Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh 3 hal, yaitu: a kematian salah satu pihak, b perceraian, c keputusan pengadilan. Tidak seperti putusnya perkawinan karena kematian saah satu pihak dan karena keputusan pengadilan yang biasanya tidak banyak menimbulkan masalah hukum, putusnya perkawinan karena perceraian justru banyak menimbulkan masalah-masalah hukum pada masyarakat. Salah satunya ialah timbul hasrat ingin bersatu kembali dalam satu perkawinan yang sah setelah terbitnya akta cerai. Yang menjadi permasalahan pokok dalam hal ini ialah realisasi atas hasrat tersebut ialah dengan cara mengajukan pembatalan perceraian ke pengadilan mengingat bagi non Muslim tidak dikenal istilah rujuk dan bagi yang beragama Kristen tidak dikenal cerai, sementara Penjelasan Pasal 72 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2003 mengatur bahwa alasan boleh diajukannya pembatalan akta ialah karena akta cacat hukum sebab dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat data sekunder yang ada di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya. Kesimpulan: walaupun tidak ada istilah rujuk dan istilah cerai, namun perceraian telah dinyatakan sah sejak putusan pengadilannya didaftarkan di Kepaniteraan. Pembatalan perceraian tidak dapat diajukan dengan alasan masih saling mencintai dan sepakat untuk mengakhiri perceraian karena hal tersebut tidak termasuk dalam kriteria Penjelasan Pasal 72 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2006. Hal yang dapat dilakukan seharusnya ialah melakukan perkawinan kembali sesuai dengan prosedur perkawinan yang berlaku.

---

ABSTRACTArticle 38 of Law no. 1 Year 1974 regulates the marriage breakup caused by 3 things, namely a death of one party, b divorce, c court decision. Unlike the breakup of marriage due to the death of one party and because the court decision which usually does not cause many legal problems, the breakup of marriage due to divorce actually raises many legal problems to the community. One of them is the desire to re unite in a legitimate marriage after the issuance of the divorce certificate. The main problem in this case is the realization of the desire is by filing the cancellation of divorce to the court considering the non Muslims are not known terms of reference and for the Christian is not known divorce, while the Elucidation of Article 72 paragraph 1 of Law no. 23 Year 2003 stipulates that the reason for the cancellation of the deed is due to the legal deed because in the process of making it based on invalid and unauthorized information. The research method that writer use in this thesis writing is normative law, that is research conducted or aimed at written regulation and other legal materials that is secondary data exist in libraries and journals of other law. Conclusion although there is no term references and divorce terms, the divorce has been declared valid since the court 39 s decision was registered in the Registrar 39 s Office. The cancellation of a divorce can not be filed on the grounds of still loving and agreeing to end the divorce because it is not included in the criteria of Elucidation of Article 72 paragraph 1 of Law no. Act No. 23 Year 2006. What can be done should be to re marry in accordance with the applicable marriage procedure."

"Suatu peristiwa perceraian dapat dibatalkan. Ketentuan pembatalan perceraian hanya berlaku untuk penganut agama selain Islam. Payung hukum atas ketentuan tersebut sampai saat ini hanya diatur dalam Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan tentang Pencatatan Pembatalan Perceraian dan peraturan pelaksananya. Namun, ketentuan tersebut masih belum dipahami dengan baik oleh penegak hukum khususnya Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 702/PDT.P/2019/PN.Tng. Dalam penetapan ini, Majelis Hakim menolak permohonan Para Pemohon terkait pembatalan perceraian karena Majelis Hakim merujuk pada Pasal 72 UU Administrasi Kependudukan tentang Pembatalan Akta Pencatatan Sipil. Penulis dalam tulisan skripsi ini akan membahas mengenai ketentuan perkawinan dan perceraian yang diatur dalam UU Perkawinan, serta membahas mengenai ketentuan pembatalan perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang kemudian dikaitkan dengan analisis Penetapan Nomor 702/PDT.P/2019/PN.Tng. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis sehingga kesimpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini yakni Pasal 43 dengan Pasal 72 UU Administrasi Kependudukan memiliki perbedaan makna dan penerapannya. Sehingga, Majelis Hakim dalam perkara pembatalan perceraian seharusnya hanya merujuk pada Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan saja sesuai asas lex specialis derogat legi generalis. Terlebih lagi, hanya dengan merujuk pada Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan, maka akta perceraian dari Para Pemohon akan dicabut sehingga secara otomatis akta perceraian tersebut tidak akan berlaku lagi. Selain itu, Para Pemohon juga seharusnya hanya merujuk pada Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan saja.

