Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai peranan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) dalam menyebarkan informasi terkait dengan kerukunan umat beragama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peranan PKUB dalam penyebaran informasi dilakukan melalui kegiatan dialog maupun ceramah. Untuk menunjukkan, bahwa PKUB serius dengan tugas yang diemban, mereka melibatkan narasumber, seperti para aparatur daerah, para petinggi PKUB, bahkan perwakilan dari Kementerian Agama pada kegiatan dialog maupun ceramah yang diselenggarakan. Melalui para narasumber tersebut, informasi- informasi yang terkait dengan kerukunan umat beragama disampikan. Selain itu, PKUB juga turut melibatkan para pemuka agama untuk menjadi fasilitator antara PKUB dengan masyarakat. Namun, kegiatan tersebut belum berjalan dengan baik. Sebab, pada hakikatnya PKUB hanya menyebarkan peraturan-peraturan pemerintah dan informasi terkait kerukunan umat beragama, tanpa memahami karakter masyarakat dan tidak peduli apakah mereka paham atau tidak tentang informasi yang telah disampaikan oleh PKUB tersebut.

---

The focus of this thesis is to describe the role of Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) in disseminating information related to religious harmony. This research is qualitative research with case study method and the methods of collecting data that used in this research are interview and document analysis. The result of this research is showing that PKUB disseminating information by having dialogues and also speeches. Besides, for showing that PKUB seriously carrying out theirs duties, PKUB involve some speakers, such as district officials, staff of PKUB, and also Ministry of Religious Affairs on dialogues and also speeches. They are presenting the information and the rule of law about religious harmony. PKUB also involve religious leaders to be facilitator between PKUB and society. But the role of PKUB doesn’t run optimally. Because, the role of PKUB is only disseminating information and the rule of law about religious harmony, without giving attention to the characteristics of society and also neglact the understanding of society about the information which have been presented by PKUB."

"Moderasi Beragama menjadi salah satu program yang dicanangkan Kementerian Agama sejak 2019 lalu. Rangkaian kegiatan dalam usaha pengarusutamaan program tersebut pun konsisten dilaksanakan hingga saat ini. Menerbitkan buku-buku, dengan berbagai topik yang berkaitan dengan moderasi beragama menjadi salah satunya. Riset ini adalah usaha untuk menelaah buku-buku tersebut sebagai sebuah diskursus keagamaan di Indonesia. Dengan kerangka genealogi pengetahuan, riset ini memperlihatkan bahwa moderasi beragama bukanlah wacana keagamaan baru yang tidak mengakar di Indonesia. Meskipun dibangun lewat serangkaian teori dan pemikiran modern, kehadiran moderasi beragama sebagai sebuah pemikiran keagamaan tetap menemukan kontinuitasnya dalam interpretasi berbasis nash dan tradisi yang sudah dikenali di nusantara sejak dahulunya. Dengan dua hal tersebut pula moderasi beragama dikonstruksi untuk menegasikan pemikiran yang bertentangan dengannya. Dengan demikian, riset ini diharapkan dapat berkontribusi menjembatani moderasi beragama salah satu babak dalam sejarah modern pemikiran keagamaan di Indonesia.

---

Religious Moderation became one of fundamental programme from Ministry of Religious Affairs thas has been kicked-off since 2019. It has impacted into activities that enhance mainstreaming the programme and is still running today. Example of activities by publishing several official books on different topics relating to religious moderation. This research endeavours to examine those books as one of developing religious discourses in Indonesia. Through genealogy of knowledge perspective, the research proves that, first, religious moderation is not appertained as unrooted religious discourse in Indonesian society. Second, even though it is constructively supported by several modern theories and thoughts, the presence of religious moderation as an existing religious thought continues to find its continuity and relevance in its interpretations based on religious texts and traditions that have been recognized in the Nusantaranese society since ancient time. With those two findings, religious moderation is developed to negate any thoughts that contradict it. Thus, the research is expected contributes to unite religious moderation as unseparable episode of modern religious thoughts history in Indonesia."

