Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Data rumah sakit di Indonesia menunjukkan selama kurun waktu 1995-2000 terjadi penurunanjumlah rumah sakit milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 73 buah dengan 7246 tempat tidur di tahun 1995 menjadi 68 buah dengan 6888 tempat tidur di tahun 2000. Atau terjadi penurunanjumlah rumah sakit sebesar 6,9% dan tempat tidur sebesar 4,95%. Hal ini disebabkan kecenderungan BUMN melepaskan atau memisahkan rumah sakit miliknya dari organisasi induk, sebagai dampak proses restrukturisasi. 'PT KX' (Persero) suatu BUMN yang bergerak di bidang industri manufaktur, pada tahun 1996 melakukan restrukturisasi dengan memisahkan unit-unit penunjang yang tidak terkait langsung dengan kegiatan core business. Salah satunya adalah Rumah Sakit 'KX' yang dipisahkan dari organisasi induk 'PT-KX' menjadi badan usaha mandiri. Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi kemandirian 'RS KX' sebagai salah satu RS- BUMN yang dipisahkan dari perusahaan induk, dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian rumah sakit. Penelitian merupakan studi kasus dengan melakukan analisis aspek administratif berupa kinerja dan kegiatan 'RS KX' selama periode waktu 1996 - 2000, dilengkapi informasi dari narasumber kunci atau key informer dan bahan pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan secara umum rumah sakit memiliki potensi yang mendukung kemandirian dalam mempertahankan kelangsungannya (sustainability). Kinerja aspek keuangan 'RS KX' selama periode 1996- 2000 memperlihatkan kecenderungan mengarah kepada kondisi yang lebih baik. Peningkatan pendapatan tahun 1998 sebesar 49,8%, 1999 sebesar 13% dan 32,4% di tahun 2000; demikian pula laba setelah pajak I h..A.T meningkat masing-masing 86% ( 1998) dan 63, 7% (2000), semen tara di tahun 1999 menurun 37% dibanding tahun sebelumnya."

"Pergeseran peta pemasaran Indonesia dari pasar rasional ke pasar emosional bahkan ke pasar spiritual berdampak pada perubahan pola nilai konsumen. Masyarakat muslirn sebagal komunitas terbesar di Indonesia clan begitu pula di Kota Depok jumlahnya mencapak 91,94%, diperkirakan sebagai pasar potensial untuk bisnis Islam termasuk juga di bidang perumahsakitan. Untuk itu perlu dilakukan analisis potensi pasar dan atribut pelayanan rumah sakit Islam. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik potensi pasar rumah sakit Islam di kota Depok secara demografis dan geografis, pola pemanfaatan layanan kesehatan, atribut pelayanan rumah sakit Islam harapan masyarakat muslim Depok, meliputi atribut fiskk, SDIvI, fasilitas, pembiayaan, dan atribut lokasi. Desain penelitian bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode survey melaiui self administered questionaire. Sampel berjumlah 120 diambil dari pasien yang berobat di rumah sakit yang ada di Kota Depok. Selain itu dilakukan pendekatan kualitatif dengan indepth interview kepada pakar terkait (expert judgment) untuk memperoleh masukan tentang atribut pelayanan rumah sakit Islam dari menggali lebih jauh informasi lain yang terkait. Dari hasil penelitian diketahui identitas responden terbanyak berusia 20-39 tahun, wanita lebih banyak dari pria, berpendidikan akademi keatas, mayoritas berkeluarga, mayoritas tinggal di Kecarnatan Sukmajaya dan Cimanggis, umumnya karyawan swasta, profesi dan ibu rumah tangga, berpendapatan 1-5 juta per bulan, dari alokasi untuk kesehatan kurang dari 100 ribu per bulan dan mayoritas berasal dari kantong sendiri. Pola pemanfaatan rumah sakit umumnya memiIih kelas I dan keIas 11 13i/a rawat map, memilih rumah saki( karena pelayanan dokter¬perawat, fasilitas yang bersih dari suasananya yang nyaman. Semua responden mengatakan perlu adanya rumah sakit Islam di Kota Depok, namun pertimbangan bersedia berobat bila pelayanan baik, fasilitas lengkap dan tarif terjangkau. Attribute pelayanan rumah sakit Islam pilihan responden bersifat universal clan spesifik. Atribut yang universal merupakan bentuk-bentuk pelaya.nan yang diinginkan konsumen di rumah sakit pada umumnya. Atribut spesifik yang mencirikan pelayanan Islarni dad fisik meliputi tampiian SDM reenutup aurat, tata ruang dapat menjaga privasi, ada petunjuk arah kiblat di kamar, petunjuk dan perlengkapan wudhu untuk pasien, disain interior Islami, mushola dan tempat berwudhu di setiap /antai. Atribut fasilitas berupa bimbingan pasien kritis oleh petugas khusus, tersedia perlengkapan ibadah bagi pasien yang sakit berat, dark bimbingan ruhani untuk pasien serta keluarga. Atribut tarif berupa komitmen tetap melayani pasien tak mampu, kerjasama dengan Lernbagn Amil Zakat untuk subsidi dhikafa, bentuk pelayanan tidak dipengaruhi tarifkelas dan tidA sepenuhnya profit oriented. Dari basil in-depth interview pa/car diforrnulasikan atribut pelayanan rurnah sakit Islam yang bersifat universal dan spesifik. Atribut pelayanan rumah sakit Islam spesifik meliputi aspek fisik : mengikuti kaidah rumah Islam, hadir eorak Islam, tidak mewah, tataruang sesuai pelayanan gender, dilengkapi masjid atau mushola yang pantas dan mudah diakses; aspek SDM berupa salam, intens melafazkan Basmallah, Alhamdulillah, Insyaallah, mendoakan pasien, sanggup lakukan pelayanan berdasarkan gender, dan pembinaan rutin perilaku Islami SDM. Aspek fasilitas berupa adanya petugas bimbingan ruhani, tersedia sarana audiovisual, tersedia buku doa dan bimbingan ibadah pasien, dan sarana petayanan berbasis gender. Atribut pembiayaan dimana tidak ada pernbedaan tarif berdasarkan kelas, tidak menerapkan uang muka, kerjasama dengan lembaga donasi dhuafa. Atribut prosedur pelayanan medis berupa pelayanan bersalin dengan konsep pure gender, menjaga dan menghormati privasi dan aurat pasien, dan adanya standar operasional prosedur yang memperhatikan aspek layanan gender di kamar operasi atau kamar bersalin. Atribut pelayanan spesilik rumah sakit Islam pilihan responden dan rekomendasi pakar bersifat similar dan sating tnelengkapi. Manajemen rumah sakit Islam peril; mempertimbangkan potensi pasarnya clan merealisasikan atribut universal dan spesiftk agar dapat memberikan petayanan berkualitas yang berciri Islam sesuai harapan dan kebutuhan pasarya.

