Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In 2015, along with the implementation of taxpayer development year, DGT as an extension of government released a policy which facilitates the elimination of administrative sanction through filing. This policy is also refered to as reinventing policy. A similar policy was also enacted in 2008, under the name of sunset policy. Government released these policies in order to increase state revenue derived from tax sector which has been considered as unable to reach the maximum amount of revenue and to strengthen the database owned by DGT. This research was a study case about the evaluation of the 2008 sunset policy and 2015 reinventing policy that were implemented in a Pratama-level tax office in Depok Cimanggis. This was a qualitative research and its result indicated that sunset policy was successful in increasing the obedience of taxpayers as well as increasing tax revenue for that particular tax office. On the contrary, reinventing policy in 2015 was considered unsuccessful in terms of increasing obedience as well as tax revenue."

"Sunset policy tahun 2008 dan reinventing policy tahun 2015 bertujuan meningkatkan penerimaan pajak yang dinilai belum mencapai hasil yang maksimal sekaligus untuk memeperkuat basis data di Direktorat Jenderal Pajak. Skripsi ini merupakan studi kasus evaluasi sunset policy dan reinventing policy yang dilakukan di KPP Pratama Depok Cimanggis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sunset policy telah berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan pajak khususnya bagi KPP Pratama Depok Cimanggis. Sebaliknya reinventing policy dapat dikatakan gagal baik dari sisi meningkatkan kepatuhan maupun dari sisi menambah penerimaan pajak.

---

Sunset policy in 2008 and reinventing policy in 2015 aimed at increasing tax revenues that have not achieved its maximum potential, also to strengthen database at the DJP. This thesis is a case study evaluation about reinventing policy and sunset policy conducted in KPP Pratama Depok Cimanggis. This study is a qualitative research data collection through in-depth interviews. The results of this study indicate that sunset policy has succeeded in improving tax compliance and increase tax revenue especially for KPP Pratama Depok Cimanggis. However reinventing policy has failed both in terms of improving compliance and also from the side to add tax revenue."

"Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk membahas latar belakang alasan Pemerintah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan secara bertahap dan formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan secara bertahap. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah, pertama penerbitan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dilatarbelakangi persaingan daya tarik investasi asing dan persaingan tarif pajak dengan negara lain (race to the bottom). Kedua, terkait dengan preferensi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan secara bertahap adalah supaya Pemerintah dapat menjaga potensi kerugian dari penerimaan pajak, sebagai sarana sosialisasi kebijakan kepada Wajib Pajak, dan melaksanakan amanat dari Undang-Undang. Ketiga, proses formulasi dalam kebijakan penurunan tarif PPh Badan telah melalui policy problems, policy agenda, and policy proposal. Selain itu, dalam formulasi kebijakan penurunan tarif PPh Badan telah memenuhi aspek-aspek seperti target pemberian insentif, bentuk pemberian insentif, dan terkait sistem administrasi.

---

This study aims to discuss the background of the Government's reasons for issuing a gradual corporate income tax rate reduction and the policy formulation of gradual corporate income tax rate reduction. This study uses a qualitative research approach with a descriptive type of research. The results of this study are, first, the issuance of a policy concerning corporate income tax rate reduction against the competition in attracting foreign direct investment and competition in tax rates with other countries (race to the bottom). Second, in accordance with the policy preference for gradual corporate income tax rate reduction, the Government is expected to maintain potential losses from tax revenues, as a means of policy dissemination to Taxpayers, and implement the mandate of the Act. Third, the formulation process concerning the policy of corporate income tax rate reduction has gone through the stages of policy problems, policy agenda, and policy proposals. In addition, the policy formulation of corporate income tax rate reduction has met such aspects, namely the target of incentive provision, forms of incentive provision, and in relation to the administrative system."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses formulasi kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan atas lahan pertanian di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara mendalam) dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian berlangsung pada saat pembahasan Raperda Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pembuatan Kebijakan Insentif tersebut dilatarbelakangi oleh posisi Kabupaten Sleman yang strategis sehingga rawan akan fenomena konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, dan alternatif kebijakan yang dipilih sebagai insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian adalah pengurangan tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian dicantumkan dalam Pasal 8 Peraturan daerah tersebut.

---

This undergraduate thesis was conducted to get a overview of how the process of formulations policy property tax incentive on agricultural land in the Sleman Regency. This study used a qualitative approach to techniques of collecting data through field reasearch (Indepth-Interview) and literatur study. The results of this research show that the process of formulation policy property tax insentive on agricultural land takes place at the time of the discussion of the draft regulation the number 11 in 2012 about the rural and urban property tax. The incentive policies backed by the creation of the strategic position of Sleman Regency so prone to the phenomenon of conversion of farmland to non farmland, and alternative policy chosen as tax incentives for agricultural land is the reduction of tax rates was then be stated in the section 8 regulations of the area."

"Kebijakan PMK.124/PMK.011/2013 dikeluarkan untuk menjaga stabilisasi perekonomian nasional karena ada krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan the Fed, defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa latar belakang pemberian insentif pajak dan implikasinya terhadap wajib pajak industri tekstil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah pemerintah memberikan insentif pajak kepada industri tekstil karena penyumbang devisa terbesar non-migas, penyerapan tenaga kerja yang besar, dan selalu mengalami surplus ekspor. Sedangkan implikasi bagi pemerintah dan industri tekstil adalah pengurangan pendapatan negara selama September-Desember 2013, tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan cash flow perusahaan yang lebih sehat.

---

The policy of PMK.124/PMK.011/2013 to keep the stabilization of national economy due to economic crisis in Indonesia caused by Fed policy, trade deficit and current account deficit. The purpose of this research was to analyze background and implications of tax incentives to taxpayers textile industry. This research used a qualitative approach with descriptive design and method of data collection was conducted through in-depth interviews and literature studies.

The results of this research is that the government give tax incentives to the textile industry as the largest foreign exchange earner of non-oil and gas, large employment, and always had a surplus of exports. While the implications for government and textile industry is the reduction in state revenue during the September to December 2013, the non-occurrence of a termination, and the company's cash flow become more healthier."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan pada penerapan tarif progresif dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta dimaksudkan untuk memberikan progresivitas sehingga dapat dirasakan adil bagi Wajib Pajak. Namun pada penerapan kebijakannya ditemukan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam penerapan tarif progresif PBB P2 di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap aktor-aktor pelaksana kebijakan dan studi literatur. Adapun hasil penelitian ini yakni implementasi penerapan tarif progresif PBB P2 yang belum baik ditinjau dari realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2013 sebesar Rp 3.372.759.801.356 atau 93,79% yang belum optimal serta kendala dalam pelaksanaan penerapan tarif progresif PBB P2 berupa resistensi dari masyarakat DKI Jakarta dan upaya pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses about implementation of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector collection intended to provide a progression that can be perceived fairly for the taxpayer. However, the implementation of policies found problems. This study aims to analyze policy implementation in the application of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector collection in Jakarta. This research was conducted using a qualitative approach through in-depth interviews of the actors implementing the policy and literature review. The results of this research is the implementation of application of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector is not good in terms of realization of the land and building tax on rural and urban sector acceptance in 2013 is IDR 3,372,759,801,356, or 93.79%, which is not optimal and obstacle in the implementation of progressive rates the land and building tax on rural and urban sector such as resistance from people of Jakarta and government efforts to overcome that obstacle."