and collecting the advertisement point. While extensification strategies consist of collecting and rearranging advertisement point at Bekasi-Cawang-Melayu Toll and constructing Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Besides, the restricting factors are divided to internal and external factors. Internal factors consist of inadequate quantity and quality of human resources, insufficiency budget, lack of coordination between employees, frequently organizational structure changes, and extortion and abuse of power. While external factors is low tax compliance."

"Penelitian ini membahas kendala/hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi serta menganalisa strategi-strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya. Menggunakan pendekatan post positivist, metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Strategi yang dilihat berkaitan dengan indikator Memperluas Basis Objek Pajak dan Minimalisasi Object exemption, Penerapan Presumtive tax pada objek yang Hard To Tax, Pemanfaatan Diskresi Tarif, Perbaikan Basis Data dan Penguatan Sistem Identifikasi, Penguatan Proses Pemungutan, Peningkatan Efisiensi Administrasi dan Penguatan Pengawasan dan Penegakan Sanksi. Dari hasil penelitian diidentifikasi kndala/hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yakni : 1 Kendala Regulasi; 2 Kendala Implementasi; 3 Lemahnya basis data perpajakan; 4 Lemahnya koordinasi internal Pemerintah Daerah; 5 Lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi; 6 Keterbatasan sumber daya aparatur; dan 7 Keterbatasan kemampuan dan perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya penerapan strategi berupa Perluasan Basis Objek Pajak dan Meminimalkan object exemption, Perbaikan Basis Data dan Penguatan Sistem Identifikasi, Penguatan Proses Pemungutan, Peningkatan Efisiensi Administrasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittingi dengan cukup baik walaupun diakui masih terdapat kelemahan. Sedangkan untuk Penerapan Presumtive Tax dan Diskresi Tarif berupa leveling tarif belum dilaksanakan oleh Pemda Kota Bukittinggi. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Bukittinggi dapat mengevaluasi setiap strategi yang telah dilaksanakan guna meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah ke depan.

---

This research discusses problems faced by Local Government of Bukittinggi and analyzes strategies they did in optimizing their local tax revenue. Using the post positivist approach, quantitative method, and data collection using indepth interview technique. The strategies are observed related to the indicators of Expanding Tax Object Basis and Minimizing the Object exemption, Applying Presumtive tax among the Hard To Tax objects, Utilizing Tax Rate Discretion, Fixing the Data Basis and Strengthening Identification System, Strengthening Collection Process, Increasing Administration Efficiency, Strengthening Monitoring and Sanction Enforcement.

From the result, some problems are identified in the Local Government of Bukittinggi in optimizing the local tax revenue, which are 1 Regulation Problems 2 Implementation Problem 3 Weaknesses in Tax Data Basis 4 Weaknesses in Local Government internal coordination 5 Weaknesses in Monitoring and Sanctions Enforcement 6 Lacking in human resources and 7 Lacking in ability and disobedience of Tax Payer.

Furthermore, the application of strategies such as Expanding Tax Object Basis and Minimizing the Object exemption, Fixing the Data Basis and Strengthening Identification System, Strengthening Collection Process, Increasing Administration Efficiency have been quite well done by the Local Government of Bukittinggi although there are still some weaknesses. Meanwhile for the Application of Presumtive Tax dan Tax Rate Discretion such as tax rate leveling have not been done by the Local Govenment of Bukittinggi. That is why, it is hoped that the Local Govenment of Bukittinggi can evaluate every strategies that have been done to increase the optimalization of the local tax revenue in the future. "

"Penelitian ini membahas mengenai strategi Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam mengelola Pajak Kendaraan Bermotor untuk terus meningkatkan dan dapat terus menjadi tumpuan penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi dikarenakan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi sangat potensial. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan strategi tersebut seperti bagaimana bentuk strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dan menganalisis mengenai hambatan yang dihadapi dalam menerapkan strategi tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini adalah : Strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Sukabumi adalah strategi intensifikasi dan ektensifikasi pajak. Untuk strategi intensifikasi dilakukan dengan peningkatan pelayanan lapangan, pengawasan pemeriksaan pajak, dan penyerdehanaan administrasi. Strategi ekstensifikasi dilakukan dengan cara menjaring wajib pajak baru. Dan untuk hambatan yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakannya.

