Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKImplementasi Sistem Informasi Pengelolaan Obat SIPO di puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Depok digunakan untuk mengelola data obat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel dan indikator yang mempengaruhi Imkesuksesan Sistem Informasi Pengelolaan Obat SIPO . Penelitian ini nengadopsi Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean, satu set pedoman wawancara tersruktur ditanyakan kepada 13 informan yang memenuhi syarat sebagai pengguna apoteker dan manajer . Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan Sistem Informasi Pengelolaan Obat SIPO telah sukses. Kepuasan pengguna juga telah sukses membuat pengguna bersedia menggunakan sistem informasi. Dampak individu dan organisasi juga telah sukses diberikan oleh sistem informasi untuk menyederhanakan pekerjaan pengguna. Berdasarkan analisis tersebut, keberhasilan sistem informasi manajemen obat tidak dapat dilakukan tanpa dukungan manajemen. Man, Material, Method dan Money sudah cukup tersedia untuk penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Obat SIPO.

---

ABSTRACTImplementation of drug management information system in primary care and departement of heath at Depok are used to manage drug data. The purpose of this research is to analyze the variables and indicators that influence the suscces of drug management information system. Adopting DeLone and McLean Information System Success Model, a set of structural interview guidelines was asked to 13 informant who qualified as users pharmacist and the manager . The result has showed that quality of the system, information quality and service quality of drug management information system have been success. User satisfaction also has been success to made users willing to use the information system. Individual and organizational impact also has been success provided by the information system to simplify the user 39 s work. Based on the analysis, the success of drug management information system can not be done without management support. Man, Material, Method and Money has enough available to implementing of drug management information system."

"Latar Belakang: Sistem informasi pengelolaan obat di Dinas Kesehatan telah diganti dengan sistem yang baru yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Obat (SIPO) berbasis jaringan internet yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok sejak Bulan Februari tahun 2015. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan SIPO di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan analisis PIECE (performance, information, control, efficiency,service). Tujuan penelitian ini adalah melakukan penilaian pelaksanaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Obat (SIPO) di Dinas Kesehatan Depok. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara. Hasil: Informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SIPO sudah akurat dan tepat waktu, aplikasi SIPO mudah digunakan dan meringankan beban kerja. Simpulan & saran: Faktor yang mendukung dilaksanakannya SIPO adalah tersedianya sarana yang menunjang. Saran: Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut tentang sarana, jumlah petugas obat dan beban kerja petugas dalam melaksanakan SIPO.

---

Background: drug management information system in the Department of Health has been replaced by a new system which Medication Management Information System (SIPO) -based Internet network developed by the Depok City Health Department since February 2015. The evaluation was conducted to determine how the use of SIPO in health centers and Health Department with the analysis PIECE (performance, information, control, efficiency, service). The purpose of this study was to assess the implementation and utilization of Drug Management Information System (SIPO) in Depok Health Department.

Methods: This study used qualitative methods to interview. Results: The information generated by the SIPO application is accurate and timely, SIPO application is easy to use and help out the workload.

Conclusions and suggestions: Factors that support the implementation of the SIPO is the availability of means of support. Suggestion: Necessary to evaluate the facilities and human resources in the implementation of the SIPO."

"Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam suatu organisasi: juga penentu berhasil atau tidaknya pembangunan di suatu negara, baik dalam pembanguoan ekonomi dan: kesehatan. Undang-undang Kesehatan No. 23 tahun 1992 menyatakan bahwa tenaga kesehatan merupakan salah satu sumber daya kesehatan yang diperlukan sebagai pendukung Sehingga perlu dikembangkan suatu sistem informasi perencanaan kebutuhan SDM kesehatan di Puskesmas berdasarkan beban kerja. Dimana sistem yang akan dikembangkan ini diharapkan dapat membantu pengambil keputusan dan d.ijadikan bahan acuan dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan distribusi SDM. Sistem infonnasi ini disebut sistem pendukung keputusan. Metodologi yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan Development Lift Cycle (SDLC) dengan cara wawancara mendalam dengan para informan.Permasalahan sistem yang ada sekarang adalah data yang ada masih terpisah-pisah dibagian yang berbeda, pengolahan masih dilakukan secara manual, sehingga bel diperolehnya informasi. Pengembangn sistem dimulai dari penetapan kebutuban sitepemodelan sistem serta penetapan sofeware dan hardware yang digunakan dengan harapan dapat penghasilan informasi yang dibutuhkan user dalam perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan.Software yang digunakan untuk aplikasi prototype ini adalah Fox pro, dengan spesifikasi minimum hardware adalah pentium ll 450 Mhz, kapasitas RAi\.1 128 MB, kapasitas hardisk 106 B.

