Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Outcome kesehatan di Indonesia terutama pada Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kematian balita (Akaba) telah menunjukkan tren yang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Namun, hal ini masih menjadi tantangan dalam mencapai target SDGs pada tahun 2030. Untuk meningkatkan outcome kesehatan tersebut, faktanya pengeluaran pemerintah untuk kesehatan telah meningkat secara bertahap dari 2010 sampai 2014. Selain itu, kita juga diperkenalkan dengan skema asuransi kesehatan nasional yang bertujuan untuk mencakup seluruh yang populasi. Dalam hal isu kelangkaan sumber daya, penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel mana yang akan lebih berdampak untuk meningkatkan outcome kesehatan. Kami melakukan analisis data panel dengan 10 tahun kerangka waktu di tingkat provinsi. Penelitian ini melibatkan dua variabel target utama, antara lain adalah tingkat cakupan asuransi kesehatan dan pengeluaran governement untuk kesehatan. Selain itu, untuk memastikan bahwa ada banyak variabel lain yang mungkin mempengaruhi hasil kesehatan, maka kami juga menyertakan beberapa variabel kontrol. Hasil statistik menunjukkan bahwa baik AKB dan Akaba di wilayah Jawa secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat cakupan asuransi kesehatan. Pada wilayah luar jawa, outcome kesehatan lebih dipengaruhi oleh intervensi kesehatan masyarakat seperti sanitasi, asupan energi dan penyediaan tenaga kesehatan. Maka rekomendasi kebijakan mengacu pada analisis statistik bahwa kita perlu menspesifikasikan intervensi antara regional Jawa dan luar Jawa. Untuk daerah yang belum berkembang dengan baik, kita perlu memperkuat penyediaan sisi penawaran pertama selain meningkatkan cakupan asuransi kesehatan. Sementara untuk wilayah regional jawa, kita dapat memperkuat cakupan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan baik pada tingkat primer maupun sekunder.Health outcome in Indonesia especially on Infant Mortality Rate (IMR) and Under Five Mortality Rate (U5MR) have showed a decreasing trend in the recent years. However, it is still hard to achieve the SDGs targets in 2030. For improving those outcomes, actually the government expenditure on health has increased gradually from 2010 until 2014. Besides, we also recognised to the national health insurance scheme which aimed to cover the entire population. In terms of the resource scarcity issue, this study aimed to examine which variables would be more impactful to improve the health outcomes. We performed a panel data analysis with 10 years time frame in province level. This study involved two main targeted variables, it were coverage level of health insurance and governement expenditure on health. Moreover, to ensure that there are many other variables which might affect the health outcome, then we also include some control variables. The statistical result showed that both IMR and U5MR in java region was significantly affected by the coverage level of health insurance. Rather than outside java region which more affected by any public health intervention such as sanitation, energy intake and health workers provision. Then the policy recommendation refers to the statistical analysis was that we need to specify the intervention between java and outside java. For the districts which has not been well developed, we need to strengthening the supply side provision first besides improving the coverage of health insurance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh dari pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta faktor kontrol lainnya seperti PDRB, tingkat pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah, fasilitas persentase fasilitas sanitasi, fasilitas akses air minum, dokter, dan perbedaan antara Pulau Jawa dengan selain Pulau Jawa terhadap kualitas kesehatan masyarakat di 508 kabupaten atau kota di Indonesia pada tahun 2018 dengan perluasan time frame pada variabel independen sehingga data yang digunakan untuk variabel independent merupakan rata-rata tahun 2014 – 2018. Penelitian ini menggunakan metode Beta Regression Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah di bidang kesehatan dapat memperbaiki tingkat kualitas kesehatan di daerah. Hal ini berarti anggaran pemerintah pada bidang kesehatan efektif dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat di daerah.

---

This study aims to analyze and examine the effect of Public Expenditure in the Health Sector as seen from the Regional Government Budget (APBD), as well as other control factors such as GRDP, education level as measured by mean years of schooling, the percentage of sanitation facilities, access to drinking water facilities, doctors, and the difference between Java and non-Java on the Public Health Development Index in 508 districts or cities in Indonesia in 2018 using the Beta Regression Model. The results of this study indicate that local government spending in the health sector can improve the level of health quality in the regions. This means that the government budget in the health sector is effective in improving the quality of public health in the regions."

"Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 diketahui AKB (Angka Kematian Bayi) di Indonesia adalah 32 kematian per 1000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari target RPJMN 2015 – 2019 yang menargetkan AKB tahun 2019 sebesar 24/1000 kelahiran hidup, dan target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan AKB tahun 2030 sebesar 12/1000 kelahiran hidup. AKB tersebut menunjukkan peningkatan derajat kesehatan anak di Indonesia belum sesuai dengan yang diharapkan, dan dapat mengancam kelangsungan hidup anak di Indonesia. Selain itu, menurut Bank Dunia, pengalokasian anggaran bidang kesehatan belum maksimal. Penelitian ini dilakukan untuk pengaruh realisasi pengeluaran kesehatan pemerintah daerah terhadap angka kematian bayi di Indonesia. Penelitian ini juga melibatkan beberapa variabel yaitu pengeluaran kesehatan, jumlah persalinan ditolong tenaga kesehatan, pendidikan wanita, pemberian vaksin tetanus toksoid serta jumlah penduduk perdesaan. Hasil penelitian diketahui pendidikan wanita dan persalinan ditolong tenaga kesehatan merupakan faktor yang signifikan terhadap kematian bayi. Penelitian ini menyarankan agar alokasi anggaran kesehatan pemerintah berfokus pada program kesehatan untuk mencapai tujuan SDGs. Selain itu, peningkatan sarana prasarana kesehatan di perdesaan.

---

Based on the Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) in 2012, IMR (Infant Mortality Rate) in Indonesia was 32 deaths per 1000 live births. This number was still far from the 2015 - 2019 RPJMN goals that mention IMR dropped to 24/1000 live births by 2019, and the Sustainable Development Goals (SDGs) targeted the IMR reduced to 12/1000 live births by 2030. The IMR shows that improving children's health status in Indonesia is not as expected, and can threat the survival of children in Indonesia. In addition, according to the World Bank, the allocation of health budget has not been maximized. This research was conducted to influence the realization of health expenditure of local government to infant mortality rate in Indonesia.

The study also involved several variables namely health expenditure, number of deliveries assisted by health personnel, female education, tetanus toxoid vaccine and the number of rural population. The results of the research that female education and childbirth assisted by health personnel are significant factors to degrade infant mortality rate. This study suggests that government health budget allocations are focusing on health programs to achieve the objectives of the SDGs. In addition, improvement of health infrastructure in rural areas needs to be develop."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui peran pengeluaran pemerintah (baik secara porsi maupun secara pengelolaan belanja di pemerintah) dan masyarakat terhadap pembangunan manusia dan dimensinya di Indonesia. Penelitian menggunakan data panel tingkat provinsi di Indonesia selama tahun 2008-2011, yang diestimasi menggunakan metode efek tetap dengan estimator Generalized Least Square.Hasil estimasi menunjukkan bahwa porsi belanja pendidikan dan kesehatan pemerintah kurang mempengaruhi secara positif pembangunan manusia. Tingkat birokrasi pendidikan dan tingkat pengambil kebijakan belanja kesehatan kurang mempengaruhi secara positif pembangunan manusia. Porsi konsumsi pendidikan rumah tangga mempengaruhi positif, sedangkan konsumsi kesehatan kurang mempengaruhi secara positif pembangunan manusia dan dimensinya di Indonesia.

---

ABSTRACT

This study aims to determine the role of government spending (both in portion and in management in government spending) and households spending on human development and its dimensions in Indonesia. This study uses provincial panel data during 2008-2011 in Indonesia, which is estimated using fixed effects method with Generalized Least Square estimator.

The results showed the share of government?s education and health spending has less impact positively on human development. Bureaucracy?s level in education and level of health policy makers in government spending have positive effect on human development. Share of education?s consumption have positive impact, while health?s consumption have less impact on human development in Indonesia."

