Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ujung Gading adalah sebuah nagari yang berada di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten yang berada di Ranah Minang ini terdiri atas dua sukubangsa dominan, yaitu sukubangsa Mandailing dan sukubangsa Minangkabau. Pada Nagari Ujung Gading, orang Mandailing yang dominan terhadap sukubangsa Minangkabau tetap menjalankan adat istiadat dan peraturan nagari seperti yang dianut sukubangsa Minangkabau di Sumatera Barat. Akulturasi budaya Minangkabau dan budaya Mandailing di nagari itu membentuk identitas orang Ujung Gading yang unik dan menarik. Pada saat-saat tertentu, identitas sebagai orang Minangkabau dibutuhkan karena lahir dan besar di ranah Minang. Akan tetapi, identitas sebagai orang Mandailing pada waktu lain dianggap penting karena merupakan warisan leluhur yang tak bisa ditinggalkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik partisipasi observasi dan wawancara mendalam terhadap informan dengan latar belakang yang beragam. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menjaga hubungan antar sukubangsa, adaptasi tidak hanya penting diterapkan oleh sukubangsa minoritas, melainkan juga oleh sukubangsa yang dominan seperti yang terdapat di Ujung Gading.

---

Ujung Gading is a nagari located in Kecamatan Lembah Melintang, Pasaman Barat District, West Sumatera Province. The regency in Ranah Minang consists of two dominant ethnic groups Mandailing and Minangkabau. In Ujung Gading, the dominant Mandailing people continue to practice the customs and regulations of the nagari as it is followed by Minangkabau ethnic in West Sumatra. The acculturation of Minangkabau and Mandailing culture has shaped the uniqueness of the identity of Ujung Gading people. At certain times, the Minangkabau identity is needed because they are born and raised in the realm of Minang. However, the Mandailing identity is also considered important at certain time because it is an inherited legacy that cannot be abandoned. This research conducts a qualitative approach, participant observation method, and in depth interview method with informants from various background. The result of this study indicates that in order to maintain harmonious relationship between ethnic groups, adaptation is not only important to be applied by minority ethnic groups, but also by the dominant ethnic groups as found in Ujung Gading."

"Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terhadap Dana Alokasi Umum Nagari yang menjadi salah satu sumber pendapatan Nagari dalam APPN (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Nagari). Hal ini menjadi panting mengingat bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat mengalami perubahan dari Desa ke Nagari sejak tahun 2001.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskripsi dengan cara wawancara mendalam terhadap para informan yang dipilih secara purposive dan studi pustaka. Sementara itu untuk mendukung data diatas, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap beberapa variabel untuk lebih menjelaskan data yang ditemukan dilapangan dengan responder yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.Penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam mengelola Dana Alokasi Umum Nagari. Pada empat faktor yang diteliti dalam studi ini yaitu status sosial ekonomi, dukungan terhadap Wali Nagari, keterlibatan organisasi dan keterlibatan psikologis ternyata faktor status sosial ekonomi sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan sedangkan faktor lain memiliki kontribusi yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan di Nagari Batahan. Sementara itu selain keempat faktor diatas, ternyata pada sistem pengambilan keputusan yang ada di Nagari, masih ada faktor yang lebih berpengaruh yaitu pemerintah atasan Nagari. Pemerintah atasan Nagari sebagai aktor eksternal dalam sistem pengambilah keputusan Nagari ikut memiliki peran yang dominan dalam menentukan hasil yang dibuat oleh Nagari. Akibatnya upaya untuk menghilangkan hubungan paternalistik yang selama ini telah tercipta dengan memberikan wewenang diskresi kepada Nagari menjadi tidak tercapai.Prioritas yang harus dilakukan dalam hal ini untuk mencegah masyarakat merasa tidak memiliki peran apa-apa dalam proses pengambilan keputusan, Pemerintah Daerah selain harus memberikan kewenangan diskresi yang lebih luas, perlu pula melakukan perubahan terhadap pemilihan wakil yang ada di BPAN sebagai badan perwakilan yang terlibat langsung dalam proses pembuatan keputusan dan pemberdayaan terhadap lembaga perwakilan tingkat lokal ini perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah sendiri maupun oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), karena dari sinilah masyarakat akan belajar cara berdemokrasi dan mampu mengatasi persoalannya sendiri."

