Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 143874 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Villiantari
"ABSTRAK
Berdasarkan pengamatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ melaksanakan outsourcing terhadap pengadaan komponen untuk menurunkan biaya komponen, sehingga harga jual kendaraan secara keseluruhan dapat diturunkan tanpa menurunkan kualitas produk. Pemilihan sumber pasokan dipengaruhi oleh faktor tarif impor, baik kebijakan pemerintah clalam menentukan pajak impor, maupun dari penerapan tarifikasi regional seperti AFTA. Untuk mencapai outsourcing yang berhasil, maka PT. XYZ harus melakukan koordinasi yang kuat antara PT. XYZ clengan pemasoknya. PT. XYZ juga harus mengkaji aspek finansial untuk mengetahui apakah outsourcing yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi bisnis perusahan. Terakhir, PT. XYZ harus memiliki tenaga kerja yang mengerti aspek teknis komponen dan proses yang akan dioutsource dan manajemen proyek.
Perkreditan merupakan sumber utama penghasilan Bank. Perkreditan ini sempat terhenti selama krisis ekonomi karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang mengakibatkan suku bunga kredit melambung tinggi.
Namun, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan moneter, yang ditandai dengan menguatnya nilai tukar rupiah dan cenderung stabil serta penurunan suku bunga perbankan, bank kembali memberikan pembiayaan, berupa fasilitas kredit, kepada para perusahaan.
Sebelum memberikan fasilitas kredit kepada suatu perusahaan, seorang Analisis Kredit wajib melakukan suatu mekanisme kerja dalam pengelolaan dan pemberian fasilitas kredit. Salah satu tahapannya adalah melakukan analisis terhadap permohonan calon debitur. Analisis tersebut berperan sebagai saringan pertama agar bank tidak terjerumus dalam kasus kredit bermasalah dan/atau macet.
PT. XYZ mengajukan permohonan fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja
untuk membiayai kegiatan produksi berupa kotak karton gelombang (KKG). Untuk menilai apakah permohonan tersebut feasible bagi Bank, pcrlu dianalisis beberapa aspek, yaitu apek yuridis, aspek pemasaran, aspek manaJemen, aspek teknis, aspek keuangan, aspek jaminan, aspek sosial ekonomi serta aspek resiko dan titik kritis.
Secara yuridis, PT. XYZ telah memenuhi persyaratan awal pengajuan fasilitas krerlit kepada Bank karena telah memiliki legalitas pendirian usaha dan legalitas usaha, surat permohonan kredit telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris perusahaan, serta barang jaminan yang diserahkan memiliki bukti kepemilikan yang sah.
Ditinjau dari aspek pemasaran, produk yang dihasilkan PT. XYZ dipergunakan untuk
pengemasan hasil industri, terutama untuk memudahkan dalam transportasi dan mengurangi resiko kerusakan selama pengangkutan. Kondisi persaingan dengan usaha sejenis sangat ketat, namun dengan penekanan pada kualitas, harga dan pengiriman produk tepat waktu, persaingan tersebut relatif dapat diatasi. Dengan market share sebesar 1,00% dari kapasitas produksi nasional, potensi pasar dalam negeri masih ada.
Key person PT. XYZ, Sdr. Mulyadi, telah memiliki pengalaman yang cukup lama, selama ± 14 tahun, dalam mengelola usahanya, dan memiliki latar belakang pendidikan
Sarjana Ekonomi, sehingga tidak diragukan lagi kemampuannya, serta memiliki itikad yang baik, karena menyerahkan asset pribadinya sebagai j aininan tambahan pada Bank A.
Kemudian, berdasarkan pertimbangan aspek teknis dan produksi, lokasi pabrik baru
sangat mendukung perkembangan usahanya, karena terletak di tempat yang strategis dan telah dilengkapi dengan prasarana yang cukup memadai.
Keberadaan pabrik baru di kawasan tersebut akan membuka lapangan pekerjaan,
sehingga dapat meningkatkan taraf hid up masayarakat sekitarnya.
