Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenyerahan adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik yang termasuk ke dalam klasifikasi derived atau lsquo;turunan rsquo;, yaitu suatu cara memperoleh hak milik dari orang lain dengan cara dialihkan atau diserahkan dari satu orang ke orang lain dengan adanya persetujuan dari orang yang pertama. Penyerahan atau yang sering juga disebut sebagai levering ini dapat dibagi ke dalam beberapa sistem, yaitu sistem kausal yang dianut oleh Indonesia, sistem abstrak yang dianut oleh Jerman, dan ada juga sistem campuran yang disebutkan dianut oleh Prancis. Meskipun masing-masing negara telah menganut sistemnya masing-masing, namun dalam beberapa situasi, terkadang dapat ditemukan pengecualian-pengecualian yang menyebabkan diterapkannya pengaturan sistem yang berbeda dari sistem yang negara tersebut anut. Adapun penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan tujuan untuk melakukan perbandingan atas pengaturan dan penerapan sistem penyerahan di Indonesia, Jerman dan Prancis. Dari perbandingan pengaturan dan penerapan sistem penyerahan di antara ketiga negara tersebut, maka dapat dilihat bahwa sistem yang mereka anut tidaklah dapat diterapkan secara lsquo;murni rsquo;, dan penerapan pengaturan sistem lain tidak dapat dicegah dikarenakan permasalahan dalam hukum perdata sekarang ini semakin berkembang dan kompleks. Hukum perdata di Indonesia harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, dengan tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan pengaturan baru mengenai pengecualian dari sistem kausal yang dianut, apabila penerapan dari sistem kausal itu sendiri dalam hal-hal tertentu dapat merugikan masyarakat.

---

ABSTRACTThe transfer of ownership is one of the ways of acquiring ownership that belongs to the classification of lsquo derived rsquo , where a person acquired ownership of a thing from another the ownership was transferred or passed from one person to another with the cooperation of the first person. Transfer of ownership, also commonly known as lsquo levering rsquo , is classified into three systems the causal system applied in Indonesia , the abstract system applied in Germany and the mixed systems said to be applied in France . Despite how these countries have their own systems for the transfer of ownership, there are times when they had to make exceptions and apply another systems. This research is using juridical normative method, with the purpose of comparing the regulations and applications of the transfer of ownership systems in Indonesia, Germany, and France. From the comparison of the regulations and applications of the transfer of ownership systems in each country, we can see how the system that they followed can not be applied lsquo purely rsquo , and that the application of another system rsquo s regulation aside from the one they followed is unavoidable, since the civil law problems keeps on evolving and getting more complex each day. The civil law in Indonesia must try to keep up with people rsquo s need by not ruling out the possibility of making regulation about exceptions from the causal systems, either by using regulations from abstract or mixed systems , if the application of it bring disadvantages to people."

"Ketidak cocokan antara status tanah yang tersedia, degan subjek calon pemilik hak atas tanah, membuat beberapa pihak memikirkan berbagai cara untuk dapat memiliki bidang tanah yang diinginkan, salah satunya dengan cara Nominee. Seperti Tanah Hak Milik yang sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan, hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Namun belakangan sering terjadi pmbelian tanah dengan status tanah Hak Milik yang mana pembelian tersebut di latar belakangi sebuah perjanjian Nominee yang dibuat dalam bentuk akta Notaris. Sehingga timbul masalah mengenai bagaimanakah Hukum Tanah Nasional mengatur mengenai pembelian bidang tanah dengan Nominee dan akibat hukum seperti apa yang timbul dari jual beli tanah Hak Milik dengan adanya Nominee. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, dimana memperhatikan efektifitas asas-asas, sistematika hukum dalam UUPA dan PP 24/1997. Notaris sebagai jabatan kepercayaan seharusnya tidak malah memuluskan tindakan yang mengarah pada penyeludupan hukum.

---

The discrepancy between the status of the land with the subject of the prospective owner of the rights to the land, making some party thinking of ways to be able to have a land in Indonesia, one way is Nominee. Hak Milik Land already clear in the legislation, can only be owned by Indonesian citizens. But lately, phurcase common ground with soil status Proprietary where such purchases in the background backs a nominee agreement made in the form of notarial deed. Which raised the question of how the National Land Law governing the purchase of plots of land with the nominee and what the legal consequences arising from the sale and purchase of Hak Milik land by the nominee. This research is normative juridical, where attention to the effectiveness of the principles, legal systematics in UUPA and PP 24/1997. Notary as a position of trust should not even pave the actions that lead to smuggling law."

