Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSaat ini dengan majunya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang medis memungkinkan pasien berada dalam keadaan terminal dan mengalami sakit yang sangat parah atau dalam keadaan tidak sadar yang berkepanjangan, sehingga mati dengan bantuan dokter adalah salah satu jalan yang terbaik euthanasia untuk mengakhirinya. Jika euthanasia ditinjau dari Hak Hidup sebagai Hak Asasi Manusia seharusnya terdapat konsekwensi logis dari adanya sebuah hak yaitu kebolehan untuk tidak memakai hak itu sendiri yang berarti tidak memakai hak untuk hidup adalah memilih untuk mati saja, dan dalam sebuah tindakan euthanasia terdapat pihak yang turut terlibat seperti dokter dan rumah sakit. Perdebatan mengenai pro dan kontra tindakan euthanasia apakah tindakan tersebut bisa dibenarkan berdasarkan hak hidup sebagai hak asasi manusia menjadi sesuatu yang masih menggantung saat ini. Meskipun tindakan euthanasia illegal dibanyak negara tetapi terdapat negara seperti Belanda, Negara Bagian Amerika Serikat Oregon, dan Australia Negara Bagian Nothern Territory yang melegalkan tindakan euthanasia.

---

ABSTRACTNowadays with advanced science especially in the medical field may leave the patient to be in terminal state and experience very severe illness or in a long time unconscious state, because of that die with the help of a doctor is one of the best ways to end it euthanasia . If euthanasia is viewed from the right to life as a human right perspective, there should be a logical consequence of the existence of a right, that is, the permissibility of not using the right itself which means not to use the right to life it self and choose to die , and in an act of euthanasia there are parties involved such as doctors and hospitals. The debate over the pros and cons of euthanasia actions whether the acts can be justified based on the right to life as a human right becomes something that still obscure today. Despite the act of illegal euthanasia in many countries but there are countries such as the Netherlands, Oregon United States and Nothern Territory Australia that legalize the act of euthanasia. "

"Hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan melekat pada setiap diri manusia secara kodrati, berlaku universal dan bersifat abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya, masih banyak manusia yang dengan sengaja melakukan berbagai cara untuk mengakhiri kehidupannya sendiri maupun orang lain secara tidak alamiah. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan keyakinan setiap umat beragama yang percaya bahwa hanya Tuhan pemilik hidup ini dan berhak atas kehidupan manusia ciptaan-Nya, juga hanya Tuhan yang akan menentukan batas akhir kehidupan setiap manusia di dunia ini sesuai dengan kehendak-Nya. Euthanasia merupakan perbuatan yang terlarang karena dikategorikan sebagai suatu pembunuhan atas nyawa seseorang dan terhadap pelakunya diancam pidana, tetapi bukan mustahil jika selama ini euthanasia telah banyak terjadi di Indonesia, walaupun hal tersebut dilakukan secara diam-diam. Pada kenyataannya, semakin lama ternyata tindakan euthanasia menjadi suatu "kebutuhan" dalam beberapa kasus tertentu mengenai penderitaan pasien atas penyakit tak tersembuhkan yang dideritanya. Memberikan hak kepada individu untuk mendapatkan pertolongan dalam pengakhiran hidupnya masih menjadi perdebatan yang sengit bagi banyak negara. Bertitik tolak dari hal-hal tersebut yang berkaitan dengan masalah tindakan euthanasia, Apakah pasien yang sudah dalam keadaan in persistent vegetative state hidupnya masih layak dipertahankan? Apakah ada unsur pembenar bagi dokter yang melakukan tindakan euthanasia dan dapatkah dibebaskan dari tuntutan hukum? Bagaimana hubungan antara euthanasia dengan hak asasi manusia? Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan euthanasia? Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dalam mencari data yang digunakan berpegang pada segi-segi yuridis dan bersifat deskriptif-preskriptif"

