Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 181339 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Yudistina Eka Kumala
"Pemerintah Indonesia menerapkan Good Corporate Governance (GCG) khususnya pada perusahaan publik, sebagai upaya bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan Asia tahun 1997, terutama Asia Tengqara. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menerapkan GCG dapat dilihat dari lahirnya produk-produk hukum yang mengatur mengenai GCG dan juga pembentukan suatu komite yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan-kebijakan mengenai GCG, yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, melalui Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri No. 10/M.EKUIN/08/1999 jo No. 49/M.EKON/11/2004. GCG dipercaya mampu memperbaiki kondisi perusahaan publik di Indonesia yang tengah porak poranda akibat kurang diterapkannya prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan.
Salah satu elemen utama (key force) dalam GCG adalah Komite Audit, yaitu suatu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas pengendalian intern, kebijaksanaan akunting, manajemen resiko, kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, anggaran dasar perusahaan Serta pengungkapan laporan keuangan secara transparan dan akurat. Sejalan dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan publik di Indonesia wajib untuk memiliki Komite Audit, dasar hukumnya adalah Peraturan Bapepam IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-29/PM/2004 tertanggal 24 September 2004 dan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Sampai dengan saat ini 97% dari perusahaan publik di Indonesia telah memiliki Komite Audit. Angka tersebut menunjukan eksistensi dan peran Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang baik, hanya saja belum sempurna."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T18472
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
K.A. Mira Sauca
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
S24429
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yualita Widyadhari
"ABSTRAK
Komisaris Independen bertanggung jawb atas diterapkannya prinsip tata kelola
perusahaan yang baik dengan pemberdayaan Dewan Komisaris agar melakukan tugas
pengawsan serta memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat
memberikan nilai tambah kepada perusahaan.
Adapun kendala bagi Komisaris Independen dalam perusahaan perasuransian dalam
melaksanakan fungsinya adalah dimungkinkan terjadinya benturan kepentingan (conflict
of interest) antara pemegang saham Perusahaan Asuransi dengan Kepentingan Pemegang
Polis yang mana Komisaris Independen harus selalu mendahulukan kepentingan
Pemegang Polis sehingga ada jaminan bagi perlindungan hak Pemegang Polis.
Namun dalam prakteknya hal tersebut belum dapat dilaksanakan secara penuh, yang
mana masih terjadi timbulnya kerugian pada pemegang polis karena keberpihakan
Komisaris Independen kepada Pemegang Saham ditempat yang bersangkutan bekerja.
Oleh karena itu dipandan perlu untuk melakukan pengawasan kepada pelaksanakan tugas
dan tanggung jawab Komisaris Independen Perusahaan Asuransi, disamping perlunya
evaluasi kembali sistim pengangkatan Komisaris Independen agar Komisaris Independen
yang diangkat dapat memenuhi harapan perusahaan dalam rangka Good Corporate
Governance.

ABSTRACT
An Independent Commisioner is responsible for the application of good company
management principlas by empowering the Board of Commisioners to carry out their
task of supervision and to give advice to the Board of Directors effetively so as to be able
to give added value to the company.
An obstacle for an Independent Commisioner in an insurance company in fulfilling his
function is the possible accurrance of conflict of interest between the Shareholders of the
Insurance Company and the Policy Holders, and the Independent Commisioners always
has to prioritize the intereset of the Policy Holders so as to guarantee that the right of
Policy Holders is protected.
However, in practicy this cannot as yet be fully carried out since losses continue to be
suffered by the Policy Holders due to partiality of Independent Commisioners in favour
of the Shareholders at place where they are employed.
Therefore, it is decmed neccessary to anpervise the implementation of the task and
responsibility of Independent Commisioners of Insurance Companies as well as to
reevaluate the appoinment system of Independent Commisioners in order that the
appointed Indenpendent Commisioners will be able to realize the hopes of the company
within the framework of Good Corporate Governance."
2012
T31073
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Hidayat
"Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai target dan menghasilkan keuntungan sangatlah bergantung dari inisiatif dari perusahaan tersebut untuk mampu mengatur semua kinerja perusahaan dengan baik dalam wujud Good Corporate Governance. Dalam mengimplementasikan pedoman Good Corporate Governance tersebut timbul berbagai hambatan dilapangan yang secara garis besarnya dapat dikategorikan berupa hambatan yang bersifat aktual dan potensial, hambatan yang bersifat personal maupun impersonal serta hambatan yang bersifat individual dan organisasional.