---

A divorce event can be canceled. Divorce cancellation provisions only apply to adherents of religions other than Islam. Until now, the legal protection for this provision is only regulated in Article 43 of the Population Administration Law on Registration of Divorce Cancellation and its implementing regulations. However, this provision is still not well understood by law enforcers, especially the Panel of Judges in Stipulation Number 702/PDT.P/2019/PN.Tng. In this decision, the Panel of Judges rejected the Petitioners' petition regarding divorce cancellation because the Panel of Judges referred to Article 72 of the Population Administration Law on Cancellation of Civil Registration Deeds. The author in this thesis will discuss the provisions of marriage and divorce which are regulated in the Marriage Law, as well as discussing the provisions for cancellation of divorce based on statutory regulations in Indonesia which are then linked to the analysis of Stipulation Number 702/PDT.P/2019/ PN.Tng. This thesis uses a normative-juridical approach with descriptive-analytical data analysis method so that the conclusions obtained are in the form of an explanatory state. The conclusion from this thesis is that Article 43 with Article 72 of the Population Administration Law has different meanings and applications. Thus, the Panel of Judges in divorce annulment cases should only refer to Article 43 of the Population Administration Law according to the lex specialis derogat legi generalis principle. Moreover, only by referring to Article 43 of the Population Administration Law, the divorce certificates of the Petitioners will be revoked so that automatically the divorce certificates will no longer be valid. Apart from that, the Petitioners should only refer to Article 43 of the Population Administration Law only."

"Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur mengenai daluwarsa atau batas waktu lima tahun untuk mengajukangugatan untuk pembatalan merek. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa daluwarsa ini tidak berlaku apabila merek bertentangan dengan moralitas agama,kesusilaan atau ketertiban umum yang mana termasuk di dalam pengertian umum adalah itikad tidak baik. Skripsi ini membahas mengenai perbedaan antara unsur itikad tidak baik dengan unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal sebagai alasan pembatalan merek. Skripsi ini juga membahas mengenai alasan dibalik pengaturan batas waktu untuk mengajukan pembatalan merek. Melihat pada pengaturan di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Paris Convention for the Protection of Intellectual Property, pengaturan batas waktu ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi para pemilik merek terkenal untuk bertindak atas merek-merek yang bermasalah atau yang dianggap sama dengan merek mereka. Namun sebuah merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal tidak selalu dapat dikatakan memiliki itikad tidak baik dalam pendaftarannya. Skripsi ini juga membahas bagaimana hakim menilai itikad tidak baik dari tergugat dan dikaitkan dengan daluwarsa pada pembatalan merek. Dalam Putusan Nomor 45/Merek/ 2005/PN.JKT.PST, Putusan Nomor 012 K/N/HaKI/2006 dan Putusan Nomor 49/Merek/2012/PN.JKT.PST, Skripsi ini menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat dalam mendaftarkan mereknya. Sehingga seharusnya merek “Giordani” dan merek “Accènt” tidak dibatalkan walaupun memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Penggugat.

---

Article 69 paragraph (1) in Trademark Act no. 15 of 2001 regulates a five years time limitation to make an application for trademark cancellation. The next paragraph (2) states that if a trademark is against religious morality, indecency, and public order - which includes conflict with bad faith – the five year limitation on trademark cancellation does not apply. This paper discusses the differences between the element of bad faith with element of the identical or similarity with the well-known trademark as the reason for trademark cancellation. Furthermore,this paper also examines about the reasons behind the limitation time regulation to file a trademark cancellation. Refering to the Trademark Act no. 15 of 2001 and Paris Convention for the Protection of Intellectual Property, this time limitation was regulated in order to give the owner of well-known trademark time to response on the conflicting trademark. However a trademark that has an identical or similar mark with a well known trademark is not always registered in bad faith.This paper also reviews the judges’ consideration in the Defendant’s bad faith and its connection with the expiration on trademark cancellation. In verdict no.45/Merek/2005/PN.JKT.PST, verdict no. 012 K/N/HaKI/2006 and verdict no.49/Merek/2012/PN.JKT.PST, this paper argues that the Plaintiff was not able to prove the existence of bad faith on the Defendant’s trademark registration. Therefore, the trademark “Giordani” and trademark “Accènt” should not be cancelled although it has similarity with the the Plaintiff’s well-known trademark"

