Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam situasi darurat baik karena terjadinya bencana alam atau Para Pengungsi lintas negara maupun Pengungsi Dalam Negeri, selalu menempatkan Anak pada posisi paling rentan. Rentan terhadap gangguan kejiwaan, dan tidak terpenuhinya kebutuhan fisik yang pokok, juga rentan terhadap upaya eksploitasi. Hal ini menimbulkan banyaknya simpati masyarakat untuk meringankan beban anak-anak dalam situasi darurat ini, melalui mekanisme Pengangkatan Anak (adopsi). Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah apakah adopsi bisa dilakukan dalam situasi kedaruratan dan apakah adanya keadaan darurat yang dialami Anak dapat menyampingkan ketentuan tentang adopsi yang berlaku, bila hal tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik Anak. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kepentingan terbaik anak yaitu dengan mengakui hak-hak anak atas keluarga, adalah asas yang dijunjung tinggi dalam pengasuhan anak. Dalam situasi darurat, adopsi bukanlah pilihan tepat bila upaya penyatuan kembali dengan orang tua atau keluarga lainnya masih memungkinkan. Adopsi merupakan upaya terakhir (ultimum remedium), demi kepentingan terbaik anak. Selain itu, sudah saatnya Indonesia mempunyai Peraturan Perundangundangan yang jelas dalam mengatur segala bentuk pengangkatan anak (adopsi), sehinga kepentingan terbaik si Anak dapat terlindungi.

---

In the good emergency situation because the occurrence of the natural disaster or refugees and domestic refugees, of the country's passage always placed the Child in the position was most susceptible. Susceptible to the psychological disturbance, and not the fulfilment of the physical requirement that the subject, was also susceptible to exploitation efforts. This caused the number of sympathies of the community to alleviate the burden of children in this emergency situation, through the mechanism of the appointment of the child (adoption). As for that became the subject of the problem in this case was whether adoption could be carried out in the emergency situation and whether the existence of the state of emergency that was experienced by the Foundling besides the provisions about current adoption, when this matter was done in the interest of best the Child. This writing used the method of the bibliography research that was normative, and the data that was used was the primary data and the secondary data. The best interests of the child that is by admitting the child's rights to the family, were the principle that was revered in the child's care. In the emergency situation, adoption not the appropriate choice when unification efforts came back with parents or the other family still enabled. Adoption was the last series from last efforts, in the interest of best the child. Moreover, already during him Indonesia had the Regulation that was clear in arranging all the forms of the child adoption, so the best interests of the protected Foundling."

"Perwalian di Indonesia belum dipahami dengan baik oleh penegak hukum khususnya Hakim, terlihat dalam Penetapan No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn. Dalam penetapan ini Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan didasarkan pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 98 ayat (2) KHI. Penulis dalam tulisan ini ingin membahas mengenai perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan analisis mengenai penetapan hakim yang mengabulkan permohonan perwalian oleh Ayah kandung dengan tujuan pengurusan harta warisan anaknya. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif. Dari penelitian ini diketahui anak yang belum mencapai umur 18 tahun (berdasarkan UU Perkawinan) dan 21 tahun (berdasarkan KHI) dan belum kawin berada di bawah kekuasaan orang tua meskipun telah terjadi perceraian pada orang tuanya. Jadi, berdasarkan Pasal 47 UU Perkawinan dan Pasal 98 KHI Hakim tidak tepat memberikan penetapan perwalian karena melanggar ketentuan Pasal 50 UU Perkawinan dan Pasal 1 huruf h KHI. Selain itu, berdasarkan Pasal 48 UU Perkawinan alasan Pemohon memohonkan perwalian untuk mengurus harta warisan anaknya tidak dibenarkan.

---

Guardianship in Indonesia still not be well understood by Law Enforcer especially judges, that can be witnessed from the court determination No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Mn. This court determination the Judge has granted the petition from the applicant with consideration of Article 47 Marriage Law and Article 98 The Compilation of Islamic Law (KHI). The Author on this matter would like to discuss about the guardianship based on applied law in Indonesia and do analyzation regarding judge determination which granted the application of guardianship for the biological father with the intention to arrange inheritance for his children. The writing of this thesis uses juridical-normative approach with data analytical descriptive-analysis thus the conclusion that will be obtained will be served in a form of explanative explanation.

In this research, known that a child that has still not reach the age of 18 (Marriage Law) and 21 (KHI) and for those who has not married, they will be still under the authority of their parents even though the parents has divorced. With that explanation, based on article 47 Marriage Law and article 98 The KHI, the judge has made an incorrect decision by granting the guardianship because it will violates the substance of article 50 Marriage law and article 1 verse h The Compilation of Islamic Law."

