Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi Grassroot Democracy sebagai upaya dalam mempertahankan legitimasi rezim komunis satu partai di Vietnam. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan triangulasi terhadap data-data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan berangkat mengunakan teori Hegemoni, Mobilizational Coorporatism, dan Democratic Centralism peneliti mencoba megaitkan hubungan antara penerapan Grassroot Democracy dengan maksud upaya dari pemerintah Vietnam dalam melanggengkan legitimasi negaranya. Sebagaimana asumsi peneliti yang mengklaim bahwa terdapat keberkaitan implementasi Grassroot Democracy terhadap penguatan legitimasi rezim komunis satu partai, hasil temuan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Grassroot Democracy berimplikasi terhadap meningkatnya stabilitas dan kepercayaan masyarakat Vietnam terhadap pemerintahnya. Hal ini secara tidak sadar menjadi sebuah motif pemerintah Vietnam guna mempertahankan eksistensi legitimasi rezim komunis satu partai di Vietnam dengan menggunakan Grassroot Democracy sebagai alat untuk meredam gejolak masyarakat serta mewadahi aktivitas masyarakat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of Grassroot Democracy as an effort to defend the legitimacy of the one party communist regime in Vietnam. This research uses qualitative research method by doing triangulation to secondary data obtained through literature study. With the Hegemony, Mobilizational Coorporatism, and Democratic Centralism approach, researchers attempted to link the relationship between the application of Grassroot Democracy to the efforts of the Vietnamese government to perpetuate the legitimacy of the country. As the researcher assumes that there is a relationship between Grassroot Democracy implementation and the strengthening of legitimacy of one party 39 s communist regime, the findings of this study also show that the successful implementation of Grassroot Democracy has implications for the stability and confidence of the Vietnamese community towards their government. This unconsciously became a motive for the Vietnamese government to maintain the legitimacy of the one party communist regime in Vietnam by using Grassroot Democracy as a tool to curb public upheaval and to accommodate community activities."

"ABSTRAKSkripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan mengapa adaptasi sirkulasi patron yang terdapat dalam proses institusionalisasi PKV, dapat mempengaruhi keberhasilannya mengimplementasikan nilai-nilai akuntabilitas dalam prinsip sentralisme demokratik pada kongres yang diselenggarakan pasca- lsquo;doi moi rsquo;? Selain menggunakan sejumlah teori/konsep seperti persistensi negara komunis, akuntabilitas sentralisme demokratik, dan adaptasi sirkulasi patronase di Asia Tenggara post-kolonial, jawaban yang diberikan peneliti atas pertanyaan tersebut didasari pula oleh sejumlah analisis para ahli mengenai sejarah institusionalisasi PKV sejak berdiri. Dengan menggunakan teknik triangulasi pada data-data literatur yang digunakan, penelitian kualitatif-historis ini menyimpulkan bahwa: Keberhasilan PKV meng-implementasikan prinsip sentralisme demokratiknya dalam kongres pasca- lsquo;doi moi rsquo; dengan empat indikator, yaitu: 1 Keberadaan skema difusi troika, 2 Penguatan komite sentral, 3 Peningkatan Kompetisi dalam pemilihan anggota CC, serta 4 Adanya rivalitas blok voting dalam CC; disebabkan oleh karena telah beradaptasinya sirkulasi patron dalam tubuh partai yang ditandai oleh: 1 Peningkatan sikap individualisme dan oportunistik di kalangan elit troika Vietnam, 2 Munculnya elit teknokrat dari kalangan patron generasi kedua, 3 Tingginya tuntutan ekonomi dan perlindungan yang lemah bagi kader tingkat bawah, serta 4 Perubahan pola pembangkangan patronase yang dilakukan para kader-pengusaha provinsi.

---

ABSTRACTThis thesis is written to answer the question of why the adaptation of patron circulation in the process of CPV institutionalizing can influence its success when implementing accountability values in the principle of democratic centralism at post lsquo doi moi rsquo congress Besides using a number of theories concepts such as the persistence of communist state, accountability of lsquo democratic centralism rsquo , and the adaptation of patronage circulation in post colonial Southeast Asia researcher 39 s also use many of expert analyzes about CPV institutionalization from its establishment to the 39 doi moi 39 period. With its triangulation techniques on the literatures data which used, this qualitative historical study concludes that The success of CPV lsquo democratic centralism rsquo implementation in post lsquo doi moi rsquo era congresses with its four indicators 1 The presence of the diffused troika schemes, 2 Strengthening of party central committee, 3 Enhancemen of Competition in CC member election, and 4 The existence of rivalry of voting block in CC is due to the adaptation of the patron circulation within the party which is marked by 1 The increasing pf individualistic and opportunistic attitudes among the Vietnamese troika, 2 The emergence of technocratic elites of second generation of the patrons, 3 High economic demands and weak protection for lower level cadres, and 4 The changing pattern of the provincial lsquo cadres entrepreneur rsquo principal fence breaking proccess."

