Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skrispi ini membahas struktur dan makna tradisi lisan Nini Thowong. Nini Thowong adalah tradisi lisan yang terdapat di Desa Panjangrejo, Pundong, Bantul, Yogyakarta. Tradisi ini berpusat pada permainan boneka menyerupai manusia yang dirasuki roh. Nini Thowong ada sejak tahun 1938, tetapi dalam perkembangannya tradisi ini beberapa kali harus terhenti karena faktor situasi sosial dan bencana alam. Atas dasar itu, penulis ingin melihat lebih lanjut alasan masyarakat memertahankan tradisi yang sudah langka tersebut.Penulis menggunakan metode folklor holistik dan melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data. Sumber data didapat dari hasil wawancara, pengamatan, dan studi literature. Penulis melakukan analisis dengan memaparkan struktur pertunjukan Nini Thowong dan maknanya bagi masyarakat pemilik kebudayaan. Sebagai hasil, keinginan untuk memertahankan warisan nenek moyang adalah alasan utama masyarakat memertahankan Nini Thowong tradisi.

---

This thesis elaborates the structure and meaning of Nini Thowong as an oral tradition. Nini Thowong is an oral tradition that comes from Panjangrejo village, Pundong, Bantul, Yogyakarta. This tradition is centered on human like doll that is possessed by a spirit. Nini Thowong exist since 1938, but on its development this tradition has to be stopped for a while due to social situation and natural disaster. On that basis, the authors want to see further reason of why society maintains this rare tradition.

The author uses a holistic folklore method and conducts field research to collect data. Sources of data obtained from interviews, observations, and literature studies. The author conducted an analysis by describing the structure of Nini Thowong performances and their significance for the society of culture owners. As a result, the desire to preserve the inheritance of the ancestors is the main reason why society retains Nini Thowong tradition."

"

Perairan Yogyakarta merupakan salah satu perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 dengan aktivitas penangkapan ikan. Nelayan sebagai aktor utama aktivitas tersebut akan terus memanfaatkan sumber daya perikanan untuk kebutuhan hidupnya. Padahal perairan merupakan common-pool resources yang dapat menimbulkan sebuah masalah akibat adanya kegiatan penangkapan ikan. Masalah tersebut dapat berujung pada eksploitasi dan degradasi lingkungan perairan. Perairan Yogyakarta umumnya dimanfaatkan oleh komunitas nelayan di Provinsi Yogyakarta dengan pemanfaatan terbesar pada komunitas nelayan di Kabupaten Bantul. Salah satu komunitas nelayan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang paling besar dan maju adalah nelayan di Pantai Depok, Desa Parangtritis. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemilihan fishing grounds dan aktivitas penangkapan ikan berdasarkan jarak dari garis pantai untuk mencapai pengelolaan sumber daya perikanan yang tepat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis keruangan dan keterkaitan hubungan yang dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan masih sangat bergantung kepada kondisi cuaca dan perairan. Pemilihan fishing grounds hanya mencapai 10 mil dari garis pantai ketika musim berlimpah. Fishing grounds tersebut akan berubah dan cenderung mendekat ke arah garis pantai ketika memasuki musim paceklik. Pemilihan fishing grounds memiliki hubungan yang cukup erat dengan asal daerah nelayan. Nelayan pendatang dari Cilacap yang sudah terbiasa dengan aktivitas penangkapan ikan dapat memilih fishing grounds yang lebih jauh dibandingkan nelayan lokal. Untuk pola spasial penangkapan ikan, jarak fishing grounds akan mempengaruhi ukuran mesin armada. Sementara faktor penangkapan lain seperti armada (kepemilikan dan ukuran), alat tangkap, dan hasil tangkapan cenderung sama baik pada fishing grounds dekat dan jauh di Perairan Yogyakarta. Komoditas tangkapan ikan yang sama serta kondisi cuaca dan perairan diperkirakan membuat aktivitas penangkapan kurang bervariasi oleh nelayan di Pantai Depok.

