Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK<>br>Jaminan Sosial adalah fondasi keamanan ekonomi bagi jutaan pensiunan dan penyandang cacat. Sebagian besar program jaminan sosial menggunakan sistem Pay-As-You-Go. Dalam sistem Pay-As-You-Go pekerja saat ini dikenai pajak dari penghasilan mereka saat ini dan dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang telah pensiun. Makalah ini mengkaji bagaimana kebijakan keamanan sosial mempengaruhi kesejahteraan individu dan pertumbuhan ekonomi.

---

ABSTRACT<>br>Social Security is the foundation of economic security for millions of retirees and disabled persons. Social Security is largely a pay as you go program which means the income of people at working age are taxed and the tax money t goes to the currently retired. This paper examined how social security policy affect the welfare of individuals and economic growth in the new steady state of the economy."

"Penyelenggaraan sistem jaminan sosial negara yang efektif berperan penting dalam menjamin perlindungan pendapatan dan kesehatan masyarakat demi mencapai stabilitas kesejahteraan. Di Indonesia, pemerintah mereformasi sistem jaminan sosial dengan mengesahkan UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memberikan layanan yang bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial berfungsi untuk melindungi masyarakat dari pengeluaran yang tidak terduga, dan memberikan rasa aman dari ketidakpastian sehingga dapat meningkatkan kepuasan hidup mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari penyelenggaraan program BPJS sejak tahun 2014 terhadap kesejahteraan subjektif masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan data IFLS gelombang 4 dan 5 serta metode Difference-in-Differences (DID) yang dikombinasikan dengan Propensity Score Matching (PSM), penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan BPJS akan meningkatkan probabilitas individu memiliki tingkat kebahagiaan yang semakin tinggi. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan optimalisasi program BPJS, tidak hanya dari jumlah kepesertaan saja, tetapi juga melalui peningkatan kualitas layanan dan kemudahan akses agar manfaat yang diterima masyarakat bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan subjektif mereka.

---

The implementation of an effective state social security system plays an important role in ensuring the protection of people's income and health in order to achieve welfare stability. In Indonesia, the government reformed the social security system by passing UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) and establishing Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) to provide services that can reach all Indonesian citizen. Social security functions to protect people from unexpected expenses, and provides a sense of security from uncertainty so that it can increase their life satisfaction. This research aims to see the impact of BPJS program implementation since 2014 on the subjective well-being of the Indonesian citizen. By using IFLS wave 4 and 5 data and the Difference-in-Differences (DID) method combined with Propensity Score Matching (PSM), this research found that ownership of BPJS will increase the probability of an individual having a higher level of happiness. These findings emphasize the importance of increasing the optimization of the BPJS program, not only in the number of participants, but also through improving the quality of services and ease of access so that the benefits received by the community can have a significant influence on their subjective well-being."

"This study examines the policy analysis of the National Social Security System based on Law No.40 of 2004. Focus of this study is the formulation process of the National Social Security System so that the obstacles that are occurred during the formulation process can be identified. It is descriptive study that uses a qualitative research approach. This study is a descriptive study using a qualitative research approach. Interview, document and literature studies are used to collect the data.The results of this study can be concluded that there is no strong commitment of government during the formulation process of the National Social Security System. Because of that, the obstacles appear during the preparation process of Social Security Administering Body in adjusting the mandate of Law No. 40 of 2004. Not only that but designing the strategies are also required for the companies that will transformed into Social Security Administering Body in order to minimize the obstacles that occur during the preparation process of the National Social Security System."

"ABSTRAKJSPO BRI dibentuk untuk memperluas pelayanan program jaminan sosial tenaga kerja PT.Jamsostek (Persero) kepada masyarakat sebagai pelaksanaan kebijakan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pembentukan ditinjau dari empat aspek implementasi kebijakan publik yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pos positivis untuk mencapai sebuah pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap implementasi kebijakan pembentukan JSPO-BRI sebagai kantor perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara kepada pihak pembuat kebijakan yakni PT. Jamsostek (Persero) dan Bank BRI, serta kepada pelaksana JSPO-BRI, dan masyarakat. Hasil penelitian mengenai Implementasi kebijakan pembentukan JSPO-BRI diketahui bahwa masih banyak masyarakat dan peserta jamsostek yang belum mengetahui fungsi JSPO sehingga perlu untuk dilakukan optimalisasi komunikasi dengan melakukan sosialiasi kepada masyarakat. Secara internal perlu dibangun pemahaman mengenai pentingnya JSPO-BRI sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing terhadap pembentukan JSPO-BRI bisa lebih maksimal.

