Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi perkembangan integrasi ekonomi di ASEAN sejak pembentukannya pada 1967 yang didorong oleh faktor politik dan strategis, hingga transformasi fokus dari politik ke ekonomi dengan pencanangan ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015. ASEAN memulai langkah integrasi ekonomi dengan Area Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) pada 1992 dan terus memperluas serta memperdalam integrasi ekonomi sebagai respons terhadap perubahan geopolitik dan ekonomi global. Tinjauan ini menggunakan metode taksonomi dengan membagi 55 literatur ke dalam tiga tema besar: 1) perkembangan ekonomi ASEAN; 2) kebijakan dalam strategi integrasi; 3) implikasi integrasi ekonomi ASEAN. Melalui analisis ini, tinjauan ini berupaya menyingkap konsensus, perdebatan, kesenjangan literatur, dan tren seperti persebaran tema, latar belakang akademisi, dan asal penulis. Tinjauan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang dinamika integrasi ekonomi ASEAN, tetapi juga relevansinya dalam konteks ekonomi global saat ini serta menawarkan wawasan tentang arah penelitian dan kebijakan di masa depan.

---

This literature review identifies the development of economic integration in ASEAN since its establishment in 1967, which was driven by political and strategic factors, up to the transformation of its focus from politics to economics with the launch of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. ASEAN began its economic integration efforts with the ASEAN Free Trade Area (AFTA) in 1992 and has continued to expand and deepen economic integration in response to global geopolitical and economic changes. This review employs a taxonomy method by categorizing 55 pieces of literature into three major themes: 1) the economic development of ASEAN; 2) policy-driven strategies in integration; 3) implications of ASEAN economic integration. Through this analysis, the review aims to uncover consensus, debates, literature gaps, and trends such as theme distribution, the academic background of scholars, and the origins of the authors. This review not only provides an overview of the dynamics of ASEAN economic integration but also its relevance in the current global economic context, offering insights into future research directions and policy-making."

"Pasca proses perluasan keanggotaan di akhir dekade 1990-an, diversitas ASEAN telah semakin meningkat baik secara politik maupun ekonomi. Kondisi ini telah memunculkan kondisi two-tiered ASEAN dimana terdapat kesenjangan pembangunan yang besar antara ASEAN-6 dan CLMV. Hal ini menghambat upaya negara-negara anggota ASEAN dalam mencapai Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Berkaitan dengan hal ini, IAI dirancang sebagai sebuah instrumen kerjasama pembangunan regional dalam mempersempit kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggota ASEAN maupun di dalam negara-negara tersebut serta untuk mempercepat integrasi ekonomi negara-negara yang baru bergabung dengan ASEAN (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam). Semenjak implementasinya pada tahun 2002 hingga sekarang, masih terdapat kesenjangan pembangunan yang signifikan, khususnya antara ASEAN-6 dan CLMV. Berkaitan dengan hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat IAI dalam mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN.

---

Following the enlargement process in the late 1990 decade, ASEAN has become increasingly diverse, politically and economically. This condition has generated two-tier ASEAN where the wide development gap exists between ASEAN-6 and CLMV. It obstructs the effort of ASEAN member states in achieving ASEAN Economic Community in 2015. In this regard, IAI is designed as an instrument of regional development cooperation in narrowing development gap among and within ASEAN member states as well as accelerating the economic integration of the newer member states. Notwithstanding, since the implementation in 2002 until now, the development gap, especially between ASEAN-6 and CLMV, remains significant. In this regard, this research aims to explore and examine some factors that inhibit IAI in narrowing the development gap in ASEAN."

"ASEAN leaders proclaimed to create an ASEAN Economic Community by 2015. But achieving the target requires cooperation and coordination both within and among the ten ASEAN economies. Currently, with countries having varying considerations towards complete liberalization, protectionism still persists in certain sectors of the economies. Lot of work needs to be done in addressing the domestic reforms, the gaps in infrastructure, the lack of human resources and adequate institutions. Moreover, it is the businesses whose decisions and actions will help the region to achieve an effective integration."