---

The shifting of Indonesian market position from rational to emotional market and even to spiritual one has result in the change of customers appraise pattern. Muslim community as the largest population in Indonesia, and in the city of Depok with the percentage of 91.94 out of the total population, is considered as a prospective market for Islamic dcaling including hospital business. Hence, it is significant to investigate the market potency and the service attributes of the Islamic hospitals.

This research is designated to identify the characteristic description of market strength of Islamic hospitals in the City of Depok demographically and geographically, the pattern utilization of health services, the service attributes of Islamic hospitals expected by Muslim community in Depok, including physical attributes, human resources, facilities, cost, and location attribute. The design of study is analytic descriptive with quantitative approach using survey method through self administered questionnaires. The number of samples was 120 taken from the patients nursed in the hospitals in Depok. In addition, qualitative approach was conducted with in-depth interview of the related experts (expert judgement) to get input about service attributes of the Islamic hospitals and to investigate correlated information further.

It was identified from the research that the major respondent identity was between 20 to 39 years old, and the number of women was more than men, graduates of higher education or above, majority were married, living in the Sub-District of Sukmajaya and Cimanggis, generally were private employees, professionals, and unwaged mothers, having family income of 1.5 millions rupiah per month with the budget allocated for their healthiness less than 100 thousands rupiah per month, and majority was taken from their own pockets. The pattern of hospital utilisation was generally preferring first and second classes for staying in the hospital, choosing the hospitals due to doctors' and nurses' services, clean facilities, and comfort place. All respondents said that it was important to have Islamic hospitals in the City of Depok, but considering that they are ready to go to the hospital if the services are good, the facilities are complete, and the cost is low-priced.

The attributes of service of Islamic hospitals selected by the respondents were universal and specific. The universal attributes were the service models preferred by the consumers in the hospitals in general. The specific attribute which indicated Islamic services physically comprised: the appearance of personnel wearing Muslim costumes, layout of the rooms which keeps customers' privacy, availability of sign of the direction of kiblah in the room, availability of the instructions and kits to take ablution for the patients, !skunk interior design, and availability of prayer room and place for taking ablution in each floor. The attributes of facilities included guide for critical patients by particular staff, availability of prayer facilities and costumes for prayer for serious patients, and religious guide for the patients and their family. The attributes or price were the commitment to serve unfortunate patients, collaboration with the charity organizations, such as: Lembaga Amil Zakat (LAZ) to subsidize the needy; the services are not influenced by the class tariff and not fully profit-oriented.

Universal and specific attributes of service of Islamic hospitals were formulated from the result of experts' in-depth interview. The specific attributes of service include physical aspects: complying with the rules of Islamic home, presenting the Islamic features, not-luxurious, room lay-out is according to sexual category (gender) service, providing easily-accessed mosque or prayer room, salaam (Islamic-salutation) as human aspect, frequently reciting Bismillah, Allhamdulillah, and Insya-Allah, praying for the patients, able to serve patients in accordance with the gender, and frequently teaching of Islamic conduct for the personnel. The aspects of facility encompass the presence of religious-teaching staffs, availability of audio-visual facility, availability of prayer and worship-instruction books for the patients, and gender-based service facilities. The attributes of costing comprise: the absence of tariff differences based on the class, there is no deposit, collaboration with the charity/ donor organization. The attributes of medical services consist of purely gender-based maternity services, preserving and respecting patients' privacy and patients'aurat, and the existence standard operation procedures which considers the aspects gender-based services in operation rooms or delivery rooms.

