Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan menganalisis perlakuan akuntansi atas Suku Cadang rotable dan repairable pesawat di Skatek 021 TNI AU, sebagai unit akuntansi pengguna barang. Analisis dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi atas Suku Cadang rotable dan repairable berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebagai benchmark dengan pertimbangan kedua standar tersebut menjadikan International Accounting Standards 2 sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku cadang rotable dan repairable pesawat di Skatek 021 TNI AU tidak tepat diperlakukan sebagai persediaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa suku cadang rotable dan repairable pesawat dikategorikan sebagai aset tetap karena memenuhi kriteria sebagai aset tetap.

---

This research is a case study that aims to analyze accounting treatment for rotable and repairable aircraft parts at Skatek 021 in the Indonesian Air Force, as government accounting entity. The analysis is done by comparing the accounting treatment of rotable and repairable parts according to the Government Accounting Standard Statement No. 05 for Inventory with Financial Accounting Standards as benchmark with consideration of both standard using International Accounting Standards 2 as guidance. Research results show that rotable and repairable Parts at Skatek 021 aircraft in the Air Force can not be categorized as inventory. The results of the study suggest that parts rotable and repairable aircraft treated as fixed assets because they fulfilled the criteria of fixed assets."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan menganalisis perlakuan akuntansi atas Suku Cadang rotable dan repairable pesawat di Skatek 021 TNI AU, sebagai unit akuntansi pengguna barang. Analisis dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi atas Suku Cadang rotable dan repairable berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebagai benchmark dengan pertimbangan kedua standar tersebut menjadikan International Accounting Standards 2 sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku cadang rotable dan repairable pesawat di Skatek 021 TNI AU tidak tepat diperlakukan sebagai persediaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa suku cadang rotable dan repairable pesawat dikategorikan sebagai aset tetap karena memenuhi kriteria sebagai aset tetap.

---

ABSTRACTThis research is a case study that aims to analyze accounting treatment for rotable and repairable aircraft parts at Skatek 021 in the Indonesian Air Force, as government accounting entity. The analysis is done by comparing the accounting treatment of rotable and repairable parts according to the Government Accounting Standard Statement No. 05 for Inventory with Financial Accounting Standards as benchmark with consideration of both standard using International Accounting Standards 2 as guidance. Research results show that rotable and repairable Parts at Skatek 021 aircraft in the Air Force can not be categorized as inventory. The results of the study suggest that parts rotable and repairable aircraft treated as fixed assets because they fulfilled the criteria of fixed assets.Keyword accounting parts rotable and repairable the financial accounting standards the government accounting standards. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntasi atas modifikasi kontrak sewa pesawat pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menganalisis insentif manajemen dan peranan auditor dalam pemilihan kebijakan akuntansi dari perspektif Teori Akuntansi Positif (PAT) dan Teori Keagenan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan PT IB sebagai objek penelitian. Sumber data penelitian mencakup data primer melalui wawancara dan reviu kontrak, serta data sekunder berupa laporan keuangan, PSAK 71, PSAK 73, dan publikasi IFRIC. Studi kasus ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas pengampunan sebagian liabilitas sewa jatuh tempo berdasarkan ketentuan modifikasi sewa PSAK 73 sudah tepat. Pengampunan tidak dapat diakui sebagai keuntungan menurut PSAK 71 karena pengampunan tidak bersifat sukarela dan merupakan hasil putusan pengadilan yang bersifat memaksa dan wajib dipatuhi semua pihak. Tidak terdapat perbedaan perlakuan akuntansi atas modifikasi kontrak sewa go-forward yang diturunkan tarif sewa tetapnya, baik yang diperpanjang maupun tidak diperpanjang. Kebijakan akuntansi oleh PT IB atas pembayaran sewa dengan mekanisme power-by-hour (PBH) selama periode grace period adalah tidak tepat karena tidak memenuhi defenisi pembayaran sewa tetap secara substansi sesuai dengan ketentuan PSAK 73. Berdasarkan observasi selama proses penentuan perlakuan akuntansi atas modifikasi kontrak sewa, dapat disimpulkan bahwa terdapat insentif manajemen untuk memilih perlakuan akuntansi untuk menjaga kinerja laba rugi tahun berjalan sesuai hipotesis bonus. Auditor telah melakukan fungsinya untuk memverifikasi perlakuan akuntansi atas modifikasi kontrak sewa sehingga informasi yang disajikan oleh Manajemen dalam laporan keuangan auditan sudah wajar dan sesuai sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