Untuk itu perlu adanya tekad perusahaan untuk mengimplementasikan pedoman Good Corporate Governance yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan dalam standar kerja perusahaan demi menciptakan kinerja perusahaan yang berkinerja baik, efektif, efisien serta mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu dengan membuat uraian secara jelas dan sistematis mengenai sesuatu untuk dianalisa guna mendapatkan fakta yang diinginkan dalam hal ini implementasi serta hambatan dalam penerapan Good Corporate Governance.

The success of company in achieving a target and generate profit depend on attentive of company to able adjusting all company progress with accurate in actualize Good Corporate Governance.In order to actualize code of Good Corporate Governance raise many inhibition which in capitulation categorized like inhibition that actual and potential, inhibition that personal although impersonal and inhibition that individual and organizational.
On behalf of it need availability of company willpower to implement Good Corporate Governance's code that transparancy, accountability, responsibility, independency and fairness of company operating standard procedure to make good company progress, efective, eficient also able to make profit for company.
In arranging this thesis, writer use research method that analytical descriptive with make description and systematic about object to analized for get the precise in this case about implementation and inhibition to applying Good Corporate Governance."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T26268
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
"Tugas akhir ini merupakan laporan kegiatan penulis dalam upaya mengatasi persoalan yang dikeluhkan oleh manajemen P.T. ABC Oil, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan hasil-hasil produksi minyak dan gas bumi (uraian
mengenai profil P.T. ABC Oii dapat ditentukan pada
Sejak pertengahan tahun 2001 ABC banyak melakukan pembenahan intemal dalam rangka mempersiapkan dan mengembangkan landasan bisnis yang kuat dan
Sumber Daya Manusia yang kompeten dan unggul untuk menghadapi era
deregulasi dan globalisasi di bidang minyak dan gas bumi.
Pembenahan yang dilakukan mengharuskan seluruh pimpinan maupun karyawan
untuk mengubah cara. kerja mereka agar lebih customer oriented dan lebih mampu bekerja dalam team 0eamwork). Apabila dilihat dari kinerja Perusahaan, ternyata terjadi peningkatan penghasilan selama 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2002 dan
2003. Namun sayangnya, peningkatan kinerja ternyata diikuti dengan peningkatan angka perputaran pegawai (turnover) yang tentunya berdampak pada meningkatnya biaya-biaya untuk merekrut tenaga baru, pelatihan-pelatihan, menurunnya
produktititas sampai dengan mendatangkan tenaga ekspatriat untuk mengatasi kesenjangan. ini mempakan salah satu keluhan manajemen ABC yang ingin ditanggulangi. Keluhan Iain adalah adanya kecendcrungan penurunan motivasi dan komitmen karyawan.
Menanggapi keluhan manajemen ABC, Penulis melakukan beberapa kcgiatan yaitu Focus Group discussion yang dilakukan terhadap 35 orang untuk menggali lebih dalam dan mengetahui dengan tepat hal-hal apa yang tclah menyebabkan situasi
kcrja seperti ini. Hal lain yang dilakukan adalah Exit Inferview terhadap karyawan karyawan yang akan mcninggalkan Perusahaan untuk mengetahui hal-hal apa yang
merupakan faktor pemicu mereka untuk meninggalkan Perusahaan dan faktor-faktor apa yang dapat membuat mereka tidak meninggalkan Perusahaan.
Berdasarkan analisis terhadap hasil Focus Group Discussion dan Exit Interview disimpulkan bahwa masih cukup banyak karyawan yang mempunyai motivasi dan komitmen yang tinggi. Mereka pada umumnya menghargai inisialif-inisiatif yang
telah dilakukan olch Pcrusahaan dalam meningkatkan kinerjanya, namun pada saat yang sama mereka melihat adanya kesenjangan antara harapan-harapan mereka terhadap pimpinannya dan kenyataan yang mcrcka aiami di Iapangan. Mereka melihat bahwa leaders yang ada dalam Perusahaan ini tidak memainkan perannya
dengan baik dan masih belum mampu untuk menjadi role model. Mereka dinilai kurang menyisihkan wakmnya untuk memikirkan pengembangan/development dari
bawahannya karena proses coaching yang merupakan salah satu kunci people development jarang tcrjadi dan kalaupun dilakukan, kualitasnya kurang memadai. Satu hal yang mungkin dilupakan adalah untuk melihat dari awal perjalanan
Pcrusahaan ini hingga sampai pada keadaan saat ini. Temyata, sebagian besar dari pimpinan dalam organisasi ini di tahun 1998 pada saat keadaan ekonomi Indonesia
memburuk dan kinerja Pcrusahaan mcnurun, hams segera mengisi jabatan-jabatan manajerial yang tadinya dipegang oleh para ekspatriat. Sejak itu fokus mereka
adalah bagaimana memulihkan kinerja bisnis secepatnya sehingga people skills
yang memang tidak pernah di ciptalkan sebelumnya tidak pernah sama sekali prioritasnya.