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada permohonan praperadilan yang diajukan oleh Anggodo Widjojo atas dikeluarkannya Surat Keputusan Penghentian Perkara bagi Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami siapa yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sehingga dapat mengajukan permohonan praperadilan. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menemukan apakah Anggodo Wijoyo memiliki hak untuk mengkalim dirinya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam kasus tersebut. Data yang dihimpun adalah putusan pengadilan yang berkenaan dengan kasus hukum tersebut. Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian dengan interpretasi kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Anggodo Widjojo dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, sebagai saksi korban sehingga memiliki hak untuk mengajukan perpohonan praperadilan. Peneliti menyarankan agar pemerintah membuat aturan perundangan dalam hukum acara pidan yang tidak memiliki multi interpretasi pada istilah pihak ketiga yang berkepentingan.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on pretrial filed by Anggodo Wijojo on the issuance of Termination Case Decree for Bibit Samad Rianto and Chandra M. Hamzah. The other purpose of this thesis is to find out whether Anggodo Widjojo has the right to claim himself as a the third person who has legal standing in the lawcase. This research is based on qualitative, descriptive dan interpretative research method. The data were collected from verdicts that have concern with that lawcase. The research finds out that Anggodo Widjojo can be categorized the third party, as a victim witness who has the right to propose pre-trial in thas case. The researcher suggests that the Government should produce a better Criminal Procedure Code which is not multi interpretative of the term of the third party who has interest."

"Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu alasan pembatalan perjanjian di dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek di Belanda. Penelitian ini membehas mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan misbruik van omstandigheden yang menyebabkan dapat dibatalkannya suatu perjanjian dengan dasar keunggulan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normative dengan menggunakan data sekunder, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung dan buku-buku yang membahas mengenai pernyalahgunaan keadaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah deskripstif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan, yaitu bahwa penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan suatu alasan pembatalan perjanjian pada suatu perjanjian jual beli. Hal ini dikarenakan telah mempengaruhi kehendak bebas seseorang dalam memberikan sepakat atau persetujuannya dalam suatu perjanjian. Dengan banyaknya beberapa putusan Hakim di Indonesia terkait penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan menunjukkan bahwa praktik peradilan di Indonesia pun telah menerima ajaran penyalahgunaan keadaan sebagi salah satu alasan pembatalan perjanjian, selain yang telah diatur dalam Burgerlijk Wetboek BW.

---

Undue influence is one of the defects of consent in Nieuw Burgerlijk Wetboek in Netherlands. Recently, undue influence has been used by Indonesian court as one of the defects of consent. This research discuss about the theory concerning the abuse of condition misbruik van omstandigheden which lead a sales purchase agreement become voidable. Furthermore, this research using normative juridical method in which some of the sources are based on the related literatures such as secondary data, law, Supreme Court rsquo s verdicts, and books concerning theory of abuse of condition. Method used to analyze data herein is qualitative method thus this is a descriptive analytical research. This research leads to a conclusion that abuse of condition can be deemed as one of term to revoke a sales purchase agreement since it affects the free will of a party in giving approval or consent to the agreement. It also supported by the fact that some judges rsquo verdicts in Indonesia have acknowledged that theory of abuse of conditions as one of reason, other than stipulated in Burgerlijk Wetboek BW , to revoke a sales purchase agreement. "

"Perjanjian Perikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang menjadi dasar hukum bagi mereka yang membuatnya untuk saling mengikatkan diri. Hal ini disebabkan agar para pihak tidak melakukan hal-hal diluar apa yang mereka perjanjikan yang dapat menimbulkan masalah. Permasalahan yang sering muncul dalam sebuah perjanjian adalah wanprestasi. Hasil penelitian ini yaitu: (i) Akta Perikatan Jual Beli tetaplah sah apabila tidak melanggar ketentuan syarat objektif, tidak memenuhi persyaratan kebatalan akta, para pihak tidak memintakan pembatalannya kepada pihak yang terikat, ataupun belum dibatalkan oleh pengadilan; (ii) Akibat hukum dari sebuah Perjanjian Jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan yaitu, tidak beralihnya objek jual beli, hilangnya uang panjar, dan pembayaran biaya perkara kepada pengadilan. Adapun bagi pihak yang merasa ingin memiliki objek jual beli, harus memberikan uang panjar yang besar agar dapat memiliki beberapa objek yang tertuang dalam Akta Perikatan Jual Beli walaupun akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan.

