Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai realita pencapaian target-target amnesti pajak di Indonesia yang dilaksanakan pada 1 Juli 2016 ndash; 31 Maret 2017 di mana nilai uang tebusan hanya mencapai 69,4 dari target, deklarasi aset melampaui target sebesar 122 , dan nilai dana repatriasi hanya mencapai 14,7 dari target. Amnesti pajak tidak berjalan efektif walaupun rancangan program amnesti pajak telah disusun dengan baik. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi hal yang signifikan menghambat efektivitas amnesti pajak. Program amnesti pajak juga memiliki beberapa implikasi di mana penerapan Automatic Exchange of Information AEOI menjadi program yang diekspektasi paling memberikan perubahan signifikan untuk tahun-tahun pajak berikutnya.

---

ABSTRACTThe report is aimed to explain the targets achievement of tax amnesty that was held from July 1, 2016 to March 31, 2017. Redemption money was only 69.4 achieved, assets declaration was 122 achieved, while repatriatied assets was only 14.7 achieved. Tax amnesty was ineffective although it was well designed. The low credibility of government was the most significant factor on inhibiting the effectiveness of tax amnesty. Tax amnesty gives some implications. The implementation of Automatic Exchange of Information AEOI is expected to give the most significant changes to Indonesia rsquo s taxation for the fiscal years ahead."

"ABSTRAKPembangunan yang berlangsung selama ini di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkannya, pemerintah harus meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri dari pajak. Salah satunya melalui kebijakan pengampunan pajak. Tesis ini membahas tentang peranan komunikasi politik perpajakan dan hambatannya dalam pelaksanaan kebijakan amnesti pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah menjalankan perannya sebagai komunikator politik dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada seperti media online. Perkembangan teknologi dan informasi ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakses dan memberikan feedback dari pesan yang disampaikan pemerintah secara langsung dan cepat. Hambatan yang ada dalam komunikasi politik kebijakan amnesti pajak adalah kompetensi komunikasi yang tidak mumpuni pada SDM administratif dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

---

ABSTRACTDevelopment that took place so far in Indonesia aims to improve the welfare of society. To make this happen, the government must increase domestic revenues from taxes. One of them through the tax amnesty policy. This thesis discusses the role of fiscal policy of communication and barriers in the implementation of the tax amnesty policy in Indonesia. The method used in this research is a qualitative descriptive method with using data collection techniques by study of literature and field. The results from this research is that the government carry out its role as a political communicator by utilizing existing media such as online media. Development of information technology makes it easy for taxpayers to access and provide feedback of the message to the government directly and quickly. The barriers in the political communication policy is the tax amnesty communicative competence is not qualified in HR of administrative and public trust to the government."

"Pembangunan yang berlangsung selama ini di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkannya, pemerintah harus meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri dari pajak. Salah satunya melalui kebijakan pengampunan pajak. Tesis ini membahas tentang peranan komunikasi politik perpajakan dan hambatannya dalam pelaksanaan kebijakan amnesti pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah menjalankan perannya sebagai komunikator politik dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada seperti media online. Perkembangan teknologi dan informasi ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakses dan memberikan feedback dari pesan yang disampaikan pemerintah secara langsung dan cepat. Hambatan yang ada dalam komunikasi politik kebijakan amnesti pajak adalah kompetensi komunikasi yang tidak mumpuni pada SDM administratif dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

---

Development that took place so far in Indonesia aims to improve the welfare of society. To make this happen, the government must increase domestic revenues from taxes. One of them through the tax amnesty policy. This thesis discusses the role of fiscal policy of communication and barriers in the implementation of the tax amnesty policy in Indonesia. The method used in this research is a qualitative descriptive method with using data collection techniques by study of literature and field. The results from this research is that the government carry out its role as a political communicator by utilizing existing media such as online media. Development of information technology makes it easy for taxpayers to access and provide feedback of the message to the government directly and quickly. The barriers in the political communication policy is the tax amnesty communicative competence is not qualified in HR of administrative and public trust to the government."