The attributes of specific services of Islamic hospitals preferred by the respondents and the experts' recommendations were quite similar and maintain one another. The management of Islamic hospitals should consider their market potencies and implement the universal and specific attributes to enable them to perform Islamic high-quality services as expected by their customers and the market demand."

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan), diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 116-128 tahun 2000 tentang pendirian 13 rumah sakit menjadi Perusahaan Jawatan. Dasar pertimbangan perubahan status rumah sakit dari unit pelaksana teknis Departemen Kesehatan atau Instansi Pengguna Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Perjan adalah dalam upaya meningkatkan daya saing dibidang pelayanan kesehatan pada era globalisasi dan guna kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengelolaan rumah sakit secara ekonomis serta diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.Perubahan status rumah sakit dan instansi pengguna PNBP menjadi Perjan mengundang perbedaan persepsi bagi seseorang atau sekelompok orang, menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai kalangan baik pejabat Depkes maupun rumah sakit juga kalangan ilmuwan.Dengan alasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perbedaan persepsi/pendapat dengan melakukan penelitian pada kelompok manajemen keuangan di RSUP Fatmawati.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi kelompok manajemen keuangan RSUP Fatmawati terhadap perubahan status dari instansi pengguna PNBP menjadi Perjan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10 informan yang terdiri dari manajemen puncak, menengah dan operasional yang bertindak sebagai subjek dan objek dari perubahan status.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya informan setuju terhadap perubahan status, namun diperlukan persiapan dan sosialisasi terhadap karyawan tentang Perjan mengenai kebijakan, struktur organisasi serta perencanaan anggaran dan laporan keuangan.Peneliti berkesimpulan bahwa untuk perubahan status menjadi Perjan rumah sakit harus merubah paradigma, kebijakan dan struktur organisasi, kultur pegawai serta sistem pengelolaan keuangan.Peneliti menyarankan agar dalam perubahan status menjadi Perjan perlu dilakukan perubahan visi dan misi sehingga mampu mamanuhi kepuasan pelanggan dan dapat memenuhi misi pemerintah dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, budaya kerja mencerminkan corporate culture dengan menggabungkan sifat pegawai dengan misi organisasi rumah sakit, perlu perubahan sistim akutansi serta perlu adanya strategi perubahan kearah terbentuknya pengelolaan secara profesional.

---

Perception of Financial Management Group towards Modification of Hospital's Status from a Recipient of Non Tax State Fund Institution into Jawatan Company 2001Referring to Government Regulation no. 6, 2000, about Jawatan Company (Perjan), a Government Regulation no. 116-128, 2000 was issued on the establishment of 13 hospitals to become Perusahaan Jawatan. The rational of modifying the status of hospitals from technical implementation unit or Instansi Pengguna Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) into Perjan was in the attempt to improve the services for having better capacity towards globalization era. Furthermore, this is also to ensure an economical hospital management as well as to provide best services to community.The conversion of hospital's status from PNBP into Perjan has triggered different perception either from individuals or group of people, resulted different opinions among Health Ministry officials, hospital personnel as well as scientists.Based on the above situation the researcher was interested to search for the difference among various perception/opinion by conducting research to the division of financial management at Public Hospital Fatmawati.Objective of this research was to gain information on different perception within the group of financial management at Public Hospital Fatmawati with regard to conversion of status from PNBP into Perjan.The research was applying qualitative approach of which the data was collected through in-depth interview from 10 respondents consisting of high and medium level management and operation who are subject and object of the modification of status.The data showed that the respondents were aware and agreed on the modification of status, however they consider the need for preparing the change and dissemination issues regarding Perjan covering the policy, the organization structure as well as budget allocation and financial reportThe researcher concluded that for changing the status into Perjan, the hospital should adapt the paradigm, policy and organization structure, staff culture and system for financial management.The researcher recommended that for changing the status into Perjan requires adaptation of vision and mission who could fulfill clients satisfaction in providing health services, reflect corporate culture by combining character of staffs with hospitals' mission, lead towards professional management through adaptation of accounting system."