Selanjutnya, kinerja keuangan PT. XYZ dalam dua setengah tahun terakhir menunjukkan kondisi usaha yang cukup baik dimana PT. XYZ dapat membukukan
keuntungan. Pengoperasian pabrik baru sebesar 40% dari kapasitas terpasang dapat
meningkatkan omzet penjualan sebesar 35,09% dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, PT. XYZ diwajibkan untuk menambah jaminan tambahan, karena sesuat
perhitungan, rasio jaminan yang telah diserahkan terhadap fasilitas kredit yang akan diberjkan, belum memenuhi ketentuan Bank (jaminan utama KI berupa mesin-mesin dan peralatan, serta jaminan utama KMK berupa persediaan dan piutang dagang, diikat secara Fiducia masing-masig minimal sebesar 100% dan 150% dari limit kredit, sedangkan jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan diikat Hak Tanggungan minimal sebesar 100% dari limit kredit).
Yang perlu diantisipasi dalam usaha ini adalah adanya peraturan pemerintah berupa
penurunan tarif bea masuk kardus dan peti dari kertas, yang mengakibatkan potensi
peningkatan impor lebih lanjut.
Berdasarkan pertimbangan seluruh aspek tersebut dan perhitungan atas kebutuhan fasilitas kreditnya, proyek PT. XYZ feasible bagi Bank, dan kepada PT. XYZ diberikan fasilitas kredit investasi sesuai dengan permohonannya, sedangkan fasilitas modal keija lebih kecil dibandingkan dengan permohonannya, sesuai dengan porsi pembiayaan Bank.
Untuk menghindari teijadinya kredit bermasalah pada PT. XYZ di kemudian hari, Bank harus selalu memonitor kineija perusahaan secara kontinyu dengan mewajibkan
perusahaan menyampaikan laporan perkembangan penjualan dan produksi, laporan persediaan dan piutang, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan audited setiap tahun serta melakukan peninjauan ke Jokasi usaha secara berkala.
"
2003
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jopie Jusuf
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006
332.1 JOP a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Heru Wirawan Chandra
"Dalam tesis ini Penulis mengangkat kasus permohonan fasilitas kredit PT.XYZ kepada Bank TUV yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan pemberian kredit kepada PT.XYZ serta mengevaluasi kelayakan proses pengolahan kredit di Bank TUV. Dengan menerapkan proses pengolahan kredit yang baik, risiko gagal bayar
debitur kepada bank dapat diminimalisasi. Hasil analisis menyimpulkan bahwa PT.XYZ layak diberikan kredit oleh Bank TUV dan menyimpulkan bahwa proses pengolahan kredit untuk PT.XYZ pada Bank TUV sudah berjalan sesuai dengan
kebijakan dan ketentuan kredit yang berlaku di Bank TUV.

In this thesis, Author raise the case of application for credit facilities from PT.XYZ to Bank TUV that is aimed to determine the creditworthiness of PT.XYZ and evaluate the loan processing worthiness at Bank TUV. By applying good credit management process, the debtor’s probability of default can be minimized. The analysis concludes that PT.XYZ can be granted loan and concludes that the
loan processing of PT.XYZ proposal at Bank TUV has been done in accordance to the policies and regulations of Bank TUV.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
H.M. Hazniel Harun
Jakarta: Tritura''66, 1989
332.1 HAZ h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Alvianty Dwi Puspita
"ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai implementasi hukum perjanjian pada perjanjian
kredit antara BPR Utama Kita Mandiri dengan Debitur X beserta wanprestasi
yang dilakukan oleh Debitur X. Upaya penanganan kredit bermasalah turut
dibahas apakah sudah sesuai prosedur dan dilakukan dengan cara-cara yang baik
dan benar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan antara
BPR Utama Kita Mandiri dengan Debitur X sudah sah dan Debitur X terbukti
telah melakukan wanprestasi. Pihak BPR telah melakukan upaya-upaya
penanganan kredit bermasalah sesuai prosedur baik menurut Peraturan Bank
Indonesia dan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR Utama Kita Mandiri.

ABSTRACT
This thesis discusses about the implementation of contract law on credit
agreement between BPR Utama Kita Mandiri and Debtor X with the breach of
contract performed by Debtor X. This thesis also discusses about the efforts on
handling the non-performing loans were based on good and right procedures and
ways. The method used in this research was qualitative with descriptive
interpretive. The results of this research revealed that credit agreement between
BPR Utama Kita Mandiri and Debtor X was valid and debtor has been proven in
doing breach of contract. The bank has made efforts to handle non-performing
loans in accordance with procedures of Regulations of Bank Indonesia and Credit
Policy Guidelines of BPR Utama Kita Mandiri."