"Masalah tanah adalah merupakan suatu isu yang sebaiknya mendapat perhatian yang sangat serius. Hal ini tidak terlepas dari nilai ekonomis dari tanah tersebut yang kian hari kian meningkat. Disatu sisi jumlah tanah tidak bertambah, sementara disisi lain jumlah penduduk semakin hari semakin bertambah. Dengan demikian, masyarakat menjadi peduli dengan tanah yang ada. Tanah menjadi sumber-sumber ekonomis bagi semua pihak. Oleh sebab itu, konflik yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat khususnya yang terjadi di Tongar, Kenagarian Air Gadang sebaiknya diselesaikan dengan menguntungkan semua pihak. Dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat bentuk penyelesaian yang telah dilakukan selama konflik ini terjadi dan bagaimana peran 'Ninik Mamak' dalam menyelesaikan konflik ini sebagai bagian dari kearifan lokal.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Tongar, Kenagarian Air Gadang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan konflik ini adalah masalah pengukuran tanah yang tak kunjung dilakukan terkait tanah yang diklaim. Disamping itu, wibawa Ninik Mamak didepan anak-kemenakan mengalami penurunan fungsi, sehingga konflik ini belum bisa diselesaikan di tingkat nagari. Mediasi yang juga dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten pun nyatanya belum menunjukkan hasil yang maksimal. Konflik ini sebaiknya diselesaikan dengan baik dan bijaksana, sehingga konflik ini tidak menjadi lebih berbahaya. Peran negara melalui pemerintah daerah menjadi sangat penting agar konflik ini dapat diselesaikan dengan cara win-win solution.

---

Land issue is an issue that should receive serious attention. It is inseparable from economic value of the land that increase from day to day. In one hand, the land does not increase. On the other hand, the population of the people increase from day to day. Therefore, the society become aware of that issue, the existing land. The land becomes the new economic sources for all parties. Consequently, conflict that occured in the regency of West Pasaman specicifically at Tongar, Nagari Air Gadang should be settled in a manner beneficial to all parties. In this research, the writer tries to find forms of conflict settlement that has been done during this conflict occurs and how the role of 'Ninik Mamak' in settling this conflict as a part of local wisdom.

This research was conducted by using descriptive analytic method by way of elaborating and analyzing. The results of this research show that conflict occuring at Tongar, Nagari Air Gadang is caused by some factors. One of the factors causing this conflict is land measurement problems that never be made ​​related land claimed. Besides that, the influence of Ninik Mamak in front of child-nephew undergoes function decline. With this regard, the conflict can not be resolved in the nagari level. Mediation conducted by the local government apparently has not shown the maximal result. This conflict should be settled satisfactorily and wisely, so that this conflict does not become more dangerous. The role of state via the local government becomes significant in order that this conflict can be solved by way of win-win solution."

"Daerah Simisuh, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumber panasbumi yang dibuktikan dengan adanya manifestasi yang muncul di permukaan berupa hot spring dan batuan alterasi. Data yang didapat dari kegiatan pengukuran, diolah untuk dapat mengidentifikasi sistem panasbumi di daerah Simisuh dalam memetakan lapisan overburden, clay cap, reservoir, dan heat source. Metode geofisika yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Audio-frequency Magnetotelluric (AMT) dan Magnetotelluric (MT) yang mampu memetakan komponen-komponen sistem panasbumi berdasarkan tahanan jenisnya. Hasil inversi 2-dimensi yang divisualisasikan secara 2-dimensi maupun 3-dimensi memperlihatkan batuan alterasi yang berperan sebagai clay cap berada di bagian barat laut dari daerah penelitian, sedangkan reservoir terdapat pada kedalaman sekitar 1 km. Berdasarkan hasil survei pengolahan data AMT dan MT yang didukung oleh data geologi, geokimia, gravitasi, dan magnetic, sistem panasbumi Simisuh merupakan sistem vulkanik-tektonik dengan suhu reservoir diperkirakan sekitar 150oC (moderate temperature system) dengan potensi listrik sekitar 36 MWe.