"Hak atas Kesehatan right to health merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar dari setiap individu dan tidak dapat dihilangkan. Setelah diamandemen, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa; “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Kemudian, pasal 98 Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas sediaan farmasi dan alat kesehatan yang aman, bermanfaat, bermutu dan terjangkau. Meski begitu, hingga saat ini pemerintah masih mengenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) terhadap alat kesehatan impor, padahal 91,7 persen kebutuhan alat kesehatan dalam negeri dipasok oleh barang impor. Tentu saja, pengenaan bea masuk dan PDRI alat kesehatan tersebut akan berimbas pada bertambahnya biaya pengadaan alat kesehatan. Penelitian ini ingin menganalisis korelasi antara pengenaan tarif bea masuk dan PDRI alat kesehatan tersebut dengan prinsip pemenuhan hak dasar kesehatan yang diamanatkan peraturan perundang–undangan, sehingga penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian dilakukan dengan batasan penggunaan data sekunder dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan studi yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pengenaan bea masuk dan pajak impor terhadap alat kesehatan tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, bahwa sediaan alat kesehatan harus bermutu dan terjangkau. Oleh karena itu, penelitian ini menyarakan agar pemerintah berkenan meninjau ulang pengaturan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) terhadap alat kesehatan demi pemenuhan akses kesehatan untuk setiap orang.The right to health is one of the human rights listed in the Universal Declaration of Human Rights as a basic right of every individual and is non-derogable. Post-amendment, Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution mandates; "The state is responsible for the provision of adequate health care facilities and public services." Additionally, article 98 of the Health Act confirms that the Government is responsible for the supply of pharmaceutical and medical devices that are safe, beneficial, qualified, and affordable. However, to this day the government still imposes import duties and taxes (PDRI) for imported medical devices, even though 91.7 percent of domestic medical device demands are supplied by imported goods. Naturally, the imposition of import duties and PDRI for medical devices will impact in increasing the costs of procurement of medical devices. This study aims to analyze the correlation between the imposition of import duty tariffs as well as the PDRI of medical devices and the principle of fulfilling the basic health rights mandated by laws and regulations. Therefore, this research was conducted in a juridical-normative approach. This study was conducted within the limitation of secondary data. Tools of data collection were in the form of document studies and interviews. Based on the conducted study, the researcher concluded that the imposition of import duties and taxes on medical devices is not in line with the principles mandated by law, specifically in the aspect of qualified and affordable medical device supply. Therefore, this study suggests that the government should consider reassessing the regulation of import duty and tax rates of imports (PDRI) for medical devices in order to fulfill access to health for everyone."

"ABSTRAKHak kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun. Hak kebebasan beragama tidak hanya mencakup kebebasan setiap manusia untuk memilih keyakinan yang menurutnya benar, namun juga termasuk hak bagi tiap-tiap manusia untuk mengekspresikan keyakinannya dan juga hak untuk menjalankan segala ajaran agama atau kepercayaan yang diyakininya. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 hanya mengakui enam agama yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Pengakuan negara terhadap agama tertentu memang dibolehkan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Sayangnya pengakuan negara terhadap enam agama tersebut menimbulkan dampak terlanggarnya beberapa hak asasi manusia, khususnya para penganut aliran kepercayaan dan agama-agama selain agama resmi yang diakui negara. Dampak yang timbul dari pengakuan negara terhadap agama-agama tertentu tersebut adalah pembubaran aliran-aliran yang dianggap sesat, pencantuman agama di dalam KTP yang kemudian menjadi pintu masuk pembatasan hak-hak para penganut aliran kepercayaan dan agama yang tidak diakui negara, pendirian rumah ibadat, dan pendidikan agama di sekolah.

---

ABSTRACTThe right to freedom of religion is a human right that should not be restricted in any circumstances. Right to freedom of religion not only includes the freedom of every human being to choose beliefs which he said is true, but it also includes a right for every human being to express his convictions and also right to perform any religious doctrine or belief that he believes. Indonesia through Law No. 1/PNPS of 1965 only recognizes six religions: Islam, Christianity, Protestantism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. State recognition of a particular religion is permissible and does not violate human rights. Unfortunately the state recognition of the six religious impact some human rights violations, especially the adherents of religions, beliefs and religions other than official religions recognized by the state. Impacts arising from the state recognition of certain religions is the dissolution of streams that are considered heretical, the inclusion of religion on identity cards which later became the entrance to the restrictions of the rights of followers of religions, beliefs and religions that are not recognized by the state, the establishment of the synagogue, and religious education in schools."