"Masalah yang diteliti dalam penclitian ini adalah biaya pelayanan kcschatan rawat inap di rumah sakit dalam program Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK Gakin), oleh karcna biaya rawat inap di rumah sakit mcncapai 66 % dari seluruh biaya pelayanan kesehatan program JPK Gakin sehingga dalam pelaksanaammya hams ada keseragaman dalam biaya pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah maupun rumah sakit swasta yang melayani peserta JPK Gakin.Untuk ilu melalui Paket Pelayanan Esensial (PPE) dengan tarif kcsepakatan, dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi program JPK Gakin sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih efektif dan efisien. Jenis penelitian ini adalah kuantitatifi Data diambil dari laporan bulanan klaim biaya rawat inap pasien JPK Gakin dari rumah sakit yang telah disetujui pembayarannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang biaya pelayanan kesehatan rawat inap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua kelompok rumah sakit, yang terbanyak memanfaatkan biaya pelayanan kesehatan rawat inap adalah rumah sakit vertikal terdapat 4 variabel yang mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan rawat inap, variabcl jender perempuan lebih banyak memanfaatkan biaya pelayanan kesehatan rawat inap meskipun kasusnya lebih sedikit dari pada laki-laki,demikian pula dengan Iama rawat inap dan umur, sementara variabel diagnosis hanya di kelompok rumah sakit umum daemh saja yang mempunyai hubungan yang bermakna dengan biaya rawat inap Dari 4 variabel yang diperkirakan ada hubungan dengan biaya pelayanan kesehatan rawat inap hanya 3 variabel yang mempunyai hubungan, yaitu variabel umur, jender dan Iama rawat inap, namun variabel yang paling dominan mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan rawat inap adalah variabel umur yang berlaku baik di rumah sakit vertikal maupun rumah sakit umum daerah. Kesimpulan dari penelitian ini : Karakteristik dari pasien JPK Gakin yang mcmbuat biaya pelayanan kesehatan rawat inap menjadi tinggi adalah :Rata-rata biaya rawat inap yang terbanyak dimanfaatkan oleh rumah sakit vertikal, distribusi diagnosis penyakit terlinggi biaya rawat inapnya adalah penyakit TB Paru, rata-rata biaya rawat inap tertinggi untuk 5 diagnosis penyakit terbanyak adalah CHF.Dari 4 variabel yang diuji, yang mcmberikan pcngaruh terhadap tingginya biaya rawat inap di rumah sakit adalah variabei umur, Iama rawat dan jender namun Variabel yang paling dominan mempengaruhi biaya rawat inap di rumah sakit adalah variabel umur. Penulis menyarankan untuk : (1) Penerapan pedoman tarif PPE diberlakukan sama pada semua provider sebagai dasar pembayaran peiayanan kesehatan di rumah sakit, (2) Pcrlu diinjau kembali kesepakatan ikatan keujasama antara Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan rumah sakit yang selama ini berjalan. Sudah saatnya provider dibatasi pada rumah sakit yang banyak dimanfaatkan oleh peserta Gakin saja rerutama RSUD diselaraskan dengan tujuan pengembangan sena optimalisasi peningkatan rumah sakit umum daerah, (3) Pelayanan kesehatan sebaiknya diberikan kepada peserta yang telah memiliki kartu .IPK Gakin, hal itu selain dapat mengantisipasi adanya percaloaan dalam pengurusan SKTM dapatjuga mengendalikan biaya pelayanan kesehatan pada program JPK Gakin dan (4) Perlu promosi melalui berbagai mcdia yang Iebih intensif kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur untuk mendapatkan pelayanan keschatan pada program JPK Gakin.

---

The subject of the study is the cost of the in-patient health services payment at the hospital of the program of health service assurance for the poor family (I-ISA-PF). As the cost for in-patient payment at the hospital has reach 66% from all fees on health services of the HSA-PF program, there is a need for govemment and public hospital that work for patient of HSA-PF program, to make an agreement on the cost for in-patient services. Therefore, trough the Essential Service Package (ESP/PPE) with the agreement cost, it can be use for a program monitoring and evaluation the HSA-PF that expected will lead to a more effective and efficient policy for the issue.

The study is a quantitative study which data are collected from a monthly report of the expense claim of the in-patient of HSA-PF program at the hospital and 'thc study found that fiom two groups ot' hospital, the vertical hospital is mostly utilizing the cost of payment of' in-patient health services. There are four variables that influence the cost of payment of in-patient health services, which are: women are mostly utilizing the facility even the cases are lower than those in men, the length of stay in hospital, and age. The diagnosis variable is only found in the group of the district general hospital (RSUD) which has significant relationship with the cost of in-patient services. From those variables above, only three variables are assume to have relationship, i.e. age, gender and length of stay, and the most dominant factor that influence the cost of payment for in-patient services, whether at vertical hospital or RSUD, is age.

To conclude, the characteristic of the I-ISA-PF patient that make up a high Cost of in-patient payment are: the average cost for in-patient payment services is mostly utilized by the vertical hospital, the cost for in-patient payment is mostly used for lung-TB treatments, and the average cost for in-patient payment services for 5 highest diseases is Cl-LF.

Suggestions from the study: l) Implementation for ESP tariff should be applied to all providers as a base for payment of health services at the hospital; 2) The memorandum of agreement between the DHA ot`DKI Jakarta province and hospitals should be reviewed. Providers should be limited to the hospital that mostly chosen and utilized bythe patient of HSA-PF program, particularly the RSUD which should be adjusted with the purpose of the hospital development; 3) The health service suppose to be delivered towards patient who have the HSA~PF card only, this can anticipate the scalper practice on SKTM arrangement, as well as to control the cost of health services on HSA-PF program; and 4) There is a need to promote intensively trough any kind of media towards community for the procedure on how to obtain."

