Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara bangsa yang dicirikan oleh adanya rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan internasional perlahan mulai kehilangan fungsinya. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, pertanyaan yang muncul adalah benarkah globalisme telah mereduksi kedaulatan suatu negara. Menjawabnya dengan memahami pemikiran kenichi ohmae dalam The End of The Nation State dengan 4"I". Pertama, pasar-pasar modal dikembangkan sebagai mekanisme yang luas untuk melampaui batas nasional. "I" kedua, industri juga jauh lebih global dalam orientasi sekarang. "I" yang ketiga, teknologi informasi memungkinkan sebuah perusahaan untuk beroperasi di berbagai belahan dunia. "I" keempat. Dengan akses informasi, keinginan membeli tidak lagi dikondisikan larangan pemerintahan untuk membeli produk asing. Maslah yang dihadapi sekarang adalah lemahnya komitmen pada nilai dasar, berujung pada tiga masalah pokok bangsa, 1, merosotnya wibawa negara, 2, melemahnya perekonomian negara, 3, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Oleh karena itu, penggunaan istilahrevolusi mental oleh presiden Republik Indonesia Joko Widodo, tidak berlebihan sebab Indonesia memerlukan terobosan budaya memberantas praktik buruk yang sudah lama. Fenomena ini memperkuat alasan pentingnya program bela negara pemerintahan yang diselenggarakan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. Pesan moral penting dalam merespon globalisme ini sebenarnya bukan pada setuju atau tidak setuju, tetapi lebih bagaimana mempersiapkan warga negara untuk menghadapi globalisasi tanpa menggadaikan kedaulatan "

"ABSTRAKTeknologi yang diterapkan di Indonesia dalam pembangunan, khususnya berkaitan upaya pertanian, seyogianya perlu ditinjau kembali, karena kurang memberikan hasil yang diharapkan. Penurunan kualitas, bahkan degradasi lingkungan sebagai dampaknya berlangsung semakin intensif dan ekstensif. Upaya penanggulangan seringkali memunculkan dampak lingkungan dan masalah baru. Yang diterapkan di waktu ini kebanyakan adalah teknologi mencontoh yang dikembangkan di bagian bumi bertipologi lingkungan berbeda dari Nusantara Indonesia yang teramat khas di muka bumi ini. Selayaknya mestilah didasarkan atas pertimbangan kesesuaian pada tipologi lingkungan/ekosistem Nusantara Indonesia. Kearifan masyarakat tradisional "primitif" berdasarkan pengalaman ratusan bahkan ribuan tahun patut dipertimbangkan oleh masyarakat "modern" guna dijadikan dasar pengembangan teknologi, tentunya dengan kemasan modern. Indonesia yang berupa nusantara dengan ribuan pulau besar kecil, terletak di daerah tropika katulistiwa, di antara dua benua dan di dua samudera serta di pusat kegiatan geologik aktif, vulkanik maupun tektonik, terhampar di empat daerah biogeografi, atau lebih detailnya 72 daerah bio-eko-geografi sebenarnya adalah daerah yang memiliki segalanya, baik sumberdaya alam maupun kondisi lingkungan guna menopang kehidupan yang keunggulan mutlak (absolute advantage), bukan sekedar keunggulan kompetitif atau relatif (competitive relative advantage). Tumbuhan semusim (annual) andalan untuk produksi pangan dan pakan yang memiliki tipe fotosintesis C-4, pada dasarnya kurang menguntungkan dibudidayakan secara monokultur di Nusantara katulistiwa yang bioma alaminya berupa hutan hujan katulistiwa karena melawan alam dan mengabaikan kaidah ekologik sebagaimana juga dianut kearifan masyarakat tradisional. Seharusnya dikembangkan teknologi budidaya tanaman dengan ekosistem hutan hujan katulistiwa guna menghasilkan pangan, pakan dan energi. Juga melalui riset yang komprehensif harus dikembangkan teknologi yang diseuaikan dengan selera dan perilaku masyarakat, karena perilaku makan, pola hidup dan kebiasaan tidak mudah untuk segera diubah. Teknologi harus menyesuaikan agar produk segera diterima masyarakat luas Indonesia yang beranekaragam."

"After the loss of Sipadan and Ligitan Islands. the possibility of lossing outer islands will take a full concern throughout the nation. It can be a potential threat at the same time, thus the outer islands should get special attention and supervision to prevent problems that may interfere the integrity of Indonesia. The problem exists such as 1) lack of conclusive legal issues with bordering countries, 2) the unsynchronised role and activities of government agencies, 3) a relatively high cost to create the level of presence of security forces especially on uninhabited islands, 4) the ineffective usage of IT."