Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPraktik penyalahgunaan transfer pricing yang semakin marak terjadi membuat pemeriksaan transfer pricing semakin meningkat. Namun, hasil pemeriksaan ternyata berujung kepada sengketa dan akhirnya menimbulkan kerugian bagi Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak dan Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, kriteria pemeriksaan yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dan mitigasi risiko sengketa transfer pricing melalui solusi administratif perlu diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kriteria seleksi yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam memeriksa Wajib Pajak didasarkan pada pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Kriteria seleksi yang berlaku saat ini menyebabkan pemeriksa kurang bukti sehingga mengurangi kualitas hasil pemeriksaan. Administrasi pajak menjadi kurang efektif dan efisien. Di sisi lain, mekanisme mitigasi risiko sengketa transfer pricing melalui solusi administratif di Indonesia, yaitu pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan, keberatan, transfer pricing documentation dan Advance Pricing Agreement, masih menemui beberapa kendala dan belum secara penuh dapat memitigasi risiko sengketa transfer pricing. Saran yang dapat diberikan adalah kriteria seleksi pemeriksaan harus berdasarkan pada bukti dan konsep self-assessment. Selain itu, perlu adanya perbaikan administrasi pajak untuk mengatasi kendala yang dihadapi DJP dan Wajib Pajak berupa revisi peraturan terkait dan pelaksanaan secara bertahap.

---

ABSTRAKThe practice of increasingly widespread transfer pricing abuse has made transfer pricing audit increasing. However, the results of the audit turned out to lead to disputes and ultimately incur losses for the Directorate General of Taxes, Taxpayers and Tax Court. Therefore, the audit criteria applied by the Directorate General of Taxes and risk mitigation of transfer pricing dispute through administrative solutions should be investigated. This research uses descriptive qualitative method with qualitative data analysis technique. The result of this study is the selection criteria applied by the Directorate General of Taxes in auditing the Taxpayer based on routine audit and special audit. Selection criteria that apply today cause the auditor less evidence so as to reduce the quality of audit results. Tax administration becomes less effective and efficient. On the other hand, the risk mitigation mechanism of transfer pricing dispute through administrative solutions in Indonesia, namely the correction of the Annual Tax Return, objections, transfer pricing documentation and Advance Pricing Agreement, still encounters several obstacles and has not fully mitigated the risk of transfer pricing disputes. Suggestions to be given are the selection criteria for examination should be based on evidence and self assessment concept. In addition, it is necessary to improve the tax administration to overcome the constraints faced by the DGT and Taxpayers in the form of revisions of related regulations and the step by step implementation. "

"Penelitian ini berfokus pada analisis sengketa transfer pricing yang dialami oleh PT. ABX pada Tahun Pajak 2016. Sengketa transfer pricing yang dialami oleh PT. ABX adalah tidak diakuinya penyesuaian yang dilakukan PT. ABX oleh Pemeriksa Pajak (DJP) dalam hal meningkatkan tingkat kesebandingan dengan Perusahaan Pembanding pada analisis transfer pricing. Hal tersebut biasa disebut dengan Comparability Adjustments. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap comparability adjustments yang dilakukan oleh PT. ABX, interpretasi DJP terhadap penyesuaian atas perbedaan kondisi yang sebanding yang dilakukan oleh PT ABX serta mengetahui pembuktian atas analisis Comparability Adjustments PT. ABX dan interpretasi DJP.

---

This study focuses on the transfer pricing disputes analysis of PT. ABX in Fiscal Year 2016. The transfer pricing dispute of PT. ABX is on adjustments made by PT. ABX that is not recognized by the Tax Examiner (DGT) in terms of increasing the level of comparability with the Comparable Company in the transfer pricing analysis. Therefore, the purpose of this study is to find out how the analysis of comparability adjustments conducted by PT. ABX, DGT's interpretation of adjustments for comparable condition differences carried out by PT. ABX and proof of PT ABXs Comparability Adjustments analysis and DGT interpretation."