"

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturanhukum positif terhadap eutanasia di Indonesia. Indonesia sampai saat ini belum memiliki pengaturan khusus dan instrumen hukum mengenai eutanasia, tetapi karena eutanasia berhubungan dengan nyawa maka dianggap perlu dicari pasal yang cocok dan Pasal 344 KUHP dinilai memiliki unsur-unsur yang sesuai. Dalam kenyataannya, dari awal KUHP dibuat sampai saat ini belum ada kasus terkait Pasal 344 KUHP di muka pengadilan, tetapi saat ini justru terdapat beberapa permohonan ke pengadilan atas eutanasia dan supaya Pasal 344 KUHP diperbolehkan terhadap dirinya. Dalam perumusan Pasal 344 KUHP dinilai terdapat kekurangan, yaitu unsur ‘atas permintaan sendiri dengan sungguh-sungguh’ karena sulit untuk dibuktikan mengingat korban yang meminta sudah meninggal dunia. dengan demikian, dalam rangka ius constituendumhukum pidana, rumusan Pasal 344 KUHP tersebut perlu dirumuskan kembali.

---

This thesis discusses about the regulation of euthanasia under Indonesia’s criminal law. Indonesia does not have any specific regulation about euthanasia, but since euthanasia is related to someone’s life, therefore, a suitable article is need to be sought and Article 344 of the Criminal Code is the closest one to the definition of euthanasia. Until now, Article 344 of the Criminal Code has never been used in court, but is currently being petitioned by some cases in civil court to legalize the action of euthanasia. The element ‘at the earnest request of the victim's heart’ within Article 344 of the Criminal code assessed to be difficult to prove because the victim who have initiated the murder have passed away. Thus, within the framework of ius constituendum, article 344 of the Criminal Code needs to be reformulated.

"

"Tesis ini membahas konsep hak kebebasan beragama dalam Islam ditinjau dari perspektif perlindungan negara dan hak asasi manusia universal. Implementasi kebebasan beragama dalam Islam masih memiliki permasalahan yang belum tuntas. Berdasarkan perspektif Piagam Madinah, Islam dapat memberikan perlindungan kebebasan beragama dan memberikan hak-hak non-muslim. Namun, dalam praktiknya, di beberapa negara Islam dewasa ini, yang sering terjadi justru berbagai penyimpangan yang mengaburkan makna serta semangat yang dikandung dalam Piagam Madinah. Beberapa negara Islam saat ini masih memformalisasi dan merumuskan penerapan syariah dalam ruang publik. Negara menjadi tidak bersikap netral terhadap semua doktrin keagamaan dan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan atau perundang-undangan negara. Hal ini juga tercermin dalam Deklarasi Kairo yang memberikan legitimasi kepada negara-negara Islam untuk tetap mempertahankan dan menjalankan doktrin berbasis syariah yang lebih menekankan perlindungan agama daripada memberikan perlindungan hak fundamental dalam kebebasan beragama. Oleh karena itu, perlunya doktrin pemisahan agama dan negara yang bertujuan agar negara lebih independen dan diharapkan dapat memberikan perlindungan organ-organ dan institusi-institusi negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan atas nama agama. Hak kebebasan beragama hanya bisa direalisasikan dalam kerangka kerja negara yang konstitusional dan demokratis didasarkan oleh semangat yang dianut hak asasi manusia universal.

---

The thesis discusses the concept of religious freedom in the perspective of state protection and universal human rights. The implementation of religious freedom in Islam still has unresolved issues. Based on the perspective of the Madinah Charter, Islam can provide protection of freedom of religion and give the rights of non-Muslims. Nowadays, however, in practice, in some Islamic countries, there is actually a variety of aberrations that obscures the meaning and spirit of the Madinah Charter. In some Muslim countries, the formalization and formulation of syariah are still implemented in the public sphere. State does not remain neutral toward all religious doctrines and always strives to apply the principles of syariah as a policy or state legislation. This is also reflected in the Cairo Declaration that gives legitimacy to Muslim countries to maintain and run a syariah-based doctrine that emphasizes the protection of religion rather than the protection of the fundamental rights of freedom of religion. Therefore, the need for the doctrine of separation of religion and state is intended to make state more independent and is expected to provide protection of the organs and institutions of the state against the abuse of power in the name of religion. Right to freedom of religion can only be realized within the framework of the constitutional and democratic state based on the spirit of universal human rights."

