Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kegiatan penghimpunan dana masyarakat di Indonesia, khususnya terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Pandawa Group. Kegiatan penghimpunan dana masyarakat di Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan hanya oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang. Beberapa lembaga tersebut diantaranya adalah Bank, Manajer Investasi, Pialang Berjangka, Kantor Pos, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Lembaga Keuangan Mikro, dan Koperasi Simpan Pinjam. Namun saat ini, masih banyak pihak-pihak yang melakukan penghimpunan dana masyarakat secara melawan hukum. Akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan. Salah satunya seperti yang dilakukan Pandawa Group. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan analisa terhadap Surat Perjanjian antara Pandawa Group dan Nasabah yang menjadi tolak ukur, apakah kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penulisan ini, dapat dipahami bahwa karakteristik penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group pada dasarnya memiliki beberapa persamaan dengan karakteristik penghimpunan dana yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan yang diizinkan oleh Undang-Undang. Namun, kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh Pandawa Group ini bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat harus waspada dalam memilih instrumen keuangan yang tepat untuk menyetorkan dananya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the activities of accumulating public funds in Indonesia, especially on community fund raising activities conducted by Pandawa Group. Fund raising activities in Indonesia can basically be done only by the parties authorized by the Law. Fund raising activities in Indonesia can basically be done only by the parties authorized by the Act. Some of these institutions include Banks, Investment Managers, Futures Brokers, Post Offices, Pension Funds, Insurance Companies, Micro Finance Institutions, and Savings and Loans Cooperatives.But nowadays, there are still many parties who do the unlawful public fund raising. As a result many communities are harmed. One of them as the Pandawa Group. In writing this thesis, the authors will analyze the Letter of Agreement between Pandawa Group and Customer which become benchmarks, whether the fund raising activities conducted Pandawa Group has been in accordance with the legislation in Indonesia. In this thesis, it is understood that the characteristics of fundraising undertaken by the Pandawa Group basically have some similarities to the fundraising characteristics undertaken by some financial institutions permitted by law. However, the fund raising activities carried out by Pandawa Group is contrary to the legal provisions in Indonesia. In this case, the public should be vigilant in choosing the right financial instrument to deposit the funds."

"ABSTRACTThis thesis analyzes the jurisdiction for the Otoritas Jasa Keuangan policytowards the Pandawa Group with the prevailing regulations for the fundsinstitutions. The research method conducted on this thesis is based on normativejuridical research, and it is found that that OJK had regulatory and supervisionpower over several funds institutions institusi penghimpun dana cooperatingwith several others financial supervision bodies, such as Bank of Indonesia,BAPEPAM LK, and Bappebti with regards to the macro financial activities. Otherthan that, OJK also had power to supervise and regulates a micro financialinstitutions where it activities focuses on funding the savings of the society and ormember of the institution itself, and it may be in form of limited liability companyor a micro financial which owned by a cooperative. Based on license issued by theMinistry of Cooperative and SMEs, Pandawa Group is in a form of Savings andLoan cooperative, in which they are regulated under the Ministry of Cooperativeand SMEs. After analyzing the form and the activity of the Pandawa Group itself,the action taken by the OJK was out of their jurisdiction, yet it was necessary toactively interfere the Pandawa Group activity. Based on these findings, this thesisrecommends to make every license of any funding activity in any form ofinstitution should be from one single institution to avoid the scamming based onlicense which permitted by one of the one of the authorized state institutions.