"Pada Maret 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK-22/2020 yang mengatur tentang kesepakatan harga transfer seraya melaraskan peraturan APA Indonesia dengan Aksi BEPS 14 agar lebih memberikan kepastian hukum. Sebagai bentuk adopsi, PMK-22/2020 mengatur ketentuan baru seperti perluasan pengertian hubungan istimewa yang tidak diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UU PPh. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan kesepakatan harga transfer dan faktor-faktor penghambat proses implementasi kebijakan kesepakatan harga transfer sebagaimana diatur dalam PMK-22/2020 dalam mencegah sengketa transfer pricing di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penentuan harga transfer di Indonesia sebagaimana diatur dalam PMK-22/2020 belum sepenuhnya memenuhi indikator content of policy. Indikator yang belum dipenuhi adalah indikator kelompok sasaran, dalam hal ini kebijakan APA yang seharusnya berlaku bagi Wajib Pajak yang ingin mengajukan APA namun juga diberlakukan bagi seluruh Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi meskipun tidak mengajukan APA. Di sisi lain, implementasi kebijakan kesepakatan harga transfer telah memenuhi seluruh indikator dalam context of policy yang terdiri dari kekuasaan, kepentingan, dan strategi, karakteristik lembaga dan penguasa, daya tanggap dan kepatuhan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat implementasi PMK-22/2020 dilihat dari sisi otoritas pajak, yaitu kompleksitas kasus dan transaksi Wajib Pajak, karakteristik negara yang ingin mempertahankan kepentingan negara masing-masing, komunikasi yang tidak lancar dengan otoritas pajak negara mitra, dan kesulitan dalam mengumpulkan dokumen pendukung dan kurangnya transparansi dari Wajib Pajak. Sedangkan, faktor-faktor yang menghambat implementasi PMK-22/2020, dilihat dari sisi Wajib Pajak adalah keraguan  Wajib Pajak terhadap otoritas pajak, interpretasi peraturan yang tidak jelas dan multitafsir, dan pengetahuan Wajib Pajak yang minim mengenai transfer pricing

---

In March 2020, the Ministry of Finance issued a PMK-22/2020 which stipulates the Advance Pricing Agreement whilst aligning the Indonesian advance pricing agreement regulation with BEPS Action 14 to provide more legal certainty. As a form of adoption, PMK-22/2020 stipulates new provisions such as extension of the definitions of special relationship which are not stipulated in Article 18 paragraph 4 of the Income Tax Law. Therefore, this study analyzed the implementation of the advance pricing agreement regulation and impediment factors of the implementation of the advance pricing agreement regulation as stipulated in PMK-22/2020 in preventing the transfer pricing disputes in Indonesia. The results of this study indicate that the implementation of the advance pricing agreement regulation in Indonesia as stipulated in PMK-22/2020 has not fully fulfilled the content of policy indicator. The indicator that has not been fulfilled is the target group indicator, in this case the advance pricing agreement regulation should have been applied limited to Taxpayers who want to apply for an advance pricing agreement, however it is also intended for all Taxpayers who conduct related party transactions even when the related party transactions are not in the context of advance pricing agreement. On the other hand, the implementation of the advance pricing agreement regulation has fulfilled all indicators in the context of implementation consisting of power, interests, and strategies, characteristics of institutions and rulers, responsiveness and compliance. Furthermore, the factors which impediment the implementation of PMK-22/2020 are seen in terms of tax authorities, namely the complexity of cases and Taxpayers’ transactions, the characteristics of countries who want to maintain their respective countries’ interests, communication that is not smooth with other tax authorities, and difficulties in collecting supporting documents and lack of transparency of taxpayers. Meanwhile, the factors that impediment the implementation of PMK-22/2020, in terms of taxpayers are doubts about taxpayers on tax authorities, interpretation of unclear regulations and multi-interpretation, and minimum knowledge about transfer pricing of the Taxpayer."