---

This research aims to analyze the accounting treatment of aircraft lease contracts modifications post Suspension of Payment (PKPU) and analyze management’s incentive and the role of auditor during accounting policy selection from the perspective of Positive Accounting Theory (PAT) and Agency Theory. This research uses a case study approach with PT IB as the research object. Sources of research data include primary data through interviews and review of contract, as well as secondary data such as financial statements, PSAK 71, PSAK 73, and IFRIC publications. This case study shows that accounting treatment for the partial forgiveness of overdue lease liabilities based on lease modification provision under PSAK 73 is appropriate. The partially forgiven overdue lease liabilities cannot be recognized as gain under PSAK 71 since it is not a voluntary forgivess, instead a result of court ruling, making it legally binding and obligatory for all parties involved. There is no difference in accounting policy for go-forward lease with reduction of fixed lease payment, both for extended and not extended contracts. Accounting treatment made by PT IB for for lease payment under PBH mechanism is inappropriate since it does not meet the defenition of in-substance fixed payment based on PSAK 73 provision. Based on observation during the accounting policy selection for lease contract modification, it is concluded that there management has incentive to select certain accounting treatment that improve the current year profit which is in line with the bonus hypotesis. Auditors have carried out their function to verify the accounting treatement for lease contract modification so the financial informations prepared by the management in the audited financial statement have been fair and in accordance with the applicable accounting standards."

"Skripsi ini membahas Pastur Militer, sebuah peran yang menempatkan individu dalam dua institusi total. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkap peran Pastur Militer di dalam TNI dan Gereja, sembari melihat relasi di antara kedua institusi tersebut menggunakan studi pustaka. Subyek penelitian studi kasus ini adalah seorang Pastur Militer di lingkungan TNI AU. Setelah menyelesaikan pendidikan imamat, beliau melanjutkan ke dalam pendidikan militer. Data yang ditemukan menggambarkan bahwa dalam banyak hal, ternyata militer dan Gereja memiliki karakteristik yang serupa sehingga melatar-belakangi relasi yang tercipta. Dinamika relasi kedua institusi tersebut dalam koteks Indonesia ikut menggeser perubahan fungsi Pastur Militer. Pada level individu, diketahui bahwa peran ganda subyek penelitian ini telah dan masih berpotensi menimbulkan konflik peran, walaupun pada lain pihak habitus yang muncul justru membangun sebuah karakteristik khas seorang Pastur Militer di Indonesia.

---

This thesis elaborates the Catholic Chaplaincy, a role that puts a person at two total institutions. This research used qualitative approach to uncover the role of Military Priest within the military base and as well the Church, while looking at the relation between the two institutions aforementioned using literature research. The subject of this case study is a military priest in the Air Force. After completing the education from seminary as well teological studies, he went into the military academy. The data found is this research suggest that in many cases, it turns out the military and the church have same characteristics that allowed the relation to be established between them. The dynamics upon this relation triggered the role shift for the Military Priest. Moving focus at the individual extent, we will see how the multiple roles for the Priest increase the possibility of a role conflict to occurs, while on the other hand, his habitus creates a new characteristic as a priest and soldier."