---

ABSTRACT

JSPO BRI was established to expand the social security service for workers service of PT.Jamsostek (Persero) considering the implementation of Law Number 24 Year 2011 regarding BPJS. This study purpose is to analyze the implementation of the policy based on four aspects, which are; the communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study performed by a post positivist approach to achieve a deep and thorough understanding of the implementation of policy formation JSPO -BRI as a representative office of BPJS Employment. The data collection of this research was conducted by interview research to the policy makers and the implementers on PT. Jamsostek (Persero) and Bank BRI. The research results of the establishment of JSPO BRI based on the research, known that the JSPO BRI services required socialization to the members and people on the society. Internally it is necessary to build the understanding of the importance of JSPO BRI performance for it duties and responsibilities towards the formation JSPO-BRI more optimal."

"Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan telah dilaksanakan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja. Pada tanggal 1 Januari 2014, dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik diharapkan dapat menjangkau seluruh pekerja dalam hal kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun demikian, sampai dengan tahun 2017 ditemukan bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah. Hal ini sangat berbeda dengan lonjakan jumlah peserta yang mendaftar dalam program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan indikator-indikator ketenagakerjaan yang mempengaruhi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memberikan pengaruh yang positif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah dan bukan penerima upah. Tingkat kemiskinan berpengaruh secara negatif terhadap cakupan kepesertaan jaminan sosial ketengakerjaan sektor penerima upah dan bukan penerima upah. Persentase pekerja penerima upah berpengaruh secara positif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah, dan persentase pekerja rentan berpengaruh secara positif terhadap cakupan kepesertaan sektor bukan penerima upah. Tingkat pengangguran berpengaruh secara negatif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah dan bukan penerima upah. Tingkat upah berpengaruh secara positif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah dan berpengaruh secara negatif terhadap cakupan kepesertaan sektor bukan penerima upah.

---

The implementation of employment social security has been enacted since the stipulation of Government Regulation Number 33 Year 1977 (Implementation of Employment Social Insurance). Furthermore, in Januari 1st, 2014, Indonesia officially established the Government Regulation Number 24 Year 2011 which marked the beginning of whole coverage sytem in the Social Security for the Workforce (BPJS Ketenagakerjaan) as well. However until 2017, the coverage of participation in employment social security is still low. The coverage is significantly different from the coverage of social health insurance, held by BPJS Kesehatan (Health Social Security Body). The aim of this research is to analyze factors impacting to social security coverage. The result of this research is education level has positif impact to social security coverage for the sectors of salaried worker and unsalaried worker. Poverty level has negative impact to salaried workers coverage and unsalaried workers coverage. The level of workers who receive salaries has positive impact to salaried workers coverage and the vulnerable workers has positive impact to unsalaried workers coverage. The unemployment level has negative impact to salaried workers coverage and unsalaried workers coverage. The wage level has positive impact to salaried workers coverage and has negative impact to unsalaried workers coverage."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi perangkat desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor informal (studi deskriptif pada desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan di Desa Kadugenep, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang) dan hambatan yang terdapat pada program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur, wawancara mendalam, observasi serta dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa perangkat desa menggunakan tiga tahapan pemasaran sosial dalam menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu pertama, tahap analyzing the social marketing environment dimana terdapat kondisi pengetahuan masyarakat yang rendah, dan adanya ketidakpercayaan masyarakat terkait program. Kedua, tahap researching and selecting the target adopter population dimana terdapat empat aspek yang berkembang yaitu aspek pengetahuan dimana masyarakat lebih mengetahui program BPJS kesehatan dibandingkan BPJS ketenagakerjaan; aspek sikap dimana terdapat masyarakat yang pro dan kontra terhadap program; aspek perilaku dimana pada masyarakat yang tertarik disebabkan oleh adanya pencairan dana program, sosialisasi, pembagian kupon sembako murah, serta adanya kebutuhan program. Sedangkan pada masyarakat yang tidak tertarik disebabkan oleh adanya kepercayaan bahwa program mendukung kematian, kekhawatiran dana tidak cair, serta iuran program terlalu berat. Ketiga, tahap designing social marketing objetives and strategies yang mencakup tiga hal yaitu total biaya pemasaran dimana perangkat desa memanfaatkan momentum acara tertentu yang disisipi dengan sosialisasi program sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan. Pada lingkup bauran pemasaran terdapat empat aspek yang berkembang yaitu aspek produk berupa ide sosial; aspek harga berbentuk pengorbanan berupa uang, waktu, dan usaha; aspek tempat/distribusi terdapat empat bagian meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, berbagai mekanisme pendaftaran, dan berbagai mekanisme pembayaran; aspek promosi terdapat berbagai upaya promosi untuk meningkatkan kepesertaan yaitu melalui organisasi penjualan dengan cara membuat segmentasi sosialisasi dengan berbagai metode dan komunikator, melalui iklan gapura desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan, melakukan promosi penjualan dengan cara pembagian kupon sembako murah, serta dengan mendaftarkan masyarakat pada program gratis bayar iuran 3 bulan pertama. Pada lingkup alokasi pemasaran didasarkan pada aktor yang terlibat dalam proses pemasaran sosial yaitu perangkat desa yang dibantu oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Selanjutnya, pada proses perubahan perilaku masyarakat terdapat empat elemen pokok yang terdiri dari inovasi dimana terdapat aspek kerumitan produk dan aspek tipe keputusan yang terdiri dari opsional dan kolektif; elemen saluran komunikasi terdiri dari komunikasi massa dan interpersonal; elemen jangka waktu yang bervariasi berdasarkan beberapa faktor pertimbangan; serta elemen sistem sosial berupa faktor struktur sosial, peran pemimpin dan agen perubahan. Selain itu, terdapat lima tahapan dalam proses perubahan perilaku yaitu tahap pengetahuan, tahap persuasi, tahap keputusan, tahap pelaksanaan, serta tahap konfirmasi yang didalamnya terdapat hal-hal yang dilakukan oleh perangkat desa dan juga sikap yang ditunjukan oleh masyarakat pada setiap tahapannya. Dalam penelitian ini juga terdapat kendala-kendala yang berkembang dalam program BPJS Ketenagakerjaan baik yang berasal dari internal maupun ekternal. Kendala yang berkembang dari internal antara lain yaitu faktor ketergantungan, faktor predisposisi, serta munculnya faktor waktu sebagai temuan baru penelitian. Sedangkan faktor kendala yang berkembang dari eksternal yaitu faktor pemungkin perubahan. Sejumlah upaya dan rekomendasi juga ditemukan dalam penelitian ini.