"ABSTRACTPada masa modern ini, penderitaan berat yang dirasakan pasien sebagai akibat dari penyakit yang sulit atau bahkan sudah tidak dapat disembuhkan masih menjadi suatu permasalahan dalam dunia kedokteran. Penderitaan yang berat tersebut mungkin akan lepas apabila kematian datang. Hal ini berkaitan dengan euthanasia yang bertentangan dengan Sumpah Dokter, Etika, maupun Hukum. Walaupun pada praktiknya, euthanasia sudah kerap dilakukan di Indonesia dengan melakukan penghentian terapi bantuan hidup terhadap pasien terminal yang merupakan bentuk euthanasia pasif. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, muncul sebuah studi untuk menangani kontroversi etik yang disebut bioetika kedokteran dan diatur di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Hukum di Indonesia menyatakan bahwa euthanasia merupakan suatu yang dilarang dan dapat dipidanakan, namun terjadi ketidaksesuaian regulasi antara satu dengan lainnya karena pada nyatanya penghentian terapi bantuan hidup terhadap pasien terminal diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2014 tentang Penghentian Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, skripsi ini diteliti dengan metode yuridis-normatif serta menggunakan tipologi penelitian deskriptif. Adapun hasil analisa yang disimpulkan oleh penulis yakni penghentian terapi bantuan hidup terhadap pasien terminal diperbolehkan berdasarkan bioetika kedokteran dan hukum di Indonesia. Selanjutnya, saran yang penulis berikan, yakni: kepada Ikatan Dokter Indonesia agar menjelaskan bentuk euthanasia apakah yang sebenarnya dilarang, kepada Pemerintah khususnya tim revisi KUHP agar mengubah definisi euthanasia karena sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang, dan kepada Media Massa agar lebih bijak dalam memberikan informasi dengan melakukan riset terlebih dahulu mengenai topik artikel yang akan diberitakan supaya tidak terjadi kesalahan dalam memberikan informasi.

---

ABSTRACTIn modern era, the severe suffering felt by patients as a result of difficult or even incurable diseases is still a problem in the medical world. Severe suffering may be released when death comes. This is related to euthanasia which is contrary to the Doctors Oath, Ethics, and Law. Although in practice, euthanasia has often been carried out in Indonesia by stopping life assistance therapy for terminal patients which is a form of passive euthanasia. To deal with these problems, a study emerged to address the ethical controversy called medical bioethics and regulated in the Indonesian Medical Ethics Code (KODEKI). Indonesian Law states that euthanasia is prohibited and can be criminalized, but there is a discrepancy between one another regulations because in reality the termination of life assistance therapy for terminal patients is regulated in the Minister of Health Regulation No. 37 of 2014 concerning the Cessation of Death and Use of Donor Organs. In analyzing these problems, this thesis was examined by juridical-normative method and used descriptive research typology. The results of the analysis concluded by the authors is the termination of life assistance therapy for terminal patients is permissible based on medical bioethics and law in Indonesia. Furthermore, the suggestion that the author gives are: to the Indonesian Doctors Association to explain the form of euthanasia is actually prohibited, to the Government especially the Criminal Code revision team to change the definition of euthanasia because it is not relevant to the present situation, and to Mass Media to be more informed by doing research first on the topic of the article that will be reported so that there is no error in providing information."