"Sistem repairable pada pengoperasian engine umumnya merupakan system kompleks dengan interval antara kegagalan tidak mengikuti distribusi yang sama. Kondisi engine sebagai sistem repairable mengalami keausan sejalan dengan waktu yang berdampak pada penurunan performance dan peningkatan cost. Hal ini merupakan permasalahan kritis khususnya dalam penentuan waktu overhaul engine di PAMA dalam pengoperasian armada dumptruck. Mengingat penentuan waktu overhaul engine sulit karena saat ini belum tersedia panduan dari perusahaan untuk menentukan kapan suatu engine harus di-overhaul secara ekonomis, maka perlu dirancang suatu model yang dapat menentukan waktu optimum overhaul dari engine dumptruck.Dalam rancangan ini model NHPP digunakan sebagai metode pendugaan awal intensitas failure yang menggambarkan penurunan performance engine. Jika model ini tidak memenuhi kesesuaian, maka digunakan model GRP. Hasil model terpilih dipadukan dengan biaya maintenance dan overhaul digunakan untuk menentukan waktu optimum overhaul engine. Dari analisis terhadap hasil model, dapat disimpulkan bahwa: 1) model GRP adalah model terbaik untuk repairable system dibanding model NHPP berdasarkan nilai LKV yang paling positif; 2) hasil nilai ? rata-rata > 1 yaitu 1.6510253, maka secara umum sistem sedang mengalami fase penurunan; 3) ratarata nilai To adalah 31,277 hourmeter, sedangkan 7 dumptruck lainnya nilai To belum dapat dihitung karena baru memiliki nilai ? < 1.

---

Repairable system in engine operations is a complex system that has interval between failure where the failure does not follow equal distribution. Engine's condition as a repairable system has worn-out by time which the impact is on reducing the performance and increasing the cost. The impact is a critical problem especially in the operating of dump truck fleet. It is difficult to estimate the time of engine overhaul because there is no guidance from the company to determine when the engine needs to be overhauled economically. Therefore, it is highly needed to design a model that is able to determine optimum overhaul time of engine dump truck.In this design, NHPP model is used as initial estimate failure intensity method that can describe reducing of engine performance. If this model is not approriate then the GRP model is used. Result of choosing model combined with average maintenance and overhaul cost are used to determine optimum overhaul engine. The following are the research results: 1) GRP model is the best model for repairable systems than NHPP model based on LKV value that is more positive; 2) results of mean value ? > 1 is 1.6510253 therefore the system is on deterioration phase; 3) mean value of To is 31,277 hourmeter meanwhile the value of 7 other dumptrucks can't be determined yet because value ? < 1."

"Studi Komparatif Hukum Jaminan Kebendaan atas Pesawat Udara Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Jerman Mantaro Priatama dan Akhmad Budi Cahyono Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: mantaropriatama123@gmail.com Abstrak skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum jaminan kebendaan atas pesawat udara menurut hukum Indonesia dan hukum Jerman seperti lembaga jaminan kebendaan yang dapat dibebankan pada pesawat udara di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, lembaga jaminan kebendaan yang dapat dibebankan pada pesawat udara di Jerman hingga perbandingan hukum jaminan kebendaan atas pesawat udara menurut hukum Indonesia dan hukum Jerman. Penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini masih belum ada dasar hukum mengenai pembebanan lembaga jaminan kebendaan terhadap pesawat udara di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan terkait lainnya sementara di Jerman sudah ada dasar hukum yang jelas mengenai penjaminan perjanjian kredit dengan pesawat udara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif.Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mengatasi kelemahan hukum jaminan kebendaan atas pesawat udara di Indonesia maka Pemerintah Indonesia perlu membuat dasar hukum mengenai jaminan kebendaan pesawat udara melalui peraturan perundang-undangan khusus yang dibuat dengan mengikuti atau mempelajari peraturan jaminan kebendaan atas pesawat udara di Jerman yang mengatur bahwa pesawat udara termasuk benda bergerak yang terhadapnya berlaku ketentuan benda tidak bergerak perihal pembebanan lembaga jaminan kebendaan, lembaga jaminan kebendaan yang dibebankan pada pesawat udara adalah lembaga hipotik yang dibuat berdasarkan pengaturan hipotik benda tidak bergerak dan kapal di mana prosedur pembebanan hipotik pesawat yang sah adalah dengan membuat perjanjian hipotik pesawat dalam bentuk akta otentik dan mendaftarkannya pada badan instansi yang berwenang dan prosedur eksekusi hipotik pesawat mengikuti eksekusi hipotik benda tidak bergerak dengan beberapa ketentuan khusus terhadapnya.