"Makalah ini membahas periode tahun 2016 ketika pemerintah Indonesia mengumumkan amnesti pajak yang berlangsung dari Juli 2016 hingga April 2017. Kebijakan ini diambil dengan beberapa tujuan. Pertama, untuk menangani tingkat kepatuhan pajak yang rendah yang telah lama menjadi tantangan di Indonesia. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah berakibat pada penerimaan pajak yang tidak maksimal, yang membatasi kemampuan pemerintah untuk dalam membiayai program pemerintah. Selain itu, kebijakan ini juga dirancang untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Pendapatan tambahan yang dihasilkan dari amnesti pajak diharapkan dapat digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat, terutama dalam sektor infrastruktur dan kesehatan. Namun, meskipun amnesti pajak ini memberikan beberapa manfaat dalam hal penerimaan pajak yang lebih tinggi dalam jangka pendek, hasilnya tidak seefektif yang diharapkan. Kesimpulan yang dicapai dalam makalah ini adalah bahwa amnesti pajak efektif sebagai langkah awal, namun kebijakan ini tidak cukup untuk menciptakan perubahan jangka panjang dalam perilaku kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menyadari tingkat ketidakpatuhan yang ada. Langkah-langkah yang disarankan termasuk penegakan hukum pajak yang lebih tegas, mewajibkan semua wajib warga Indonesia untuk mendaftar, serta memperketat persyaratan pelaporan aset dan penghasilan, khususnya dari luar negeri. Implementasi langkah-langkah ini dianggap krusial untuk membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan serta meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang.

---

This paper explores the period in 2016 when the Indonesian government declared a tax amnesty, which took place from July 2016 to April 2017. This policy was implemented with several primary objectives. Firstly, to address the low levels of tax compliance, a persistent challenge in Indonesia. Low tax compliance has significant implications for suboptimal tax revenue collection, limiting the government's capacity to finance various development programs. Additionally, the policy aimed to increase tax revenue in the short term. The additional revenue generated from the tax amnesty was intended to fund the growing government expenditures, particularly in the infrastructure and healthcare sectors. These sectors were prioritized to support sustainable economic growth and improve the quality of life for Indonesian citizens. However, while the tax amnesty provided some benefits in terms of higher tax revenue in the short term, its results were not as successful as expected in improving overall tax compliance. Evaluations revealed that many taxpayers remained non-compliant after the amnesty ended. This indicates that while the tax amnesty may have served as an initial step, it was insufficient to create long-term changes in tax compliance behaviour. Therefore, it is crucial for the Indonesian government to recognize the existing levels of non-compliance and design additional, stronger, and more sustainable strategies. Recommended measures include stricter enforcement of tax laws, requiring all taxpayers to be registered, and tightening asset reporting requirements, particularly for assets held overseas. Implementing these measures is seen as essential for building a fairer and more transparent tax system and enhancing tax compliance in the long term."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemeriksaan pajak atas harga transfer dalam pelepasan kendaraan bekas yang dilakukan PT. XYZ kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Adapun pelepasan kendaraan bekas tersebut dilakukan melalui anak-anak perusahaan PT. XYZ, yaitu PT. ABC yang bergerak pada bidang jasa pelelangan kendaraan dan PT. BCD yang bergerak pada bidang jual beli kendaraan bekas. Pelepasan kepada PT. ABC dilakukan dengan skema titip lelang, dan pelepasan kepada PT. BCD dengan skema penjualan langsung. Atas penetapan harga dalam skema pelepasan kendaraan bekas dalam hubungan istimewa tersebut, pemeriksa melakukan pengujian untuk menentukan kewajaran harga. Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan pada pengujian yang dilakukan, harga transfer yang ditetapkan dalam pelepasan kendaraan bekas terlalu rendah. Pemeriksa melakukan koreksi atas penetapan harga transfer tersebut dengan mendasarkan kepada harga pasar wajar yang tercantum dalam majalah otomotif dan situs jual beli online kendaraan bekas. Sesuai dengan OECD Guidelines 2010, didalam pengujian harga transfer, penentuan harga pembanding yang tepat adalah hal yang sangat penting dan krusial. Penentuan harga pembanding tersebut harus didasarkan atas analisis kesebandingan atas aspek-aspek yang dapat menilai persamaan dan perbedaan antara transaksi yang diuji dan data pembanding. Adapun perbedaan-perbedaan yang ada dapat dijadikan dasar dalam penyesuaian atas harga pembanding. Pada kasus pemeriksaan pajak atas PT. XYZ, Pemeriksa Pajak belum secara memadai menilai kesebandingan yang ada antara transaksi yang diuji dan data pembanding. Perbedaan yang ada antara transaksi yang diuji dan data pembanding belum terakomodasi dalam harga pembanding yang ditetapkan pemeriksa pajak. Sehingga koreksi yang dilakukan atas harga transfer yang ditetapkan oleh PT. XYZ kepada anak-anak perusahaannya tidak berdasarkan harga pembanding yang sesuai.