"Angka Kematian Ibu (AKI) karena kehamilan dan persalinan merupakan salah satu tolok-ukur dari derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, AKI di Indonesia masih yang tergolong tertinggi diantara negara-negara ASEAN.Atas dasar hal tersebut, maka pada tahun 1996 oleh Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dicetuskan suatu program intervensi, Program tersebut dinamakan Program Gerakan Sayang Ibu (GSI), dimana kabupaten Karawang ditunjuk sebagai salah satu kabupaten di Indonesia untuk melaksanakan uji coba yang berlangsung sampai saat ini. Program tersebut terdiri dari 2 komponen yaitu Program Kecamatan Sayang Ibu (KSI) yang berperan untuk meningkatkan kepedulian aparat pemerintah dan masyarakat terhadap wanita. Sedangkan Program Rumah Sakit Sayang Ibu (RSSI) berperan untuk meningkatkan fungsi Rumah Sakit Kabupaten sebagai Rumah Sakit rujukan untuk menangani kasus-kasus kegawat-daruratan obstetrik.Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran proses penatalaksanaan kasus ibu hamil, bersalin dan nifas risiko tinggi beserta upaya perbaikan dalam rangka Program Rumah Sakit Sayang lbu.Metodologi penelitian dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara observasi dan wawancara mendalam dengan para pelaksana disetiap unit pada instalasi kebidanan Rumah Sakit Umum Karawang untuk menggali permasalahan yang ada beserta pemecahan masalah yang ideal sesuai dengan persepsi dari para pelaksana disamping saran jangka pendek dan jangka panjang.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, ditemukan permasalahan sebagai berikut: masih belum optimalnya Pelayanan Obstetrik Emergensi Komprehensif terutama untuk pelayanan purna waktu, masih adanya hambatan dalam pengadaan darah dan prosedur administratif beserta pengaturan ketenagaan yang belum menunjang upaya perbaikan proses penatalaksaan ibu hamil, bersalin dan nifas risiko tinggi.Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum optimalnya dukungan manajerial dalam proses penatalaksanaan kasus ibu hamil, bersalin dan nifas risiko tinggi di Rumah Sakit Umum Karawang. Untuk itu disarankan agar Rumah Sakit Umum Karawang, khususnya Instalasi kebidanan lebih meningkatkan lagi pemanfaatan sumber daya manusia yang ada baik tenaga medis maupun paramedis beserta perbaikan prosedur administratif dan pengaturan ketenagaan yang lebih efisien, melengkapi prasarana penunjang dan pengadaan Bank darah. Sedangkan terhadap Dinas Kesehatan dan Instansi Lintas Sektoral disarankan untuk meningkatkan peranan koordinasi dalam pembinaan jaringan rujukan.

---

"The Analyze of the Management of Pregnant Women, Parturition and Puerperal with High Risk in Mother-Friendly Hospital Initiative Program at Karawang General Hospital" Maternal Mortality Rate (MMR) because of pregnancy and birth is one of indicators from people health degree and people prosperity level, the MMR in Indonesia is still classified as the highest number among ASEAN countries. From above statement, so in year 1996 The Minister of Women Role Affair declared an intervention program, this program called "Gerakan Sayang Ibu" (GSI}, Karawang regency was pointed as one of regencies in Indonesia to do the trial which continue until this time. This program has 2 program units; they are "Kecamatan Sayang Ibu" (KSI) program which has purposed to improve the government staff and the people awareness to the women. In the other hand Mother-friendly Hospital Initiative Program has purposed to improve the function of Regency Hospital as Referral Hospital to handle obstetric emergency cases. This research is made in order to get the pictures of the management process of pregnant women, parturition and puerperal with high risk and also to improve Mother-friendly Hospital Initiative Program. This research method is done by qualitative method, they are observation and in-depth interview with the entire medical person in every unit in obstetric installation of Karawang General Hospital to find the problem which occurs and the ideal problem solving that appropriate with the perception of the medical person besides short term and long term advice. Based on the research result which has been done, there are some problems namely: The Obstetric Emergency Comprehensive Service is still not optimal especially for full time service, there are still obstruction in blood providing and administrative procedures and also to manage the human resources, which has not support the improvement in the management process of pregnant women, parturition and puerperal with high risk. The conclusions of this research are: the managerial support in the management process of pregnant women, parturition and puerperal with high risk is still not optimal. To handle that, there is an advice to Karawang General Hospital especially Obstetric Installation to improve the human resources and to repair the administrative procedure and the human management in order to make it more efficient, and to make support equipment and Blood Bank complete. Otherwise to the Regency Health Office and Other Institution is suggest to improve the coordination role in referral network establishment."