---

Simisuh area, Pasaman, West Sumatera Province has potency of geothermal resource which is proven by surface manifestation in the form of hot springs and altered rocks. Observed data were processed to identify the geothermal system in Simisuh area including mapping of overburden layer, clay cap, reservoir, and heat source.

Geophysical methods used for this investigation are Audio-frequency Magnetotelluric (AMT) and Magnetotelluric (MT) that can delineate components of the geothermal system based on resistivity distribution.

The result of 2 dimensional inversion which was visualized in 2 dimension or 3 dimension showed altered rocks as clay cap which is located at north-west direction of investigation area, and reservoir which is located 1 km beneath the surface.

Based on the result of AMT and MT data which were supported by geology, geochemistry, gravity and magnetic data, the Simusuh geothermal system was concluded as volcanic-tectonic system with reservoir temperatur around 150oC (moderate temparatur system), associate with 36 MWe."

"Riset ini difokuskan pada evaluasi terhadap program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Perkampungan Ampiang Perak, Sub Distrik Sutera, Pesisir Selatan Sumatera Barat. Program PEMP diciptakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kehidupan penduduk di kawasan pesisir Sumatera Barat. Kajian kualitatif memperlihatkan bahwa rencana mikrokredit dan pinjaman mesin boat dalam cakupan PEMP tidak sejalan dengan konsep yang semula direncanakan. Hal ini disebabkan permasalahan kultural, seperti kemalasan, gaya hidup yang tidak produktif, tidak efisien, rendahnya tingkat pendidikan, ketergantungan pada tengkulak, serta rendahnya kompetensi penguasaan teknologi mesin-mesin perikanan."

"Stunting adalah kondisi kekurangan gizi pada balita yang bersifat kronik di masa awal pertumbuhan dan perkembangan yang ditandai dengan terhambatnya pertumbuhan linier yang berhubungan dengan meningkatnya morbiditas, dan mortalitas. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui determinan stunting pada balita usia 6-23 bulan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel penelitian adalah 127 pasangan ibu dan anak usia 6-23 bulan. Stunting diukur menggunakan indikator TB/U melalui pengukuran antropometri panjang badan, dan wawancara kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan 33,9% balita usia 6-23 bulan mengalami stunting, 76,4% balita tidak mendapat ASI eksklusif. Hasil analisis chi-square menunjukkan ada hubungan antara sosial ekonomi (p-value 0,037), Minimum Dietary Diversity (MDD) (p-value 0,006), Minimum Acceptable Diet (p-value 0,05), dan riwayat infeksi (p-value 0,003) dengan kejadian stunting. Uji regresi logistik menunjukkan MDD merupakan faktor determinan terjadinya stunting pada balita usia 6-23 bulan setelah dikontrol dengan variabel sosial ekonomi, MAD dan riwayat infeksi (OR 3,646; 955CI: 1,421-9,366). Saran peneliti untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat adalah melakukan upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan ibu dalam praktik pemberian ASI, dan MPASI. Terutama untuk dapat memberikan makanan yang beraneka ragam dan cukup jumlahnya.

---

Stunting is a condition of malnutrition in children who are chronic in the early stages of growth and development which is characterized by inhibited linear growth associated with increased morbidity and mortality. The purpose of this thesis is to determine the stunting determinants of toddlers aged 6-23 months in Sasak Subdistrict, Pasisie District, West Pasaman Regency in 2019. This research is a quantitative research with cross sectional design. The study sample was 127 couples of mothers and children aged 6-23 months. Stunting is measured using the HAZ indicator through body length anthropometric measurements, and questionnaire interviews. The results showed 33.9% of children aged 6-23 months had stunting, 76.4% of children under five did not get exclusive breastfeeding. The results of the chi-square analysis showed that there was a relationship between socio-economic (p-value 0.037), Minimum Dietary Diversity (MDD) (p-value 0.006), Minimum Acceptable Diet (p-value 0.05), and infection history (p-value 0.003) with the incidence of stunting. Logistic regression test showed MDD was a determinant of stunting in infants aged 6-23 months after being controlled by socioeconomic variables, MAD and history of infection (OR 3.646; 955CI: 1.421-9,366). The suggestion of researchers for the West Pasaman District Health Office is to make efforts to increase the knowledge and abilities of mothers in the practice of breastfeeding and complementer feeding practice. Especially to be able to provide food that is diverse and sufficient in number."