Mempertimbangkan hasil analisis di atas, Penulis memberikan beberapa altematif sebagai saran yang dapat ditempuh Pemsahaan. Yang pertama adalah mendesain
Leadershqa & Management Competencies, yang akan mcmbantu level manajerial ke atas untuk mengembangkan people skill. Yang ke dua adalah mengadakan pelatihan teambuilding untuk selumh pimpinan dan karyawan secara bersama sama sehingga dapat meningkatkan semangat teamwork dan pada saal yang sama mendapatkan komitmen dari seluruh karyawan. Yang ke tiga meneruskan program-program yang ada dengan lebih terstruktur sehingga tidak ada biaya tambahan dan tidak menyita waktu pimpinan maupun karyawan yang sudah sangat
disibukkan dengan kegiatan sehari-harinya (Rincian mengenai altematif pemecahan masalah dan konsekuensi masing-masing altematifdapat dilihat pada halaman 29)."
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2004
T38508
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Made Gede Yagustana
"Penelitian diajukan untuk mengetahui bagaimana hubungan implementasi good governance (yang terdiri dari prinsip transparancy, akuntability, responsibility, independency, dan fairness) terhadap kinerja kantor cabang BPJS ketenagakerjaan (perluasan kepesertaan, kepuasan pelayanan dan penerimaan iuran).
Atas dasar tersebut diajukan model teroritis dengan hipotesis untuk diuji dengan metode SEM. Sampel penelitian ini adalah 322 orang responden yang merupakan karyawan dari Kantor Cabang BPJS ketenagakerjaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas implementasi prinsip transparancy terhadap kinerja kepuasan pelayanan, implementasi prinsip responsibility dan prinsip fairness terhadap kinerja perluasan kepesertaan, kepuasan pelayanan dan penerimaan iuran. Serta terdapat hubungan yang positif atas penerapan good governance terhadap kinerja kantor cabang BPJS ketenagakerjaan."
Jakarta: Bidang Penelitian dan Pengembangan AAMAI, 2018
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Muh. Arief Effendi
Jakarta: Salemba Empat, 2018
658.4 MUH p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Saleh Basir
"Skipsi ini memberikan analisis hukum atas keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Publik. Kerangka hukum penegakan GCG di Indonesia telah diadopsi pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan Peraturan-peraturan Bapepam-LK. Komisaris Independen dibentuk berdasarkan UUPT, sedangkan Komite Audit dibentuk berdasarkan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK. Namun, dasar hukum pembentukan Komisaris Independen dan Komite Audit tersebut masih perlu ditegaskan lagi dalam peraturan perundang-undangan agar tugas dan tanggung jawabnya lebih jelas khususnya bagi Perusahaan Publik. Hasil penelitian menyarankan direvisinya UUPM dan Peraturan Bapepam-LK agar lebih tegas mengatur keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit di Perusahaan Publik.

This research provides legal analysis on the existence, duties and responsibilities of the Independent Commissioner and the Audit Committee within the framework of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the Public Company. GCG enforcement legal framework in Indonesia has been adopted in Act 40 of 2007 on Limited Liability (Company Law), Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market (Capital Market Law) and regulations Bapepam-LK. Independent Commissioner established under the Company Law, while the Audit Committee was established by the Company Law and Bapepam-LK. However, the legal basis for the establishment of an Independent Commissioner and the Audit Committee still must be stressed again in legislation for their duties and responsibilities more clearly, especially for public companies. The results suggest revising Capital Market Law and Bapepam-LK to be more strictly regulated the presence, tasks and responsibilities of the Independent Commissioners and Audit Committee on the Public Company."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S24803
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>