Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kedudukan Halal Haram sangat penting dalam Islam. Ia merupakan bagian dari kerangka dasar ajaran agama Islam yang meliputi aspek Aqidah, Syariah, dan Akhlak. Ia juga mencakup aspek dunia dan akhirat serta mencakup aspek perdata dan publik. Kepentingannya tidak hanya untuk penganut Agama Islam, tetapi juga untuk semua manusia. Fakta yang ditemukan di lapangan ternyata tidak sesuai dengan pedoman yang diajarkan Islam, karena belum optimalnya kesungguhan dari Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Konsumen untuk menjalankan ketentuan Tersebut. Padahal, akibat dari menggunakan produk yang haram tidak hanya merugikan individu tetapi juga merugikan masyarakat dan Negara. Selain itu, hukumannya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah sewajarnya jika Pemerintah memberikan perlindungan kepada konsumen muslim, agar terlindung dari produk yang tidak halal. Karena dasar dan alasan pemberian jaminan produk tersebut sangat kokoh, yaitu alasan Filosofis, Yuridis, Sosiologis, Ilmiah, nilai-nilai universal, fakta di lapangan, serta kegunaan praktis. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis dan kasus, serta bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai kedudukan Halal Haram dalam Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang beragam Islam serta dasar pemberian hak kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik bagi Umat Islam di Indonesia, sebagai bentuk perlindungan konsumen, baik ditinjau dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia maupun prinsip Syariah berdasarkan hukum Islam.Halal Haram very important position in Islam. He is part of the basic framework of Islamic teachings which include aspects of Aqeedah (Aqidah), Sharia (Syariah), and Morals (Akhlaq). He also covers aspects of the world and the hereafter and includes aspects of civil and public. Importance not only to followers of Islam, but also for all mankind. Facts discovered in the field was not in accordance with the guidelines taught by Islam, because it is not optimal seriousness of the Government, Business, and Consumers to run Such provisions. In fact, as a result of the unlawful use of products not only harm individuals but also detrimental to society and the State. In addition, the punishment is not only the world but also in the hereafter. As the State is predominantly Muslim, it is inevitable if the government provide protection for Muslim consumers, to protect them from products that are not kosher (halal). Since the basis and reasons for granting guarantees that product is very sturdy, which is the reason Philosophical, Legal, Sociological, Scientific, universal values, facts on the ground, as well as practical usefulness. This study is a normative study with the use of library research and analytical approach and cases, as well as descriptive. The results of this form of analysis and advice regarding the status of the Halal Haram in Islam that must be implemented by every Muslim as well as the diverse basic rights of halal food products, beverages, pharmaceuticals, and cosmetics for Muslims in Indonesia, as a form of consumer protection, both reviewed in the existing regulations in Indonesia as well as the principles of Islamic Sharia law."

"Pokok permasalahan penelitian ini : (1) Mengapa terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah dan pengusaha PKP2B mengenai tunggakan DHPB. Apakah pengusaha PKP2B tersebut telah merugikan keuangan Negara dan dapat dituntut; (2) Bagaimana sikap pengadilan atas dispute DHPB tersebut. Apakah pengadilan telah menyelesaikan dispute DHPB secara tuntas; (3) Langkah apa yang sebaiknya ditempuh pemerintah untuk dapat segera menyelesaikan dispute DHPB dengan pengusaha PKP2B, mencegah timbulnya masalah tunggakan DHPB di kemudian hari, dan mencegah penurunan nilai DHPB dan royalti batubara karena transfer pricing.Metode penelitian yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan sifat dan bentuk laporan yang deskriptif-analitis-preskriptif, serta dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Sebagai hasil penelitian : (1) menurut pengusaha PKP2B tidak ada tunggakan DHPB karena dikompensasi dengan PPN masukan. Sementara menurut pemerintah ada tunggakan DHPB karena kompensasi tidak secara otomatis dan DHPB harus dibayar dulu, baru kemudian mengajukan restitusi PPN, mengingat DHPB dan PPN merupakan dua hal yang berbeda dan sesuai dengan asas bruto. Pengusaha PKP2B tidak merugikan keuangan Negara dan tidak dapat dituntut. (2) Pengadilan cenderung mengabulkan gugatan pengusaha PKP23, namun pengadilan belum menyelesaikan dispute DHPB secara tuntas. (3) Langkah yang sebaiknya ditempuh pemerintah : (a) penyelesaian dispute DHPB secara damai melalui mekanisme kompensasi DHPB dengan PPN (b) menghilangkan disharmoni antara PP No.' 144/2000 dengan UU PPN No. 18/2000 dan mengikuti PKP2B yang berifat nail down sehingga pengusaha PICP2B tidak membayar PPN tetapi membayar PPn. (c) mengubah DHPB dan royalti batubara dari bentuk tunai menjadi bentuk batubara."

