Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPekerja merupakan pemegang peranan kunci dalam membina hubungan industrial yang harmonis demi menuju pembangunan suatu bangsa. Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan yang ditujukan bagi perlindungan hak pekerja sebagai bentuk penghargaan bagi jasa pekerja. Salah satu hak yang sering diperjuangkan oleh pekerja adalah upah. Upah dianggap menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan buruh akan terjamin. Perumusan upah minimum sebelum tahun 2015, masih melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan Pemerintah yang tergabung dalam Dewan Pengupahan. Namun pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan formula yang telah tercantum pada PP No 78 tahun 2015 dan tidak lagi mempertimbangkan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Hal tersebut kemudian yang mendasari pekerja untuk melakukan gugatan melalui Gerakan Buruh Jakarta terhadap putusan Upah Minimum Provinsi UMP DKI Jakarta tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang perumusan UMP DKI Jakarta tahun 2017, penjabaran kasus gugatan pekerja, dan bagaimana pemenuhan hak pekerja yang dilakukan oleh Pemerintah, pekerja, dan pengusaha, serta dilengkapi dengan rekomendasi pihak-pihak terkait. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan diantara ketiga aktor terkait didalam penetapan UMP DKI Jakarta 2017 dalam pemenuhan hak pekerja. Di sisi lain, ditemukan juga bahwa melalui penggunaan PP 78 tahun 2015 dalam perumusan UMP DKI Jakarta tahun 2017, hak pekerja untuk melakukan rekomendasi menjadi hilang.

---

ABSTRACT

Workers are holding the key role in achieving the harmonious industrial relations in order to achieve the development of a nation. Government issued various regulations to protect the workers rsquo right as a form of respect for the services of workers. One of the workers rsquo right that often being fought for is wages. Wages are considered to be one of many indicators of the workers rsquo level of welfare will be guaranteed. The formulation of minimum wage in provinces before 2015, still include the workers, entrepreneurs, and Government itself who are gathered in Provincial Wage Council. However since 2017, the local Government of DKI Jakarta used Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages and no longer considered the recommendations from the Provincial Wage Council. This resulted a lawsuit from workers through Gerakan Buruh Jakarta GBJ against the 2017 Jakarta Province Minimum Wage Decision UMP . The research of this study discusses the formulation of the 2017 Jakarta Province Minimum Wage Decision, the elaboration of the case, and how to analyze the relations of the three involved actors in fulfilling the workers rsquo right. The method of this study is qualitative research with descriptive design. The result of this study shows that there are relations between the three actors in fulfilling the workers rsquo right. On the other hand, it was also found that through the using of Government Regulation No. 78 of 2015 in the formulation of 2017 Jakarta Province Minimum Wage, there was an eliminating process of the workers rsquo right "

"ABSTRAKStudi ini membahas pengaruh partisipasi langsung dan partisipasi representatif pegawai dan iklim hubungan industrial terhadap komitmen organisasional pegawai kepada perusahaan. Studi ini dilakukan di sebuah perusahaan agroindustri bernama PT AgriCo yang memproduksi nanas olahan untuk diekspor ke luar negri. Studi yang melibatkan 214 sampel dengan kriteria responden adalah pegawai non-manajerial yang menjadi anggota serikat pekerja ini merupakan studi kuantitatif dan menggunakan metode structural equation modeling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim hubungan industrial berperan sebagai mediator antara partisipasi pegawai baik secara langsung maupun melalui representatif terhadap komitmen organisasional. Pada akhir penelitian, uji one way ANOVA dilakukan untuk mengetahui apakah masa kerja mempengaruhi tingkat komitmen organisasional pegawai, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat komitmen organisasi antara pegawai dengan masa kerja yang berbeda beda.