"The religious tolerance and harmony is something necessary to develop due to the need of global security and peace today. For this purpose, all religions have to be fairly ?tolerant? to others. Islam as a revealed religion, whatever its motive, is often perceived and accused as the religion of intolerance and violence. Some political and ideological questions, for example raised to this context: "Can Islamic faith tolerate other faiths, religions or groups??, What?s actually the Islamic teachings on tolerance and peace or harmony?? and the likes. This article attempts to unpack and elaborate of how far at Qur?an ?as the first and primary source of Islam? has a teaching on tolerance and peace. Using a hermeneutical approach the writer understands and analyses what is actually taught by al Qur'an on the concepts and practices of the tolerance. Based on the analysis, he highlights any conclusions of which al-Qur?an (Islam) teaches the followers to respect and implement the doctrine of tolerance and peace. The Muslim world is imperatively to tolerate others, or respect the differences for strengthening the world security and peaceful life amongst nationwide."

"ABSTRAKSejak tahun 1996, Kementerian Agama telah menggunakan teknologi informasi dankomunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.Kehadiran TIK tentu mendukung tugas dan fungsi Kementerian Agama, tetapi disisilain dapat menimbulkan gangguan jika terpapar ancaman keamanan. Hasil surveyGovCSIRT, memperlihatkan masih terdapat kerentanan pada domain go.id.Berdasarkan hasil evaluasi indeks KAMI, tingkat kematangan keamanan informasiKementerian Agama berada pada level I-I+, belum mencapai tingkat kematangan yangdiharapkan pada level III+. Dalam literatur, faktor manusia dapat menjadi aspekterlemah dalam area keamanan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini fokus padaaspek manusia dengan melakukan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasipegawai Kementerian Agama. Metode yang digunakan dalam pengukuran kesadaranadalah knowledge, attitude, dan behavior (KAB) dengan 8 area dan 25 sub areakeamanan informasi. Sampel penelitian sebanyak 311 responden yang dipilih secarakuota. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawaiKementerian Agama berada pada kategori sedang, atau membutuhkan pemantauan danperbaikan organisasi. Manajemen kata sandi, penggunaan internet, dan pelaporaninsiden keamanan informasi merupakan tiga fokus area dengan tingkat kesadaran palingrendah yang perlu mendapat prioritas dalam program kesadaran keamanan informasi.Hasil analisis juga membuktikan bahwa pengetahuan mempengaruhi secara positifterhadap sikap dan perilaku pegawai. Dengan demikian program kesadaran keamananinformasi Kementerian Agama dapat efektif diterapkan dengan meningkatkanpegetahuan pegawai.

---

ABSTRACTSince 1996, Ministry of Religious Affairs (MoRA) has used information andcommunication technology (ICT) as a means to provide services to the community. Thepresence of ICTs certainly supports MoRA's tasks and functions, but on the other handit can cause interference if exposed to security threats. The GovCSIRT survey showsthat there are still vulnerabilities in the go.id domain. Based on the results of the indexKAMI evaluation, the level of information security maturity of the MoRA is at the I-I +level, not yet reaching the expected maturity level at III +. In the literature, humanfactors can be the weakest aspects of the information security area. Therefore, this studyfocuses on human aspects by measuring MoRA employee information securityawareness levels. The method used in measuring awareness is knowledge, attitude, andbehavior (KAB) with 8 areas and 25 sub-areas of information security. The studysample consisted of 311 respondents selected by quota. The results of this study indicatethat the level of information security awareness of MoRA employees is in the mediumcategory, or requires monitoring and improvement of the organization. Passwordmanagement, internet use, and information security incident reporting are the threelowest focus areas of awareness that need to be prioritized in information securityawareness programs. The results of the analysis also prove that knowledge positivelyinfluences employee attitudes and behavior. Thus the MoRA information securityawareness program can be effectively implemented by increasing employee knowledge."