---

Human resource is one of the important resources in an organization, it is also a de derminant-factor on success or failure o development in a country, both of economic and health. The health legislation no. 23 in 1992 expressed that a health officer is one of important health resource as a supported health effort in order to existence of public health level optimally.To reach an efficacy of health development as expressed on legislation no. 23 in research used Development Life Cycle (SDLC) method by a deep interview to informant.The existing system problem is existing data still separated by different shares, processing is still conducted by manual, so the information is not obtained yet System development is started by determining of system requirement, system model and also determining of software and hardware which is used in order to get an important information for user on requirement of health human resources planning. Software used for the application of this prototype is Fox pro, 'Yioith a minimum specification of hardware is Pentium II 450 :Mhz, memory capacity is 128MB, hard disk capacity is 10 B.Almost all of required information by user are availaole on development of this system. On the next system, it is expected can result development of health human resources planning and also inventory of health facilities in Depok.By developing an information system o requirement of health human resources planning. it is expected can improve perfcnnance of program organizer-in managing and analyzing data quickly and efficient, so it can result a required information for user."

"Obat Publik merupakan obat-obatan esensial yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perawatan mayoritas penduduk terutama di sektor publik atau pemerintah sehingga harus tersedia dan dapat diakses setiap saat dalam bentuk sediaan yang tepat dan juga dengan harga terjangkau. Untuk meningkatkan akses, ketersediaan dan memastikan obat digunakan dengan benar maka harus dilakukan pengelolaan obat yang baik, efektif, dan efisien secara berkesinambungan. Adanya masalah pada tingkat ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar yaitu kekosongan obat (stockout), jumlah obat berlebih (overstock), serta besarnya nilai obat kedaluwarsa yang terjadi karena pengelolaan obat publik yang belum baik sehingga perlu dilakukan analisis pengelolaan obat publik yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview), FGD, dan telaah dokumen. Perhitungan secara kuantitatif dilakukan untuk menghitung output pengelolaan obat berupa tingkat ketersediaan obat dan nilai rupiah obat kedaluwarsa. Informan penelitian terdiri dari Pengelola obat puskesmas, Kepala seksi dan pelaksana di seksi farmalkes, Kepala UPT dan pelaksana Gudang obat dan perbekalan kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kekosongan dan kelebihan obat yang tinggi, dan besarnya obat kedaluwarsa di Dinas Kesehatan Kota Serang. Faktor input yang berpengaruh adalah kurangnya jumlah, pengetahuan dan keterampilan pengelola obat, dana yang tidak dikelola dengan efektif dan efisien, fasilitas yang belum memadai, organisasi dan manajemen yang tidak optimal serta sistem informasi yang tidak terintegrasi. Kendala pada proses pengelolaan obat yaitu perhitungan kebutuhan obat yang tidak akurat, penyesuaian rencana pengadaan obat yang tidak menggunakan metode sesuai pedoman, penyimpanan obat tidak melaksanakan sistem FEFO, tidak adanya manajemen pengendalian persediaan, dan belum terlaksananya proses pemusnahan obat. Kesimpulan didapatkan bahwa pengelolaan obat publik di Dinas Kesehatan Kota Serang belum berjalan dengan efektif dan efisien. Perlu dilakukan perbaikan pada faktor input dan proses pengelolaan obat sehingga output pengelolaan obat publik di Dinas Kesehatan Kota Serang menjadi efektif dan efisien.