2014
S56080
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewika Shafira
"Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Pemberian kredit ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit antara bank dengan debitur. Dalam praktek perjanjian kredit menggunakan perjanjian baku yang klausulanya telah disusun sebelumnya. Penelitian ini membahas bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit investasi perbankan, dan apakah perjanjian kredit investasi perbankan memenuhi syarat-syarat perjanjian, serta peran notaris dalam membuat perjanjian kredit investasi.
Dari hasil penelitian didapat data bahwa perjanjian kredit sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian, dan memenuhi syarat sahnya perjanjian pada umumnya serta notaris berperan dalam pembuatan perjanjian kredit investasi karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan akta di bawah tangan, oleh karena itu bank memilih membuat perjanjian kredit secara notariil dibandingkan dengan di bawah tangan.
Dalam membuat perjanjian kredit yang isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak, pihak bank dapat lebih memperhatikan kepentingan debitur dan melakukan negosiasi dengan pihak debitur agar debitur tidak dirugikan dan notaris dalam membuat akta perjanjian kredit investasi sebaiknya menjelaskan isi dan maksud dari perjanjian kredit investasi dibuat sehingga debitur mengerti betul apa saja hak dan kewajiban serta akibat hukumnya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diolah secara kualitatif.

Investment credit is a medium-term credit or long-term given by the bank to the debtor to make an investment or capital investment. Lending is given in the form of credit agreement between the bank and the debtor. In the practice, given credit agreement clausules have been prepared previously. The research discuss about how to implement free contract in credit investment and whether the investment banking credit agreement meets the terms of the agreement, and the role of notaries in making an investment loan agreement.
Research results from the data that the credit agreement in accordance with the principle of freedom of contract and meet the legimate agreement in general terms as well as the notary plays a role in making the investment because of the credit agreement as a notary public official authorized to make an authentic deed. Deed made by a notary has the power compared to under hand.
In creating the loan agreement whose contents have been determined by either party, the bank pay more attention to the needs of debtors and negotiate with the debtor that the debtor is not harmed and the notary in making an investment loan agreement should explain the content and intent of the credit agreement so that the debtor made the investment understand exactly what are the rights and obligations as well as its legal effect. This research is a normative juridical research. The data used are the primary data and secondary data that are processed in aq qualitative way.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T21817
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Alexander Abisha Ramaditya
"Perhatian perseroan atau badan usaha kini kian meningkat terhadap dampak lingkungan yang turut mendorong bank untuk semakin memperhatikan AMDAL dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah mengimbau bank untuk menekankan prinsip kehati-hatian yang berdasarkan pada AMDAL untuk menjaga kelestarian lingkungan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengeluarkan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk meningkatkan partisipasi bank di Indonesia untuk memperhatikan sustainable banking. Maka dari itu, penelitian ini akan memaparkan analisis mengenai pengaturan pelaksanaan green banking di Indonesia dan penerapannya oleh Bank X. Analisis tersebut dapat digunakan sebagai pemahaman terkait inisiatif bank di Indonesia terkait dengan pelaksanaan green banking yang kini mulai dijalankan berdasarkan dorongan dari regulator sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional guna mengingatkan daya saing perbankan. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan data pendukung berupa wawancara. Mengambil sampel dari Bank X, kini perbankan semakin berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan mengacu kepada POJK 51/POJK.03/2017 dalam menerapkan green banking melalui penerapan prinsip envinronmental, social, dan governance (ESG). Kegiatan operasional perbankan terutama pada aspek perkreditan kini didasari oleh berbagai kebijakan internal perusahaan seperti loan portfolio guidelines, negative list, dan sectoral loan policy agar nantinya nasabah debiturnya semakin memperhatikan aspek dalam keuangan berkelanjutan yang pencapaian dan kepatuhannya dapat dipresentasikan pada Annual Report dan Sustainability Report yang dijadikan kewajiban oleh OJK untuk dilaporkan setiap tahunnya oleh bank. Saran yang diberikan oleh penulis dalam hal ini agar bank-bank lain dapat meningkatkan kepatuhan terhadap POJK tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan perusahaan sebagaimana telah dilaksanakan oleh Bank X dalam penelitian ini.