"ABSTRAKKementerian Agama telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan dikembangkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), Education Management Information System (EMIS), portal Kementerian Agama dan Sistem Pengadaaan Barang/Jasa secara Elektronik (SPSE). Dengan penggunaan sistem informasi yang semakin meningkat maka perlu adanya jaminan kelangsungan bisnis dari data center Kementerian Agama, namun sampai saat ini Kementerian Agama belum memiliki perencanaan khusus terkait kontingensi data center.Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (Pinmas) merupakan unit pengelola TIK di Kementerian Agama. Pinmas menyusun rencana strategis (Renstra) TIK 2015-2019, salah satunya memuat tentang penyusunan dokumen disaster recovery plan (DRP). DRP disusun untuk meminimalkan dampak risiko yang terjadi dan menjamin availabilitas kelangsungan bisnis organisasi apabila terjadi gangguan atau bencana.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dokumen disaster recovery plan untuk Kementerian Agama dengan menggunakan metodologi yang mengacu pada NIST SP 800-34 Rev.1 dan NIST SP 800-30 Rev.1. Framework ini memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan disaster recovery plan yang sesuai dengan kondisi organisasi.Dalam dokumen disaster recovery plan ini dilakukan penilaian terhadap terjadinya risiko untuk mengetahui tingkat dampak risiko. Selain itu, dalam dokumen ini juga dilakukan analisis dampak bisnis untuk mengetahui tingkat kritis sistem informasi yang dimiliki organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah usulan dokumen disaster recovery plan sebagai masukan untuk Kementerian Agama.

---

ABSTRACT

Ministry of Religious Affairs has been utilizing information and communication technology (ICT) as a means to provide services to the public, has developed Integrated and Computerized Hajj Information System (SISKOHAT), Education Management of Information System (EMIS), the portal of the Ministry of Religion and Electronic Procurement of Goods/Services System (SPSE). Furthermore, the utilization of information systems has increased the need for business continuity assurance of the data center of the Ministry of Religious Affairs, but to date they do not have specific plans related to contingency data center.

Information and Public Relations Center (Pinmas) is a management unit of ICT in the Ministry of Religion. Pinmas develop a strategic plan ICT 2015 to 2019, one of which includes the preparation of a document on disaster recovery plan (DRP). DRP is structured to minimize the impact of the risk occurring and ensure the availability of organization's business continuity in case of disruption or disaster.

The aim of this study is to develop a disaster recovery plan document to the Ministry of Religion by using a methodology which refers to the NIST SP 800-34 and NIST SP 800-30 Rev.1 Rev.1. This framework has the steps that must be undertaken as a reference in the preparation of a disaster recovery plan in accordance with the conditions of the organization. In a disaster recovery plan document was conducted on the occurrence of a risk assessment to determine the level of risk impact.

In addition, this document also conducted a business impact analysis to determine the level of critical information systems of the organization. The result of this research is proposed documents disaster recovery plan as input for Ministry of Religious Affairs."

"Kementerian Agama telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan dikembangkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), Education Management Information System (EMIS), portal Kementerian Agama dan Sistem Pengadaaan Barang/Jasa secara Elektronik (SPSE). Dengan penggunaan sistem informasi yang semakin meningkat maka perlu adanya jaminan kelangsungan bisnis dari data center Kementerian Agama, namun sampai saat ini Kementerian Agama belum memiliki perencanaan khusus terkait kontingensi data center.Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (Pinmas) merupakan unit pengelola TIK di Kementerian Agama. Pinmas menyusun rencana strategis (Renstra) TIK 2015-2019, salah satunya memuat tentang penyusunan dokumen disaster recovery plan (DRP). DRP disusun untuk meminimalkan dampak risiko yang terjadi dan menjamin availabilitas kelangsungan bisnis organisasi apabila terjadi gangguan atau bencana.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dokumen disaster recovery plan untuk Kementerian Agama dengan menggunakan metodologi yang mengacu pada NIST SP 800-34 Rev.1 dan NIST SP 800-30 Rev.1. Framework ini memiliki langkahlangkah yang harus dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan disaster recovery plan yang sesuai dengan kondisi organisasi.Dalam dokumen disaster recovery plan ini dilakukan penilaian terhadap terjadinya risiko untuk mengetahui tingkat dampak risiko. Selain itu, dalam dokumen ini juga dilakukan analisis dampak bisnis untuk mengetahui tingkat kritis sistem informasi yang dimiliki organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah usulan dokumen disaster recovery plan sebagai masukan untuk Kementerian Agama.