"Tujuan penerbitan seritpikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional seharusnya memberikan pengakuan serta kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan tanah. Indonesia menganut sistem publikasi negatif, yang berarti terhadap kedudukan sertipikat dan/atau hak atas tanah masih dapat disangkalkan, Pada praktiknya masih ditemukan permasalahan tanah terkait penerbitan sertipikat, meskipun telah melalui prosedur dan/atau regulasi yang ditetapkan, terhadap proses penerbitan suatu sertipikat tanah juga dapat didasarkan atas akta autentik Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai penegasan suatu perbuatan hukum terkait peralihan hak atas tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana terjadinya tumpang tindih sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang dibuat berdasarkan akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan Bagaimana kepastian hukum atas diterbitkan sertipikat hak milik yang tumpang tindih oleh Badan Pertanahan Nasional. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian Preskriptif. Hasil analisis adalah belum maksimalnya proses penetapan batas bidang-bidang tanah yang berbatasan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang disebabkan karena salah satu pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak menguasai tanah tersebut secara fisik, yang dikemudian hari menyebabkan terjadinya tumpang tindih atas sebagian luas tanah yang dimiliki, dengan tanah yang dimiliki pihak lain, yang juga berlandasakan sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap sertipikat hak milik yang bertumpang tindih tersebut, ditempuh melalui upaya litigasi, yang kemudian terhadap tanah yang tidak diakui secara hukum, diajukan pembatalan produk hukum melalui Kepala Kantor Pertanahan. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu memperkuat peran Badan Pertanahan Nasional dalam penerbitan sertipikat serta dibentuknya bidang atau fungsi khusus dari Badan Pertanahan Nasional yang melakukan pengecekan atau validasi atas proses penerbitan sertipikat hak milik, guna memastikan tanah terbebas dari sengketa.

---

The purpose of issuing a series of property rights by the National Land Agency should be to provide recognition and legal certainty to the community for land ownership. Indonesia adheres to a negative publication system, which means that the position of certificates and/or land rights can still be denied, In practice there are still land problems related to the issuance of certificates, even though they have gone through established procedures and/or regulations, to the process of issuing a certificate land may also be based on the authentic deed of the Land Deed-Making Officer, as an affirmation of a legal action related to the transfer of land rights. The issues raised in this study are about how there is an overlap of property rights certificates issued by the National Land Agency, which is made based on the deed of sale and purchase of the Land Deed Making Officer; and How is the legal certainty of the issuance of overlapping certificates of property rights by the National Land Agency. To answer these problems, normative juridical research methods with a prescriptive type of research are used. The result of the analysis is that the process of determining the boundaries of adjacent land plots by the National Land Agency has not been maximized, which is caused by one of the rights holders of the adjacent land not physically controlling the land, which in the future causes an overlap of part of the land area owned, with land owned by other parties, which is also based on the certificate of property rights issued by the National Land Agency, so as to obtain legal certainty against the overlapping certificate of property rights, pursued through litigation efforts, which then against land that is not legally recognized, it is proposed that the cancellation of legal products through the Head of the Land Office. The advice that can be given is to strengthen the role of the National Land Agency in issuing certificates and the establishment of a special field or function of the National Land Agency that checks or validates the process of issuing title certificates, in order to ensure that the land is free from disputes.

"

"Skripsi ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh struktur kepemilikan bank terhadap diversifikasi pendapatan. Struktur kepemilikan bank diuji berdasarkan tipe kepemilikan pemerintah, swasta domestik, dan asing. Variabel-variabel yang mewakili struktur kepemilikan yang diuji dalam penelitian ini yaitu ukuran bank, return on equity, loan loss provision, growth assets, loan to total assets, rasio kecukupan modal. Diversifikasi pendapatan diukur melalui non interest income. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 2007-2011 dengan sampel 82 bank. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki non interest income yang rendah sedangkan kepemilikan asing memiliki non interest income yang tinggi. Ukuran bank, return on equity, loan loss provision, serta loan to total assets berpengaruh signifikan terhadap non interest income sedangkan kedua variabel lain tidak signifikan mempengaruhi non interest income.

---

This study aims to empirically examine the effect of bank’s ownership structure to income diversification. Ownership structure tested by the type of government, private domestic, and private foreign. Variables which were representing ownership structure tested in this research are bank size, return on equity, loan loss provision, asset growth, loan to total assets, capital adequacy ratio. Income diversification was measured through non interest income. This study was conducted in 2007-2011 with 82 conventional banks as its sample. Hypothesis testing was performed with multiple regresssion analysis. The research concluded that government ownership had low non interest income, while foreign ownership had higher non interest income. Bank size, retun on equity, loan loss provision, and loan to total assets significantly affected non interest income while the others did not significantly affected non interest income."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang peran mediasi ketiga tipe konflik keagenan pada pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan Tobin's Q. Sampel yang digunakan adalah 352 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, dengan total 1.760 observasi. Teknik pengolahan data dengan 2 Stage Least Square (2 SLS). Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, baik ROA maupun Tobin's Q. Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan, baik ROA maupun Tobin's Q. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketiga tipe masalah keagenen. Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif signifikan hanya terhadap masalah keagenan tipe 2. Masalah keagenan tipe 1 berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Masalah keagenan tipe 2 berpengaruh positif signifikan terhadap Tobin's Q. Masalah keagenan tipe 3 berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan Tobin's Q. Ketiga tipe masalah keagenan tidak memediasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan baik ROA maupun Tobin's Q. Masalah keagenan tipe 2 memediasi secara parsial pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan baik baik ROA maupun Tobin's Q. Penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan pragmatis yang berkontribusi pada diskusi tentang teori agensi.