The attention of companies or business entities is now increasing on environmental impacts, which also encourages banks to pay more attention to AMDAL and its effects on the environment. Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK) has called on banks to emphasize the precautionary principle based on AMDAL to preserve the environment. The Financial Services Authority (OJK) also issued a regulation of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Application of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies to increase bank participation in Indonesia to pay attention to sustainable banking. Therefore, this study will analyze the regulation of green banking implementation in Indonesia and its application by Bank X. The analysis can be used to understand bank initiatives in Indonesia related to the performance of green banking, which is now starting to be carried out based on encouragement from regulators as a form of compliance with national and international regulations to remind banking competitiveness. This study used the doctrinal method with supporting data in the form of interviews. Taking samples from Bank X, banks are increasingly adhering to the precautionary principles stipulated in the Banking Law and referring to POJK 51/POJK.03/2017 in implementing green banking through applying environmental, social, and governance (ESG) principles. Banking operational activities, especially in the credit aspect, are now based on various internal company policies such as loan portfolio guidelines, negative lists, and sectoral loan policies so that later debtor customers will pay more attention to aspects of sustainable finance whose achievements and compliance can be presented in the Annual Report and Sustainability Report which are mandatory by OJK to be reported annually by the bank. In this case, the author advises that other banks can improve compliance with the POJK by issuing various company policies as implemented by Bank X in this study."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irmalawati
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1983
S16909
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
A.A.G. Danendra
"Bank yang pada hakikatnya merupakan lembaga intermediasi di mana di satu sisi ia menampung dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan di sisi lain ia juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan. Seperti dalam ketentuan pasal 8 Undang-undang perbankan disebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Dalam hal tersebut, pihak bank telah mensyaratkan adanya jaminan yang mempunyai bentuk yang baik yang biasanya berbentuk agunan, ini dilakukan karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Tetapi saat ini beberapa bank telah berani untuk memberikan kredit tanpa menggunakan agunan. Keadaan ini dipicu oleh situasi perekonomian di Indonesia yang hingga kini belum menentu, sehingga perbankan kini mulai melirik ke sektor konsumsi. Bank BRI sebagai salah satu bank terbesar di indonesia juga mengeluarkan produk kredit individual tanpa agunan yang dikhususkan kepada para pegawai yang berpenghasilan tetap yang bernama KRETAP (Kredit kepada pegawai berpenghasilan tetap). Walaupun dalam pemberian kredit semacam ini mengandung resiko yang cukup besar, tetapi bank BRI telah mempersiapkan pagar-pagar hukum yang cukup kuat untuk diberikan kepada nasabahnya dengan penyeleksian yang ketat terhadap calon nasabahnya dengan berpedoman pada prinsip 2P dari prinsip 5P yaitu character dan capacity dan salah satunya dengan diasuransikannya kredit tersebut dalam hal nasabah tersebut meninggal. Dengan demikian dapat diminimalisir resiko terjadinya kredit macet dari pemberian kredit individual tanpa agunan."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16612
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Widodo
"Skripsi ini membahas analisis dampak implementasi PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) atas impairment kredit terhadap industri perbankan. PSAK ini adalah standar akuntansi yang mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkpan instrumen keuangan, salah satunya adalah kredit yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. penelitian ini mengambil sepuluh sampel industri perbankan yang listed di BEI pada tahun 2010 dan 2011.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penyisihan kerugian kredit yang dicadangkan setelah implementasi PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) lebih kecil daripada sebelum implementasi PSAK tersebut. Dampaknya adalah menurunkan beban operasional dan selanjutnya meningkatkan laba industri perbankan.

This thesis discusses the impact of PSAK 50 dan 55 (revised 2006) of impairment loan in banking industry. This PSAK is accounting standard that managed recognition and measurement, and presentation and dislosure of financial instrument, for example are loan classified as loan and receivables. this research is quantitative research, with descriptive design, took ten samples of banking industry listed on BEI in 2010 and 2011.
This research showed that allowance impairment of loans after implementation PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) smaller than before implementation of that PSAK. The impact is decreasing operating expeses, and increasing earnings of banking industry.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S45311
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>