---

ABSTRACTThis study discusses the causal analysis of direct and representative employee participation and industrial relations climate toward employees rsquo organizational commitment. This research was held in an agroindustry company called PT AgriCo which produces processed pineapple to be exported overseas. The study which involved 214 respondents who are non managerial employees and member of labor union is a quantitative study using structural equation modeling method. The result of this study shows that industrial relations climate is a mediator between direct and representative employee participation toward employees rsquo organizational commitment. At the end of the study, one way ANOVA test was done to see whether employees rsquo working tenure moderates the level of employees rsquo organizational commitment therefore, the result shows that there is no difference in the level of employees rsquo organizational commitment among employees with different range of working tenure."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis peran serikat pekerja pada Jakarta International Container Terminal (JICT) dan dalam pembahasannya penulis fokus pada studi tentang hubungan industrial tripartit. Berlandaskan kepada teori yang dikemukakan Bennington and Moor, terkait teori peran, teori serikat pekerja, dan teori hubungan industrial, maka penelitian ini akan melihat peran dari serikat pekerja JICT itu sendiri dalam melakukan hubungan industrial dan dukungan pemerintah terhadap eksistensi dari serikat pekerja JICT. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian eksplanatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada berbagai narasumber yang relevan dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa serikat pekerja JICT telah melakukan peran dan fungsinya sebagai serikat pekerja dengan baik dalam lingkup seperti menampung aspirasi dan keluhan, merumuskan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), menjadi perwakilan pekerja di lembaga kerjasama pada Bipartit dan Tripartit, membantu menyelesaikan perselisihan atau permasalahan hubungan industrial, serta meningkatkan kemampuan pekerja JICT. Selain itu, terdapat pula dukungan pemerintah terhadap eksistensi serikat pekerja dalam bentuk pembuatan regulasi, menyediakan layanan, serta menyediakan perlindungan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the analysis about the role of labor unions in the Jakarta International Container Terminal (JICT) and the focus of this thesis is also discussion about the study of industrial tripartite relations. Based on role theory, trade union theory, and industrial relations theory that put forward by Bennington and Moor, this study will look at the role of the JICT labor unions itself in conducting industrial relations and how government support the existence of JICT labor unions. The approach of this research also used qualitative with the aim of descriptive research with data collection techniques through in depth interviews with various relevant sources and literature studies. The results of this study indicate and explain that the JICT labor union has carried out its role and function as a labor unions in the good way in areas such as accommodating aspirations and complaints, formulating Collective Labor Agreements (PKB), becoming workers representatives in cooperation institutions on Bipartite and Tripartite, helping to resolve disputes or industrial relations issues, and increasing the ability of JICT workers. In addition, on industrial relations there is also government support for the existence of labor unions in the form of making regulations, providing services, and providing protection."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh employer branding attribute terhadap retensi dengan kepuasan kerja dan affective commitment sebagai variabel mediasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan terhadap karyawan PT Unilever Indonesia dengan total responden sebanyak 180 orang. Jenis penelitian yang digunakan

adalah eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data penelitian ini menggunakan metode structural equation modeling dengan aplikasi WarpPLS. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa employer branding attributes berpengaruh signifikan terhadap retensi melalui kepuasan kerja dan affective commitment, selanjutnya employer branding attributes berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dan affective commitment, dan kepuasan kerja dan affective commitment memiliki pengaruh yang signifikan terhadap retensi. Dari hasil penelitian yang menunjukkan employer branding attributes berpengaruh secara signifikan terhadap retensi melalui kepuasan kerja dan affective commitment, dapat dikatakan untuk meningkatkan retensi karyawan perusahaan dapat melakukan strategi employer branding.

The aim of this research is to analyze the impact of employer branding attributes on retention with job satisfaction and affective commitment as a mediating variable. This type of research is explanative with a quantitative approach. Data was collected by using a questionnaire. This research was conducted to employees who work at PT Unilever Indonesia with a total respondent of 180 employees. Data analysis is conducted using structural equation modeling with the WarpPLS application. The results of this research indicates that the employer branding attribute have a significant impact on retention through job satisfaction and affective commitment, also employer branding attribute have a significant impact on job satisfaction and affective

commitment, and job satisfaction and affective commitment have a significant impact on retention. The findings shows that employer branding attribute significantly affect retention through job satisfaction and affective commitment, therefore it can be agreed that companies

should implement employer branding strategies to improve employee retention."

"Ketiadaan Perjanjian Kerja dalam bentuk tertulis dapat berakibat pada empat hal yaitu ketidaksepahaman akan berakhirnya masa kerja Pekerja, ketidakpastian akan perlindungan bagi Pekerja, ketidakpastian pemberian upah bagi Pekerja, terjadinya Perselisihan Hak, terjadinya Perselisihan PHK, hingga terjadinya kesulitan-kesulitan pada proses pembuktian di pengadilan dalam hal terjadi Perselisihan Hubungan Industrial. Pada kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pdt.Sus-PHI/2021, Pekerja menganggap bahwa Hubungan Kerja masih terjalin oleh karena tidak adanya kesalahan yang diperbuatnya dan belum ada persetujuan mengenai PHK, namun Pengusaha menyatakan bahwa PHK yang dilakukan adalah karena telah berakhirnya masa kerja yang merujuk pada dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Tidak Diperpanjang Kontrak. Hal ini menunjukan bahwa ketiadaan Perjanjian Kerja dalam bentuk tertulis menimbulkan perbedaan pendapat mengenai berakhirnya masa kerja Pekerja. Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana dampak Perjanjian Kerja tidak tertulis terhadap Hubungan Kerja serta ketentuan dan pemenuhan hak Pekerja berkaitan dengan adanya Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana terjadi di dalam kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi Deskriptif-Analitis yang menggunakan metode analisis data kualitatif dengan data sekunder yang berfokus pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang didapatkan melalui studi pustaka.