"

---

ABSTRACTASEAN leaders proclaimed to create an ASEAN Economic Community by 2015. But achieving the target requires cooperation and coordination both within and among the ten ASEAN economies. Currently, with countries having varying considerations towards complete liberalization, protectionism still persists in certain sectors of the economies. A lot of work needs to be done in addressing the domestic reforms, the gaps in infrastructure, the lack of human resources and adequate institutions. Moreover, it is the businesses whose decisions and actions will help the region to achieve an effective integration. The policymakers have vital roles to play in raising the engagement of the private businesses in ASEAN matters. As time is limited, one way for ASEAN is to focus on "core" elements of integration and implement them earnestly in the shortest possible time. The rest of the process, as envisaged in the AEC Blueprint, can follow beyond 2015. This book examines the state of readiness of the member countries for regional integration and discusses the challenges to ASEAN businesses. It gives policy recommendations to address some of the issues faced by the key stakeholders. "

"ABSTRAKFenomena globalisasi ekonomi menghantarkan para aktor pelaku hubungan internasional, khususnya negara dan organisasi, ke dalam suatu hubungan yang lebih kompleks khususnya dalam bidang perdagangan internasional. Tindakan negara-negara yang pada awalnya melakukan kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam konteks region (wilayah) kini meluas ke region lainnya dan dijewantahkan dalam bentuk perjanjian internasional tentang integrasi ekonomi internasional. Dalam hal ini, organisasi internasional sebagai wadah perserikatan negara-negara dalam suatu region kerap mengambil bagian dalam proses pengikatan diri dalam perjanjian internasional tentang integrasi ekonomi. Adapun mekanisme pengikatan diri dan pemberlakuan perjanjian ini kepada negara-negara anggota organisasi bergantung pada bagaimana anggaran dasar dan peraturan internal organisasi mengaturnya, termasuk mengenai pengaturan kapasitas siapa yang tampil untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Dalam ASEAN sendiri, komitmen mengenai pelaksanaan integrasi ekonomi dalam skala global telah menjadi komitmen yang diambil oleh negara-negara anggota ASEAN dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pengikatan diri dengan pihak ketiga terkait dengan integrasi ekonomi ini dilakukan ASEAN sebagai wujud kolektif negara-negara anggota yang berarti setiap negara anggota mewakili negaranya masing-masing dalam perjanjian multilateral. Indonesia selaku negara anggota ASEAN telah berkomitmen untuk turut dalam integrasi ekonomi yang dilakukan ASEAN dengan pihak ketiga. Dalam skripsi ini akan dijelaskan mengenai tantangan bagi Indonesia dalam melakukan hal tersebut, khususnya dari tinjauan hukum nasional Indonesia.

---

ABSTRACT

The phenomenon of economic globalization has brought actors in international relations, especially states and organizations, into a more complex relationship in the field of international trade. The actions of states cooperation in economy and trade in the region are now extended to other regions and it is concluded in the form of international agreements on international economic integration. In this case, international organizations as a union of states take part in the process of concluding international agreements on economic integration. The mechanism of concluding and implementing this agreement to the member states depends on how the constitution and internal regulations of the organization regulate, including the regulation of the capacity to represent to bind themselves with third parties. Within ASEAN itself, the implementation of economic integration on a global level have become a commitment taken by ASEAN member states in the ASEAN Economic Community Blueprint. Concluding the agreement with third parties related to economic integration is carried out by ASEAN as a collective noun of member states, meaning that each member states represents their respective territorial in multilateral agreements. Indonesia as an ASEAN member state has committed to participate in economic integration carried out by ASEAN with third parties. This thesis will explain the challenges for Indonesia in implementing the agreement, particularly from the point of view of Indonesia's national law."

