Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia adalah negara hukum yang kegiatannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam menegakkan supremasi hukum, dibutuhkan suatu kerjasama membentuk sebuah lembaga yang mengelola peraturan perundang-undangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kerjasama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional JDIHN yang diciptakan tersebut melibatkan banyak pihak pusat dokumentasi hukum yang ada pada setiap instansi yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga perlu diperhatikan tahapan dari proses kerjasamanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk penelitian studi kasus. Penilitian ini akan membahas proses kerjasama, suatu teori dari Tuckman mulai dari tahap forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perkembangan kerjasama yang ada pada JDIHN. Kerjasama yang ada dalam JDIHN bertahan hingga saat ini karena adanya legitimasi hukum dan kepentingan pimpinan instansi pemerintahan dan non pemerintahan. JDIHN merupakan organisasi yang mengelola peraturan hukum dan merupakan media mendapatkan peraturan hukum sebagai referensi dalam membuat produk hukum yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi.Kata kunci :Kerjasama jaringan, JDIHN, BPHN, networking.

---

ABSTRAKIndonesia is state of law whose activities must be based on existing legal regulations. In upholding the supremacy of the law, it takes a cooperation to establish an institution that manages the laws and regulations spread throughout Indonesia. The cooperation in the National Legal Information Documentation and Information Network JDIHN created involves many parties of legal documentation center that existed in every agency spread all over Indonesia so it should be noted the stages of the cooperation process. This research uses qualitative method in case study research. This research will discuss the process of cooperation, a theory of Tuckman from the stage of forming, storming, norming, performing, and adjourning. The research was conducted to know the development of cooperation in JDIHN. Cooperation is in JDIHN survived until today because of the legitimacy of the law and the interests of the heads of government and non government agencies. JDIHN is an organization that manages the rule of law and media to get the rule of law as a reference in making the legal product issued by each agency. Keywords Network cooperation, JDIHN, BPHN, networking "

"ABSTRAKPusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, mempunyai unit-unit jaringan yang terdiri dari : Pusat Dokumentasi dan Biro Hukum Departemen-Departemen serta Lembaga non Departemen di Jakarta; Perpustakaan di Jakarta; Perpustakaan Fakultas Hukum/Universitas/Institut; Perpustakaan Negara/Umum; Biro Hukum Pemerintah Daerah; Serta Biro dan Lembaga lainnya. Sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka PDII-BPIIN merupakan tempat menanyakan informasi tentang hukum dan perundang-undangan. Skripsi ini membahas tentang sejauh mana PDII-BPIIN sebagai pusat jaringan dalam bidang hukum telah melayani keperluan pemakai. Serta kegiatan-_kegiatan apa Baja yang telah dilaksanakan dalam rangka ker_jasama dengan unit jaringan. Berhasil atau tidaknya suatu sistem pelayanan infor_masi tergantung juga dari jumlah koleksi yang tersedia. Untuk memenuhi permintaan pemakai PDII-BPIIN memiliki koleksi si dari zaman penjajahan Belanda sampai saat ini. Skripsi ini juga menguraikan tentang pembinaan tenaga ker_ja serta pendidikan dan latihan apa saja yang telah di-laksanakan bagi tenaga-tenaga pengelola Pusat Jaringan ini.

---

"

