Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 95466 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Silitonga, Siti Maya
"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata cara pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dengan disertai penjelasan mengenai peraturan yang mengatur tata cara pemeriksaan pajak beserta prosedur pengujian yang dilaksanakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dengan menggunakan pedoman pemeriksaan dengan regulasi terbaru ini menghasilkan kepercayaan yang tinggi dari Wajib Pajak kepada institusi pemerintah, serta dapat menjaga integritas dan profesionalisme antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak. Saran yang diajukan penulis adalah agar pemeriksa pajak lebih memperhatikan manajemen waktu penyelesaian pemeriksaan sehingga pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara efektif dan menghasilkan kualitas pemeriksaan yang baik. Kata kunci: Sistem Self Assessment, Pemeriksaan Pajak, Kepercayaan Wajib Pajak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata cara pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dengan disertai penjelasan mengenai peraturan yang mengatur tata cara pemeriksaan pajak beserta prosedur pengujian yang dilaksanakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dengan menggunakan pedoman pemeriksaan dengan regulasi terbaru ini menghasilkan kepercayaan yang tinggi dari Wajib Pajak kepada institusi pemerintah, serta dapat menjaga integritas dan profesionalisme antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak. Saran yang diajukan penulis adalah agar pemeriksa pajak lebih memperhatikan manajemen waktu penyelesaian pemeriksaan sehingga pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara efektif dan menghasilkan kualitas pemeriksaan yang baik. Kata kunci: Sistem Self Assessment, Pemeriksaan Pajak, Kepercayaan Wajib Pajak.

This research discusses the implementation how the tax inspection procedure testing the compliance of Tax payer, with some explanation about regulations governing tax audit procedures and the implementation of the tests. This research uses qualitative approach with descriptive purpose. The results of this research indicates that the tax examination by using the guidance of inspection with the latest regulations produce high trust from the taxpayer to the government institutions, and it can maintain the integrity and professionalism between the Taxpayer and the tax auditor. A suggest to tax inspectors are to pay more attention to time management for completion of examination, so the tax audit can be done effectively and produce good quality examination. Key words Self Assessment System, Tax Inspection Tax Audit, Taxpayer 39 s Trust
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Apri Yani Melda
"Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019, turut memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut juga berimplikasi pada penerimaan masing-masing daerah, apalagi bagi pusat bisnis dan ekonomi, yaitu ibukota DKI Jakarta. Sektor penerimaan asli daerah terbesar DKI Jakarta meliputi Pajak Daerah yang terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah Pajak Hotel. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan hotel, untuk menganalisis bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kepatuhan yang dilakukan Wajib Pajak Hotel X, dan untuk menganalisis Compliance Cost  dalam pemenuhan kewajiban pajak hotel wajib pajak hotel pada masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Hotel X Tahun 2020 dan 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa yang menjadi faktor Wajib Pajak Hotel X patuh menjalankan kewajiban pajak hotelnya diantaranya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu adanya sanksi yang menjerat jika melanggar, pemenuhan kewajiban pajak hotel yang cenderung mudah dan murah, serta adanya risiko diperiksa oleh fiskus. Kepatuhan pajak pada Hotel X dilakukan dengan menjalankan kewajiban mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak hotel terutang. Saran yang dapat diberikan untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disarankan Wajib Pajak Hotel X memiliki pengetahuan lebih mendalam terkait dengan alokasi dana pajak hotel yang setiap bulannya disetorkan, pemenuhan kewajiban pajak hotel yang diimplementasikan dalam sistem online diharapkan Wajib Pajak Hotel X dapat lebih pro-aktif, serta kepada pelayanan khususnya yang berkaitan dengan tax administration yang dilakukan oleh otoritas pajak (dalam hal ini yaitu Bapenda) perlu dioptimalkan kembali, dilakukan evaluasi, guna memberikan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat bagi Wajib Pajak Hotel.