"Pokok permasalahan penelitian ini : (1) Mengapa terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah dan pengusaha PKP2B mengenai tunggakan DHPB. Apakah pengusaha PKP2B tersebut telah merugikan keuangan Negara dan dapat dituntut; (2) Bagaimana sikap pengadilan atas dispute DHPB tersebut. Apakah pengadilan telah menyelesaikan dispute DHPB secara tuntas; (3) Langkah apa yang sebaiknya ditempuh pemerintah untuk dapat segera menyelesaikan dispute DHPB dengan pengusaha PKP2B, mencegah timbulnya masalah tunggakan DHPB di kemudian hari, dan mencegah penurunan nilai DHPB dan royalti batubara karena transfer pricing.Metode penelitian yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan sifat dan bentuk laporan yang deskriptif-analitis-preskriptif, serta dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Sebagai hasil penelitian : (1) menurut pengusaha PKP2B tidak ada tunggakan DHPB karena dikompensasi dengan PPN masukan. Sementara menurut pemerintah ada tunggakan DHPB karena kompensasi tidak secara otomatis dan DHPB harus dibayar dulu, baru kemudian mengajukan restitusi PPN, mengingat DHPB dan PPN merupakan dua hal yang berbeda dan sesuai dengan asas bruto. Pengusaha PKP2B tidak merugikan keuangan Negara dan tidak dapat dituntut. (2) Pengadilan cenderung mengabulkan gugatan pengusaha PKP23, namun pengadilan belum menyelesaikan dispute DHPB secara tuntas. (3) Langkah yang sebaiknya ditempuh pemerintah : (a) penyelesaian dispute DHPB secara damai melalui mekanisme kompensasi DHPB dengan PPN (b) menghilangkan disharmoni antara PP No.' 144/2000 dengan UU PPN No. 18/2000 dan mengikuti PKP2B yang berifat nail down sehingga pengusaha PICP2B tidak membayar PPN tetapi membayar PPn. (c) mengubah DHPB dan royalti batubara dari bentuk tunai menjadi bentuk batubara."

"Bakteri Acetobacter.xylinum merupakan bakteri Gram negatif yang mampu menghasilkan senyawa selulosa. Selulosa yang dihasilkan oleh bakteri tersebut memiliki derajat kemurnian yang tinggi dan layak untuk dikembangkan sebagai sumber alternatif penyediaan selulosa bagi berbagai bidang industri yang membutuhkannya. Selulosa bakteri diperoleh dengan cara memfermentasikan substrat cair yang mengandung gula dengan menggunakan bakteri A. xylinum. Di negara asalnya, Filipina, fermentasi tersebut menggunakan limbah cair air kelapa dan dikenal sebagai produk nata de coco. Produk inipun dikenal di Indonesia dengan nama dagang sari kelapa. Selain dikenal sebagai produk makanan seperti tersebut di atas, nata yang sebenarnya merupakan bacterial cellulose telah dikembangkan untuk berbagai kebutuhan. Pemanfaatan selulosa bakteri tersebut antara lain dalam bidang industri pembuatan kertas, membran akustik, obat-obatan, kosmetik dan produk makanan (Steinkraus 1983; Sudirjo 1985; Sanchez & Yoshida 1998). Di Indonesia, produk makanan sari kelapa sudah cukup dikenal, terutama di kota-kota besar. Pembuatan produk tersebut, sebagian besar dilakukan secara industri skala rumah tangga, walaupun beberapa pabrik skala besar juga memproduksi sari kelapa. Pada umumnya, para pembuat sari kelapa kurang atau tidak melakukan proses produksi secara steril. Kendala yang muncul adalah, sering kualitas produk yang dihasilkan menurun atau bahkan kegagalan pada produksi. Hal tersebut dikarenakan tingginya tingkat kontaminasi dari bibit yang digunakan. Oleh karenanya, isolasi dan pemurnian bakteri A. xylinum yang digunakan dalam industri lokal tersebut merupakan hal yang utama. Pemanfaatan bakterial selulosa bagi berbagai bidang industri membutuhkan kualitas produk yang stabil. Salah satu kendala yang juga akan dihadapi dalam pemanfaatan limbah bagi substrat fermentasi adalah kualitas substrat yang dapat sangat bervariasi. Untuk itu, dalam penelitian ini digunakan media fermentasi buatan yang komposisi dapat diatur dengan pasti."