---

This research discusses the strategy Government of Sukabumi City through improvement on Vehicle Tax. Therefore, this research goals to describe the management of strategies such as how the strategy form used by the Government and analyze the obstacles faced in implementing these strategies. With qualitative approach, data collecting techniques with in depth interviews and literature. The result of this research are The strategy applied by Government is tax intensification strategy dan Extensification. For intensification strategy is done by improving field services, supervision of tax audit, and administrative simplification. Extensification strategy is done by collecting new taxpayers. And for the obstacles encountered is the problem of undicipline tax payer for their responsbility."

"Pajak parkir di Kota Bogor selama masa pandemi mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan tersebut mencapai 50% dari penerimaan sebelum di masa pandemi. Salah satu untuk mengatasi penurunan tersebut pemerintah Kota Bogor melakukan strategi optimalisasi penerimaan pajak parkir di Kota Bogor selama masa pandemi dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak parkir dan mengatasi penurunan penerimaan pajak parkir yang tersebut berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan selama masa pandemi Pemerintah Kota Bogor menerapkan strategi berupa Perluasan basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, Meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Untuk strategi memperkuat proses pemungutan Pemerintah Kota Bogor belum mengeluarkan kebijakan karena masih dalam tahap kajian. Berikutnya faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan tersebut diantaranya: penurunan penerimaan pajak parkir, kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak Parkir, dan peningkatan persaingan usaha di Kota Bogor melalui penyesuaian tarif. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat mengoptimalkan penerimaan pajak parkir di Kota Bogor.

---

The decline in parking tax receipts in Bogor City during the pandemic experienced very drastic decline. The decline reached 50% of receipts before the pandemic. One of the ways to overcome this decline is the Bogor City government carrying out a strategy of optimizing parking tax revenues in Bogor City during the pandemic to increase parking tax revenues and decrease parking tax revenues on an ongoing basis. This research is a post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews with qualitative data techniques. The results showed that during the pandemic the Bogor City Government implemented strategies in the form of necessary basic receipts, strengthening the collection process, increasing supervision, increasing administrative efficiency, and increasing revenue capacity through better planning. To strengthen the voting process, the Bogor City Government has not issued a policy because it is still in the study stage. The following factors that influence the policy include a decrease in parking tax revenues, compliance and awareness of Parking Taxpayers, and business competition in Bogor City through tariff adjustments. So that these policies can optimize parking tax revenues in the city of Bogor."

"Adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan terdapat beberapa restoran di Kota Bekasi yang menyetorkan jumlah pajak restorannya dengan jumlah yang tidak seharusnya dan masih banyaknya restoran yang belum terdata menjadi Wajib Pajak restoran di Kota Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi beserta hambatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/ dokumen, dan survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu strategi ekstensifikasi dan strategi intensifikasi. Hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak untuk berkontribusi, kurangnya sifat kooperatif pada Wajib Pajak, kurangnya jumlah petugas, kurangnya sarana dan prasarana, dan peraturan yang berlaku kurang tepat.

---

The findings from the Audit Board of the Republic of Indonesia indicating there are several restaurants in Bekasi City that deposit the amount of restaurant tax with the amount that should not and still many restaurants have not been recorded Taxpayer restaurant in the city of Bekasi. The purpose of this study is to describe the strategy of optimizing the restaurant tax revenues in Bekasi City and its obstacles. This study used a qualitative approach with data collection techniques through in depth interviews, literature document studies, and field surveys.

The results showed that the optimization strategy of restaurant tax revenues in Bekasi City is broadly divided into two namely extensification strategy and intensification strategy. Obstacles in the optimization of restaurant tax revenues in the City of Bekasi include the lack of understanding and awareness of Taxpayers to contribute, lack of cooperative nature of Taxpayers, lack of staff, lack of facilities and infrastructure, and regulations that apply less appropriate."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan alokasi belanja hasil penerimaan atas Pajak Penerangan Jalan di Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan alokasi belanja hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan konsep implementasi Grindle. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan earmarking tax belum diimplementasikan di Kota Bekasi disebabkan tidak diaturnya ketentuan tersebut. Selain itu ketidaksesuaian antara regulasi keuangan daerah dengan earmarking tax serta ketidakpahaman masingmasing pihak mengenai ketentuan tersebut.

