Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mendeskripsikan fenomena sosial mengenai migrasi sirkuler yang dilakukan oleh individu maupun kelompok individu dalam rangka memperoleh sumber daya pekerjaan di suatu wilayah yang berada di luar dari wilayah masing- masing individu itu berasal. Kegiatan untuk pergi ke suatu wilayah yang berada di luar dari wilayahnya ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup, dan mereka memang tidak berniat untuk menjadi warga permanen yang menetap di wilayah tujuan. Pada suatu saat nanti, mereka akan kembali ke keluarga masing-masing yang tetap berada di wilayah asalnya. Para migran sirkuler pergi ke suatu wilayah tujuan dalam konteks penelitian ini diawali dengan bermodalkan hubungan sosial yang sudah dimiliki para aktor dengan migran terdahulu yang dikenalnya melalui hubungan sentiment (emosi). Hubungan sosial yang sudah ada ini coba diaktifkan para migran sirkuler karena hubungan sosial ini merupakan modal sosial bagai para aktor untuk memperoleh sumber daya pekerjaan yang sudah dilakoni oleh migran yang diikutinya baik sebagai buruh bangunan maupun pedagang makanan. Dari dua konteks sumber daya pekerjaan inilah akan terlihat secara jelas adanya pengelompokan sosial para aktor/migran sirkuler yang masing-masing membentuk satu kesatuan jaringan sosial.Kemudian dalam tulisan ini pula akan dijelaskan jaringan sosial berdasarkan dua konteks sumber daya pekerjaan yang coba dibina dan diperlihara oleh para aktor, karena baik itu migran terdahulu maupun migran sirkuler, keduanya saling tergantung dan saling membutuhkan. Hubungan sosial yang terwujud, mengikat individu dalam jaringan sosial sehingga dapat diketahui logika situasional dimana adanya sejumlah pertukaran yang dijelaskan dalam hubungan power dimana adanya reward dan sanction yang digunakan dalam jaringan sosial guna mencapai suatu kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hidup para aktor.

---

This thesis describe the social phenomena of circular migration by individual or groups of individuals in order to obtain employment resources in a territory that is outside of individual origin territory come from. Movement into a territory in order to appeased life need, and they, indeed, have no intend to be permanent residents in destination territory. Later, they will return to their each families who stay remain of their origin territory. Circular migrants went to a territory in the context of this research begins to capitalize on social relations have been owned by actors with previous migrants had known through sentiment relations (emotion). They tried to activated their social relations because this social relations is the social capital of actors/circular migrants to obtain employment resources that have been done by previous migrants who participated either as construction workers or food vendors. From this two context, Both will clearly show the social grouping of actors/circular migrants which each form a unity of social network.

This thesis also explain social network based on two context of employment resources effort to fostered and maintained by actors, because previous migrants or circular migrants, both interdependent and well earned need each other. Social relations are materialized, binding individuals in a social network go into as to know the „logika situasional‟ which interchange explained in power relation with reward and sanction used in social network to achieve their purpose in appease life need of actors."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi atas International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families Tahun 1990 oleh Indonesia dalam rangka perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah pekerja migran membutuhkan suatu mekanisme perlindungan yang dapat menjamin nasib para pekerja migrannya di luar negeri yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak dasar mereka. International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang disahkan untuk menyediakan perlindungan atas hak-hak dasar seluruh pekerja migran di dunia. Komitmen Indonesia untuk terikat dengan perjanjian internasional ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap pekerja migrannya di negara-negara tujuan pekerja migran untuk bekerja. Indonesia harus melakukan perubahan pada kerangka hukum perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan mereformasi praktik perlindungannya untuk memastikan agar hak-hak para Tenaga Kerja Indonesia dapat terjamin.

---

This final paper discusses about the implementation of 1990 International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families by Indonesia regarding the protection of the Indonesian migrant workers overseas. Indonesia, as one of the countries who has the largest number of its migrant workers, needs a protection mechanism to ensure the life of its migrant workers’ who are highly susceptible to the violation of their rights. 1990 International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families is one of the existing international law instrument which was formed to provide protection to the migrant workers’ rights. Indonesia’s commitment to be bound by the treaty is expected to overcome the problems that happened in their working destination states. Indonesia must conduct a change in its regulation concerning the protection of Indonesian migrant workers and reform the protection practice to ensure its migrant workers’ life."

"Kendati migrasi tenaga kerja ke luar negeri telah menjadi bagian dari strategi pembangunan pemerintah Indonesia, perhatian akan dampak dari remitansi terhadap ekonomi masih minim, termasuk juga penelitian mengenainya. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengisi lokus tersebut dengan melakukan analisis pengaruh remitansi terhadap kesejahteraan pada tingkat subnasional dengan indikator konsumsi per kapita, pertumbuhan konsumsi dan tingkat kemiskinan. Analisis dilakukan untuk periode tahun 2007 hingga 2009 dengan individu tujuh belas daerah naungan BP3TKI yang mencakup 33 provinsi Indonesia. Dengan menggunakan metode regresi Ordinary Least Square (OLS), remitansi ditemukan terbukti berdampak positif secara signifikan terhadap konsumsi per kapita daerah, namun tidak terbukti berdampak terhadap tingkat kemiskinan dan pertumbuhan konsumsi daerah.