The Covid-19 pandemic that has occurred since 2019, has also had a significant impact on the Indonesian economy, especially in 2020 and 2021. This also has implications for the revenue of each region, especially for the business and economic center, namely the capital city of DKI Jakarta. The largest regional revenue sector for DKI Jakarta includes Regional Taxes which consist of various types, one of which is Hotel Tax. This thesis aims to analyze the factors that affect compliance with hotel tax obligations, to analyze the form of fulfillment of tax obligations as a form of compliance by Hotel Taxpayer X, and to analyze Compliance Cost in fulfilling hotel tax obligations of hotel taxpayers during the Pandemic Covid-19 (Case Study on Hotel X in 2020 and 2021). This study uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. Based on the research, it was found that the factors contributing to the compliance of Hotel Taxpayers in carrying out their hotel tax obligations were influenced by several factors, namely the existence of sanctions that ensnared if they violated, the fulfillment of hotel tax obligations which tended to be easy and cheap, and the risk of being examined by the tax authorities. Tax compliance at Hotel X is carried out by carrying out the obligations of registering, calculating, depositing, and reporting hotel taxes owed. Suggestions that can be given to improve the compliance of Hotel Taxpayers in fulfilling their tax obligations are suggested that Hotel Taxpayers X have more in-depth knowledge related to the allocation of hotel tax funds that are deposited every month, the fulfillment of hotel tax obligations implemented in the online system is expected that Hotel X Taxpayers can more pro-active, as well as services, especially those related to tax administration, which are carried out by the tax authorities (in this case, Bapenda) need to be re-optimized, evaluated, in order to provide easy, cheap, and fast services for Hotel Taxpayers. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tampubolon, Robby
"This writing is aimed to describe how is the role of Account Representative (AR) in increasing tax servicing and the Taxpayer compliance after the implementation of Modem Taxation Administration System (SAPM). In this research is explained background/basic thinking of SAPM implementation at Foreign Investment Tax Office Four, for realizing the highest level of voluntary compliance, the conviction level against high taxation administration and high productivity of taxation agency. The implementation of Modem Taxation Administration System was started with the change of organization structure and taxation information system technology. Organization structure was designed based on the functions of covering servicing, inspection, supervision, collecting, objection functions, based on tax type as determined before. The most prominent change element is the establishment of Account Representative position (AR) who is responsible for servicing and supervising Taxpayer compliance. AR becomes connector between tax office and Taxpayer who is responsible for submitting taxation information effectively and professionally.
In this thesis writing is used descriptive method with qualitative and quantitative approaches, a method to uncover conditions and factual problem happened in this time. Based on said method, the research in this writing would be focused to analyze the role of AR in increasing servicing and Taxpayer compliance at Foreign Investment Tax Office Four after SAPM implementation.
The research result indicated that the role of AR in SAPM implementation at Foreign Investment Tax Office Four is very dominant and influence servicing to Taxpayer. With the existence of AR as Liaison Officer between Tax Office and Taxpayer in creating servicing and inspection functions against tax compliance becoming more effective. Even though there is some settlement of Taxpayer application out of time, but based on research, the said delay is largely caused by the lack of Taxpayer understanding level concerning the order, procedure and formal completeness which should be provided when requesting application to Foreign Investment Tax Office Four.
The role of AR in increasing Taxpayer compliance in submitting annual SPT 2004 with SPT electronic application is not optimal yet. Based on this research, many obstacles were faced by AR in executing socialization and e-SPT training against Taxpayer causing the level of Taxpayer to use e-SPT application is still low.
In order that SAPM can be done optimally for increasing tax servicing and Taxpayer compliance in submitting annual SPT at Foreign Investment Tax Office Four, can be done various efforts, with increasing the role of Account Representative (AR) in inspecting and giving taxation information to Taxpayer, maximizing the application of Sl-DJP with conducting the completing of the available system in this time, as well reconstruction and increase Human Resources quality in Foreign Investment Tax Office Four followed by the increase of moral quality in the event of developing awareness for increasing servicing to Taxpayer. With awarding good servicing to Taxpayer is expected can increase also the voluntary Taxpayer compliance, so that Foreign Investment Tax Office Four can maximize duties in the event of state income from tax sector.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22303
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ardinan Yulianus
"Penelitian ini menganalisis Reinventing Policy dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reinventing Policy tidak spenuhnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Walaupun demikian, Reinventing Policy meningkatkan penerimaan pajak.

This study analyzes Reinventing Policy in increasing tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. The research method used is qualitative. The data used in this study are primary data in the form of interviews with some people from Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office and secondary data from the Directorate General of Tax Information System (SIDJP). The results showed that Reinventing Policy did not fully increase tax compliance. However, Reinventing the Policy increased tax revenue."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S62907
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Scheilla Aprilia Murnidayanti
"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan untuk menurunkan compliance cost wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (WP UMKM). Penelitian ini dilakukan pada pada Wajib Pajak yang terdaftar di data Industri Kecil Menengah Jakarta Timur dengan mengacu pada rumus Slovin dari jumlah populasi 484 pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu yang akhirnya sampel dipilih sebanyak 98 sampel yang dipilih secara purposive sampling dengan menggunakan google form sebagai media pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda dan dalam pengujian statistiknya menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara fungsional administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak, ditinjau dari penerapannya, administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak, ditinjau dari kemampuan adaptasinya, administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak.