---

Yogyakarta waters are one of the waters in Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 with capture fisheries activity. Fisher is the main actor in fisheries activity who always uses the resources to their life necessities. Waters is a common-pool resource that can cause problems with capture fisheries activity. These problems could lead to exploitation and environmental degradation of waters. Generally, the fisher community who lived in the coastal area in Yogyakarta fishing in Yogyakarta waters. Bantul Regency becomes the biggest fishery production in 2018 than the other regency in Yogyakarta Province. One of the fishing communities in Bantul Regency, Yogyakarta that continues to grow and the most advanced in capture fisheries is the fisher at Depok Beach, Parangtritis Village. Therefore, the research conduct to analyze the fisher spatial behavior of fishing activities based on distance from the coastline to do proper fisheries management. The analytical method used was spatial analysis and quantitative descriptive. The results showed that fisher at Depok Beach still depends on the weather and water condition. Fishing grounds can reach 10 miles from the coastline on west monsoon (good season). Those fishing grounds will change and got shorter to the coastline on east monsoon (bad season). Fishing grounds choice has a relationship with the origin of the fisher. Migrant fishers from Cilacap who familiar with fishing activities choose fishing grounds more distant than a local fisher. For the spatial pattern of fishing, the fishing grounds distance will affect the size of the boat engine. While other fishing activities like a boat (ownership and size), gears, and the amount of catch fish tend to be the same both near and far fishing grounds at Yogyakarta waters. The same commodities and weather and water conditions are thought to make fishing activities less varied by fisher on Depok Beach.

"

"Tesis ini membahas tentang manfaat keberadaan desa wisata bagi kehidupan masyarakat dilihat dari dua model pengelolaan desa wisata, yang dikelola secara murni swadaya masyarakat dan yang dikelola bersama dengan pihak swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di dua desa wisata di Kabupaten Bantul yakni di Desa Wisata Tembi dan Desa Wisata Candran.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sejauh ini belum tercipta sinergi yang kuat antara sektor swasta dan masyarakat setempat untuk secara bersama-sama membangun wilayah Tembi melalui kegiatan pariwisata, tercermin dari pola manajemen yang berjalan masing-masing sehingga manfaat sosial ekonomi dan sosial budaya yang dirasakan oleh masyarakat setempat belum bisa optimal.Sementara itu dalam kondisi sebaliknya, pengelolaan desa wisata murni oleh masyarakat seperti di Desa Wisata Candran, secara positif mampu memberi ruang kepada masyarakat setempat untuk berperan aktif secara optimal dalam pembangunan desanya dengan memanfaatkan potensi yang mereka miliki dan hasil atau manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat baik manfaat ekonomi maupun non-ekonomi, meski kendala-kendala teknis seperti permodalan dan kualitas sumberdaya manusia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dicarikan upaya penyelesaiannya.

---

The research was conducted to explore the benefit of Desa Wisata for society life viewed from two model of Desa Wisata management, pure independent management of society and cooperation with private side. This qualitative research was held in two Desa Wisata. They were Desa Wisata Tembi and Desa Wisata Candran.

The result of this research shows that so far there is no strong synergy can be created between the private and the local society in Desa Wisata Tembi, as reflected in the pattern of management that runs each so that socio-economic benefits and social culture perceived local societies can not be optimal.

Meanwhile, in the other side, management Desa Wisata handling by local society as in Desa Wisata Candran positively give the space for society to take action optimally for their village development by using their own potency. The result of this perceived by society both economic and non-economic benefits although technical obstacles as capital and human resource quality become problems which is needed to be solve."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari hubungan pola asuh dengan perilaku seksual beresiko pada remaja di Kecamatan Pundong Kabupaten Bantu!, DIY. Desain penelitian ini adalah descriptive correlational secara cross sectional. Responden dalam penelitian ini berjumlah 102 remaja. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara pola asuh dengan perilaku seksual beresiko pada remaja. Sedangkan variabel yang paling mempengaruhi perilaku seksual beresiko pada remaja di Kecamatan Pundong Kabupaten Bantu! adalah pola asuh otoriter. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya pola komunikasi dalam keluarga yang terbuka untuk mencegah perilaku seksual beresiko pada remaja.

---

This study was aiming to gain an overview of the parenting relationship with a risk sexual behavior in adolescents in Pundong Bantul, Y ogyakm1a. The design of study was cross-sectional descriptive correlational. Respondents in this study amounted to 102 teenagers. The sampling technique was done by cluster sampling. The results of this study suggested a link between parenting style with risk sexual behavior in adolescents. The most influenced variable sexual risk behavior in adolescents in Pundong, Bantul was authoritarian parenting. The study recommended the need for open communication patterns in family to prevent risk sexual behavior in adolescents."