"ABSTRAKProses restrukturisasi yang dilakukan oleh BUMN dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas membawa dampak bagi rumah sakit BUMN milik PTP Nusantara II yang mempunyai 4 rumah sakit di Sumatera Utara. Dampak tersebut adalah adanya kebijaksanaan Direksi PTP Nusantara II yang tadinya merupakan cost center bagi perusahaan dapat menjadi rumah sakit mandiri yang bersifat revenue center.Untuk membuat perencanaan strategi rumah sakit dilakukan penelitian kualitatif terhadap keempat rumah sakit dengan melakukan analisis SWOT serta penilaian posisi dan penetapan strategi melalui pendekatan tekhnik matrik LMUI.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa keempat rumah sakit berada pada posisi kuadran II stabilisasi. Posisi ini menunjukan bahwa ternyata rumah sakit untuk pertumbuhannya mempunyai peluang yang sangat besar akan tetapi kelemahannya sangat banyak dibandingkan dengan kekuatannya.Sasarannya adalah meningkatkan hasil usaha dengan memperluas cakupan pelayanan dan melakukan efisiensi, serta penampilan organisasi dan manajemen rumah sakit yang telah memenuhi standar akreditasi pada tahun 2000. Sasaran khusus untuk masing-masing rumah sakit adalah menjadi rumah sakit mandiri pada tahun 2002 untuk Rumah Sakit Tembakau Deli sebagai rumah sakit rujukan ; tahun 2003 untuk Rumah Sakit GL tobing sebagai rumah sakit dengan pelayanan unggulan atau rumah sakit khusus ; sebagai rumah sakit dengan pelayanan kesehatan paripurna pada kedua rumah sakit lainnya yaitu tahun 2004 untuk Rumah Sakit Bangkatan dan tahun 2005 untuk Rumah Sakit Zubir Harahap.Strategi pokok pengembangan rumah sakit adalah strategi stabilisasi dan strategi ekspansi. Strategi stabilisasi bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam rumah sakit yaitu adanya otonomi dalam bidang keuangan, logistik dan personalia, menyesuaikan struktur organisasi, meningkatkan manajemen keuangan, melaksanakan manajemen sumber daya manusia, manajemen mutu dan manajemen pemasaran. Strategi ekspansi bertujuan merebut peluang pasar yang ada untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas cakupan pelayanan melalui pengembangan pasar dan pengembangan jenis pelayanan kesehatan yang tentunya harus disertai dengan melengkapi sarana dan fasilitas rumah sakit. Penerapan strategi tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing rumah sakit. Strategi pemasaran yang dilakukan untuk masing-masing rumah sakit adalah strategi diferensiasi untuk Rumah Sakit Tembakau Deli, strategi fokus untuk Rumah Sakit GL Tobing serta strategi kepemimpinan biaya untuk Rumah Sakit Bangkatan dan Rumah Sakit Zubir Harahap.Daftar Pustaka : 30 (1984-1997)

---

ABSTRACT

Main Development Strategy For PTP Nusantara II Hospital In North Sumatera, IndonesiaThe restructurisation operation undergone by state-owned companies in anticipating the globalization era and free-trade brings considerable impact to the four hospitals owned by state-owned, PTP Nusantara II in North Sumatera. This is reflected in the management direction to turn the hospitals from being cost-centers into revenue-centers, independent hospitals.

In planning the hospital strategy, a qualitative research was performed against the four hospitals using SWOT analysis and LMUI matrix approach. LMUI matrix is a technique used to evaluate position and to decide on strategy. The four hospitals were found to be at the stabilization phase, which is shown by being at the 2nd quadrant of the LMUI matrix.

Specific target for each hospital towards independent hospital are Tembakau Deli Hospital to be reference hospital by 2002, GL Tobinh Hospital to be distinguished hospital or hospital with specific service by 2003, while both Bangkatan Hospital and Zubir Harahap Hospital are to become comprehensive hospital by 2003 and by 2005 respectively.

The main strategies for the hospitals are stabilization and expansion strategies. The stabilization strategy is aimed at overcoming the hospital's disadvantageous by awarding autonomy for financial, logistics and personnel-related system, by performing cost-efficient operations and improving the organization and management performance as well asoptimizing the organizational structure, improving the Financial management, accomplishing Human Resource management, Quality management and Marketing management. Expansion strategy objectives are to increase their revenue by seizing market opportunity through service diversification, through market development and product development, coupled by efforts to equip the hospitals with essential facilities and infrastructures.

The strategy implementation would have to be customized according to each hospital's conditions. Their marketing strategies are differentiation strategy for Tembakau Deli Hospital, focus strategy for GL Tobing Hospital, and cost-leadership strategy for both Bangkatan Hospital and Zubir Harahap Hospital.

Bibliography : 30 ( 1984-1997 )"

"Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah NO. 22 Tahun 1999, kesehatan menempati urutan kedua dan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten atau Kotamadya. Beberapa rumah sakit umum daerah saat ini sedang berupaya mempersiapkan diri menjadi unit swadana. Unit swadana adalah satuan kerja tertentu dari instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tahapan perubahan RSUD Karawang menjadi unit swadana dan gambaran tentang perubahan yang dilaksanakan di rumah sakit tersebut sebagai unit swadana.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam belas informan. Informan penelitian ini adalah orang-orang di RSUD Karawang yang berkepentingan dan mengetahui dengan baik perubahan RSUD Karawang menjadi unit swadana dan terlibat dalam proses transformasi rumah sakit tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjadi unit swadana, upaya yang dilakukan oleh RSUD Karawang adalah melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah sebagai stakeholder untuk mendapatkan dukungan, kemudian pengurusan proses administrasi sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1991. Disamping itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menjadi unit swadana, perubahan organisasi yang dilakukan oleh rumah sakit meliputi perubahan struktural yang terdiri dari perubahan visi, misi, dan strategi, perubahan struktur, perubahan sistem termasuk didalamnya adalah perubahan sistem insentif, sistem komunikasi, dan sistem pengambilan keputusan, serta perubahan kultural, berupa perubahan pola pikir atau nilai-nilai.Prinsip dasar yang dipakai dalam melakukan perubahan adalah keterbukaan, empowerment, enrichment, bertanggung jawab, peningkatan kesejahteraan karyawan, serta konsistensi terhadap misi dan visi.Perubahan status rumah sakit menjadi unit swadana merupakan suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