---

This study aims to analyze the transfer pricing tax audit process in the case of the used vehicles disposal owned by PT. XYZ to the related parties. The disposal of used vehicles is carried out through subsidiaries of PT. XYZ, namely PT. ABC, which is engaged in auction services and PT. BCD is engaged in used vehicle dealer. The disposal of used vehicles to PT. ABC was carried out with the auction scheme, and the the disposal of used vehicles to PT. BCD was carried out with with direct sales scheme. The Tax Auditor tested the pricing of the two affiliate transaction schemes to test the fairness of the transaction. Based on the tests carried out, Tax auditor  assumed that the transfer prices specified in the disposal of used vehicles were too low when compared to the fair market prices listed in automotive magazines and online sites, so that corrections to the transfer pricing was made. In accordance with OECD Guideline 2010 in the process of testing of transfer pricing, determining the right price comparison is very important and crucial.  Determination of the comparison price must be based on comparative analysis of aspects that may assess the similarities and differences between the tested transaction and comparative data. The differences obtained can be used as a basis for adjustments to the comparison price. In the case of tax audit of PT. XYZ, the Tax Auditor had not adequately assessed the comparability between the tested transactions and comparative data. The differences that existed between the tested transaction and comparative data have not been accommodated in the comparison price set by the Tax Auditior. So that the corrections made on the transfer pricing set by PT. XYZ to its subsidiaries was not based on the appropriate comparison price."

"

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan wewenang pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah mengharuskan pemda DKI Jakarta untuk melakukan penagihan hutang pajak PBB-P2 yang menumpuk pada masa kelola pemerintah pusat. Pemda DKI Jakarta berupaya melakukan optimalisasi penerimaan serta memperkecil hutang pajak yang ada dengan membuka program kebijakan pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak PBB-P2 dilaksanakan setiap tahun oleh pemda DKI Jakarta. Penelitian ini dimaksudkan untuk   membahas kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 yang dilakukan berulangkali oleh pemda DKI Jakarta dan melakukan analisis dampak kebijakan pengampuanan  pajak daerah PBB-P2 terhadap penerimaan dan kepatuhan.  Metode yang dilakukan dalam penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap implementor kebijakan pengampunan pajak PBB-P2, akademisi, wajib pajak, serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan oleh pemda DKI Jakarta terbukti telah berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah PBB-P2 dalam jangka pendek namun setiap kali kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 dibuka kembali, penerimaan serta kepatuhan pajak wajib pajak terhadap kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 semakin menurun bergantung terhadap durasi serta fasilitas yang diberikan.  Penurunan kepatuhan pajak juga terjadi pada turunnya kepatuhan wajib pajak terhadap sistem pemungutan PBB-P2 secara umum. Sehingga dalam jangka panjang juga menyebabkan turunnya penerimaan dan kepatuhan wajib pajak.

 

---

In order to maximize tax revenue, the central government of Indonesia has decided to give the authority to collect Property Tax to regional governments. The delegation of authority to the regional government has forced regional government of Jakarta to collect property tax debt that has accumulated during the administration of the central government. To optimize revenue and reduce existing property tax debt, the regional government of Jakarta carried out property tax amnesty policy program. But the tax amnesty policy is implemented annually by the regional government of Jakarta. This research is intended to discuss regional tax amnesty policy which has been repeatedly carried out by the regional government of Jakarta and to analyze the impact of the regional tax control policy on revenue and compliance. The method used in this study uses a qualitative approach through in-depth interviews with the implementers of the property tax amnesty, academics, taxpayers, and literature studies. The results of this study indicate that the property tax amnesty policy carried out by the regional government of Jakarta has proven to increase property tax revenue in the short term but each time property tax amnesty has reopened, the taxpayer's compliance to regional property tax amnesty policy decreases depending on the duration and facilities provided in the regional property tax amnesty program. The decline in tax compliance also occurred in the decrease taxpayer compliance to property tax collection system in general. So not only increasing revenue and compliance in the short term, the regional property tax amnesty policy which is carried out repeatedly also causes a decrease the revenue and taxpayer compliance in the long term. In response to this impact, the regional government of Jakarta make an efforts to enforce the law and update property tax documentation.

"

"Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2011 yang merupakan bentuk perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007, yang mengatur beberapa perubahan terkait dengan pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi industri tertentu dan/atau didaerah tertentu di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan tinjauan terkait dengan latar belakang perubahan peraturan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan dan memberikan analisis perbandingan dua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi industri panas bumi di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian diketahui bahwa latar belakang dilakukan perubahan adalah karena peraturan terdahulu yang masih kurang menarik dan kurang memberikan kepastian hukum bagi pengusaha panas bumi. Poin perubahan yang terjadi lebih memungkinkan untuk pengusaha panas bumi untuk dapat memaksimalkan fasilitas yang ditawarkan dalam aturan tersebut.

