Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini berfokus pada isu-isu di atas dan mengintroduksi strategi revitalisasi pedesaan, modernisasi pertanian dan pembangunan pedesaan dari lima aspek sebagai lembaga bisnis pertanian baru, sistem jaminan sosial pedesaan, budaya dan pendidikan pedesaan, model pemerintahan pedesaan, dan pembangunan desa asri. Di satu sisi, buku ini menganalisis secara sistematis evolusi kebijakan pembangunan pedesaan Tiongkok dan mempresentasikan secara komprehensif pencapaian besar reformasi pedesaan Tiongkok. Di sisi lain, buku ini membahas secara mendalam kekurangan dan kelemahan dalam pembangunan pedesaan Tiongkok di era baru, dan mengemukakan target tindakan penanggulangan, sehingga dapat memberi referensi untuk mempromosikan revitalisasi pedesaan, modernisasi pertanian dan pembangunan pedesaan secara komprehensif."

"Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan diwilayah pemorintahan terendah, yaitu desa atau kelurahan dengan ciri utama keikutsertaan masyarakatnya yang dilaksanakan secera langsung dalam bentuk swadaya gotong-royong (PEPRES 21, 1984). Adapun sasarannya 'menjadikan desa-desa yang maju den berkembang, sehingga masyarakat' desa memiliki taraf bidup dan tingkat kesejahteraan yang akan terus meningkat. Dikemukakan oleh Bintarto (1983), bahwa maju mundurnya desa dapat tergantung pada beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah potensi nonfisik desa. Potensi nonfisik desa tentu tidak sama untuk tiap desa, karena liagkungan geografi dan keadaan penduduknya berbeda. Kenyataan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan bagi desa yang bersangkutan, khususnya dalam hal kondisi desanya yakni: kaya, sedang dan miskin. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui penyebaran desa-desa kaya di kabupaten Subang, serta hubungan potensi nonfisik desa terhadap status desa (desa kaya). Sesuai dengan tujuan tersebut make pembahasan tulisan ini terbatas pada masalah: Dimana saja desa kayà di kabupaten Subang, serta, faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap status desa (desa kaya). Atas dasar masalah tersebut pada hipotesa dikemukakan: Faktor yang paling berpengaruh terbadap status desa adalah pamong desa. Untuk menjawab permasalahan diatas didkn analisa sebagai berikut: untuk mendapatkan status desa (kaya, sedang dan 'miskin) dipergunakan indikator, pendapatan per kapita, persentase rumah permanen, persentase jalan yang baik, persentase penduduk tamat sekolah dasar. Sedangkan untuk potensi non-fisik desa (baik, sedang dan buruk) diperoleh dari swadaya gotong-royong, kelembagaan desa, adat Istiadat, katagori lkmd den pamong desa. Metode pendekatan yang digunakan adalah analisa model matrik penilaian, korelasi pets dan analisa korelasi Karl Pearson. Setelah dihitung, diklasifikasi dan dianalisa diperoleh: desa yang termasuk dalam status desa kaya adalah: Sukamelang Pagaden, asuk dalain status desa keys adalab: SukamelangPagaden, Lengkong, Marluk, Rancasari, Gempol, Blanka,Ciberes, Parapatan, Sagalaherang, Kawungluwuk danTambakan. Hubungan antare potensi desa terhadapstatus desa erat, dengan besar r/kp. = 0 1 89. Pamongdesa merupakan faktor yang paling bepengaruh terhadapstatus desa. Dengan demikian atas dasar kesimpulantersebut make hipotesa menunjukan kecenderungannya atau terbukti."

"Sejak terbitnya Undang-undang tentang Desa pada tahun 2014, desa sebagai pemerintah daerah pada tingkat terendah di Indonesia, memiliki hak otonomi untuk mengatur anggarannya. Salah satu mandat dari undang-undang ini adalah lahirnya program Dana Desa. Seperti yang dinyatakan di dalam undang-undang tersebut, tujuan dari program Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan desa. Penelitian ini menganalisa pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan desa di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki potensi ekonomi yang cukup baik. Desain empiris pada penelitian ini adalah pendekatan difference-in-difference seta panel data untuk 386 desa dari tahun 2014 sampai 2018. Indeks Pembangunan Desa (IPD) digunakan untuk menggambarkan pembangunan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana desa secara parsial mempengaruhi status pembangunan desa dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan administrasi pemerintahan desa.

---

Since the establishment of Indonesia’s Village Law in 2014, the village, as the lowest tier of regional government in Indonesia, has the autonomy to regulate its budget. A mandate of the Village Law is implementing the Village Fund program. As stated in the law, the objective of the Village Fund program is to improve the welfare and equity of village development. This research paper analyses the impact of the Village Fund on rural development in Simalungun District, in North Sumatera Province, which has significant economic potential. This empirical design relies on a difference-in-difference approach and panel data for 386 villages from 2014 to 2018. The Village Development index reflects rural development. The result indicates that Village Fund partially impacted the village development status by improving the quality of infrastructure and enhancing village government administration."

"Lokasi industri diarahkan pada tempat yang serasi dengan perkembangan daerah dilihat dari Sumber Daya, Tenaga Kerja, Jaringan Transportasi, Modal, Pasar, Suasana Industri dan Ketenteraman Sosial Politik. Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan Kawasan Citeureup, daerah yang masih terisolir dan belum padat penduduknya menjadi kawasan industri. Dengan alasan dekat dengan bahan mentah, dekat ke pasar lokal, ke pasar nasional maupun internasional, pengembangan jalan transportasi, menarik tenaga kerja di perkotaan. Adanya industri di suatu tempat akan menimbulkan perubahan terhadap ruang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membandingkan perubahan penggunaan tanah, mata pencaharian dan kwalitas rumah sebelum dan sesudah adanya industri dan dengan ketiga aspek tersebut di atas. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini, korelasi peta, dan skala nilai. Setelah dilakukan analisa diperoleh ringkasan sebagai berikut; Yang berkurang tanah persawahan, tanah kebun campuran dan tanah tegalan. Yang bertambah tanah perkebunan, tanah perkampungan dan tanah industri. Perubahan mata pencaharian sebagai berikut ; tenaga kerja petani menurun, pedagang bertambah, muncul tenaga kerja buruh kasar, jasa angkutan bertambah, muncul tenaga kerja industri."

"ABSTRACTVillage is relatively small entity occupied by homogeneous people and tied by local norms andcustom as well. In Indonesia, village has autonomus authority to manage and to govern dailyactivities since Government of Indonesia issued Indonesian Act Number 6/2014 about Village.The law mentions that village can get, search, and spend its village budget to accelerate villagedevelopment. In practice, use of village budget is questionable due to complex issues in field.One of important things in allocating village budget is aimed to accelerate villagedevelopment. Therefore, innovation is substantial to develop village sustainably, it comprisesa newness of product or process or organization or marketing. Therein, village budget isimportant to develop fresh ideas to innovation in one or more of innovation types mentionedabove. Whereas, innovation is an invention and its commersialisation to market, by which itis promoted by social-economic interest. In Indonesia, local innovation is promoted by Law ofGovernment Number 38/2017 about Local Innovation where village is part of localgovernment. This study is a descriptive-qualitative research method using secondary data. Theanalysis is content analysis technique with focusing on substance of local innovation andvillage budget of both laws. Due to this study is literature and act review only, analysis isdeveloped through innovation policy framework. And the significant result is that both lawsare appropriate to accelerate village development in Indonesia based on innovation,eventhough capacity of human resource and administrative management at villagegovernment level are necessarily considered."