---

This study aims to obtain empirical evidence about the mediating role of three types agency problem towards the influence of institutional ownership and family ownership on company performance as measured by ROA and Tobin's Q. The sample used was 352 non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2013-2017, total observation was 1,760. Data processing techniques with 2 Stage Least Square (2 SLS). The results of the study prove that institutional ownership does not affect firm performance, ROA and Tobin's Q. Family ownership has a significant negative effect on ROA and Tobin's Q. Institutional ownership does not affect the three types of agency problem. Family ownership has a significant negative effect only on agency problem type 2. Agency problem type 1 has a significant positive effect on ROA. Agency problem type 2 has a significant positive effect on Tobin's Q. Agency problem type 3 has a significant negative effect on ROA and Tobin's Q. The three types of agency problems do not mediate the influence of institutional ownership on ROA and Tobin’s Q. Then, only agency problems type 2 has role as partial mediation to the effect of family ownership on ROA and Tobin’s Q. This research has theoretical and pragmatic implications that contribute to the discussion of agency theory."

"Tujuan dari tesis ini adalah untuk melihat pengaruh dari proporsi family ownership dan CEO ataupun chairman yang merupakan pendiri dari perusahaan terhadap besarnya cost of debt yang ditanggung oleh perusahaan. Sample penelitian ini berjumlah sebanyak 65 perusahaan family ownership yang terdaftar di BEI pada tahun 2007. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai family ownership karena sebagian besar perusahaan di Indonesisa adalah perusahaan family ownership. Cost of debt merupakan beban yang ditanggung perusahaan sebagai akibat terjadinya hutang dan merupakan cerminan dari resiko yang ditanggung oleh pihak kreditur. Berdasarkan sample yang diteliti, ditemukan bahwa proporsi dari family ownership dan CEO yang merupakan pendiri perusahaan tidak berpengaruh pada besarnya cost of debt.

---

The purpose of this research is to determine the impact of Family ownership proportion and the founding CEO to cost of debt. There are 65 samples in this research. Those samples are family ownership company which are listed at BEI in 2007. This research reveal about family ownership because most of company in Indonesia are family ownership. Cost of debt is cost that should be paid by companies due to loan that they got. And it reflect to the risk that they gave to the creditor. Based on the sample, it found that family ownership proportion and founding CEO has no significant impact to cost of debt."

"Studi ini bertujuan meneliti pengaruh Employee Stock Option (ESOP), Controlling Ownership, dan Covid Cases Growth terhadap tingkat volatilitas harga saham perusahaan Indonesia di masa pandemic covid-19. Sampel penelitian terdiri dari 12 perusahaan yang merupakan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia Indeks LQ45.Metode penelitian yang digunakan adalah regresi panel dengan metode estimasi random effect model. Penelitian ini menemukan terdapatnya hubungan positif tidak signifikan antara ESOP dan Covid Cases Growth terhadap volatilitas harga saham perusahan dan hubungan positif signifikan antara Controlling Ownership terhadap volatilitas harga saham pada periode tersebut. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa mayoritas saham yang memiliki controlling ownership pada Indeks LQ45 merupakan perusahaan BUMN yang mana pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas.

---

This study aims to examine the effect of Employee Stock Option (ESOP), Controlling Ownership, and Covid Cases Growth on the level of volatility of Indonesian companies' stock prices during the COVID-19 pandemic. The research sample consisted of  12 companies listed on the Indonesia Stock Exchange with LQ45 Index. The research method used was panel regression with the random effect model estimation method. This study found that there was an insignificant positive relationship between ESOP and Covid Cases Growth on the volatility of the company's stock price and a significant positive relationship between Controlling Ownership and stock price volatility during that period. The results also show that the majority of shares that have controlling ownership on the LQ45 Index are state-owned companies in which the government is the majority shareholder."

"[Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Ownership Structure, dan Asymmetric Information terhadap Leverage, serta Feedback Effect Leverage dengan Asymmetric Information di Indonesia. Dimana pengujian ini dilakukan pada 136 perusahaan manufaktur pada periode 2009-2013. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh struktur kepemilikan terhadap leverage perusahaan, dan adanya hubungan feedback effect antara leverage dengan asimetrik informasi., The purpose of this research is to find the effect of Ownership Structure, and Asymmetric Information on Leverage, and also the Feedback Effect between Leverage and Asymmetric Information in Indonesia, with 136 manufacturing company on 2009 until 2013. The result of this research is there is an effect of Ownership Structure on leverage, but that is a feedback effect between leverage and asymmetric information.]"