---

ABSTRAKTesis ini menganalisis yurisdiksi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan terhadap GrupPandawa dengan peraturan yang berlaku untuk institusi penghimpunan dana.Metode penelitian yang dilakukan pada tesis ini didasarkan pada penelitian yuridisnormatif, dan ditemukan bahwa OJK memiliki kewenangan pengatur danpengawasan terhadap beberapa lembaga penghimpun dana bekerjasama denganbeberapa lembaga keuangan lainnya, seperti Bank Indonesia, BAPEPAM - LK,dan Bappebti berkenaan dengan kegiatan keuangan makro. Selain itu, OJK jugamemiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan mikrodimana kegiatannya berfokus pada Simpan-Pinjam terhadap masyarakat dan / atauanggota institusi itu sendiri, yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau lembagakeuangan mikro yang dimiliki oleh koperasi. Berdasarkan izin yang dikeluarkanoleh Kementrian Koperasi dan UKM, Pandawa Group berbentuk koperasi simpanpinjam, yang diatur di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Setelahmenganalisis bentuk dan aktivitas Kelompok Pandawa itu sendiri, tindakan yangdiambil oleh OJK berada di luar yurisdiksinya, namun tindakan tersebut dirasaperlu untuk secara aktif mengintervensi aktivitas Pandawa Grup yang melawanketentuan dari peraturan Koperasi Simpan Pinjam. Berdasarkan temuan tersebut,skiprsi ini merekomendasikan agar setiap lisensi dari setiap kegiatanpenghimpunan dana dalam bentuk badan apa pun harus berasal dari satu institusitunggal agar tidak melakukan penipuan berdasarkan lisensi yang diizinkan olehsalah satu lembaga negara yang berwenang."

"Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Bank X dengan PT. Y mengadakan perjanjian kredit modal kerja yang dituangkan ke dalam akta notaris. Tetapi, terdapat klausul-klausul dalam perjanjian tersebut yang ditemukan lebih menguntungkan pihak bank yang menunjukkan ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah dengan bank. Permasalahan yang dikaji adalah perlindungan nasabah kredit menurut peraturan perbankan yang berlaku dan pelaksanaan perlindungan nasabah kredit dalam perjanjian kredit modal kerja antara Bank X dengan PT. Y. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan nasabah kredit dalam perjanjian kredit modal kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan tipologi penelitian eksploratoris-eksplanatoris dan berbentuk evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian kredit modal kerja antara Bank X dengan PT. Y tidak terdapat keseimbangan kedudukan antara bank dengan nasabah kredit, sehingga tidak menerapkan prinsip kebebasan berkontrak karena masih kurang memberikan perlindungan bagi nasabah kredit walaupun telah ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan bagi nasabah.

---

Working capital loan is a loan that used for the purpose of increasing production in its operations. Bank X and PT. Y entered into a working capital loan agreement which was poured into notarial deed. However, there are clauses in the agreement that are found to be more favorable to the bank which shows an imbalance of position between the customer and the bank.

The problem to be studied are the protection of loan customers according to prevailing banking regulations and the implementation of loan customer protection in the working capital loan agreement between Bank X and PT. Y.

This thesis aims to analyze the implementation of loan customers protection in the working capital loan agreement. Using juridical-normative research method with exploratoryexplanatory research typology and evaluative form.

The results showed that in the working capital loan agreement between Bank X and PT. Y there is no balance position between the bank and the customer, so the principle of freedom of contract does not applied because it still does not provide the protection for loan customers despite the existing regulations that regulate the protection for customers."