---

This study discusses the strategy of village officials to increase community participation in employment social security program in the informal sector (descriptive study of labor social security aware village of Kadugenep Village, Petir District, Serang Regency) and the obstacles faced by the program. This study uses a qualitative approach and is a descriptive research type. Data collection techniques used were literature study, in-depth interviews, field observations, and documents review. The results showed that village officials used three stages of social marketing in carrying out the employment social security program. First, the stage of analyzing the social marketing environment where there was a condition of low community knowledge, and there was community distrust related to the program. Second, the stage of researching and selecting the target adopter population where there are three developing aspects. Those aspects are: the aspect of knowledge where the public is more aware of the health security program than the employment security program; attitude aspect where there are people who are pros and cons to the program; behavioral aspect where some people are interested and not interested because of some interesting driving factors. Third, the stage of designing social marketing objectives and strategies that include three things, namely: First, the total marketing costs in which the village officials utilizes the momentum of a particular event which is inserted with program socialization; second, the scope of the marketing mix where there are four developing aspects, namely the product aspect in the form of social ideas, the price aspect in the form of sacrifice in the form of money, time, and effort; the site/distribution aspect where there are four sections covering technical guidance, promotion, various registration mechanisms, and various payment mechanisms; and the last one is the aspect of promotion where there are various promotional efforts in order to increase membership. And the third thing is the scope of marketing allocation which is based on the actors involved in the social marketing process. Furthermore, in the process of changing people's behavior there are four main elements consisting of innovation element; element of communication channel; time period element; and social system element that consists of factors such as social structure, the role of leaders and agents of change. In addition, there are five stages in the behavior change process, namely the knowledge stage, the persuasion stage, the decision stage, the implementation stage, and the confirmation stage in which there are things done by village officials and there are also the attitudes displayed by the community at each of these stages. In this study there are also obstacles that develop in the employment social security program, both internal and external. Factors that develop from internal constraints include dependency factors, predisposing factors, and the emergence of time factor as new research finding. While the constraints that develop from the external factor is the enabling factor for change. Several efforts and recommendations were also found in this study.

"

"Jaminan sosial sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan pada saat pekerja mengalami risiko-risiko kerja sehingga menciptakan ketenangan dalam bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketersediaan akses kantor dengan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya, mengetahui ada asosiasi atau tidak antara informalitas wilayah dengan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Data analisis yang digunakan adalah data Sakernas Agustus 2021 yang dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan inferensial dengan pengolahan menggunakan aplikasi Stata. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan regresi logistik biner multilevel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses kantor tidak signifikan mempengaruhi jaminan sosial ketenagakerjaan. Temuan penelitian ini yakni Rasio kantor tidak selaras dengan Partisipasi jamsos. Kantor yang banyak tidak berbanding lurus dengan partisipasi jaminan sosial yang tinggi. Variabel informalitas wilayah secara signifikan berpengaruh negatif mempengaruhi partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya, Kenaikan informalitas wilayah menyebabkan probabilitas berpartisipasi pada jaminan sosial pada pekerja yang berstatus PKWT,PKWTT dan Perjanjian tertulis akan meningkat jika dibandingkan dengan pekerja yang tidak ada perjanjian kerja. Oleh karena itu, perlu dipikirkan strategi-strategi untuk mengakomodir  individu-individu yang bekerja di wilayah ekonomi informal.