"Konsep adopsi anak dalam kehidupan bermasyarakat masih belum merupakan sesuatu hal yang biasa, padahal anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi. Pelaksanaan pengangkatan anak pun belum tentu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi pustaka dan menggunakan data sekunder. Di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, diantaranya mengatur tata cara pengangkatan anak menurut Undang-Undang secara langsung antar Warga Negara Indonesia. Dalam tata cara yang dijabarkan tersebut ditemukan proses yang dapat lebih disempurnakan sebelum masuk ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Peran Notaris dalam pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad Nomor 129 tahun 1917 sudah hilang sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, namun peran notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik dapat menyempurnakan proses administratif proses pengangkatan anak secara langsung dan menjadi rekomendasi kuat untuk pengadilan, sehingga diharapkan dapat mengimbangi proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak yang di dampingi langsung oleh pemerintah melalui Dinas Sosial. Peran Notaris sebagai pencatat dan penyimpan dokumen juga diharapkan dapat membantu orang tua angkat dan anak angkat dalam menyimpan dokumen penting yang dibutuhkan di masa yang akan datang.

---

The concept of adoption in the society has not been treated as a common action while in fact children are blessing from God and has to be taken care of and protected. In practice, child adoption process may not always been complied with government's regulation. This research is using juridical normative methods with data collection tool of literature study using secondary data. The procedure of domestic private adoption is stated on the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic Indonesia Number 110 HUK 2009 regarding Child Adoption Requirements. In the procedures described, there are processes that can be further refined prior to be submitted to court in order to get the court decision.

The role of a Notary which was regulated in Staatsblad Number 129 year 1917 has been dismissed since the Circular Letter of the Supreme Court Number 6 year 1983 has been issued, but the Notary's role as a public officer can improve the administrative process of private adoption and may be used for a comprehensive recommendation for the court therefore can be expected to equate the adoption process through child care institution which is accompanied directly by the government through Social Service. Notary's role as custodian is also expected to help foster parents and adopted children by safe keeping of the documents for future needs."

"Pengangkatan anak idealnya dilakukan oleh orang tua yang utuh karena dianggap mampu memberikan kesejahteraan dan perlindungan demi perkembangan anak yang lebih baik. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi orang tua tunggal untuk melakukan pengangkatan anak, terutama apabila seseorang mampu secara finansial dan sosial dalam mengurus, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang demi kepentingan terbaik anak dan kesejahteraan anak di masa depan. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal memiliki akibat hukum terhadap perwalian dan hak mewaris. Namun, akibat hukum terhadap perwalian dan hak mewaris memiliki akibat yang berbeda-beda antara hukum adat, hukum perdata barat, dan hukum Islam. Orang tua tunggal yang hendak melakukan pengangkatan anak harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Sosial, untuk kemudian mendapatkan penetapan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa peraturan mengenai pengangkatan anak, khususnya pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di Indonesia masih tersebar dalam beberapa peraturan. Peraturan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal secara implisit diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang hanya berlaku bagi golongan tionghoa. Kemudian, hukum nasional yang mengatur mengenai kebolehan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983, dan peraturan lebih rinci terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009. Selain itu, praktik pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam peradilan Indonesia masih belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat berdampak pada kesejahteraan dan juga perlindungan terhadap anak. Pembuat undang-undang seharusnya melakukan unifikasi hukum agar dapat memberikan kepastian hukum kepada Hakim maupun masyarakat, serta meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan dalam proses pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

---

Adoption of children is ideally carried out by parents who are intact because they are considered capable of providing welfare and protection for the better development of children. However, it is possible for single parents to adopt children, especially if a person is financially and socially capable of fostering, nurturing, educating, and providing affection for the best interests of the child and the child's welfare in the future. Adoption by a single parent also has legal implications for guardianship and inheritance rights. However, the legal consequences for guardianship and inheritance rights vary between customary, civil, and Islamic law. Single parents who want to adopt a child must first obtain permission from the Minister of Social Affairs, and then obtain a court order. The research method used in this study is normative juridical using secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. The analytical method used in this study is a qualitative analysis method by producing analytical descriptive data. Based on the research conducted, it is known that regulations regarding child adoption, especially adoption by single parents in Indonesia are still scattered in several regulations. Regulations for adopting children by single parents are implicitly regulated in Staatsblad Number 129 of 1917, which only applies to the Chinese group. Then, the national law governing the permissibility of adopting children by single parents is regulated in SEMA Number 6 of 1983, and more detailed regulations are contained in Regulation of Government of The Republic of Indonesia Number 54 of 2007 and Minister of Social Regulations Number 110/Huk/2009. In addition, the practice of adopting children by single parents in Indonesian courts still does not comply with statutory provisions, so legislators should carry out unification of law to provide legal certainty to judges and the public, as well as minimize the occurrence of problems in the process of adoption by single parents."