"Beberapa tahun terakhir, populisme menjadi fenomena politik yang terjadi di berbagai negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada fenomena politik menjelang kontestasi Pilkada 2017 DKI Jakarta. Hadirnya kelompok massa yang menamakan dirinya sebagai Aksi Bela Islam membentuk populisme yang dilandaskan pada agama Islam, yang kemudian disebut dengan populisme Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat sebagai instrumen penting atas terjadinya krisis representasi dalam perkembangan demokrasi representatif di Indonesia. Meski begitu, alih-alih menjadi jawaban atas krisis representasi yang ada, dampak dari hal ini justru dapat menimbulkan krisis representasi bagi warganegara yang bukan merupakan bagian kelompok tersebut, serta berpotensi menjadi penghambat atas perkembangan demokrasi. Guna merespons hal tersebut, penulis akan mengangkat demokrasi deliberatif demi menjaga nilai-nilai demokrasi atas hadirnya populisme Islam di Indonesia.

---

ABSTRACTIn recent years, populism has become a political phenomenon that occurs in various countries in the world, including in Indonesia. This can be seen in the political phenomenon ahead of the regional election 2017 DKI Jakarta.. The presence of a mass group that calling itself the Action to Defend Islam formed populism based on Islam, which is later called Islamic populism in Indonesia. This can be seen as an important instrument for the crisis of representation in the development of representative democracy in Indonesia. Even so, instead of being the answer to the existing crisis of representation, the impact of this can actually create a crisis of representation for citizens who are not part of that group, and have the potential to become an obstacle to the development of democracy. In response to this, the author will raise deliberative democracy in order to maintain democratic values over the presence of Islamic populism in Indonesia."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh Kepemimpinan Partai Golkar era transisi mampu mempertahankan Partai Golkar ditengah desakan pembubaran pasca jatuhnya orde baru. Tidak hanya bertahan, Golkar mampu meraih suara yang signifikan pada pemilu tahun 1999 dengan peringkat kedua setelah PDIP. Pada pemilu 2004 Partai Golkar mampu memenangkan pemilihan umum mengalahkan partai-partai lainnya. Oleh karena itu, penellitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana model kepemimpinan yang dijalankan Partai Golkar pada masa transisi menuju demokrasi. Penelitian ini menggunakan teori Kepemimpinan, Kepemimpinan Transformasional, perilaku Kepemimpinan Transformasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian dilapangan memperlihatkan bahwa kepemimpinan Partai Golkar era transisi mampu bertahan ditengah desakan pembubaran disebabkan sosok pemimpin Partai Golkar di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung memiliki kharisma dimana kharisma ini membuat para kader dan simpatisan bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan visi pemimpinnya. Sosok pemimpin memberikan perhatian yang personal kepada para kader dan simpatisan yang membuat kader dan simpatisan merasa diakui keberadaannya di Partai serta merasa dekat dengan pemimpinnya. Kemudian kepemimpinan Partai Golkar era transisi dengan kebijakan dan program yang dijalankannya memberikan stimulasi kepada para kader sehingga mendapatkan ruang yang lebih besar untuk berkontribusi di partai dalam upaya membangun kemandirian Partai Golkar. Yang terakhir adalah, sosok pemimpin yang dalam menjalankan roda organisasi pantang menyerah dan terus bekerja sehingga para kader Partai Golkar menjadi termotivasi untuk melakukan lebih baik lagi.

---

This thesis is motivated by the Golkar Party leadership in transition era which is able to maintain the Golkar Party dissolution amid insistence after the fall of the New Order. Even after facing dissolution notion, Golkar also able to achieve a significant vote in the 1999 election, only behind PDIP. During 2004 election, Golkar Party was able to win the general election. Therefore, this research was conduct to find the model of Golkar Party leadership during democracy transition period. The study uses the theory of leadership, transformational leadership, transformational leadership behaviors. The method used in this study is qualitative method.

The results of field studies showed that the survival of Golkar Party during transition era came from leadership figure of the Golkar Party, Akbar Tandjung. The Golkar Party leader had certain quality of charisma which makes the cadres and sympathizers willing to obey in accordance with Akbar Tandjung visions. In Golkar Party case, a leader gives personal attention to cadres and sympathizers which made the cadres and sympathizers felt acknowledged within the party and felt close, strong bonded to the leaders. The Golkar Party leadership in transition era stimulated the cadres with policies and programs that provide a more space to build independence of Golkar Party. Lastly, Akbar Tandjung who was running the organization never gave up the party and continued to work.With this model of leader, Golkar Party cadres were motivated to contribute more toward party."