---

The absence of an Employment Agreement in written form can result in four things, namely disagreement regarding the end of the Worker's term of employment, uncertainty regarding protection for the Worker, uncertainty in the payment of wages for the Worker, the occurrence of Rights Disputes, the occurrence of Disputes over Layoffs, and difficulties in the proof process in court in the event of an Industrial Relations Dispute. In the case of the Republic of Indonesia Supreme Court Decision Number 996 K/Pdt.Sus-PHI/2021, the employee considered that the employment relations was still exist because there were no mistakes had made and there had been no agreement regarding the layoff, but the employer stated that the layoff was carried out because it had ended work period which refers to the issuance of a Notice of Non-Renewal of Contract. This shows that the absence of an Employment Agreement in written form gives rise to differences of opinion regarding the end of the Worker's term of employment. This article analyzes the impact of unwritten Employment Agreements on Employment Relations as well as the provisions and fulfillment of Workers' rights relating to Industrial Relations Disputes as occurred in the case of the Republic of Indonesia Supreme Court Decision Number 996 K/Pdt.Sus-PHI/2021. This article was prepared using a doctrinal research method with a Descriptive-Analytical typology which uses a qualitative data analysis method with secondary data that focuses on primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained through literature study."

"This collection examines the evolution of the philosophy and practice of human resource management (HRM) and industrial relations (IR) over the twentieth century. By combining history, contemporary practice, and future trends, these well-known experts present both scholarly and practitioner perspectives. Drawing on in-depth interviews and surveys with HRM executives at leading corporations, the contributors explore key trends and issues facing global companies in such areas as equal opportunity, compensation practices, and expatriation programs. The book also takes an in-depth look at one particular player in the story - Industrial Relations Counselors, Inc., the first non-profit research and consulting organization dedicated to improved HRM/IR practices - which was founded by John D. Rockefeller in 1926, and has played a central role in the development of key labor legislation including the Social Security Act."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh organizational mobility preferences dan perceived organizational support terhadap affective commitment karyawan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat ukur Affective Commitment Scale yang telah direvisi dan dikembangkan oleh Meyer, Allen, dan Smith (dalam Meyer & Allen, 2004) untuk mengukur komitmen afektif karyawan sebagai variabel terikat, Boundaryless Career Attitudes Scale (Briscoe, Hall, & DeMuth, 2006) untuk mengukur organizational mobility preferences dan Survey of Perceived Organizational Support (Eisenberger et al., 1997). Penelitian ini dilakukan pada 143 responden yang pernah bekerja selama minimal satu tahun. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa organizational mobility preferences (β = -0,30, p = 0,000) memiliki pengaruh negatif terhadap komitmen afektif dan perceived organizational support (β = 0,51, p = 0,000) memiliki pengaruh positif terhadap komitmen afektif karyawan, Lebih lanjut lagi diketahui bahwa variabel organizational mobility preferences dan perceived organizational support memiliki kontribusi varian yang unik pada komitmen afektif karyawan setelah mengontrol usia, tahun lulus pendidikan terakhir, tahun mulai kerja, lama kerja saat ini, dan waktu paling lama kerja karyawan.

---

The aim of this research is to examine the influence of organizational mobility preferences and perceived organizational support on affective commitment. This study is a quantitative study using Affective Commitment Scale developed by Meyer, Allen, dan Smith (in Meyer & Allen, 2004) to measure employee's affective commitment towards organization as the dependent variable (DV), Boundaryless Career Attitudes Scale developed by Briscoe, Hall, and DeMuth (2006) to measure the dimension of organizational mobility preferences and Survey of Perceived Organizational Support developed by Eisenberger et al. (1997) to measure employee?s perceived organizational support. The sample of this study is a total of 143 respondents who have worked in a company for at least a year.

Results indicated that organizational mobility preferences (β = -0,30, p = 0,000) negatively influenced employee?s affective commitment while perceived organizational support (β = 0,51, p = 0,000) positively influenced employee?s affective commitment. Furthermore, organizational mobility preferences and perceived organizational support explained a unique variance in affective commitment above age, year graduated from latest education, year first started a job, employee's tenure (current tenure and longest tenure)."