"Terorisme adalah ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia. Pemberantasan terorisme telah menjadi fokus kerja sama negara-negara di seluruh dunia. Pendanaan terorisme merupakan kejahatan lintas batas negara, maka negara anggota ASEAN bekerjasama dalam pemberantasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum internasional dalam pemberantasan pendanaaan terorisme oleh negara anggota ASEAN dan implementasinya di negara Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 1 wawancara dengan dua nara sumber yaitu Wakil Ketua dan Asisten Penghubung Kerjasama Internasional Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK ; 2 studi kepustakaan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kerja sama lintas batas negara dalam pemberantasan dana terorisme adalah bagian tidak terpisahkan dari strategi keseluruhan dalam penanggulangan terorisme di masing-masing negara ASEAN.

---

Terrorism is a threat to world peace and security. The effort to counter terrorism has become the focus of cooperation among countries around the world. Thus, terrorism financing has its cross broader dimension. ASEAN member countries need to cooperate to counter terrorism financing. This study aims to determine the form of cooperation in suppressing terrorism financing among ASEAN member countries and its implementation in Indonesia, Singapore, Malaysia and the Philippines.

This research uses juridical normative research approach. The data were collected by 1 interviewing two resource persons namely Vice Chairman and International Liaison Assistant for Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Center INTRAC 2 studying literature. The results of this study indicate that cross border cooperation in combating terrorism financing is an integral part of the overall strategy in countering terrorism in ASEAN member countries."

"Tourism contributes about 12.3 to ASEAN GDP. ASEAN Economic Community Framework can be a great momentum to accelerate the regional development of tourism in ASEAN region, bear in mind, tourism is one out of 12 sectors that are prioritized in ASEAN Economic Community AEC . In order to augment ASEAN tourism development, several necessary steps are ought to be implemented, one of which is the implementation of ASEAN Common Visa. The possibility of a non ASEAN to enter ASEAN through one visa. The analysis on the mechanism, opportunity as well as threat to be tested for the proposal of ASEAN Common Visa is through the comparison method with the Schengen Visa scheme in European Union. ASEAN Common Visa should be done in order to ease a holistic integration. Precise calculations on legal infrastructure, time frame to implementation, readiness of infrastructure, technology as well as human resources. Visa mechanism shall be joined between Schengen visa scheme and ACMECS visa scheme, where there would be a single visa applicable and co joint information system. Nevertheless, border checks in the internal ASEAN shall be continued even though ASEAN Common Visa is enacted, to reduce the possibility of diminishing national sovereignty.

---

Pariwisata merupakan penyumbang sekitar 12.3 PDB ASEAN. Kerangka Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan momentum yang tepat untuk mempercepat pengembangan pariwisata regional ASEAN, mengingat pariwisata masuk dalam 1 dari 12 sektor prioritas Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA . Untuk mewujudkan percepatan pengembangan pariwisata ASEAN, diperlukan beberapa langkah dan komitmen bersama yang harus ditempuh, salah satunya adalah implementasi ASEAN Common Visa. Ini memungkinkan warga negara non-ASEAN masuk ke ASEAN melalui satu visa. Analisa terhadap mekanisme, peluang dan tantangan dilakukan dalam menguji gagasan ASEAN Common Visa ini, yang dilakukan metode komparasi dengan konsep Visa Schengen yang ada di Uni Eropa. ASEAN Common Visa adalah hal yang lebih holistik. Perhitungan yang tepat diperlukan mengenai dasar hukum pembentukan, jangka waktu menuju implementasi, kesiapan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Mekanisme visa akan digabungkan antara mekanisme visa Schengen dan ACMECS yang mana tetap akan ada visa tunggal dan diberlakukan sistem informasi bersama Namun pengecekan dan pemeriksaan di tiap batas negara ASEAN akan diberlakukan agar tidak mengurangi kedaulatan negara masing-masing."