"Skripsi ini membahas dan menganalisa mengenai praktik investasi ilegal yang diakui sebagai kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pandawa Group dengan mengatasnamakan KSP Pandawa Mandiri Group. Sejak tahun 2006 Salman Nuryanto selaku ketua Pandawa Group telah melakukan penghimpunan dana ilegal. Pada Oktober 2014, diadakan pertemuan antara Kementrian Koperasi dan UKM, Dewan Koperasi Daerah Depok, dan Salman Nuryanto dengan hasil agar Pandawa Group melakukan pengurusan izin untuk menjadi sebuah Koperasi. Salman Nuryanto kemudian mengurus izin Pandawa Group dengan nama KSP Pandawa Mandiri Group. Pada 9 Januari 2015 Akta Pendirian KSP PMG disahkan, dan diterbitkan juga Surat Izin Usaha Simpan Pinjam. Namun diketahui, hingga Desember 2016 kegiatan investasi ilegal tersebut tetap dilakukan oleh Salman Nuryanto melalui Pandawa Group, kegiatan tersebut diakuinya sebagai kegiatan penyertaan modal yang merupakan bagian dari KSP Pandawa Mandiri Group. Penelitian ini hendak menjawab permasalahan mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam penyertaan modal Koperasi, bagaimana praktik investasi ilegal tersebut dilakukan, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berinvestasi di Pandawa Group. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan pustaka atau sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan hasil bahwa praktik investasi ilegal yang dilakukan Pandawa Group bukanlah kegiatan Pemupukan Modal Penyertaan seperti yang diatur dalam UU No.25 Tahun 1992, PP No.33 Tahun 1998, dan Permenkop-ukm No.11 Tahun 2015. Pada akhirnya, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan oleh Pandawa Group kepada nasabahnya. Perlindungan kemudian diberikan oleh OJK, dan Kementrian Koperasi dan UKM. Pandawa Group selanjutnya menyelesaikan kewajibannya berdasarkan putusan Pailit No:31/2017/Pailit/PN.Jkt Pst, Putusan No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.

---

This thesis discusses and analyzes illegal investment practices that are recognized as capital participation activities carried out by the Pandawa Group on behalf of the Pandawa Mandiri Group KSP. Since 2006 Salman Nuryanto as chairman of the Pandawa Group has been collecting illegal funds. In October 2014, a meeting was held between the Ministry of Cooperatives and SMEs, the Regional Council of Cooperatives in Depok, and Salman Nuryanto with the result that the Pandawa Group would arrange a permit to become a Cooperative. Salman Nuryanto then took care of the Pandawa Group's permission under the name KSP Pandawa Mandiri Group. On January 9, 2015 the Deed of Establishment of KSP PMG was ratified, and a Savings and Loan Business Permit was also issued. But it is known, until December 2016 the illegal investment activities are still carried out by Salman Nuryanto through the Pandawa Group, the activity is recognized as an equity participation activity that is part of the KSP Pandawa Mandiri Group. This study aims to address the issue of how the laws and regulations regulate community involvement in the participation of Cooperative capital, how illegal investment practices are carried out, and how the legal protection of communities investing in the Pandawa Group. The method used is normative juridical by using library or secondary sources. From the results of this study it was found that the illegal investment practices carried out by the Pandawa Group were not activities of Capital Investment Inclusion as regulated in Law No.25 of 1992, PP No.33 of 1998, and Permenkop-ukm No.11 of 2015. In the end, there is no legal protection given by the Pandawa Group to its customers. Protection is then provided by the OJK, and the Ministry of Cooperatives and SMEs. The Pandawa Group subsequently settled its obligations based on the Bankruptcy decision No: 31/2017/Bankrupt/PN.Jkt Pst, Decision No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk."

"Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah karena penulis tertarik untuk membahas mengenai klausul negative covenant. Klausul ini adalah klausul yang umum digunakan dalam perjanjian yang melibatkan jumlah uang yang banyak, dan objek berharga lainnya. Masalah dengan klausul ini adalah kadang kala klausul ini bersifat terlalu membatasi dan malah memberatkan pihak debitur, juga apabila debitur melanggar klausul ini maka pihak bank dapat membatalkan perjanjian secara sepihak. Ketidakseimbangan posisi membuat penulis tertarik untuk membahas apakah negative covenant sah dalam hukum Indonesia, dan apakah alasan dari pihak bank untuk menggunakan klausul ini dalam perjanjiannya. Dalam menulis skipsi ini, penulis menggunakan studi kepustakaan, wawancara, dan studi internet. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa negative covenant sah dan dapat diaplikasikan dalam hukum Indonesia, dan bahwa alasan penggunaan negative covenant tersebut adalah untuk melindungi pihak bank dari resiko lebih jauh.