---

Public medicine is essential medicines that are very necessary to meet the care needs of the majority of the population, especially in the public or government sectors so that they must be available and can be accessed at any time in the right dosage forms and also at affordable prices. To improve access, availability and ensure that drugs are used properly, good, effective and efficient drug management must be carried out continuously. There are problems in the level of availability of medicines and the amount of expired drugs that occur due to poor public drug management, so an analysis of public drug management is needed at Serang District Health Office. This study uses qualitative methods using indepth interviews (in-depth interviews), FGD, and document review. Quantitative calculations are carried out to calculate the drug management output in the form of drug availability and the value of the drug expires. The research informants consisted of primary health care medicine managers, section heads and staf in the pharmacy section, head of the Medical And Health Supplies Store Of Serang District Health Office and the head of the Serang District Health Office. The study was conducted in April - May of 2019. The results showed a high level of drugs stockout and overstock and the amount of drug expired at the Serang District Health Office. Influential input factors are lack of quantity, knowledge and skills of drug managers, funds that are not managed effectively and efficiently, inadequate facilities, non optimal organization and management and non integrated information systems. inaccurate drug quantification, adjusting the plan for procurement of drugs that do not use the method according to the guidelines, drug storage does not implement the FEFO system, the absence of inventory control management and drug destruction process is an obstacle to the drug management process. The conclusion was that the management of public drugs at the Serang District Health Office had not been effective and efficient. It is necessary to make improvements to the input and process drug management factors so that the output of public drug management at the Serang District Health Office becomes effective and efficient."

"ABSTRAKDalam rangka perbaikan distribusi peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan telah mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2017 tentang rasio ideal satu dokter berbanding 5.000 peserta di FKTP. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki ketimpangan yang ada saat ini, dimana sasaran lebih ditujukan pada peserta non-PBI JKN yang mempunyai fleksibilitas dalam menentukan pilihan FKTP nya. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peserta menentukan FKTP yang dipilihnya dan faktor apa saja yang mempengaruhi. Analisis kuantitatif dilakukan untuk melihat hubungan pada faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor kebutuhan sedangkan analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis faktor sistem dalam penentuan FKTP dan kepesertaan BPJS Kesehatan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan FKTP dalam faktor predisposisi adalah variabel pengetahuan 0.002 dan persepsi 0.001 . Dari faktor pemungkin adalah variabel kemudahan sarana transportasi 0.022 . Faktor yang paling dominan mempengaruhi pemilihan FKTP adalah faktor persepsi responden. Mengenai sistem, penetapan FKTP berdasarkan pada kriteria mutlak dan kriteria teknis sesuai peraturan dari BPJS Kesehatan sedangkan dari segi kepesertaan, peserta memilih FKTP yang terdekat dengan domisili serta tidak ada pembatasan dalam memilih FKTP oleh sistem pendaftaran di BPJS Kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi pemilihan FKTP pada peserta BPJS Kesehatan Non-PBI adalah persepsi sehingga diharapkan BPJS Kesehatan dapat meningkatkan sosialisasi tentang pemilihan FKTP kepada peserta. Diharapkan adanya pembatasan dalam memilih sehingga peserta dapat diarahkan untuk memilih alternatif FKTP yang masih dekat dengan domisili peserta.

---

ABSTRACTTo ensure improvement in distribution of membership into the Primary Health Care Facility FKTP , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan has released regulation number 1, 2017 on the ideal ratio of participants in the FKTP. This study aims to obtain factors influencing membership of non PBI in selecting FKTP. A quantitative analysis is performed to observe the correlation of predisposing factors, enabling factors and need factors in selecting FKTP. A qualitative approach is also added to support description on regulation and system in determining their chosen FKTP. Variables that significantly relations in predisposing factors is knowledge 0.002 and perception 0.001 . For enabling factors is accessible of transportation 0.022 . The dominant factors is perception. Primary Health Care must filled up the administrative documents as absolute criteria and technical criteria for joint with BPJS Kesehatan and for registration system, the participants can choosing the primary health care concern to their domicile. There is not limitation system for choosing the primary health care. The dominant factor that influence the selection of primary health care in non beneficiaries participants is perception. BPJS Kesehatan expected to improve socialization about how to choosing the primary health care and imposing to restrictive of choosing the primary health care by registration system so participant choose the other alternatives."

"ABSTRAKJaminan persalinan merupakan program pemerintah yang ditujukan bagiibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir dalam rangka mengatasikendala finansial untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Agarpelaksanaan Jampersal dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukanpengembangan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan data klaim daritempat pelayanan. Tersedianya basis data yang terintegrasi ini diharapkan jugamampu memaksimalkan penyerapan dana Jampersal. Telah dihasilkan SistemInformasi Jampersal berbasis komputer yang mempermudah pengolahan data,menghindari duplikasi data dan klaim yang tidak valid, serta menghasilkaninformasi yang cepat dan akurat terkait program Jampersal sehinggamempermudah kegiatan pelaporan, monitoring, dan evaluasi sebagai dasarpengambilan keputusan.