This study aims to examine the effectiveness of digitizing tax administration to reduce the compliance cost of taxpayers of micro, small and medium enterprises (MSMEs). This research was conducted on taxpayers registered in East Jakarta Small and Medium Industry data by referring to the Slovin formula. Out of a population of 484 MSME actors as taxpayers who have a certain gross turnover, 98 samples were selected by purposive sampling using Google. form as a sampling medium. This study uses multiple linear regression techniques and in statistical testing uses SPSS. The results of this study indicate that functionally digital tax administration can effectively affect taxpayer compliance costs, in terms of its application, digital tax administration can effectively affect taxpayer compliance costs, in terms of its adaptability, digital tax administration can effectively affect mandatory compliance costs tax."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Amalia Wahyuana
"Dalam rangka menyempurnakan implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi pada 1 Januari 2024, maka Otoritas Pajak dapat memperoleh representasi sudut pandang dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta mengenai penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan menggunakan teori persepsi Robbins dan Judge tahun 2017. Selain itu, dalam penelitian ini disajikan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Pajak dalam mendukung penerapan secara efektif kebijakan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, studi kepustakaan. Survei dilaksanakan kepada sejumlah masyarakat DKI Jakarta yang memiliki NIK dan berusia minimal 18 tahun. Lalu, wawancara mendalam dilaksanakan kepada beberapa narasumber kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif mengenai penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Persepsi positif pada sampel masyarakat DKI Jakarta dipengaruhi dengan keyakinan masyarakat atas kemudahan dan kesederhanaan administrasi pajak melalui penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi. Kemudian, untuk mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dirumuskan tiga upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Pajak dalam mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi meliputi, meningkatkan pemahaman masyarakat atas kebijakan melalui sosialisasi, meningkatkan kualitas data eksternal melalaui konsistensi pencantuman NIK dalam seluruh transaksi keuangan yang berpotensi dikenakan pajak, dan pertimbangan alternatif skema penetapan Wajib Pajak secara otomatis oleh Otoritas Pajak.

To improve the implementation of the NIK as the NPWP of an individual on January 1, 2024, the Tax Authority can obtain representation from the public's point of view as a policy target. This study aims to analyze the perceptions of the people of DKI Jakarta regarding the application of NIK as NPWP of Individuals in increasing tax compliance using Robbins and Judge's 2017 perception theory. In addition, this research presents recommendations for efforts that can be made by the Tax Authorities in supporting the effective implementation of NIK as an Individual’s NPWP. The research approach used in this study is aquantitative approach with data collection techniques through surveys, in-depthinterviews, and literature studies. The survey was conducted on several DKI Jakarta residents who have a NIK and are at least 18 years old. Then, in-depthinterviews were conducted with several key informants. The results showed that the DKI Jakarta sample had a positive perception of applying the NIK as an individual's NPWP in increasing tax compliance. The positive perception of the DKI Jakarta sample is influenced by the public's belief in the ease and simplicity of tax administration through the application of a NIK as an individual's NPWP. Then, to support the implementation of the NIK as an individual's NPWP, three efforts are formulated that can be carried out by the Tax Authorities supporting the performance of the NIK as an individual's NPWP, including increasing public understanding of policies through outreach,improving the quality of external data through the consistency of the inclusion of the NIK in all financial transactions that are potentially subject to tax, and consideration of alternative schemes for automatic determination oftaxpayers by the Tax Authorities."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amalia Ghassani
"Implementasi Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi terindikasi bahwa masih sedikit Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor dan tahapan proses implementasi dari kebijakan Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif-deskriptif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah dari ketiga faktor implementasi kebijakan masih terdapat beberapa kekurangan. Hal ini dikarenakan (i) waktu pengudangan kebijakan yang kurang tepat (ii) tidak terdapat indikator keberhasilan kebijakan (iii) pertumbuhan ekonomi yang lambat dan teknologi yang masih belum mumpuni (iv) harapan dikeluarkannya kebijakan tax amnesty. Proses implementasi kebijakan diawali dengan penerbitan PMK 91/2015, dilanjutkan dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak.