"ABSTRAKPeristiwa bencana alam di Indonesia dalam kurun waktu terakhir ini telah mengakibatkan korban jiwa dan menghancurkan sarana prasarana dan pemukiman, terjadinya pengungsian besar-besaran dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ternyata para pengungsi tinggal dalam jangka waktu lama, tanpa tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, perlu ada jalan keluar bagi para pengungsi agar tidak muncul masalah baru seperti turunnya kualitas kesehatan dan penghasilan ekonomi keluarga.Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal pasta bencana alam. Metode penelitian menggunakan deskriptif, penelitian kasus dan penelitian lapangan, serta penelitian tindakan. Penelitian deskriptif bertujuan: pertama, memaparkan situasi atau kejadian gempa di Bantul, secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Kedua, mengidentifikasi masalah atau penanganan yang sedang berlangsung berkaitan dengan gempa di Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian mendalam yang menggambarkan kehidupan warga Dagaran, Bangunharjo, Sewon, Bantu! secara lengkap setelah gempa. Penelitian kasus dan penelitian lapangan dalam tesis ini bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang meliputi individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian tindakan bertujuan mengembangkan pemecahan masalah dart cara baru pada masalah penanganan hak atas tempat tinggal pada kejadian gempa. Lokasi penelitian di Desa Dagaran, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan pelaksanaan penelitian pada bulan Februari 2007. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada suami dan istri korban gempa, pemudapemudi Desa Dagaran, tokoh masyarakat Desa Dagaran, Bupati Bantu!, Gubernur DIY dan Tim Bakornas PB. Analisa data empiris menggunakan Teori Keadilan, teori Carter dan teori hak asasi manusia (HAM). Menurut teori hukum alam setidaknya terdapat tiga pemikiran yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai berikut: Panama, HAM dimiliki secara alami oleh setiap orang berdasarkan bahwa seseorang dilahirkan sebagai manusia. Kedua, HAM dapat diberlakukan secara universal kepada setiap orang tanpa memandang lokasi geografisnya. Keliga, .HAM tidak membutuhkan tindakan atau program dari pihak lain, kelompok, atau pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban gempa yang telah diatur dalam UUD 1945 amanandemen ke dua dan Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang HAM merupakan hak dari setiap korban gempa. Perlindungan ini setidaknya harus terdiri dari atas adanya: (1) elaborasi dan kodifkasi hak-hak individu, serta (2) safety-nets atau jaringan-jaringan pengaman sosial. Terkait dengan elaborasi dan kondifikasi hak-hak individu dalam konteks vulnerabilitas, yang ditekankan adalah sovereignty as responsibility. Sovereignty as responsibility merupakan aspek yang dipopulerkan oleh Francis Deng. Pemahaman sovereignty as responsibility bahwa kedaulatan pemerintah bukan merupakan hak yang dapat dipraktekkan oleh pemerintah, sebagai pengemban amanat kedaulatan dengan sewenang-wenang; akan tetapi merupakan sebuah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Ada kewajiban-kewajiban terhadap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah.Kesimpulan penelitian sebagai berikut: (1) Sudah tersedia landasan hukum sebagai aturan untuk melakukan perlindungan terhadap pemenuhan hak atas tempat tinggal bagi pengungsi atau korban gempa. (2) Banyak temuan dan kegagalan dari implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal, dapat dikatakan bahwa pelaksaanaannya kurang cepat dan tepat. (3) Implementasi kebijakan pemerintah tentang pemenuhan hak atas tempat tinggal telah dilakukan namun belum secara menyeluruh. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada tataran kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah dirumuskan dengan baik, namun pada tataran pelaksanaan di lapangan tidak dijalankan sesuai kebijakan. Rekomendasi penelitian ini sebagai berikut: (1) Realisasi pembangunan sarana fisik (tempat tinggal), untuk memulihkan kondisi di Desa Dagaran. (2). Menumbuhkan usaha berdasarkan kemampuan rakyat. (3). Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah, TNI dan POLRI dalam menangani bencana sehingga iebih cepat bertindak. (4) Cadangan dana bantuan bencana alam yang telah ada pada APBN sebaiknya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga pemerintah daerah juga melaksanakan penanganan bencana secara dini di wilayahnya. Di samping hal itu, dana bantuan dalam APBD ini diharapkan setiap tahun dapat mengalami kenaikan atau bertambah sesuai perkembangan perekonomian.