---

Comparative Study of Aircraft as Guarantee According to Indonesian and German Law Abstract. This thesis focuses on a comparative study of aircraft as a guarantee according to Indonesian and German law such as what kind of security institution could be encumbered on aircraft based on current Indonesian law and how German law arranges security encumbrance on aircraft until the comparison of aircraft as a guarantee between Indonesian and German law. This research shows that until now, there is no clear provision for aircraft as a guarantee in Indonesia law but on the other hand German law does. The method of this study is comparison which produces normative judicial research.

The result of this study suggests legislative body in Indonesia needs to start making a clear provision or law of aircraft as guarantee which can be adapted from German law which is the regulation clearly states aircraft as a movable thing but subject to immovable law in certain cases such as encumbrance of security institution, the security institution may encumber on aircraft is mortgage, the procedure of making aircraft mortgage security agreement based on other provisions of mortgage for immovable and ships which must be done in notary deed and registration in relevant registry authority, and the enforcement of aircraft mortgage made based on enforcement mortgage provision for immovable and ships with special provisions in it. The study german law guarantee security agreement."

"Dalam mengikuti proses pengadaan di sektor publik maupun privat, setiap pelaku usaha harus mematuhi aturan yang melarang praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu bentuk praktik tersebut adalah persekongkolan tender. Di Indonesia, larangan persekongkolan tender telah diatur dengan jelas dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Meski demikian, masih ada banyak pelaku usaha yang berupaya mencari peluang untuk melakukan persekongkolan tender dengan tujuan memenangkan paket tender dan meningkatkan keuntungan. Isu yang diangkat dalam konteks ini adalah praktik persekongkolan tender yang terjadi dalam proses pengadaan Alutsista di Indonesia. Skripsi ini menganalisis terkait dugaan persekongkolan tender Pengadaan Helikopter TNI Angkatan Udara AgustaWestland-101 Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 19/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI. Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah yuridis normatif yang didasarkan pada hukum tertulis yang membantu masyarakat dalam bertindak. Proses tender pengadaan Helikopter AgustaWestland-101 oleh TNI AU telah sesuai dengan pengaturan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Walaupun dalam praktiknya terdapat beberapa perilaku yang tidak mencerminkan adanya prinsip serta etika dalam melakukan pengadaan. Tender pengadaan Helikopter AgustaWestland-101 oleh TNI AU tahun anggaran 2016 tidak dapat dikatakan sebagai praktik persekongkolan tender. Tidak semua tanda atau indikasi yang ditemukan oleh penulis dapat dengan pasti membuktikan adanya persekongkolan yang tidak sehat.

---

In participating in procurement processes in both the public and private sectors, every business entity must comply with regulations that prohibit unhealthy business competition practices. One of such practices is tender collusion. In Indonesia, the prohibition of tender collusion has been clearly stipulated in Article 22 of Law No. 5 of 1999. However, there are still many businesses that attempt to find opportunities to engage in tender collusion with the aim of winning tender contracts and increasing profits. The issue raised in this context is the practice of tender collusion in the procurement process of Alutsista (main weapon systems) in Indonesia. This thesis analyzes the alleged tender collusion in the procurement of AgustaWestland-101 helicopters by the Indonesian Air Force in the 2016 fiscal year, based on the verdict of the Central Jakarta District Court No. 19/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI. The research method employed by the author is normative juridical, based on written laws that assist society in taking action. The tender process for the procurement of AgustaWestland-101 helicopters by the Indonesian Air Force has been in accordance with the regulations stipulated in Presidential Regulation No. 54 of 2010. However, in practice, there have been several behaviors that do not reflect the principles and ethics of procurement. The tender for the procurement of AgustaWestland-101 helicopters by the Indonesian Air Force in the 2016 fiscal year cannot be considered as a practice of tender collusion. Not all the signs or indications found by the author can definitively prove the existence of unhealthy collusion."