---

ABSTRACTMaternal health services is government program which is aimed for

pregnant mothers, mother of maternity, mother post-giving birth, and for newborn

infants in order to reducing the financial landscape for get acces to health care. In

order for the implementation of Jampersal can run effectively and efficiently,

required the development of information systems that can integrate data from

claims service. Availability of this integrated database expected to maximize

funds realization of jampersal. Information system of jampersal computer-based

that facilitates data processing, avoids duplicating data and the invalid claims, and

results the quickly and accurate information of jampersal, so that ease reporting,

activities monitoring, and evaluation as a basis decision making."

"SP3 yang berjalan selama ini belum menghasilkan data/informasi program kesehatan yang lengkap, cepat dan keakurasiannya masih diragukan, oleh karenanya pemanfaatan hasil luaran SP3 oleh pengelola program di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten belum optimal.SP3 bukan merupakan satu-satunya pelaporan yang harus dibuat oleh Puskesmas, tetapi masih terdapat laporan lain dari para pengelola program Dinas Kesehatan. Hal ini disamping menjadi beban bagi Puskesmas, juga menyebabkan pelaporan tidak lengkap, tidak tepat waktu dan adanya duplikasi data antra pengelola program dengan data pada pengelola SP3. Hal lain yaitu tidak berjalannya mekanisme umpan balik dari tingkat Dinas Kesehatan kepada Puskesmas.Sejalan dengan era desentralisasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengembangan Sistem Kesehatan di tingkat Kabupaten maupun dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatannya. Kebijakan organisasi dan komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang beserta jajarannya, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan di wilayahnya. Sistem Informasi Program Kesehatan (SIPK) berbasis data Puskesmas merupakan pengembangan dari SP3, yang diharapkan menghasilkan data/informasi mengenai program kesehatan di Puskesmas sehingga dapat mendukung pelaksanaan manajemen program kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi program.Pengembangan SIPK berbasis data Puskesmas ini, dimulai dengan menetapkan informasi, indikator dan data yang dibutuhkan, mendesain sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, mendesain format input dan output laporan, serta perancangan program aplikasinya. Kebijaksanaan satu pintu keluar-masuk data pada Sub Bagian Perencanaan, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan data program kesehatan, serta pelaksanaan mekanisme umpan balik akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan sistem ini dalam menghasilkan data/informasi program kesehatan yang berkualitas.

---

The existing Public Health Center Recording and Reporting System has not yet sufficient and satisfy our need to gather a complete health program data and information, in fact the speed and accuracy is still questionable. Therefore the output utilization by the Program Manager in the Health Office Tangerang District is far from optimum.

The major problem of Public Health Center Recording and Reporting System is on its data collection, in which it is not the only report should prepared by the Public Health Center, but there are many other reports required by the Program Manager in the Health Department as well. It is more often becoming an additional workload to them and resulting incomplete reports made and not submitted on time. It is also containing data duplications between the report received by the Program Manager in the Health Department with another one delivered to the Recording and Reporting System Manager. Another problem is the inaccuracy information will affect the feedback mechanism from Chief Executive of Health District Office to the Public Health Center. Along with decentralization era, the Health District Office has an authority to develop the health system in the level of district and to develop the health information system as necessary. Policy and strong commitments of the organization supported by adequate human resources to maintain the development of health information system in the District.

The Health Program Information System is an outcome of Public Health Center Recording and Reporting System development. The expectation is to produce data and information concerning health program in the Public Health Center, and to have the ability to support managing the health program management in the Health Office Tangerang District. The development of Health Program System Information begins with verifying the information, data and indicator required, designing the collection system, processing and data presentation, designing the output and input format of reports, and application program design.

The one gate policy of data in the Planning Section which has task and function in handling health program data, and maintaining a feedback mechanism which will optimizing the system achievement to produce high quality health program data and information."