---

Social security is urgently needed to provide protection when workers experience work risks  to provide ease of mind in working. This study aims to determine the relationship between  office availability and employment social security participation. In addition, it aims to find out whether there is an association between regional informality and employment social security participation. The data used is the August 2021 Sakernas data which is analyzed using descriptive and inferential analysis while the processing is done with Stata. The analytical method used is multilevel binary logistic regression. The results of the study show that office availability does not significantly affect employment social security. The findings of this study are that the office ratio is not aligned with social security participation. High number of offices are not directly proportional to high social security participation. The regional informality has a significant negative effect on labor social security participation. Furthermore, the increase in regional informality causes the probability of participating in social security for workers with PKWT, PKWTT and written agreement status to increase when compared to workers who do not have a work agreement. Therefore, it is necessary to consider strategies to accommodate individuals who work in the informal economy."

"Artikel ini memuat tentang penelitian mengenai kritik BPJS Watch terhadap kebijakan jaminan sosial di Indonesia pada 2011-2022. Kebijakan jaminan sosial di Indonesia telah bertransformasi cakupannya menjadi lebih universal dan inklusif dibanding pada masa Orde Baru hingga awal Reformasi yang sangat terbatas. Jaminan sosial saat ini memegang peranan penting dalam melindungi masyarakat dari risiko seperti penyakit, kecelakaan kerja, dan masa pensiun. Meskipun demikian, sistem jaminan sosial di Indonesia masih dibayangi oleh berbagai masalah. Kritik terhadap masalah yang menjangkiti jaminan sosial telah banyak dilontarkan oleh media massa dan akademisi, namun pendekatan dari perspektif masyarakat sipil, khususnya oleh organisasi seperti BPJS Watch belum banyak dibahas. BPJS Watch yang dimotori aktivis buruh telah konsisten mengkritisi kebijakan jaminan sosial sejak disahkannya Undang-Undang BPJS. Kritik mereka melingkupi isu-isu utama seperti pelaksanaan di lapangan, manajemen lembaga jaminan sosial, serta regulasi terkait. Meskipun pengaruh kritik BPJS Watch terhadap perubahan kebijakan cenderung terbatas, baik karena faktor eksternal maupun internal organisasi, aktivitas dan kritik mereka mencerminkan adanya pergeseran dalam pola aktivisme buruh dari fokus pada kepentingan kelompok menjadi kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat.

---

This article contains research on BPJS Watch's critique of social security policy in Indonesia in 2011-2022. Social security policy in Indonesia has now transformed into a more universal and inclusive coverage than during the New Order and early Reform periods, which were very limited. Social security now plays an important role in protecting people from risks such as illness, work accidents, and retirement. However, Indonesia's social security system is still plagued by problems. Criticism of the problems plaguing social security has been widely expressed by the mass media and academics, but the approach from the perspective of civil society, especially by organizations such as BPJS Watch, has not been widely discussed. BPJS Watch, led by labor activists, has consistently criticized social security policy since the passing of the BPJS Law. Their criticism covers key issues such as implementation in the field, management of social security institutions, and related regulations. Although the influence of BPJS Watch's criticism on policy change tends to be limited, both due to external and internal organizational factors, their activities and criticism reflect a shift in the pattern of labor activism from a focus on group interests to broader interests for society."

"ABSTRAKSebelum era BPJS, penyelenggaraan program jaminan sosial dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BUMN tidak sesuai dengan prinsip jaminan sosial. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendeterminasi pelembagaan BPJS. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan konsep new institutionalism dan variannya, yaitu historical institutionalism. Hasil analisis menunjukkan beberapa kebijakan, yaitu amandemen UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004, menjadi legacy path dalam pelembagaan BPJS. Kepentingan Pemerintah untuk mempertahankan model BUMN bertemu dengan kepentingan DPR untuk menyelenggarakan program jaminan sosial secara terpadu dengan menggunakan model badan hukum publik membentuk model pelembagaan conversion.

---

ABSTRACTSocial security was held by State Own Entreprise (SOE), were PT Taspen, PT Jamsostek, PT Asabri, PT Askes. The implementation of social security had changed after Social Security Law Number 40/2004 released. Social security law mandate to create Social Security Agency (BPJS). This research is aimed to explain and analyze how Social Security Agency was institutionalized and what factors were determined behind the institutionalization. Researscher used qualitative method with New Institutionalism concept, and its variation, historical institutionalism as a frame in explaining the research questions. The result shows some policies became the legacy path in Social Security Agency institutionalization. Those policies are: The Amendment of Constitution 1945 Law, and Social Security Law Number 40/2004."