"Partai Komunis Jepang merupakan salah satu partai tua di Jepang yang didirikan pada tahun 1922 dan diresmikan oleh pemerintah Jepang pada tahun 1945. Pada awal didirikannya, partai ini lebih cenderung bersifat anarkis dan radikal, tetapi partai ini mulai berubah menjadi partai yang menyenangkan dan melakukan aksi secara damai. Meskipun partai ini berhaluan kiri, Partai Komunis Jepang tetap memiliki pendukung dari berbagai kalangan. Dukungan yang diberikan untuk Partai Komunis Jepang mengalami peningkatan dan juga penurunan, sehingga hal tersebut berakibat pada elektabilitas dan eksistensinya dalam parlemen Jepang. Banyak pro dan kontra terhadap eksistensi partai ini di Jepang. Eksistensi Partai Komunis Jepang sejak tahun 1945 hingga tahun 1955 diliputi oleh aksi-aksinya dalam menentang kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menurut partai ini tidak memihak kepada rakyat Jepang. Partai Komunis Jepang tetap konsisten menjadi salah satu partai oposisi yang menyuarakan kritik dan aspirasinya demi kepentingan rakyat Jepang.

---

Japanese Communist Party is one of the old party in Japan which was established in 1922 and inaugurated by the Japanese government in 1945. At the beginning of establishment, this party is more likely to be an anarchist and radical party, but this party started to turn into a lovable party. Although this is the left-wing party, the Japanese Communist Party still has the support from various circles. The support that given to the Japanese Communist Party has increased and also decreased, so that it results in electabilty and its existence in the Japanese parliament. There is a lot of pros and cons of the existence of this party in Japan. The existence of the Japanese Communist Party from 1945 to 1955 covered by its actions in opposing the policies and actions taken by the government which, according to this party was not in favor of the people of Japan. Japanese Communist Party consistently be one of the opposition parties who voiced criticism and aspirations for the sake of the Japanese people."

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui reproduksi BahasaKramaInggil melalui Kursus Pambiwara Keraton Surakarta dalam upaya Keraton mempertahankan legitimasi kekuasaan atas kebudayaan Jawa berkaitan dengan fungsi Kraton yang beralih sebagai pemangku adat.Penelitian inimenggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu studi kasus.Teori yang digunakan adalah Teori Pierre Bourdieu yang menjelaskan bahasa sebagai kuasa simbolik terkait dengan strategi bertahan agen di dalam arena dengan memanfaatkan modal (sosial, kultural, ekonomi, simbolik) yang dimiliki. Hasil penelitian menunjukkan, Keraton mendirikan Kursus Pambiwara, sebagai strategi untuk mereproduksi kembali simbol-simbol kebudayaan yang mereka miliki, terutama penggunaan Bahasa Krama Inggil untuk dapat mempertahankan legitimasi Keraton atas kebudayaan Jawasebagai warisan tertuaKerajaan Mataram.

---

This study aims to investigate KramaInggil language reproduction through courses of pambiwarakeratonsurakarta, as an effort by keraton to maintain power legitimacy on javanese culture, in relation to keraton's function that has been shifted into culture functionary. It is a qualitative study, a case study specifically. The theory used in this study is a theory by Pierre Bourdieu, which explains language as a symbolic power related to agent's survival strategy in the arena by utilizing possesedcapital. This study shows that keraton has established a course of pambiwara as a strategy to reproduce cultural symbols that it has, particularly the use of KramaInggil language to maintain keraton's power legitimacy on javanese culture as the oldest heritage of Mataram monarchy."

"AbstractDalam berbagai praktek di era kolonial maupun dalam rezim ekonomiWashington Consensus yang telah lalu, air mengalami komodifikasi menjadi barang ekonomi. Privatisasi muncul sebagai mekanisme yang mewadahinya, dengan dukungan perusahaan asing transnasional. Argentina muncul sebagai negara dengan ruang lingkup dan nilai investasi terbesar di dunia dalam privatisasi air pada dekade 1990-an. Hal ini menarik seiring bervariasinya dinamika benturan kepentingan yang terlibat antara negara, institusi keuangan internasional, pebisnis, dan masyarakat sipil. Dengan kerangka neo-liberalisme serta tata kelola dan keamanan sumber daya alam, tulisan ini mengangkat perdebatan dan kritik privatisasi air Argentina dengan kajian kualitatif. Permasalahan utamanya ialah seputar peran rezim ekonomi global yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan perilaku negara.

---

AbstractWater resources has long been transformed by economic actors from being public goods into being more economically valued assets. The late Washington Consensus regime facilitated the conversion, including what occured in Argentina, the largest nation with water privatization project during the 1990s. Central domain of this research are the relations among business-government-global economic regime while putting the state as the level of analysis, by using the neo-liberalism and water security governance as tools of investigation. The water business has direct and indirect allegation to state sovereignity and behaviour, by observing the relatively stronger function of TNCs in water privatization."