"Program pengendalian TB Nasional telah memiliki sistem pencatatan dan pelaporan baku, meskipun menghadapi permasalahan seperti ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan data, akurasi data serta kemampuan untuk memilah berdasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan dimana sistem tersebut adalah dasar dalam pengembangan sistem informasi TB. Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu dikembangkan untuk mempercepat proses pengumpulan data di tingkat provinsi dan nasional. Mengingat SITT masih dalam tahap pengembangan sehingga dalam implementasinya perlu diadakan analisis, dengan harapan adanya SITT dan kegiatan lain dalam hal manajemen dan analisis data, akan terjadi peningkatan dalam manajemen informasi TB berbasis bukti yang pada akhimya memberikan dampak positif terhadap program pengendalian TB di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan untuk menganalisis implementasi SITT.di Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Dimana dalam pelaksanaannya masih dalam tahap adaptasi, sehingga diperlukan perbaikan seperti pelatihan untuk petugas fasilitas pelayanan kesehatan, adanya keterlibatan pelaksanaan pemanfaatan SITT oleh Rumah sakit dan klinik swasta serta laporan sebagai output sistem ini masih belum maksimal, sesuai dengan fasilitas yang disediakan oleh SITT, karena data yang dimasukkan hams melibatkan data dari program lain seperti Program Pengendalian HIVAIDS.

---

National TB control programs have had a raw recording and reporting system, even in the face of problems such as the timeliness of reporting, data completeness, accuracy and the ability to sort by type of health care facility where the system is the basis for the development of TB information system . Integrated Tuberculosis Information System was developed to speed up the process of data collection at the provincial and national level .Given SITT still in the development stage so that its implementation needs to be conducted an analysis, in the hopes of SITT and other activities in terms of data management and analysis, will be an increase in the evidence -based information management TB, which in tum have a positive impact on TB control programs in Indonesia.

This research is a descriptive qualitative approach carried out to analyze the implementation of SITT in Kota Tangerang Health Department. Which in practice is still in the stage adaptation, so that the necessary improvements such as training for the health care facility, the involvement of the implementation of SITT use by hospitals and private clinics as well as the output reports the system is still not maximized, in accordance with the facilities provided by SITT, because the data entered must involve data from other programs such as HIV - AIDS Control Programme. "

"Penelitian ini membahas tentang rancang bangun sistem informasi kesehatan berbasis web untuk pencatatan dan pelaporan program kesehatan lingkungan tempat umum dan tempat pengelolaan makanan di Dinas Kesehatan Kota Bogor. Tujuan penelitian adalah membuat formulir digital untuk menguji keabsahan data pembinaan tempat umum dan tempat pengelolaan makanan yang dilaporkan oleh Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota Bogor, membuat pangkalan data kesehatan lingkungan tempat umum dan tempat pengelolaan makanan, dan menyajikan informasi tempat umum dan tempat pengelolaan makanan dalam bentuk visual. Metode penelitian yang digunakan adalah iterative and incremental development dengan pendekatan Agile UP. Hasil penelitian menyarankan agar Dinas Kesehatan Kota Bogor membuat ketentuan, peraturan, dan perbaikan bisnis proses pada sistem pencatatan dan pelaporan sehingga implementasi teknologi dapat berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan.

---

This study discusses the design of web-based health information system for recording and reporting of environmental public health programs and food management in Bogor City Health Department. The purpose of the research is to create a digital formulir in order to test the validity of reported public places and food management data from Puskesmas to the Bogor City Health Department, a database of public places and food management environmental health, and present an information of the public places and food management place in the form of visual management. The method used is iterative and incremental development approach Agile UP. The results of the study suggest the Bogor City Health Department need to makes provision, regulation, and improvement a business process system on recording and reporting system so that the implementation of technology that can take place consistently and continuously."

"Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Obat berdasarkan Metoda Morbiditas dilatarbelakangi adanya masalah berkaitan dengan pengelolaan obat khususnya pada tahap perencanaan obat dimana obat direncanakan hanya berdasarkan pada konsumsi obat tahun sebelumnya dan belum berdasarkan pada pola penyakit yang ada sehingga ketersediaan obat belum optimal, disatu sisi terdapat obat yang ketersediaannya sangat terbatas dan disisi lain terdapat obat yang ketersediaannya berlebihan. Disamping itu keciinya anggaran obat perlu terns ditingkatkan melalui penyediaan data kebutuhan obat yang lebih lengkap dihitung berdasarkan Metoda Konsumsi dan Metoda Morbiditas.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membuat suatu sistem inforrnasi yang mampu mengolah data kasus penyakit dari LB1 menjadi informasi kebutuhan obat sehingga diharapkan bermanfaat untuk menentukan jenis, jumlah, dan biaya kebutuhan obat pada scat membuat perencanaan obat. Dan diharapkan dihasilkannya indikator penggunaan obat sehingga dapat dipantau ketaatan pelaksanaan pengobatan pada standar pengobatan yang ada.Metodologi penelitian dilakukan dengan pendekatan pengembangan sistem, yaitu pendekatan System Development Life Cycle - SDLC meliputi tahap perencanaan sister, analisis sistem, perancangan sistem, uji coba dan koreksi, dan penggunaan sistem. Pengambilan data pada tahap perencanaan sistem dilakukan dengan teknik telaah dokumen dan wawancara guna memperoleh gambaran sistem yang lama dan melakukan identifikasi masalah, peluang dan kelayakan sistem secara operasional dan teknis. Pada tahap analisis sistem dilakukan analisa secara lebih mendalam sehingga diketahui bentuk informasi yang diperlukan, siapa pengguna informasi, waktu keluarnya informasi, dan kriteria sistem informasi yang diharapkan pengguna. Pada tahap perancangan sistem dilakukan perancangan secara terperinci pengenai basis data, masukan, keluaran, alur proses atau algoritma, program aplikasi dan pemilihan konvigurasi perangkat keras yang akan menjalankan sistem. Uji cobs dan koreksi prototipe dilakukan pada laboratorium komputer FKM UI, disamping itu juga dilakukan penilaian kelebihan dan kelemahan sistem. Sebagai hasilnya program aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Obat berdasarkan Metoda Morbiditas ini diharapkan dapat dipergunakan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.Beberapa simpulan dari penelitian ini antara lain bahwa Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Obat berdasarkan Metoda Morbiditas dapat diterapkan dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dengan beberapa prakondisi yang memungkinkan sistem berjalan untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan informasi yang diharapkan pengguna untuk perencanaan kebutuhan obat dan pemantauan penggunaan obat. Program aplikasi yang sederhana, mudah dalam penggunaan, tingkat pengarnanan data yang baik dan dapat dikembangkan sehingga pengiriman data dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan menjadi lebih mudah. Beberapa saran pada tahap lanjutan hendaknya juga dilakukan pengembangan sistem yang terkomputerisasi di Puslofar terhadap penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan mutasi obat; adanya penyempumaan pada format form LB 1 dan penyempumaan standar pengobatan sehingga mencakup keseluruhan penyakit yang ada pada LB1.

---

The background of drug planning information system development base on morbidity method was the problem related to drug management particularly in drug planning step, where drug was planned merely based on drug consumption in a previous year and still not based on existing disease pattern, thus drug availability was still not optimal, in one side there was very limited drug availability and in the other side drug availability was excessive, Additionally, small drug budget need to be increased through more complete data provision of drug requirement calculated based on consumption method and morbidity method.

The aim of this study was to identify and build a information system that can process data of disease case of LB 1 to drug requirement information that expected useful to determine type, number and cost of drug requirement when performing drug planning. It is expected to produce drug utility indicator so that treatment implementation adherence on existing treatment standard can be monitored. The study was carried out by system development approach, System Development Life Cycle (SDLC) approach including system planning, system analysis, system design, system testing and revising, and system use steps.

In system planning step, document review and interview technique were employed to collect data in order to obtain the description of old system and to identify the problem, the chance and advisability of the system operationally and technically. In system analysis step, analysis is performed more deeply so that information form needed, information user, time of information out, and information system user criteria expected can be identified. In system design step, design is performed in detail on data, input, output, process flow or algorithm, applied program and hardware configuration selection to carry out the system. Prototype testing and correction were conducted in FKM UI computer laboratory, in addition, assessment of system benefit and limitation were performed. As a result, the application of program of drug planning information system base on morbidity method is expected can be used in Pontianak Health District.

Some conclusions from this study include drug planning information system development base on morbidity method can be used in Pontianak Health District with some preconditions allowing the system to be carried out to meet all information need that user expected to drug requirement planning and drug utilization monitoring. Simple and easy applicable program, high level of data safety to be developed so that data transferring from health centre to health district is much easier. Some advises for the next step that it is needed to perform computerized system development on drug receiving, maintenance, distribution and drug mutation reporting in Puslofar; it is expected the finishing on LB 1 format and treatment standard, thus cover all of disease LB 1."