---

The purpose of the writing of this thesis is because the author is interested in a particular clause which is the negative covenant. The negative covenant is a common clause to be used in an agreement particularly when the agreement involved a large sums of money, or objects of worth. The problem with the negative covenant is sometimes being too restrictive and become such a heavy burden for the borrowers side, and that a violation can cause a one sided contract termination, in this case the bank. And because of the one sided advantage it offers, the author is curious whether or not the negative covenant is applicable in the Indonesian Law, and what was the reason behind the inclusion of the clause in the agreement. In the process of writing this thesis, the author conduct several studies including bibliography studies, interview, and internet sourcing. The result of these studies confim that negative covenant is indeed applicable in the Indonesian Law and that the reason of including the covenant is to protect the bank’s interest from further risk that may arise. "

"ABSTRAKStudi kasus: Koperasi Pandawa Mandiri Group. Secara garis besar, koperasi tersebut terkena indikasi mengenai kasus perdata, pidana bahkan PKPU dan kepailitan, sehingga membuat koperasi tersebut mengalami kerugian. Skripsi ini membahasa dari titik awal terjadinya kerugian koperasi dan siapakah yang harus bertanggungjawab atas kerugian koperasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan analisis kwalitatif. Hasil dari penelitian ini membuktikan kerugian koperasi disebabkan karena adanya keputusan bisnis, permasalahan perdata dan permasalahan pidana. Lalu mengenai pengaturan kedudukan dan peran Pengurus koperasi di dalam Undang-Undang Perkoperasian masih belum memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan mengenai kedudukan dan peran Pengurus di Perseroan Terbatas yang diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Kemudian pengaturan mengenai tanggungjawab dan pertanggungjawaban pengurus koperasi masih belum diatur cukup jelas dan terperinci mulai dari Undang-Undang Perkoperasian No. 12 Tahun 1967 hingga Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012.

---

ABSTRACTPandawa Group Cooperative is exposed to indications about civil cases, criminal, even PKPU and bankruptcy, it all causedthe cooperative suffered losses. This thesis discusses from the starting point of the loss in the cooperative and who should be responsible for it. This thesis type of research is normative juridical and qualitative analysis. The results of this study prove that cooperative losses are caused by business decisions, civil issues and criminal issues. Besides, the regulation of the position and role in the cooperative board regarding to The Cooperative Act is still inadequate compared to The Limited Liability Company Law Number 40 of 2007. Then the arrangement of responsibility and accountability of cooperative management is not regulated sufficiently clear and detailed either in The Cooperative Act Number 12 of 1967 or The Cooperative Act Number 17 of 2012. "

"Skripsi ini membahas mengenai pengawasan yang telah diakukan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terhadap koperasi simpan pinjam KSP di Indonesia. Studi kasus yang digunakan dalam tulisan ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group, sebagai koperasi yang dianggap menyimpang dan melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan koperasi simpan pinjam di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana pengawasan pemerintah terhadap koperasi simpan pinjam di Indonesia yang dilakukan selama ini, bagaimana seharusnya koperasi simpan pinjam menerapkan sistem penghimpunan dana di Indonesia,serta bagaimana KSP Pandawa Mandiri Group berperan sebagai kredit mikro di masyarakat, dengan berdasar pada peraturan-peraturan pengawasan dari koperasi simpan pinjam seperti UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi beserta peraturan turunannya.