---

Government Regulation number 18 year 2015 was the substitution of GR 52 year 2011 which is the second amendment of the regulation number 1 on the 2007, there are the several changes of the income tax incentive for certain industry and/or certain industrial area in Indonesia which became government?s concentration including for geothermal industry. The researched was conducted to provide the background of providing of tax legislation changes in coorporate income tax incentive and comparative analysis of income tax incentive regulation for geothermal energy in Indonesia. The researcher used qualitative-descriptive approach, and used study literature and the depth interview as technical of data collection in this research. The result shows that the premises of change the regulation are the mandatory of evaluation from previous regulation. It is considered not attractive and be giving certainty for industry to using the provided incentive. Points of change on the new regulation is the time for used the tax allowance, classification expansion of compensation for losses, disposition of authority, and expansion of industry that will be used the incentive. The new regulation is more feasible implemented on geothermal industry."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2015 yaitu Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP). Analisis yang dilakukan adalah dengan mengolah data-data mengenai pengaruh kebijakan terhadap kepatuhan, penerimaan dan wajib pajak baru dari seluruh Indonesia yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Pajak. Dilakukan wawancara juga dengan berbagai pihak seperti aparatur pajak, konsultan dan akademisi untuk mendukung hasil analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kebijakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan TPWP sedikit mempengaruhi penerimaan pajak dan belum cukup menginsentif masyarakat untuk lebih patuh berdasarkan pembinaan yang dilakukan pemerintah.

---

ABSTRACTThe purpose of this study was to analyze the implementation of the policies set by the government in 2015 is the Taxpayer Development Year (TPWP). Analysis is conducted by processing the data on the effect of policy on compliance, acceptance and new taxpayers from all over Indonesia obtained through the Directorate General of Taxation. Also conducted interviews with various parties such as tax officials, consultants and academics to support the analysis done. The results of this study showed the effect of policy on tax compliance and tax revenue. This shows that the implementation of policies TPWP little affect tax revenues and not enough people to become more obedient based on the guidance of the government."

"Penelitian dilakukan dalam rangka menganalisis fenomena kelesuan keuangan dari industri asuransi jiwa Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari Loss Ratio, Premium Growth, dan Risk Based Capital terhadap risiko kebangkrutan dari perusahaan asuransi jiwa Indonesia pada periode tahun 2015 – 2018. Loss Ratio merupakan penggambatan dari profitabilitas perusahaan asuransi jiwa, Premium Growth menggambarkan pertumbuhan dan kestabilan pendapatan dari perusahaan asuransi jiwa, dan pencapaian Risk Based Capital menggambarkan solvabilitas dari perusahaan asuransi jiwa. Berdasarkan pengujian data dan analisis yang dilakukan, menunjukkan bahwa Premium Growth perusahaan asuransi jiwa dan Risk Based Capital dari perusahaan asuransi jiwa berpengaruh secara signifikan terhadap risiko kebangkrutan perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.

---

---

The study was conducted in order to analyze the phenomena of financial sluggishness from the Indonesian life insurance industry. The purpose of this study is to analyze the effect of Loss Ratio, Premium Growth, and Risk Based Capital on the risk of bankruptcy from Indonesian life insurance companies in the period 2015 - 2018. Loss Ratio is a reduction of the profitability of life insurance companies, Premium Growth describes growth and stability income from life insurance companies, and achievement of Risk Based Capital illustrates the solvency of life insurance companies. Based on data testing and analysis conducted, it shows that the Premium Growth of life insurance companies and Risk Based Capital of life insurance companies significantly influence the risk of bankruptcy of life insurance companies in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai alasan penyebab di lakukannya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Depok Cimanggis terhadap PT. DC untuk tahun pajak 2014 dan 2015 dan proses serta hasil pemeriksaan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer yaitu wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan proses pemeriksaan pajak dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari DJP serta berbagai peraturan-peraturan perpajakan yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan secara keseluruhan. KPP Pratama Depok Cimanggis menerbitkan SKPKB, SKPN, dan STP atas hasil pemeriksaan tersebut.

---

This thesis discusses the reasons for the tax audit conducted by Pratama Depok Cimanggis Tax Service Office on PT. DC for the 2014 and 2015 fiscal years and the process and results of the audits carried out. This study uses qualitative methods by utilizing primary data, namely interviews with parties directly related to the tax audit process and secondary data, namely data obtained from the Directorate General of Taxes and various related tax regulations. The results of the research conclude that the audit process has been carried out in accordance with the provisions stipulated in the taxation legislation as a whole. Pratama Depok Cimanggis Tax Service Office issued SKPKB, SKPN, and STP on the results of the examination."