"RINGKASAN EKSEKUTIF Pertumbuhan ekonomi yang mantab dalam Pelita IV danRencana Pelita V, memberikan peluang kepada dunia usahauntuk mengembangkan din. Industni semen yang sangat pentingdalam era pembangunan negeri mi melihat peluang peluangtadi dan berusaha memanfaatkannya.PTSC sebagai perusahaan yang bergerak dibidangpembuatan semen sejak tahun 1975, menjawab denganmerencanakan perluasan kapasitas produksi sebesar 1,5 jutaton per tahun sehingga pada tahun 1993 akan mempunyaikapasitas terpasang sebesar 3,0 juta ton per tahun. Danperhitungan NPV, IRR dan Payback dengan asumsi pertumbuhanekonomi seperti yang diperkirakan dalam Pelita IV danpersaingan dalam industri, tenlihat bahwa proyek ini layakuntuk dilaksanakan. Profitability Index nya diperkirakanantara, 1,2 sampai 1,3 x dengan memakai "discount factor" =20 %, sedangkan IRR nya did apatkan = 26,5 % dengan Paybackperiod antara 6,5 sampai 7,5 tahun.Sebagai perusahaan yang sudah "go public" sejakdibukanya Bursa Efek Jakarta tahun 1977, PTSC mempunyaikeunggulan dalam memperoleh berbagai sumber dana yangtersedia baik dari Pasar Modal maupun dari pinjamankomersiil. Untuk membiayai proyek perluasan kapasitasproduksi PTSC akan dan telah berhasil menghimpun danayang terdiri dari Obligasi sebesar Rp. 30.- milyar,Penjualan emisi ke tiga sebesar Rp.140.- milyar dan sedangmerundingkan pinjaman komersiil sebesar kurang lebih Rp. 193.-milyar.Dalam upayanya ineningkatkan "value of the firm", PTSCtelah mengikuti pola "leverage" yang cukup konservatifsehingga resiko ekonomi dan resiko usaha yang harusditanggung' dapat diatasi dengan lebih mantab. "CapitalStructure" nya dipertahankan pada tingkat tertentu yangdianggap optimal untuk menjamin agar kewajiban kewajibankepada para "stake holders" seperti pelanggan, pemasok,Pemerintah, karyawan dan pemilik modal dapat selaludipenuhi.Dálam kondisi pasar modal saat mi, apabila dilihatdari sudut pandang pengusaha, "cost of equity" yang dihitungdari formula pertumbuhan dividen dan "cost of debt" yangdihitung setelah keringanan pajak, mempunyai nilai yanghampir sama. Namun apabila dilihat dari sudut investor, makasebenarnya laba bersih per saham yang dihasilkan sangatlahtidak memadai sehingga kecenderungannya harga saham di pasarmodal menurun.Meskipun harga saham PTSC di BEJ terus inenurun, prospekperolehan dimasa mendatang dengan adanya perluasan terlihatcukup baik terutama karenâ kinerja masa lalu yang telahterbukti memberi keuntungan yang wajar dan perencanaan niasadepan yang cukup hati hati berdasarkan asumsi asumsi yangbisa diterima."