Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tentara merupakan bagian intergral dalam suatu negara yang berfungsi mempertahankan eksistensi negara tersebut dari agresi militer negara lain. Namun, pembentukan organisasi tentara pada suatu negara yang baru berdiri bukanlah pekerjaan yang ringan, apalagi harus menghadapi seangan negara lain pada saat yang bersamaan. Situasi seperti inilah yang dihadapi oleh Negara Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaannya. Pada awalnya pemerintah Republik Indonesia hanya mendirikan BKR yang mempunyai fungsi berbeda dengan tentara. Kedatangan tentara Sekutu di Indonesia dengan tentara Belanda yang ikut di dalamnya menimbulkan respons dari para pemuda dengan membentuk laskar-laskar dan merebut senjata-senjata dari tangan tentara Jepang guna mempertahankan kemerdekaan. Walaupun pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah membentuk TKR sebagai wadah resmi tentara pemerintah, tetapi kendali militer tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah mengingat keberadaan laskar-laskar yang juga berjuang dengan gigih di luar koordinasi tentara resmi. Didaerah Sumatra Timur, jumlah laskar justru lebih banyak dibandingkan jumlah tentara. Mereka berhimpun di sekitar Medan yang dikuasai oleh tentara Sekutu. Upaya menyatukan pasukan-pasukan laskar dan tentara yang umumnya berasal dari Sumatra Timur dan Tapanuli in dilakukan lewat pembentukan LRMA yang kemudian berubah menjadi KMA. Namun, koordinasi pasukan tetap menjadi masalah penting bagi perjuangan di daerah ini. Konflik-konflik antar pasukan kerap terjadi, begitu pula penyimpangan-penyimpangan pasukan berupa perampokan dan pembentukan atas masyarakat sebangsa yang tidak berdosa"

"Buku ini membahas mengenai keterlibatan seniman pada masa perang kemerdekaan dan dijelaskan pula dampak karya-karya seniman pada masa perang kemerdekaan"

"ABSTRAKNovel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata adalah sedikit sekali novel yang mengisahkan tentang perjuangan di dunia pendidikan. Melalui penokohan yang dibangun oleh pengarang, perjuangan para tokoh dalam mengarungi hidup di dunia pendidikan terasa sangat mengharukan. Tidak ada kata putus asa apalagi menyesali hidup. Mereka tetap bersemangat dalam kesederhanaan dan keterbatasan untuk mencari ilmu pengetahuan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pragmatik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perjuangan para tokoh dalam dunia pendidikan. Kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik kajian pustaka. Berdasarkan kajian dapat diketahui bahwa perjuangan para tokoh dalam dunia pendidikan telah menjadikan kehidupan mereka menjadi lebih baik di kemudian hari."

"Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan. Penghinaan dapat dilakukan melalui lisan, isyarat ataupun melaui tulisan. Obyek penghinaan bermacam-macam, penghinaan dapat ditujukan terhadap golongan, pemerintah atau individu. Penghinaan diatur dalam Bab XVI Buku II KUHP, dari pasal 310 sampai dengan pasal 321. tetapi apabila obyek penghinaannya adalah pemerintah, perumusan didalam KUHP lebih luas dari sekedar penghinaan, yakni yang terdapat dalam pasal 154 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap Pemerintah RI. Pasal ini terkenal dengan pasal “penyebaran rasa benci” atau dikenal dengan istilah “Haatzaai Artikelen”. Dalam pasal 156 KUHP obyek penghinaannya adalah golongan, termasuk ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan. Pasal ini diperluas dengan pasal 156a yang khusus obyeknya adalah terhadap agama itu sendiri. Delik penghinaan sebagian merupakan delik aduan dan sebagian lagi bukan sebagai delik aduan. Apabila obyeknya penguasa atau pemerintah bukan merupakan delik aduan. untuk menafsirkan pengertian penghinaan harus dihubungkan dengan pasal 310 KUHP, “menghina” yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Didalam pasal 310 ayat (3) KUHP menyebutkan dua hal yang menghilangkan sifat melanggar hukum dari penistaan sehingga sipelaku tidak boleh dihukum, yaitu bahwa sipelaku menghina untuk kepentingan umum atau untuk membela sesuatu. Proses pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan “bersalah”, dan akan dijatuhkan hukuman. Namun mengenai penegakan hukum dan keadilan bukanlah hanya tugas hakim ataupun aparat penegak hukum lainnya, akan tetapi tugas semua orang untuk adil dalam bersikap, jernih dalam berpikir, halus dalam berbuat, termasuk berdakwah, dan bijaksana dalam bertukar pikiran."