Implementation of Reduction or Nullification of Administrative Sanctions policy indicated that only few of taxpayers who take advantage of the policy. This research is aimed to describe policy implementation factors and process of Reduction or Nullification of Administrative Sanctions at Large Tax Office Two. This research conducted by using quantitative-descriptive approach with library research and in-depth interviews as data collection technique. The result of this research is among three factors of policy implementation, there are some lackness. This is because there are obstacles associated with (i) timing of policy implementation (ii) the absence of success indicator of policy implementation (iii) a slower economic growth and the technology is still not qualified (iv) rumour of tax amnesty policy. Implementation process started with PMK 91/2015, followed by increasing of taxpayers compliance and state reveue."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rachman Sampurno
"Indonesian tax reform could increase and maintain self - budget for development, which is not depending to oil and gas sector. For this condition, this is the time to achieve tax implementation to improve the quality, such as increasing certainty and tax - compliance. One of these efforts, in income tax there is achieving in time limitation to adjust the estimated tax payment based on tax - audit. Compliance with the income tax requires affirmative actions from each taxpayer in certain condition, but in another side income tax is one of the instrument of public policy to distribute the costs of government.
This adjustment for tax payment is the example of estimated tax which is not having strong administrative sanctions for establishing commitment between taxpayer and government to secure the revenue. In another conditions, this action face the fluctuated business, the need professionalism of tax audit, and poor accounting system from taxpayer that can bring to uncertain condition and can increase the incompliance.
The goals of this thesis are showing if there is disparity condition before and after limitation to adjust the estimate tax payment from based on tax - audit, and analyzing the conditions which appear from application in Jakarta Cakung Dua administmtive tax office (KPP Jakarta Cakung Dua) to eliminate the negative sides of application and get the benefit for the revenue and compliance. The reasons to choose KPP Jakarta Cakung Dua are new ofice to improve tax revenue and having taxpayer population as usual.
Research--operation is comparative study with chi - square method to know the disparity and proportional comparative as a qualitative analyzing dependent variables of compliance to describe the conditions. The methods to collect of data are literature study and collecting premier data in KPP Jakarta Cakung Dua.
The summaries of this study are there is no disparity compliance before and after limitation, and there are some conditions which are influenced by this adjustment. These conditions are this action is influenced by business fluctuation, could increase formal compliance, and could apply effectively in the official counting of tax liability personal taxpayer.
To establish the compliance in KPP Jakarta Cakung Dua, it must imply the efective tax - audit and audit other taxpayers to build the deterrent effect. And for the tax head - office, it must manage the systematic tax - audit managerial to give effectively and efficient result such as RGTF and extra effort which could boost tax revenue. And there is potential tax - revenue from the officiaI counting of tax liability personal taxpayer."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22315
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Qierihda Zalva
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan yang dilakukan oleh PT X atas kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Terdapat Account Representative (AR) sebagai pelaksana pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta Kepala Seksi Pengawasan sebagai penanggungjawab pada pengawasan kepatuhan Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Setelah diberikan pengawasan oleh AR, PT X terindikasi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penggelapan pajak. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak atas kasus penggelapan pajak PT X, serta kendala yang dihadapi oleh KPP PMA Tiga. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil yang diperoleh melalui wawancara dan studi literatur pada pihak yang terlibat menyatakan bahwa pengawasan kepatuhan WP di KPP PMA Tiga telah sesuai dengan SE-39 Tahun 2015, terdapat perbedaan dari penerapan SE-39 Tahun 2015 dengan SE-05 Tahun 2022 mengenai pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan kepatuhan PT X di KPP PMA Tiga, yaitu kurangnya waktu untuk mempelajari proses bisnis PT X, kurangnya fasilitas yang memadai, dan PT X yang tidak memberikan penjelasan. Hal yang harus dilakukan oleh KPP PMA Tiga dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, yaitu mempelajari lebih dalam terkait dengan pedoman pengawasan kepatuhan WP yang sudah diperbaharui, serta memperkerjakan pihak ketiga untuk membantu pekerjaan Account Representative dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

This research is motivated by non-compliance by PT X on its tax obligations as a taxpayer at KPP PMA Tiga. There is an Account Representative (AR) as the implementer of taxpayer compliance supervision, as well as the Head of the Supervision Section as the person in charge of supervising taxpayer compliance at KPP PMA Tiga. After being given supervision by AR, PT X is indicated to be a criminal offense in the field of taxation in the form of tax evasion. Therefore, the purpose of this study is to analyze the supervision of taxpayer compliance in the PT X tax evasion case, as well as the obstacles faced by KPP PMA Tiga. The research method was conducted using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The results obtained through interviews and literature studies on the parties involved state that the supervision of taxpayer compliance at KPP PMA Tiga is in accordance with SE-39 of 2015, there are differences from the application of SE-39 of 2015 with SE-05 of 2022 regarding the supervision of taxpayer compliance, and there are several obstacles faced in supervising taxpayers at KPP PMA Tiga. The obstacles faced in supervising PT X's compliance at KPP PMA Tiga are the lack of time to study PT X's business processes, the lack of adequate facilities, and PT X not providing explanations. Things that must be done by KPP PMA Tiga in dealing with these obstacles, namely studying more deeply related to the updated taxpayer compliance supervision guidelines, and hiring a third party to assist the Account Representative's work in supervising taxpayer compliance."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>