---

The sale and purchase agreement made by the Notary as an authorized official becomes the legal basis for those who make it to bind themselves to each other. This is due so that the parties do not do things outside of what they agreed that can cause problems. The problem that often arises in an agreement is default. The results of this study are: (i) the Sale and Purchase Agreement Deed is still valid if it does not violate the provisions of the objective conditions, does not meet the requirements for the cancellation of the deed, the parties do not ask for its cancellation to the bound party, or have not been canceled by the court; (ii) The legal consequences of a sale and purchase agreement that is canceled by the court are the non-transfer of the object of sale and purchase, loss of down payment, and payment of court fees. As for those who feel they want to own the object of sale and purchase, they must provide a large down payment in order to have several objects contained in the Deed of Sale and Purchase Agreement even though the deed is canceled by the court."

"ABSTRAKPada Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2013/PN.PTBahwa dalam perkara tersebut telah terjadi jual beli antara Penggugat danTergugat I amp; Tergugat II, jual beli tersebut telah dimuat ke dalam akta jual beli,setelah terjadi jual beli, Tergugat I amp; Tergugat II membujuk Penggugat yangsedang kesulitan keuangan untuk dapat memeriksa sertipikat atas jual beli tersebutapakah dapat dijadikan jaminan/agunan, namun Penggugat hanya memberi izinsebatas memeriksa apakah sertipikat tersebut dapat dijadikan jaminan/agunan,akan tetapi Penggugat kemudian mengetahui jika sertipikat tersebut telahdijaminkan dan dibebani hak tanggungan dengan melawan hukum dan tanpasepengetahuan Penggugat kepada pihak Bank BTN. Majelis hakim PengadilanNegeri Pati memutus bahwa jual beli tersebut adalah sah dan menyatakan batalhak tanggungan serta menghukum kreditur untuk menyerahkan sertipikat atasbenda jaminan. Bahwa dengan diputusnya putusan tersebut, hak tanggungan atasbenda jaminan dianggap batal, dan dari pembatalan ini membawa akibat bagibeberapa pihak.

---

ABSTRACTOn the jurisprudence of Pati Distric Court Number88 Pdt.G 2013 PN.PT. there has been a sale and purchase between the seller andthe buyer, that transaction has been included in the deed of sale. After thattransaction, the seller persuade the buyer who are in need of money to be able tocheck the certificate of the transaction whether it can be used as collateral or not,and the buyer only purchases limited permission to check whether the certificatecan be used as collateral, but it turns out the buyer than finds out if the certificatehas been pledged and burdened by the mortgage by unlawfully without knowingof the buyer to the Bank of BTN. Panel of judges at Pati Distric court hasjudgement that buying and selling is legitimate and cancel the mortgage right andpunish the creditor to submit the certificate of the guarantee object. However withthat judgement, the mortgage right of the guarantee object considered cancel, andfrom this cancellation, has give the effect to some parties."

"Skripsi ini menganalisis Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2020/PN. Sby mengenai permasalahan atas penolakan KPR yang berakibat kepada perjanjian pengikatan dalam jual beli rumah. Adapun permasalahan untuk diteliti adalah ketentuan hukum mengenai persetujuan KPR sebagai syarat tangguh dalam perjanjian jual beli rumah serta keberlakuan pembatalan PPJB dan klausula eksonerasi dalam konstruksi hukum perdata di Indonesia dengan dikaitkan pada kasus dalam putusan nomor 1138/Pdt.G/2020/PN.Sby. Adapun ketentuan hukum mengenai persetujuan KPR sebagai syarat tangguh terhadap pembatalan PPJB, tidak diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perikatan jual beli rumah tersebut baru terlaksana, apabila KPR yang diajukannya telah disetujui oleh pihak bank. Adapun jika tidak disetujuinya KPR tersebut, menjadikan perjanjian jual beli rumah tidak terlaksana. Sehingga, syarat tangguh di dalam perjanjian jual beli dimaknai sebagai suatu perikatan yang digantungkan apabila suatu peristiwa yang akan dan belum tentu terjadi tersebut terlaksana. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan gambaran mengenai aturan yang mengatur terkait hubungan ditolaknya pinjaman KPR terhadap syarat tangguh pembatalan PPJB. Terdapat berbagai aturan seperti KUHPerdata, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perbankan, hingga Yurisprudensi yang telah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Dengan adanya begitu banyak peraturan yang ada serta dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini bertujuan untuk dapat melihat penerapan dari aturan yang telah ada tersebut.