---

Although internasional labor migration has become a part of the Indonesian government's development strategy, attention to the impact of remittances on the economy is still minimum, including from research perspective. Therefore, this study seeks to fill this locus by analyzing the effect of remittances on welfare at subnational level with per capita consumption, consumption growth and poverty rate.

Analyzes were conducted for the period of 2007 to 2009 with seventeen regions covering 33 provinces of Indonesia. By using simple Ordinary Least Square (OLS) regression, remittances are found to significantly increase per capita household consumption, but cannot be proved to have impacts on poverty rate and consumption growth."

"Globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi telah. menghadirkan suatu perubahan besar dalam kehidupan manusia dan masyarakat dunia. Akses informasi yang semakin mudah dan cepat , dapat mencapai tempat lain tanpa memandang jarak dan batas negara. Batas suatu negara menjadi seakan-akan kabur dan seolah-olah menghadirkan dunia tanpa batas. Pengaruh gejala tersebut akan semakin jelas terlihat ketika arus barang, jasa, modal, teknologi, komunikasi, dan bahkan perpindahan penduduk yang melintasi batas-batas antar negara menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.Berkaitan dengan pergerakan orang yang melintasi batas-batas antar negara, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang Undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang merupakan landasan hukum untuk mengembangkan dan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Keimigrasian Indonesia. oleh karenanya, tuntutan Iebih lanjut dari adanya era globalisasi ini adalah bagaimana Institusi keimigrasian Indonesia khususnya, mampu memprediksi arah perubahan-perubahan tersebut serta memposisikan diri pada perubahan itu melalui kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkannya. Tegasnya positioning / reposisi sebagai konsekuensi perubahan itu melalui suatu Kebijakan yang mampu mengakomodasikan dan mencakup semua aspek yang dapat dikategorikan dalam aspek institusi / kelembagaan, peraturan, dan sumber daya manusia (SDM)."

"Penulisan tesis ini dikembangkan guna menunjukkan dinamika dalam kebijakan luar negeri Australia dalam konteks migrasi di sekitar tahun 2000-an, oleh karena latar belakang sejarah kebijakan imigrasi Australia yang panjang sejak awal pembentukannya sebagai negara federal. Dianggap sebagai "jimat keberuntungan" bagi John Howard dalam Pemilu Federal 2001, Solusi Pasifik diperkenalkan pada akhir September 2001 sebagai kebijakan imigrasi baru yang dirancang oleh Pemerintah Australia di bawah instruksi Howard sebagai Perdana Menteri Australia dari Partai Liberal, dan dipertanyakan keabsahannya. Kebijakan ini merupakan ekstraksi dari RUU Perlindungan Perbatasan dan Amandemen UU Migrasi Australia untuk menjadi jalan keluar bagi permasalahan migrasi dan populasi Australia setelah Insiden Tampa, yang membuat hubungan diplomatik antara Australia dengan Indonesia dan Norwegia merenggang. Persoalan ini kemudian membuka permasalahan lain, seperti kewajiban penerimaan Australia dan isu kemanusiaan terkait pembukaan pusat detensi luar benua di Republik Nauru dan Pulau Manus, Papua Nugini. Beberapa penelitian terdahulu menempatkan kebijakan ini sebagai bentuk kemunduran dari program Multikultural Australia, penyimpangan dari Konvensi Pengungsi 1951 yang digagas PBB, serta pemborosan yang dilakukan pemerintah saat itu. Meski demikian, kebijakan ini mendapatkan momen kelahiran kembalinya pada masa Julia Gillard dan Tony Abbott memerintah sebagai Perdana Menteri pada masing- masing masanya. Melalui metode historiografi, pendekatan sejarah diplomasi, dan teori strukturasi Anthony Giddens, Solusi Pasifik diteliti guna menemukan penjelasan obyektif dari sudut pandang yang berbeda, untuk pada akhirnya memunculkan persepsi baru terkait persoalan keimigrasian di Australia tersebut, yaitu bagaimana perubahan kebijakan imigrasi Australia disebabkan oleh faktor- faktor lain di luar rasisme.

---

This thesis is meant to redefine the dynamics of Australia's foreign policy in terms of migration circa 2000, for Australia had a long historical background of its migration policy. Dubbed as the "lucky charm" for the Howard Government in 2001 Federal Election, Pacific Solution was introduced in late September 2001 as the new immigration policy made by Australian government under the instruction of Prime Minister John Howard from the Liberal Party of Australia and was questioned for its veracity. This policy is an extraction from the Border Protection Bill and Migration Amendment Act to sort the population and migration issues out after the incident of M.V. Tampa, known as Tampa Affair, which put Australia's diplomatic ties with both Norway and Indonesia on strain. These issues then unfold several other problems, such as Australia's sole responsibility toward the migrants in the region, and humanitarian issues in the offshore detention centers, abroad in the Republic of Nauru and Manus Island of Papua New Guinea. Some past research find it as a setback from the Multicultural Australia program, at cross-purposes with the 1951 UN's Refugees Convention, as well as being an expensive and controversial act of the "Government of the Day". However, the policy had its moment of rebirth during Julia Gillard's time of service as the PM, and even during Tony Abbott's administration. Through the lens of historian, with the method of historiography and Anthony Giddens' theory of structuration, Pacific Solution is discussed in the mean of extracting objective explanation from another point of view to eventually mark the new perception toward the issue, which then conclude that the cause of the shift in Australia's immigration policy was multifactor, rather than mere racism."