---

Study on Transformational Process of Karawang General Hospital as An Autonomous District Hospital.Based on law No.22/1999, health sector is located at the government's second priority which has to be accomplished at regency or municipality level. At present, several district general hospitals are eager to become an autonomous unit. Autonomous unit is a certain work unit of government institution which is given the authority to use its operational income directly.

The objective of this research was to gain complete description about Karawang District General Hospital's transformation process into an autonomous unit and the process of transformation that was performed by the hospital as an autonomous unit.

This research was a qualitative research, which was conducted by in depth interviewing to the sixteen informants from many levels of management.

All of them were the employees of Karawang General Hospital who were involved and had some information about the process of its transformation.

The result showed that Karawang District General Hospital have had made an approach to the district government as the stakeholder of the hospital and fulfilled the administrative requirements regarding to Presidential Decree No. 38/1991. The research also indicated that after becoming an autonomous unit, Karawang District General Hospital obtained organizational transformation that included structural and cultural transformation.

Structural transformation was the form of strategy, vision and mission transformation, structure and system transformation. System transformation itself consisted of incentive, communication and decision making system transformation. Cultural transformation incorporates the way of thinking and values. The transformation principles were transparency, empowerment, enrichment, responsibility, promotion of employee prosperity, and consistency in attempting the mission and vision.

Hospital transformation into an autonomous unit is an opportunity that should be used in obtaining transformation process so that the hospital can promote better quality of healthcare."

"Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran mempengaruhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, baik jenis ataupun mutunya. Dengan meningkatnya taraf pendidikan dan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat maka pemahaman masyarakat terhadap kesehatan juga semakin meningkat yang ditandai dengan semakin kritisnya tanggapan masyarakat terhadap mutu dan jasa pelayanan.RSU Kota Padang Panjang merupakan satu-satunya rumah sakit pemerintah yang ada di Kota Padang Panjang. Pada pelayanan rawat jalan, terjadi penurunan kunjungan terutama terlihat pada 2 tahun terkahir ini. Untuk itu perlu diteliti penyebab dari penurunan kunjungan tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang persepsi customer (pelanggan) terhadap pelayanan rawat jalan di poliklinik umum RSU Kota Padang Panjang sebagai dasar penyusuuan strategi pemasaran rawat jalan RSU Kota Padang Panjang.Penelitian ini bersifat deskriptif dimana data primer diambil dari informan yang terdiri dari dokter, perawat, pasien RSU Kota Padang Panjang, dan pasien RS Yarsi Padang Panjang dengan menggunakan metode Fokus Group Diskusi (FGD) dan wawancara mendalam sedangkan data sekunder didapatkan dari data rekam medik RSU Kota Padang Panjang.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelayanan perawat dan dokter di poliklinik umum RSU Kota Padang Panjang dan kebersihan serta kenyamanan yang herhubungan dengan fasilitas rumah sakit tidak sesuai dengan harapan pasien. Selain itu tarif pelayanan rawat jalan di poliklinik umum RSU Kota Padang Panjang yang sangat rendah menyebabkan kurangnya motivasi dokter/perawat serta kepercayaan pasien terhadap pelayanan rumah sakit.Hasil penelitian ini merupakan masukan untuk rumah sakit dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu serta pelayanan.

---

The Customer Perspective to The Ambulatory Care Service at General Polyclinic at District Hospital of Padang Panjang as a Basic Marketing Strategy at District Hospital in Padang Panjang CityThe technology and physician knowledge influence to community need for health service, such the kind of health or quality of health, with enhance quality of education and social economic growth in community. The understanding of people to health more enhance that can be looked at of the people responsive about health quality and health service.District hospital of Padang Panjang is the one of government hospital in Padang Panjang city. For ambulatory care service, there is reducing of visiting, especially for two years ago.This research is needed to obtain the information about customer perspective for ambulatory care service at general polyclinic at district hospital of Padang Panjang, as the basic of marketing strategy in district hospital Padang Panjang.This thesis has descriptive character which primary data is gotten from, the physician, the nurse, and the patient of district hospital and Yarsi hospital patient as the informan that use focus group discussion method (FGD) and interview while secondary data is obtained of district hospital medical record at Padang Panjang.From this thesis result is found that nurse service, the physician service, cleaning, and safety, at general polyclinic of district hospital that related by hospital facility not according to patient expect. The ambulatory service cost at general polyclinic, district hospital is so cheap and less motivation of physician, the nurse, and the patient belief to hospital service. This thesis result is for hospital to enhance service quality."