---

This thesis analyzes Decision Number 1138/Pdt.G/2020/PN. Sby regarding the problem of refusing mortgages which resulted in binding agreements in buying and selling houses. The problems to be examined are the legal provisions regarding mortgage approval as a tough condition in the house sale and purchase agreement and the enforceability of PPJB cancellation and exoneration clauses in the construction of civil law in Indonesia with regard to the case in decision number 1138/Pdt.G/2020/PN.Sby. As for the legal provisions regarding KPR approval as a tough condition for PPJB cancellation, they are not clearly regulated in Indonesian laws and regulations. The house sale and purchase agreement is only implemented if the mortgage submitted has been approved by the bank. Meanwhile, if the mortgage is not approved, the house sale and purchase agreement will not be implemented. Thus, the tough conditions in the sale and purchase agreement are interpreted as an agreement that is dependent if an event that will and may not occur is carried out. Thus, this study aims to provide an overview of the governing rules related to the relationship between the rejection of a mortgage loan and the conditions for the postponement of PPJB cancellation. There are various regulations such as the Civil Code, laws and regulations such as the Consumer Protection Law, the Banking Law, to Jurisprudence that have existed for many years. With so many existing regulations and by using the normative juridical research method, this research aims to be able to see the application of the existing rules."

"Skripsi ini membahas mengenai perbuatan penyalahgunaan keadaan misbruik van omstandigheden yang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian. Perjanjian kredit yang terjadi antara PT PDRH dengan Bank BNI mengandung perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Bank BNI.Permasalahan ekonomi pada tahun 1998 menjadi penyebab utama terjadinya penyalahgunaan tersebut, dimana berdasarkan kebijakan pemerintah pelunasan kredit macet harus diserahkan kepada BPPN. Kebijakan tersebut memberikan kewenangan kepada BPPN untuk memberikan pengurangan hutang pokok, pengurangan bunga maupun penghapusan denda, penghapusan kelebihan nilai kurs dan lain-lain sebagaimana yang diperoleh oleh nasabah lain. Majelis Hakim dan Mahkamah Agung menetapkan Bank BNI telah terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan misbruik van ostandigheden. Hal ini mengakibatkan perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank BNI menjadi batal demi hukum. PT PDRH hanya perlu membayar sisa hutang dari pinjaman kredit tersebut tanpa dibebani bunga pembayaran.

---

This thesis is focuses its discussion on abuse of circumtances misbruik van omstandigheden that can cause cancellation of agreement. Credit agrrement beetwen PT PDRH with Bank BNI contains abuse of cirumtances which is conducte by Bank BNI it self. The economic problem at 1998 became the main cause of such abuse, where under the governments policy, the repayment of bad debts must be submited to BPPN. The policy garants the authority to BPPN to provide reduction of principal debts, interest the deductions adnd write offs, the elemination of exchange rates, obtained by the others customers. Panel of Judges and The Supreme Court have determined Bank BNI had been proven to commit the abuse of circumtances misbruik van omstandigheden. This resulte in the credit agreement made by the bank to be null and void. PT PDRH only need to pay the remaining debt of the loan without the burden of fines."

"ABSTRAKTesis ini berusaha untuk menganalisis mengenai pembatalan akta dengan alasan suatu keadaan pikun oleh putusan pengadilan. Dalam tesis ini juga menganalisi bagaimana suatu keadaan pikun dapat mempengaruhi keabsahan suatu akta serta bagaimana kepikunan dapat dijadikan alasan pembatalan akta oleh suatu putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif dengan bentuk preskriptif yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi masalah. Tesis ini memberi saran agar Notaris dapat melaksanakan tugasnya dengan prinsip kehati-hatian dan bagi para penegak hukum khususnya hakim hendaknya memiliki wawasan dan pengetahuan ilmu hukum serta peraturan-peraturannya sehingga terhindar dari keliru menerapkan hukum. Hal demikian guna kepastian hukum dan akta notaris sebagai alat bukti sempurna tidak terdegradasi.

---

ABSTRACTThis thesis seeks to analyze the cancellation of deed due to senility dementia reason by a court decision. In this thesis also analyzed how a senility dementia may affect the validity of a deed and how dementia can be used as an excuse by a deed of cancellation by the court decision. This study uses normative legal research conducted by qualitative data analysis techniques with a form of prescriptive aims to provide solutions or suggestions to resolve the problem. The thesis suggest that a Notary can perform their duties with the principles of prudence and for law agencies, especially judges should have the insight and knowledge of law and its regulations, in order to avoid the misleading law application. Thus it to obtain legal certainty and thereby to a notary deed as perfect evidence not degraded."