Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"LATAR BELAKANGBerhentinya Soeharto dari jabatan Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 merupakan tahap awal dari sebuah serial panjang bagi reformasi menyeluruh dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi menyeluruh ini mengarah kepada pembaharuan struktural dalam bidang ekonomi, politik, hukum, moral dan sosial budaya.Dalam rangka menuju reformasi menyeluruh, agenda nasional terpenting pada masa transisi yang harus segera diselesaikan adalah melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) sesuai dengan jadwal. Agar hasil pemilu dapat diterima oleh semua pihak diperlukan pelaksanaan pemilu yang jurdil, Luber, aman, tertib, dan damai. Mekanisme pemilu yang demikian diperlukan agar tercapai tujuan pemilu yang antara lain: melaksanakan kedaulatan rakyat, menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan yang legitimate.Sepanjang 32 tahun Orde Baru, institusi pemilihan umum belum dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Keseluruhan proses pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 dirasakan belum berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Karena itu, pemilu Juni 1999 mendatang harus benar-benar dilaksanakan secara jurdil, luber, aman, tertib, dan damai, sehingga aspek kedaulatan rakyat dapat ditegakkan.Ada 2 aspek penting berkaitan dengan pemilu yang demokratis. Pertama, aspek legal, yaitu kerangka hukum yang mengatur keseluruhan proses itu, dan kedua, pelaksanaan di lapangan (electoral_process) sejak tahap awal sampai akhir. Ini berarti reformasi pemilu harus ditujukan kepada pertama: perubahan terhadap UU Pemilu Nomor 1/1985 yang tidak demokratis, dan kedua: proses pemilu sejak saat pendaftaran peserta pemilu, pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, sampai dengan proses penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka, jujur dan adil.Dalam kaitan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, diperlukan pendekatan multidisipliner dalam hubungannya dengan ekonomi, hukum, politik, sosial budaya, dan teknologi. Dalam rangka partisipasi untuk menyumbang pemikiran tentang pemilu yang jurdil, luber, aman, tertib, dan damai maka Universitas Indonesia menyelenggarakan "Satellite Symposium" yang merupakan rangkaian "GRAND SYMPOSIUM" yang telah diagendakan untuk masa depan dengan tema Kepedulian Universitas Indonesia terhadap Terwujudnya Indonesia Baru Melalui Pemilihan Umum yang Jurdil-Luber Aman-Tertib-Damai."

"Artikel ini menyorot system penegakan hukum pemilu yang merupakan salah satu hal penting bagi suksesnya pemilu .Mendekati Pemilu 2009, kita perlu mengkaji dengan serius bagaiman sistem penegakan hukum pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu dilakukan...."

"Pelanggaran kode etik sering terjadi selama proses pemilihan umum. Salah satu daerah yang sering terjadinya pelanggaran adalah Kabupaten Nias Barat Sumatera Utara. Penulisan ilmiah ini bertujuan untuk meneliti bagaimana kronologi pelanggaran, pihak yang terlibat serta melihat jenis putusan yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kepada teradu pelaku pelanggaran. Pelanggaran tersebut berupa penanganan pelaporan pengaduan dugaan adanya kecurangan pemilu berupa penggelembungan suara yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur karena pelaporan hanya dilakukan melalui aplikasi pesan singkat dan tanpa disertai bukti yang valid dengan penyebutan subyek, cara perbuatan dilakukan, sarana yang digunakan, tempat kejadian, serta alat bukti yang dapat dikonfirmasi secara spesifik. Hasil putusan yang diberikan sebagai bukti kesalahan adalah berupa peringatan, peringatan keras dan juga pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Sumatera Utara dan Anggotan KPU Sumatera Utara. Proses pemberian sanksi tidak mendapat penolakan sama sekali dari pihak KPU Sumatera Utara dan dengan tegas menindaklanjuti putusan yang telah di keluarkan oleh DKPP.

---

Violations towards code of conduct frequently occur during the election process. One area where it often occur is West Nias Regency, North Sumatra. This scientific writing aims to examine the chronology of violations, the parties involved and to see the types of decisions given by the Honorary Council of Election Administrators (DKPP) to the alleged perpetrators of violations. The violation was in the form of handling reports of complaints about allegations of election fraud in the form of inflating votes that were not in accordance with Standard Operating Procedures because reporting was only done through the short message application and without valid evidence such as the mention of the subject, the way the act was carried out, the means used, the scene of the incident, and the tools evidence that can be specifically confirmed. The results of the decisions given as evidence of errors were in the form of warnings, stern warnings and also permanent dismissals to the chairman of the North Sumatra KPU and the North Sumatra KPU members. The process of imposing sanctions did not receive any rejection at all from the North Sumatra KPU and strictly followed up on the decisions issued by DKPP."