"Pada tahun 2018, BPJS Kesehatan mempunyai masalah keuangan, dan untuk membantu kesinambungan penyelenggaraan program jaminan kesehatan, Pemerintah Pusat mengeluarkan paket kebijakan salah satu kebijakan tersebut adalah daerah diminta untuk berkontribusi melalui pemotongan Pajak Rokok. Tesis ini akan menganalisis bagaimana kedudukan Pajak Rokok dalam berkontribusi untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, dan bagaimana mekanisme pemotongan Pajak Rokok oleh Menteri Keuangan menurut peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara/daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan bentuk deskriptif.Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Rokok sebagai hak daerah dapat digunakan dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional karena dalam konsep Negara Kesatuan daerah ikut memiliki kewajiban dalam mendukung Pemerintah Pusat untuk memenuhi basic needs masyarakat. Pemerintah perlu memasukkan pengaturan terkait earmarking Pajak Rokok untuk mendukung program jaminan kesehatan dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

---

In 2018, BPJS Kesehatan had financial problems, and to help the sustainable of health insurance programs, the Central Government issued the policies package, one of them was that local governments have to contribute through the deduction of Cigarette Taxes. This thesis will analyze how the position of Cigarette Tax in contributing to support the National Health Insurance program, and how the mechanism of the deduction of Cigarette Tax by the Minister of Finance according to the laws and regulations. This research was conducted using normative juridical method with descriptive form.The results of the study explain that the acceptance of Cigarette Tax as a regional right can be used in supporting the national health insurance program because in the concept of the Unitary State the region also has an obligation to support the Central Government to fulfill the basic needs of the community. The government needs to include regulations related to Cigarette Tax earmarking to support health insurance programs in the revision of Law No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies."

"Pemanfaatan pengobatan tradisional telah meluas dan meningkat di beberapa negara. Pelayanan kesehatan tradisional suatu negara berkaitan erat dengan budaya, pemahaman, dan aksesibilitas pengobatan konvensional. Program asuransi di negara Vietnam, Taiwan, Korea Selatan, Cina, dan Jepang juga turut menjamin pengobatan tradisional. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) didefinisikan sebagai jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. JKN tidak menjamin pengobatan komplementer, pengobatan alternatif, dan pengobatan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap pengeluaran kesehatan rumah tangga untuk pengobatan tradisional. Data yang digunakan adalah Susenas Maret 2020 dan menggunakan model estimasi OLS dan Tobit untuk mengetahui pengaruh JKN. Hasil penelitian ini menemukan bahwa rumah tangga yang memiliki JKN mengeluarkan biaya kesehatan untuk pengobatan tradisional yang lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak memiliki JKN. Penurunan pengeluaran untuk pengobatan tradisional yang terjadi jika memiliki memiliki asuransi relatif kecil dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk pengobatan tradisional. Pengeluaran untuk pengobatan tradisional di Indonesia terdistribusi pada berbagai karakteristik demografi, status ekonomi, urban/rural, dan lokasi tempat tinggal.

---

Traditional medicine has become more widespread in a number of countries. A country's traditional health services are inextricably linked to its culture, understanding, and accessibility to conventional medicine. Traditional medicine is also covered by insurance systems in Vietnam, Taiwan, South Korea, China, and Japan. The National Health Insurance (JKN) is defined as a guarantee in the form of health protection in which participants get health care benefits and protection in meeting fundamental health needs, which are provided to everyone who has paid dues or whose contributions are paid by the government. JKN does not guarantee complementary, alternative, or traditional medicine that has not been proven effective through health technology assessments. As a result, the purpose of this study is to investigate the impact of National Health Insurance (JKN) membership on household health expenditures for traditional treatment. The March 2020 Susenas data is used, and the OLS and Tobit estimate methods are employed to determine the impact of JKN. According to the findings of this study, households with JKN have lower health-care costs for traditional medicine than those without JKN. With compared to the average household's spending on traditional medicine, the decrease in expense that occurs when having insurance is rather small. It shows that JKN membership is not enough to change people's preferences and beliefs towards traditional medicine. Traditional medicine expenditure in Indonesia is dispersed among numerous demographic characteristics, economic status, urban/rural, and home location."