"ABSTRAKFokus penelitian ini membahas terkait dengan pengembangan kebijakan pariwisataberbasis kearifan lokal di Indonesia (Kasus di Nagari Pariangan, Sumatera Barat).Adapun dalam pengembangan kebijakan pariwisata harus memperhatikan prinsipprinsippengembangan pariwisata berkelanjutan tanpa mengabaikan kebutuhan lokal.Penelitian ini menggunakan kajian berbagai studi literatur terkait dengan konseppengembangan pariwisata, sistem indigenous tourism, proses pengembangan kebijakanpariwisata, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pariwisata.Adapun kombinasi dari konsep-konsep tersebut menghasilkan tiga (3) buah aspek, yaituaspek lingkungan, pengaturan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan jenis penelitiandeskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur danstudi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam aspek pengembanganlingkungan terkait dengan lingkungan fisik masih perlu mendapatkan perhatianpemerintah. Dari aspek lingkungan ekonomi, pariwisata sudah memberikan peluangusaha bagi masyarakat, tetapi distribusi manfaat ekonominya masih belum meratakarena belum adanya pemberlakuan retribusi dan pungutan terkait kegiatan pariwisataini. Dari aspek politik sudah melibatkan berbagai stakeholders dalam perencanaanpengembangannya, tetapi belum adanya dukungan alokasi anggaran dan keuangan yangtetap, serta tidak adanya aturan yang jelas terkait keterlibatan swasta. Dari aspek sosialbudaya,masyarakat sudah sangat terbuka menerima pengunjung dan berkomitmenmelestarikan tradisi budaya melalui berbagai kegiatan. Kemudian, dari aspek hubungankelembagaan terkait dengan pembagian wewenang yang mayoritas pariwisata dikelolamasyarakat dan nagari, sistem pengawasan masih belum tetap, kurangnya ketersediaanpromosi yang profesional, dan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintahdengan masyarakat. Selanjutnya, aspek pengembangan sumber daya manusia sudahditempatkannya pendamping lokal dan sudah dibentuknya Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis). Pengembangan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakatmenunjukkan kesadaran masyarakat yang mulai meningkat terkait pariwisata danadanya pemberian pendidikan dan pelatihan.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyze the development of tourism policy based on localwisdom in Indonesia (Case in Nagari Pariangan Indigenous Village, West Sumatra). Inthe development of tourism policy, it has to consider the principles of developingsustainable tourism without ignoring local needs. This study uses the various conceptsas tourism development, system of indigenous tourism, process of tourism policydevelopment, and influencing factors of tourism policy implementation. Thecombination of these concepts produces three aspects, namely the environmental aspect,institutional arrangements, and human resource development. This study used a postpositivistapproach with a type of descriptive research. The technique of collecting datathrough semi-structured in-depth interviews and literature study. The results of thisstudy show that it still needs the role of government in the aspect of environmentaldevelopment related to the physical environment. In the economic aspect, tourism hasprovided employment opportunities for indigenous people, but the distribution ofeconomic benefits is still not evenly distributed due to the lack of fees and leviesregarding tourism activities. In the political aspect, it has involved various stakeholdersin its development planning, but there has been no support for a fixed budget andfinancial resources, as well as the lack of regulation regarding private involvement. Inthe socio-cultural aspect, the community has been very receptive to tourists and iscommitted to preserving cultural traditions through various activities. Then, in theaspect of institutional relations related to the authority, that is the majority of tourism ismanaged by the indigenous people and Nagari, the uncertainty of the supervisionsystem, lack of availability of professional promotions, and lack of communication andcoordination between the government and indigenous people. Furthermore, localgovernment have been assign local guide and Tourism Awareness Group (Pokdarwis) inaspects of human resource development. The development of human resources throughcommunity empowerment describes the increasing awareness of the indigenous peoplein tourism and the provision of education and training."