"Terindikasi terjadi permasalahan kinerja akibat beban kerja yang berlebih setelah dilakukan validasi organisasi Pusat Pembekalan Materiel TNI Angkatan Udara (Pusbekmatau). Validasi organisasi menjadi lebih tinggi tentunya membuat Pusbekmatau memiliki beban tugas yang semakin besar, namun validasi tersebut tidak didukung dengan penambahan personil. Selain itu bertambahnya jumlah perwira berpangkat kolonel memberikan tekanan tersendiri terhadap beban kerja personel Pusbekmatau. Keterbatasan jumlah personel dengan keterisian DSP Pusbekmatau sebesar 57 %, personel harus tetap mampu berkineja baik, dengan kekhasan militer yaitu Esprit de Corps (jiwa korsa saling membantu) yang tampaknya dapat menjadi solusi untuk mengatasi tingginya beban kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Esprit de Corps memoderasi pengaruh Workload terhadap Work Performance personel Pusbekmatau. Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode survei dengan kuesioner kepada seluruh personel Pusbekmatau, dan didapat sampel sejumlah 304 responden. Dalam mengolah data, penelitian ini menggunakan teknik moderated regression analysis (MRA) dalam regresi linier berganda melalui software SPSS. Dari hasil ujinya, Workload berpengaruh negatif (23,8%), sedangkan Esprit de Corps berpengaruh positif (16,1%), terhadap Work Performance secara signifikan. Kesimpulan akhirnya Esprit de Corps terbukti memoderasi pengaruh Workload terhadap Work Performance secara signifikan (37,5%).

---

It was indicated that work performance problems had occurred due to excessive workload after validation of the organization of the Indonesian Air Force Material Supply Center (Pusbekmatau). Higher organizational validation certainly means that Pusbekmatau has a greater workload, but this validation is not supported by personnel addition. Apart from that, the increase in the number of officers with the rank of colonel puts pressure on the workload of Pusbekmatau personnel. Limited number of personnel with occupancy at 57%, personnel, however, must still be able to perform well, with a military specialty, namely Esprit de Corps (the spirit of teamwork) which can be a solution to overcome the high workload. The purpose of this research is to find out and analyze how Esprit de Corps moderates the influence of Workload on the Work Performance of Pusbekmatau personnel. This quantitative research used a survey method with questionnaires to all Pusbekmatau personnel, and obtained a sample of 304 respondents. In processing the data, this research used moderated regression analysis (MRA) techniques in multiple linear regression using SPSS software. From the test results, Workload has a negative effect (23.8%), while Esprit de Corps has a positive effect (16.1%), on Work Performance significantly. The final conclusion is that Esprit de Corps is proven to significantly moderate the influence of Workload on Work Performance (37.5%)."