"ABSTRAKThe United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP),endorsed by the United Nations in 2011, is the first normative document on the issueof business and human rights. Since then several international guidelines, namely theISO 26000 on Social Responsibility, Organization of Economic Co-operation andDevelopment?s Guidelines for Multi National Enterprises, and United Nations GlobalCompact adopted the concept into their the core subjects and making human rightscorporate concern. The issue discussed in this thesis is the application of concept ofbusiness and human rights in the practice of Corporate Social Responsibility (CSR)by Indonesian coal mining companies. Coal mining industry is known for its high riskof environmental damage and/or destruction, which may be detrimental towards thefull enjoyment of other human rights. Therefore, to prevent the detrimental effect ofthis industry, it is important to seek whether the coal mining companies hasconducted its CSR accordingly with the guidelines. There are four coal-miningcompanies studied this research, which are PT. Arutmin Indonesia, PT. Kaltim PrimaCoal, PT. Nuansacipta Coal Investment, and PT. Reswara Minergi Hartama. Theresult of the study upon the data obtained from the companies will then be comparedwith the prevailing CSR regulations and international guidelines to obtain whetherthe company has promote and protect human rights through their CSR. This researchshall result in the comprehensive current condition of CSR in regulatory manner andin practice of the aforementioned coal mining companies where in both manner,human rights has yet being integrated.

---

ABSTRACTUnited Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) yangdisahkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 2011 adalah dokumen normativepertama terkait isu bisnis dan hak asasi manusia. Sejak saat itu beberapa panduaninternasional yaitu ISO 26000 on Social Responsibility, Organization of EconomicCo-operation and Development?s Guidelines for Multi National Enterprises, danUnited Nations Global Compact mengadopsi konsep bisnis dan hak asasi manusiatersebut sebagai salah satu subjek pokok dan membuat hak asasi manusia menjadiurusan bagi pebisnis. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah aplikasidari konsep bisnis dan hak asasi manusia dalam praktek Tanggung Jawab SosialPerusahaan (CSR) yang dilakukan olehperusahaan-perusahaan pertambanganbatubara Indonesia. Industri batubara diketahui memiliki risiko tinggi merusak ataubahkan menghancurkan lingkungan, dimana hal tersebut dapat membahayakanpemenuhan hak asasi manusia. Demi mencegah efek membahayakan tersebut makapenting untuk mencari tahu apakah perusahaan-perusahaan sudah melaksanakan CSRsesuai dengan panduan internasional. Ada empat perusahaan pertambangan batubarayang diteliti dalam penelitian ini yaitu PT. Arutmin Indonesia, PT. Kaltim PrimaCoal, Pt. Nuansacipta Coal Investment, dan PT. Reswara Minergi Hartama. Hasilpenelitian praktek CSR dari setiap perusahaan akan diteliti kesesuaiannya denganperaturan perundang-undangan yang berlaku dan panduan internasional mengenaiCSR untuk kemudian disimpulkan apakah perusahaan sudah menunjang danmelindungi prinsip-prinsip hak asasi manusia pada praktek CSR. Hasil akhir daripenelitian ini adalah menggambarkan kondisi CSR saat ini baik pengaturannyamaupun pada prakteknya oleh perusahaan-perusahaan tersebut diatas, dimana hakasasi manusia belum terintegrasi dalam keduanya.;;"

"ABSTRAKHak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dilindungi oleh Pasal 18Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Indonesia telah meratifikasiKovenan ini sehingga Indonesia memiliki kewajiban internasional untukmengejawantahkan apa yang ada di dalam Kovenan tersebut. Namun, belum adaharmoni antara kewajiban internasional Indonesia dengan hukum nasionalnya danimplementasi yang ada di masyarakat. Peraturan perundang-undangan dankebijakan yang ada masih bersifat diskriminatif dan menghilangkan esensi darihak tersebut. Kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah dan tumpangtindihnya peran negara dalam perkawinan lintas agama dan kepercayaan adalahcerminan bahwa hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesiabelum dilindungi sepenuhnya.

---

ABSTRACTFreedom of religion and beliefs is protected by Article 18 of the InternationalCovenant on Civil and Political Rights which Indonesia has ratified. It createsinternational obligation for Indonesia to put the Covenant into effect. However,there is inconsistency between Indonesia international obligation with its nationallaw and the implementation in society. It can be reflected by many discriminativenational laws that degrading the essence of the right to freedom of religion andbeliefs. Violence towards Ahmadiyah people and mixed administration ininterfaith marriage demonstrated that the right to freedom of religion and beliefshas not yet been fully protected in Indonesia."