Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKZaman Tokugawa merupakan pemerintah militer feodal di Jepang. Pada masa Tokugawa, banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mengendalikan masyarakat, diantaranya politik Sakoku, yaitu kebijakan dimana orang asing dilarang memasuki Jepang dan orang Jepang dilarang keluar Jepang, selain itu dibentuknya sistem kelas pada lapisan masyarakat membuat banyak orang yang berselisih dan memberontak pada Keshogunan Tokugawa. Banyaknya pemberontakan di pusat pemerintahan Tokugawa yaitu Kyoto, membuat pemerintahan membentuk Shinsengum, yaitu sebuah korsp keamanan untuk menjaga Kyoto. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan analisa deskriptif. Melalui penelitian ini diharapkan mampu menjawab peran apa saja yang diemban oleh Shinsengumi, adakah tujuan lain dari pembentukan Shinsengumi. Hasil penelitian ini adalah untuk menunjukan peran Shinsengumi dalam mengamankan Kyoto

---

ABSTRACTThe Tokugawa era is a feudal military government. During the Tokugawa period, many policies were made to control society, among them are Sakoku policy, the foreigners were prohibitedfor entering Japan and the Japanese were forbidden to leave Japan. Moreover, there is a classify beetwen the society between the conflicts and the rebelllions. Many uprisings in central government in Kyoto, made the government to form Shinsengumi, a corps to secure Kyoto. Thorugh this 2 study is expected to answer the question about the role of Shinsengumi, is there any purpose of forming Shinsengumi. Result of this study is a discovery of the fact that the role of Shinsengumi in securing Kyoto."

"ABSTRAKShinsengumi merupakan pasukan yang bertugas melindungi Shogun dan melenyapkan semua yang membuat kerusuhan pada masa-masa Restorasi Meiji. Kisah mengenai Shinsengumi telah banyak diangkat menjadi produk-produk budaya populer seperti: novel, film, komik, animasi, game, drama audio dan lain-lain. Adaptasi kisah Shinsengumi mengalami banyak proses romantisasi, komersialisasi dan erotisasi. Di tengah-tengah maraknya produk budaya populer Jepang yang mengangkat tokoh-tokoh laki-laki yang lebih lembut dan feminin sehingga turut merubah nilai-nilai maskulinitas yang ada di Jepang saat ini, Drama Audio Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa memunculkan tokoh-tokoh yang mengangkat kembali maskulinitas hegemonik yang sempat menjadi standar maskulinitas di Jepang.

---

ABSTRACTShinsengumi was the last shogun corps made to protect Shogun and destroy all rebels in Meiji Restoration Period. The story of Shinsengumi has been adapted into many product of popular culture such as: novels, movies, comics, animation, games, audio drama and others. Their story has been romanticized, commercialized and erotisized. In the midst of the Japanese pop-culture products which keep highlighting gentle and feminine male characters boom that changed the current Japanese masculinity value, Audio Drama series Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa develops characters which bring back the hegemonic masculinity that once became standard of masculinity in Japan."

"The application of envisat/ASAR to support land use change and forestry (LULUCF) of the Kyoto protocol will be discussed in this paper. The activity is supportted by the European space agency (ESA) through envisat AO 869 research sceheme...."

"Tulisan ini merupakan studi pendahuluan mengenai pemberontakan yang terjadi di Tegal pada tanggal 28 Okto_ber 1864, yang merupakan periode di mama di Jawa terjadi perubahan besar, yaitu mundurnya lembaga pemerintahan tradisional akibat semakin intensif campur tangan pemerin_tahan kolonial. disamping itu, munculnya perkebunan-per_kebunan besar yang dikelola pemerintah kolonial, menimbul_kan terjadinya perubahan struktur agraris pada masyarakat petani di kabupaten Tegal. Sebelum membicarakan lebih.ja_uh masalah ini dan sebelum membicarakan alasan pemilihan judul dari skripsi ini, penulis ingin terlebih dahulu membicarakan batasan istilah yang digunakan dalam judul skrip_si ini.Ada dua istilah yang harus dijelaskan pergertiannya dalam judul skripsi ini. Pertama adalah pengertian tentang istilah pemberontakan. Mengapa penulis menggunakan istilah pemberontakan, bukan kerusuhan (onlusten), atau brandal (deugniet, muiter) sebagaimana yang terdapat dalam sumber-_sumber arsip yang dipakai dalam penelitian."

"Tesis ini membahas relasi antara Pemerintah Prancis sebagai aktor negara dan organisasi non-pemerintah sebagai aktor non-negara, dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Prancis terhadap isu perubahan iklim global pasca Protokol Kyoto. Penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri melalui pendekatan sosial untuk menjelaskan peran organisasi non-pemerintah di dalam dinamika struktrur domestik mengenai kebijakan iklim Prancis. Hasil kajian tesis ini menunjukkan bahwa di dalam sistem yang demokratis, organisasi non-pemerintah memiliki ruang untuk mempengaruhi pemerintah Prancis terkait kebijakannya terhadap perubahan iklim. Dalam konteks isu perubahan iklim di Prancis, organisasi non-pemerintah memiliki sebagai penyedia informasi dan kelompok lobi. Selain itu, organisasi non-pemerintah juga berupaya membuat perubahan normatif dengan membangun jejaring sesama organisasi non-pemerintah dan dengan pemerintah di tingkat lokal. Organisasi non-pemerintah juga menikmati hubungan kerjasama secara langsung bersama Pemerintah Prancis. Hal tersebut ditujukan guna menciptakan keselarasan antara tindakan negara dan masyarakat sipil di tingkat domestik Prancis dan juga kebijakan di tingkat internasionalnya. Penulis berpendapat bahwa kebijakan luar negeri Prancis dalam merespon isu perubahan iklim pasca Protokol Kyoto merupakan hasil pertemuan dari upaya pengambilan posisi kepemimpinan dalam negosiasi iklim internasional dan tujuan nasionalnya, di mana organisasi non-pemerintah memiliki peran sebagai aktor non-negara yang mendesak negara untuk dapat bertindak lebih maju dan selaras sesuai dengan kebijakan luar negeri yang responsif terhadap isu perubahan iklim, namun juga dengan tetap memperhatikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Prancis.

---

This thesis analyzes the relationship between French Government as a state actor and non-governmental organizations as non-state actors, in the process foreign policy making process on the issue of global climate change after the Kyoto Protocol. The author uses foreign policy theory through a social approach to explain the role of non-governmental organizations in the dynamics of domestic structures regarding French climate policy. The results of this thesis study show that in a democratic system, non-governmental organizations have room to influence the French government regarding their policies on climate change. In the context of climate change issues in France, non-governmental organizations have information providers and lobby groups. In addition, non-governmental organizations also try to make normative changes by building relationships between networks of non-governmental organizations and the government at the local level. Non-governmental organizations also enjoy direct cooperative relations with French government. It is intended to create harmony between the actions of the state and civil society at the French domestic level and also at the international level. The author argues that France's foreign policy in responding to the issue of climate change after the Kyoto Protocol is the result of a meeting of the interplay between taking leadership positions in international climate negotiations and its national goals, in which non-governmental organizations have a role as non-state actors who urge countries to act more advanced and aligned in accordance with foreign policies that are responsive to the issue of climate change, while continuing to pay attention to social and economic justice for the French citizen."