---

Ministry of Religious Affairs has been utilizing information and communication technology (ICT) as a means to provide services to the public, has developed Integrated and Computerized Hajj Information System (SISKOHAT), Education Management of Information System (EMIS), the portal of the Ministry of Religion and Electronic Procurement of Goods/Services System (SPSE). Furthermore, the utilization of information systems has increased the need for business continuity assurance of the data center of the Ministry of Religious Affairs, but to date they do not have specific plans related to contingency data center.

Information and Public Relations Center (Pinmas) is a management unit of ICT in the Ministry of Religion. Pinmas develop a strategic plan ICT 2015 to 2019, one of which includes the preparation of a document on disaster recovery plan (DRP). DRP is structured to minimize the impact of the risk occurring and ensure the availability of organization's business continuity in case of disruption or disaster.

The aim of this study is to develop a disaster recovery plan document to the Ministry of Religion by using a methodology which refers to the NIST SP 800-34 and NIST SP 800-30 Rev.1 Rev.1. This framework has the steps that must be undertaken as a reference in the preparation of a disaster recovery plan in accordance with the conditions of the organization.

In a disaster recovery plan document was conducted on the occurrence of a risk assessment to determine the level of risk impact. In addition, this document also conducted a business impact analysis to determine the level of critical information systems of the organization. The result of this research is proposed documents disaster recovery plan as input for Ministry of Religious Affairs."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, mengidentifikasi kelemahan masing-masing elemen dan key process area dengan menggunakan Internal Audit-Capability Model. Berdasarkan kelemahan key process area diidentifikasikan area of improvement dan dirancang strategi serta rencana tindak untuk meningkatan level kapabilitas APIP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa level kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama berada pada level 1 initial. Kelemahan pada elemen peran dan layanan, manajemen sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja serta struktur tata kelola harus mendapatkan perhatian untuk mempercepat pencapaian target ke level 3 integrated. Strategi peningkatan level kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal adalah melakukan penguatan kapasitas, kewenangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

---

The objective of the research is to asses capability level of Government Internal Auditor APIP at General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs, to identifying weakness of each elements as well as key process area using Internal Audit Capability Model IA CM. By weakness of such key process area had been identified area of improvement, strategy design and its follow up for increasing such capability level of APIP. This research uses qualitative method with case study method.

The study indicated that capability level of General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs is in 1 initial. This study identifies the weakness in the element of role and service, human resources management, professional practice, performance management and accountability and governance structure should be observed in order to accelerate target achievement to level 3 integrated. Strategy to increase capability level of APIP at general inspectorate is by strengthening capacity, authority and increasing of human resource competency."

"Selama 4 dasawarsa kehidupan penduduk Sulawei Selatan mengalami perubahan-perubahan yang radikal karena pengaruh pemerintah kolonial maupun perubahan administratif. Seperti terlihat pada komunitas desa yang diteliti penulis di daerah dataran tinggi Gowa, masuknya Islam setelah 1910 turut mengubah kehidupan keagamaan dan paling penting adalah pemukiman kembali seluruh penduduk desa dari lembah sungai ke jalan utama pada sekitar tahun 1970. Penulis mengkaji tentang prinsip organisasi sosial dan keagamaan setempat, serta berbagai perubahan sosial pada tingkat makro dan mikro. Struktur normatif yang fundamental dari masyarakat setempat dapat dipahami sebagai model abstrak yang didasarkan atas beragam hubungan simbolis antara organisasi sosial dan dunia gaib (supernatural). Model apapun dari suatu komunitas sosial - apakah di formulasikan oleh antropolog atau informan lokal - dalam kenyataan merupakan sutau konstruksi yang didasarkan atas pengamatan dan panafsiran serta diekspresikan dalam bentuk verbal atau tulisan. Model budaya seperti itu dapat tidak sesuai dengan realitas sosial karena kehidupan sosial untuk sebagian besar ditentukan oleh norma-norma yang berbeda, konflik kepentingan dan ketidaksamaan pengetahuan yang dimiliki anggota masyarakat. Penulis berpendapat perlunya mengganti model yang dibentuk oleh anggota-anggota masyarakat dengan suatu model yang lebih terbuka sebagai titik tolak analisis bagi etnografer, yaitu apa yang disebutnya "open cultural model"."