"Dalam dunia perawatan, line stop adalah salah satu dari banyak ancaman yang dapat memberikan kerugian besar bagi dunia industri. Line stop terjadi karena kerusakan sebagian komponen sementara suku cadang tidak siap stok. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan lebih banyak waktu untuk mendapatkan suku cadang dari pemasok, sehingga dapat membuat kerugian yang lebih besar. Di sisi lain, jika perusahaan menyediakan lebih banyak suku cadang daripada yang dibutuhkan, itu akan menghadapi biaya persediaan yang lebih tinggi. Pertukaran ini dapat diselesaikan melalui sistem persediaan yang efektif dengan menentukan klasifikasi dan prioritas suku cadang yang lebih baik, serta menghitung tingkat stok optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan metode klasifikasi suku cadang yang efektif menggunakan Multi Criteria Decision Making (MCDM). Analytical Network Process (ANP) dan Multi Attribute Spare Tree Analysis (MASTA) digunakan sebagai metode MCDM untuk klasifikasi suku cadang, karena keunggulannya pada kemungkinan memperhitungkan faktor-faktor yang lebih potensial dan tidak berwujud yang mempengaruhi klasifikasi/strategi inventaris suku cadang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan metode inventaris baru sebagai hasil dari klasifikasi suku cadang dengan kombinasi antara ANP dan MASTA, dan kemudian menetapkan tingkat stok yang tergantung pada hasil klasifikasi yang telah disebutkan sebelumnya.

---

In the maintenance world, line stop is one of many threats that can give a big loss to the industrial world. Line stop occurs due to a partial breakdown of the components while the spare parts is not readily stock. Therefore, the company needs more time to get the spare parts from the suppliers, hence it can make a bigger loss. On the other hand, if the company stocks more spare parts, it will face a higher inventory cost. This trade-off can be solved through an effective inventory system by determining a better spare parts classification and prioritization, as well as calculating the optimum stock level.

This study aims to propose an effective spare parts classification method using a Analytical Network Process and Multi-Criteria Decision Making (MCDM). An Analytical Network Process (ANP) and  Multi-Attribute Spare Tree Analysis (MASTA) are used as the MCDM method for spare parts classification, due to its advantage on possibility to take into account more potential and intangible factors influencing the spare parts classification/inventory strategies such as.

The result of this research is expected to give a new inventory method as a result of spare parts classification with combination between ANP and MASTA, and then setting stock level which depends on the result of classification that already mentioned before."

"ABSTRACTPengendalian persediaan suku cadang bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan maintenance, repair, dan overhaul bagi perusahaan penerbangan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena menyediakan suku cadang merupakan salah satu core business dari perusahaan tersebut. Skripsi ini membahas mengenai sistem persediaan, khususnya pemesanan, bagi suku cadang pada PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan alternatif dalam menentukan re-order point dan order quantity untuk suku cadang pada perusahaan tersebut yang dapat memberikan improvement bagi kinerja perusahaan dalam hal total inventory cost dengan menggunakan dua metode alternatif yaitu metode continuous review system dan metode periodic review system. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada model penelitian Bacchetti dan Saccani 2011 mengenai pendekatan pengelolaan dan pengendalian persediaan terintegrasi yaitu dengan memadukan klasifikasi, peramalan, dan penentuan metode persediaan untuk kemudian dapat mengukur kinerja sistem persediaan tersebut. Terdapat sebelas jenis suku cadang yang dijadikan sampel dalam penelitian yang didasarkan pada klasifikasi ABC. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa metode continuous review system merupakan metode yang memberikan improvement paling baik karena dapat menghasilkan penghematan biaya dengan jumlah yang paling besar.

---

ABSTRACTSpare parts inventory control for companies engaged in the field of service for maintenance, repair, and overhaul for airlines is highly important to be taken care of since providing spare parts are one of company rsquo s core business. This thesis discusses inventory system, specifically ordering system, for spare parts at PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. This research is conducted to provide an alternative in determining re order point and order quantity for spare parts in this company that can give improvement for company rsquo s performance in terms of total inventory cost by using two alternative method which are continuous review system method and periodic review system method. This research is conducted by referring to Bacchetti and Saccani 2011 research model of integrated inventory management and control approach that is by combining classification, forecasting, and determining inventory method to then able to measure the performance of the inventory system. There are eleven types of spare parts sampled in the study based on the ABC classification. The results of the research show that continuous review system method is the method that gives the best improvement because it resulting cost savings with the largest amount."