"Rumah Sakit sebagai sebuah institusi perlu menerapkan good corporate governance dan good clinical governance dalam meningkatkan mutu pelayanannya secara berkesinambungan. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pemerintah menyadari perlunya keleluasaan praktik berbisnis yang sehat di berbagai instansinya, sehingga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 (PP 23/2005) mengenai Pengelolaan Keuangan BLU dan mengijinkan penerapannya dapat dilaksanakan di berbagai instansi pemerintah termasuk Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tata kelola pada 4 (empat) Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali.Terdapat perbedaan implementasi pada ke 4 (empat) RS Vertikal tipe A di Jawa dan Bali yang diteliti. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pencapaian kelengkapan persyaratan dokumen tata kelola serta perbedaan pada 4 (empat) unsur tata kelola BLU sesuai PP 23/2005 yang meliputi 12 (dua belas) faktor terkait peningkatan mutu pelayanan menurut skema Donabedian dan Glickman, yaitu budaya korporat, penetapan BLU, hospital by laws, Renstra & RBA, pengembangan layanan, pengadaan barang & jasa, standar pelayanan, penetapan tarif, pejabat pengelola, penetapan remunerasi, kepegawaian, pembinaan & pengawasan.Perlunya peningkatan pemahaman pejabat pengelola satuan kerja, peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan, pembentukan pengelola khusus BLU di Kementerian Kesehatan, pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan juga perubahan budaya organisasi, seleksi & evaluasi RS BLU, pemenuhan syarat kelembagaan BLU, reward & punishment, peraturan yang jelas, rencana strategis & rencana bisnis anggaran yang sesuai. Kebijakan publik yang tepat sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuannya.

---

A hospital as an institution needs to implement good corporate governance and good clinical governance to improve service quality continuously. Public Service Agency (BLU) is a government agency established in order to provide services to the community in the form of supply of goods and/or services being sold without profit and doing activities based on the principles of efficiency and productivity. The government realized the needs for flexibility in healthy business practices of various institution, so it has issued Government Regulation No. 23, 2005 (PP 23/2005) of the Financial Management BLU and allow its application to be implemented in a variety of government agencies including the hospitals. The purpose of this research is to evaluate governance at four (4) type A vertical hospitals in Java and Bali.

The result of this study in four (4) type A vertical hospitals in Java and Bali showed that there are differences in the implementation. These include differences in achievement of the completeness document on good corporate governance as well as governance requirements documents as well as differences in the 4 (four) elements of governance from PP 23/2005 that includes 12 (twelve) related factors of Donabedian and Glickman’s scheme which are corporate culture, BLU establishment, hospital by laws, strategic planning & business plan budget, service development, procurement of goods and services, service standards, tariffs, management officer, remuneration, staffing, training and supervision.

This research suggested the need for improved understanding of work force management officer, the quality of guidance and supervision, the establishment of specialized managers in BLU in Ministry of Health, the establishment of an integrated team involving all stakeholders. Improvements needed in change organizational culture, BLU’s hospital selection & evaluation, BLU's institutional requirements, reward & punishment system, clear rules and strategic plan & business plan budget. Appropriate public policy to determine the success of a country in achieving its objectives is needed."

"ABSTRAKSebuah rumah sakit yang baik manajemennya, tidak dapat menghindari kenyataan bahwa piutang penderita merupakan bagian terbesar dari kekayaan lancarnya. Hal ini menyebabkan masalah piutang menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup rumah sakit. Sebagai suatu institusi pelayanan kesehatan yang dikelola secara sosio-ekonomis untuk mencapai efisiensi dan efektifitas yang optimal, rumah sakit harus dapat mengembangkan dirinya secara mandiri dan mantap tanpa melupakan fungsi pelayanan sosialnya. Bagi Rumah Sakit Husada sendiri, piutang penderita cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dari Laporan Keuangan Tahun 1991, tercatat bahwa terjadi kenaikan jumlah piutang baik dari penderita yang masih dirawat maupun dari penderita pasca rawat sebanyak 37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan piutang tersebut merupakan 11,9% dari seluruh pendapatan rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor. apa saja yang mempunyai hubungan dengan terjadinya piutang pada penderita rawat inap. Ada dua aspek yang diteliti, yaitu Aspek Pemakai Jasa untuk mengetahui karakteristik dan kemampuan penanggung jawab penderita; serta Aspek Pemberi Jasa, yaitu komponen-komponen piutang yang terjadi. Dari hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Aspek Pemakai Jasa tidak mempunyai hubungan dengan terjadinya piutang. Sedangkan dari Aspek Pemberi Jasa hanya faktor-faktor: Lama Hari Rawat, Biaya Obat, Jumlah Dokter yang Merawat serta Biaya Jasa Dokter yang mempunyai hubungan tersebut. Pada observasi juga didapatkan bahwa fungsi prapenerimaan, penerimaan, penataan rekening serta penagihan belum berjalan dengan baik. Saran-saran yang diajukan adalah perbaikan fungsi-fungsi tersebut antara lain dengan pengadaan formulir data penanggung jawab penderita, penyempurnaan tata tertib keuangan bagi penderita rawat inap, peningkatan kualitas para petugas, penataan struktur dan sistem manajemen piutang itu sendiri."