---

Law of the Republic of Indonesia Act No. 28 of 2008 about Local Taxes and Levies has mandated earmarking for street lighting tax that partially shall be reallocated to the provision of street lighting, but there is no provision of reallocation in Bekasi City Regional Regulation No. 13 of 2012 about Street Lighting Tax. This undergraduate thesis discussed about The Implementation of SpendingAllocation on Revenue of Street Lightning Tax Policy in Bekasi City. This undergraduate thesis used post-positivist qualitative approach. The result of this study showed that earmarking tax policy has not been implemented in the city of Bekasi because of no such provision in the regional regulation of street lighting tax. Less awareness of each partyregarding that Act causes the exclusion of these provisions."

"Pengenaan pajak penerangan jalan di Kota Depok dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana penerangan jalan umum guna memberikan kemanan dan mengurangi tindak kriminalitas terhadap pengguna jalan umum di malam hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan Kota Depok, dimana terdapat kecenderungan menurunnya persentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap total penerimaan pajak penerangan jalan Kota Depok dalam lima tahun terakhir. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam, diperoleh informasi bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Depok mencapai 40% setiap tahunnya. Dimana penerimaan pajak penerangan jalan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adanya tunggakan pembayaran listrik, tarif dasar listrik, peningkatan jumlah pelanggan listrik, penetapan tarif pajak penerangan jalan Kota Depok dan adanya penggalakkan sistem listrik prabayar. Untuk lebih mengoptimalkan administrasi penerimaan daerah khususnya meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan, pemerintah daerah Kota Depok sebaiknya melakukan beberapa upaya diantaranya melakukan penyesuaian tarif pajak penerangan jalan sesuai dengan potensi Kota Depok serta melakukan sosialisasi rutin baik secara langsung maupun memberikan himbauan melalui baliho, pemberitaan di radio dan surat kabar Kota Depok.

---

Assessment of street lighting tax in Depok motivated by the need for local government to provide street lighting facilities to provide safety and reduce crime on public road users at night. This study aims to analyze the efforts to increase tax revenue realization Depok street lighting, where there is a tendency of decrease in the percentage contribution of street lighting tax to total local tax revenue Depok in the last five years. Using qualitative research methods of data collection techniques in-depth interviews, information was obtained that the street lighting tax contribution to local tax revenues Depok reached 40% annually. Where street lighting tax revenue is influenced by several factors, including the payment of arrears of electricity, electricity tariff, increase in the number of electricity customers, setting the tax rate Depok street lighting and the promotion of prepaid electricity system. To further optimize local tax administration especially to improving street lighting tax revenues, local governments Depok should do some efforts to increase tax revenue realization through street lighting tax rate adjustment in accordance with the potential of Depok and socialization regullary, both directly and provide an appeal through billboards, news on the radio and Depok‟s newspapers ."

"Penelitian tentang formulasi kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan di Kabupaten Bogor bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi pemerintah daerah untuk melakukan formulasi kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan dan mendeskripsikan proses formulasi kebijakan ini. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan adalah penyesuaian UU Nomor 28 Tahun 2009, meningkatkan pendapatan asli daerah, prinsip keadilan dan pengendalian penggunaan tenaga listrik. Sedangkan proses formulasi kebijakan yang dilakukan melalui tahap identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan publik dan mendesain kebijakan.

---

This research regarding formulation of progressive tarrif policy on street lighting tax in Bogor Regency has a purpose to describe the underlying local government to do the formulation of progressive tarrif policy on street lighting tax and to describe formulation process of this policy. This research using descriptive study with qualitative methods.

This research concluded that the policy background of street lighting tax rate is Law No.28 of 2009, to increase revenue, principles of justice and control of electricity usage. While the policy formulation process is done through the identification stage, agenda setting, public policy formulation and policy design."