"Penelitian mengenai koleksi bahan pustaka KBK telah dilakukan pada 26 anggota jaringan informasi dan dokumentasi bidang KB Nas di tingkat pusat yaitu Jakarta, pada bulan Mei sampai dengan Desember 1987. Penelitian bertujuan antara lain untuk memperoleh gambaran keadaan koleksi bahan pustaka dari perpustakaan anggota jaringan, terutama koleksi bahan pustaka KBK. Pengumpulan data dilakukan melalui koesioner dan wawancara dengan petugas perpustakaan anggota.Hasilnya adalah jumlah koleksi buku anggota jaringan informasi dan dokumentasi secara keseluruhan jumlahnya cukup besar yaitu 741.972 judul, sedangkan koleksi buku bidang KBK hanya meliputi 6,36% atau 47.255 judul. Dilihat dari segi presentase bandingan antara koleksi buku KBK dengan koleksi buku keseluruhan tiap anggota yang terbesar dimiliki oleh perpustakaan Pusdokinfo PPT-LIPI, perpustakan PKMI, LD-UI, PKBI, BKKPN dan Dirbinkes Keluarga. Koleksi buku bidang KBK terbanyak dimiliki oleh perpustakaan BKKBN, LD-UI, PKMI, PKBI dan perpustakaan Nasional. Pedoman pengolahan bahan buku yang banyak dipakai : AACR2 untuk deskripsi bibliografi. DDC untuk klasifikasi, Tesaurus KBK untuk tajuk subjek. Dari ke-26 anggota jaringan terlihat yang mempunyai pustakawan yang didukung oleh latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan tingkat perguruan tinggi adalah 62% dan selebihnya seperti perpustakaan PKBI, Dirbinkes Keluarga, Deptan, TVRI, Depdagri, Depag, Pertamina, PIN dan Pusdokinfo PPT-LIPI tidak mempunyai pustakawan tersebut."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara harapan dan kenyataan bahwa target dari platform JDIH tidak tercapai sehingga belum mendukung target pencapaian pada rencana strategis. Penerimaan platform JDIH terhadap kebutuhan pengguna dalam mengakses dokumentasi dan informasi hukum belum dilakukan evaluasi sehingga rata-rata persentase kunjungan hanya sebesar 15%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pengguna terhadap platform JDIH serta rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengunjung platform JDIH. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan menggunakan model TAM sebagai teori dasarnya lalu menambahkan model IDT, DMISM, dan variabel Habit sebagai variabel eksternalnya. Pengumpulan data yang digunakan sebagai data primer diperoleh dari hasil survei yang disebarkan kepada responden di Kabupaten Majalengka yang terdiri dari 50 indikator dalam 13 variabel diantaranya variabel Keuntungan Relatif (KER), Kompatibilitas (KOP), Kompleksitas (KOM), Observabilitas (OBS), Trialabilitas (TRI), Kualitas Informasi (KUI), Kualitas Sistem (KUS), Kualitas Layanan (KUL), Kebiasaan (HAB), Persepsi Kemudahan Penggunaan (PKP), Persepsi Manfaat Penggunaan (PMP), Niat Untuk Menggunakan (NUM), dan Penggunaan Sistem (PES). Metode pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode PLS-SEM dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa faktor Keunggulan Relatif, Kebiasaan, Persepsi Manfaat Penggunaan, dan Niat Untuk Menggunakan dapat memengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pengguna dalam menggunakan platform JDIH. Berdasarkan faktor-faktor tersebut disusun rekomendasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pengunjung pada platform JDIH

---

This research was compromised by the discrepancy between expectations and the fact that the objectives of the JDIH platform were not met, so that they did not support the strategic plan's achievement goals. The acceptance of the JDIH platform for the requirements of users to access documentation and legal information has not been evaluated, so the average number of visits was only 15%. This study's objective is to identify the factors that influence user acceptance of the JDIH platform, as well as any recommendations that can be made to enhance the platform's user base. The research employed a mixed-methods strategy by employing the TAM model as its fundamental theory and supplementing it with the IDT, DMISM, and Habit variables models as its external variables. The primary data collection is derived from the results of a survey distributed to respondents in the district of Majalengka. The survey consists of 50 indicators in 13 variables, including Relative Advantage (KER), Compatibility (KOP), Complexity (KOM), Observability (OBS), Trialability (TRI), Information Quality (KUI), System Quality (KUS), Service Quality (KUL), Habits (HAB), Perceptions Ease of Use (PKP), Perceptions Benefit of Use (PMP), Intention to Use (NUM), and System Usage (PES). Using the PLS-SEM technique and the SmartPLS application, the quantitative data processing procedure is carried out. The findings of this study indicate that Relative Advantage, Habits, Perceptions Benefit of Use, and Intention to Use can significantly influence user acceptance of the JDIH platform. Based on these factors, guidelines for the formulation of government policies to increase the number of visitors to the JDIH platform are formulated as recommendations."

"Skripsi ini membahas pemanfaatan Paket Informasi Teknologi Industri yang dihasilkan oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah-LIPI. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Paket Informasi Teknologi Industri Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah-LIPI dapat dikatakan masih kurang, karena dalam 1 tahun pengguna hanya memanfaatkan 1 hingga 2 kali permintaan. Pengguna yang banyak memanfaatkan Paket Informasi Teknologi Industri kebanyakan berasal dari kalangan industri. Tujuan pengguna menggunakan layanan Paket Informasi Teknologi Industri ini untuk keperluan pekerjaan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah harus lebih proaktif dalam memberikan informasi jasa layanan yang dimilikinya.

---

This undergraduate thesis discussed about the utilization of packaging information technology of industry produced by Center for Scientific Documentation and Information in LIPI. The research is quantitative descriptive interpretive. The research shows that the utilization of packaging information is still less used. There was only 1 until 2 request in a year. Most of the users are from industrial society. The users use the packaging information technology of industry for their job and the users doesn?t have obstacle to get this packaging information technology of industry. This research suggest that PDII-LIPI should be more proactive in giving and providing the services."