---

ABSTRACT

In the last decade there's the national disaster in Indonesia. The disaster caused the victims and destroys all facilities and the residence, large evacuation and also disturbed the society life as social and economic. Fact, the evacuees stay for the long period without the proper place. Therefore the solution of these problems needed by the evacuee in order to prevent the other problem appear like decreasing of the quality of health and income for their family.

The aim of this research is to evaluate the intelligent of government implementation in fulfilment the right for the residence after the natural disaster_ The research is using the descriptive method, study field and action. It located at Dagaran village, Bangunharjo Village-head, Sewon District, Bantul Regent, Special Region of Yogyakarta.The collecting data by interviewing the husband and wife of the quake victims, the youth of Dagaran village, Bangunharjo Village-head, Sewon District, Bantul Regent, Special Region of Yogyakarta the PB of Bakornas Team. The emperies data analyzing used the Justice Theory of John Rawls, Carter Theory and Human Right Theory.

Resume: (1). There is a strong commandments to protect the fulfilment of the residence. (2). There is so many failure and invention found form the intelligence of government implementation in fulfilment of the residence or in other words the realization of this intelligence of the government implementation is lack or ineffectively yet. (3). Evaluation of the intelligence of the government implementation in fulfilment the right for the residence is has been done but not as a globally. The result of the evaluation shows that the terms of the intelligence who made by the government have been abbreviated well but on the realization on field terms does not runs as the intelligence it self. The recommendations: (1). The economic growth, physical facilities (residence) become a big problem to recovering the condition of Dagaran village. (2) The reserve of the natural disaster aid which has been allocated in the APBN also must be allocated to the Region of Income Budgeting Expenses (APBD) so that the Region government also the disaster handling earlier at their region/area and this APBD also to expected will be raising every year or adding as the economic growth."

"Kabupaten Bantul memiliki nilai SAKIP A, akan tetapi kabupaten tersebut memiliki kasus tidak pidana korupsi yang sedang diproses Kejaksaan DIY cukup banyak. Adapun fokus utama dugaan tindak pidana korupsi yang masif terjadi di Kabupaten Bantul, yaitu kasus terkait penyimpangan pengelolaan tanah kas desa dimana beberapa kasus diantaranya telah ditangani oleh Kejari Bantul. Adapun desa yang menjadi lokus penelitian adalah Desa Bantul, Desa Trirenggo, dan Desa Trimlyo. Untuk itu akuntabilitas dalam pemanfaatan tanah kas desa dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan aset desa pada pemanfaatan tanah kas desa di Kabupaten Bantul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literature, serta analisis yang digunakan secara kualitatif. Adapun hasil penelitian ini didapatkan bahwa ketiga desa tersebut kurang akuntabel dalam melaksanakan pemanfaatan tanah kas desa. hal ini dikarenakan ketiga desa belum mampu memenuhi seluruh dimensi penelitian, yaitu transparency, liability, controllability dan responsibility.

---

Bantul Regency has a SAKIP A value, but the district has Bantul district has many non-criminal corruption cases that are being processed by the Yogyakarta District Attorney's Office. The main focus of the alleged massive criminal acts of corruption occurred in Bantul Regency, namely cases related to irregularities in the management of village treasury land in which several cases have been handled by the Bantul District Attorney. The villages that were the locus of research were Bantul Village, Trirenggo Village, and Trimlyo Village. For this reason, accountability in the utilization of village treasury land is questionable. This study aims to determine the accountability of the management of village assets in the utilization of village treasury land in Bantul Regency. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques through in-depth interviews and literature studies, and its analysis used qualitatively. The results of this study found that the three villages were less accountable in carrying out the use of village treasury land. This is because the three villages have not been able to meet all dimensions of research, namely transparency, liability, controllability and responsibility."