---

This minithesis discusses how the supervision has been done by the government, especially the Ministry of Cooperatives and SMEs to the cooperative savings and loan in Indonesia. The case study used in this paper is the Pandawa Mandiri Group Savings and Loans Cooperative as a cooperative considered unfaithful and committed violations towards the implementation of savings and loan cooperatives in Indonesia. Type of research conducted in this writing is normative juridical by using explanatory research. The results of this study explains how government supervision of savings and loan cooperatives in Indonesia so far, how should savings and credit cooperatives implement the fundraising system in Indonesia, and how KSP Pandawa Mandiri Group acts as micro credit in the community with the basis of regulatory regulations of such savings and credit cooperatives UU no. 25 of 1992 on Cooperatives, Government Regulation No. 9 of 1995 on the implementation of savings and loan business activities by cooperatives and derivative regulations."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara performa perusahaan dan pengelolaan modal kerja pada perusahaan non finansial di Indonesia. Penelitian menggunakan data panel dari 195 perusahaan non finansial di Indonesia yang terdaftar pada bursa efek Indonesia pada rentang tahun dari 2008 sampai 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara performa perusahaan dan pengelolaan modal kerja pada perusahaan non finansial di Indonesia secara umum. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan non finansial yang memiliki keterbatasan finansial memiliki hubungan yang digambarkan seperti kurva cembung dimana mengartikan bahwa ada titik optimum pengelolaan modal kerja pada perusahaan tersebut.

---

The purpose of this study is to investigate the relationship between firm performance and working capital management in non financial fim in Indonesia. The study is using panel data of of the 195 non financial firm in Indonesia that listed in the Indonesian stock exchange from year 2008 until 2012. This study find evidence that there are negative relationship between firm performance and working capital management in non financial firm in Indonesia.t The study also find that there is a concave curve relationship between firm performance and working capital management in financially constrained non financial firm in Indonesia."

"Penyaluran pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan merupakan salah satu jalan yang diberikan pemerintah agar pelaku usaha memiliki lebih banyak alternatif pendanaan untuk mengembangkan usahanya. Tidak hanya bank, perusahaan pembiayaan kini turut berperan dalam menyalurkan pendanaan untuk penyediaan barang dan jasa bagi pelaku usaha. Sedikit berbeda dengan konsep perjanjian kredit di bank, perjanjian pembiayaan menyalurkan pendanaan tidak langsung kepada pelaku usaha, akan tetapi pendanaan disalurkan kepada penyedia barang/jasa, agar pelaku usaha dapat langsung mendapatkan barang/jasa yang diinginkan langsung dari penyedia barang atau jasa. PT. TAF sebagai salah satu perusahaan pembiayaan memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja kepada PT. LM agar PT. LM dapat memenuhi keperluan modal kerjanya yakni berupa inventori kendaraan bermotor. Atas pembiayaan tersebut, PT. LM memberikan beberapa jaminan, yang salah satu diantaranya adalah inventori kendaraan tersebut. Di dalam tesis ini akan dibahas mengenai mekanisme pengikatan jaminan fidusia dengan obyek inventori kendaraan bermotor pada Perjanjian Pembiayaan PT. TAF dengan PT. LM, keabsahan akta jaminan fidusia atas barang dagangan antara PT. TAF dan PT. LM, serta perlindungan terhadap kreditor apabila debitor wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan ada tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja antara PT. TAF dan PT. LM, mekanisme pengikatan jaminan fidusia, akta jaminan fidusia, dan perlindungan terhadap kreditor apabila debitor wanprestasi seharusnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

---

Disbursement of financing by finance companies is one of the ways given by the government so that business practitioner has more alternatives funding for their business. Not only banks, finance companies currently also takes part in providing financing for procurement of goods and/or services. Slightly different with credit agreement concept applied in banks, financing agreement disburse financing not directly to the business practioner however financing is disbursed to the goods and/or services supplier so that business practioner can get goods and/or services directly from suppliers. PT. TAF as finance company provides working capital financing facility to PT. LM so that PT. LM can fulfill their working capital in the form of motor vehicles inventory. Upon the financing given, PT. LM provides some securities, amongst others are motor vehicles inventory. This thesis will explain the mechanism to encumber motor vehicles inventory with fiduciary security, the legality of deed of fiduciary security upon inventory between PT. TAF and PT. LM, and security towards creditor if debtor is in default. The research methodology used for this thesis is juridist normative. Based on Financing Agreement between PT. TAF and PT. LM, the mechanism to encumber motor vehicles inventory, deed of fiduciary security, and protection to creditor if debtor is in default are in line with Law No. 42 of 1999 on Fiducia Security."