Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas analisis situasi pelaku korupsi yang melakukan teknik netralisasi. Peneliti menggunakan teori Differential Association E.H Sutherland dan Teknik Netralisasi Sykes dan Matza yang telah dikolaborasikan dengan teknik netralisasi Coleman. Perspektif yang digunakan adalah interaksionis atas proses sosial yang dialami pelaku korupsi. Metodologi penelitiannya adalah analisa situasi dari studi kasus kasus individual AM, pelaku korupsi yang divonis seumur hidup. Penelitian ini menemukan penempatan asosiasi AM, Paparan secara verbal atas lima teknik netralisasi, rasionalitas AM melakukan tindakan menyimpang serta menetralisasikan pilihan tindakannya. Peneliti menyimpulkan bahwa proses interaksi dapat mempengaruhi pertimbangan AM atas menentukan perilaku. Rasionalitas yang ada pada diri AM mempertimbangkan keuntungan serta kesempatan dirinya untuk menentukan pilihan sikap. Maka dari itu, identifikasi dari motif yang bervariasi serta dalih pembenaran yang pernah dilakukan akan menjadi landasan berpikir AM dalam membenarkan tindakan korupsi. Upaya mencari dalih dan alasan atas kesalahan yang diperbuat merupakan respon langsung yang diberikan oleh AM dalam menanggapi desakan konformis dari aturan sosial yang berlaku.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the situation analysis of the corrupt offender who performs the neutralization technique. Researchers use the Differential Association theories E. H Sutherland and Neutralization Technique Sykes and Matza which has been collaborated with the neutralization technique by Coleman. Using an interactionist approach in particular to social processes experienced by corruption perpetrators. This research methodology is the situation analysis of the case study of individual AM cases, a life sentence of corruption perpetrators. This research finds AM association placement, verbal exposure to five neutralization techniques, AM rationality performs deviant actions and neutralizes the choice of actions. The authors concluded that the interaction process could influence AM 39s judgment in determining behavior. The rationality that is in AM considers the advantages and opportunities itself to determine the choice of attitude. Therefore, the identification of the varied motives and justifications that have been made will be the basis of thinking AM in justifying the act of corruption. Attempts to find excuses for wrongdoing is a direct response provided by AM in response to the conformist insistence of the prevailing social rules."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan celah untuk mengeksekusi suatu kejahatan siber tertentu hingga mengeksekusi para pelakunya sekalipun, seperti aksi vigilantisme digital melalui doxing sebagai reaksi sosial terhadap kejahatan yang dilakukan dengan bentuk kejahatan siber lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses di mana korban penipuan online melakukan drift dan mendalihkan tindakannya sebagai pelaku doxing di Twitter, secara khusus melalui penerapan teknik netralisasi. Penelitian ini menggunakan data berupa utas kasus di Twitter yang diunggah oleh para korban penipuan online, berisikan pengalaman viktimisasi yang dilengkapi oleh penjabaran kronologi kasus dan penyebaran beberapa data pribadi sensitif orang lain. Dalam menganalisis konten tersebut, digunakan teori drift oleh Matza (1964) serta konsep teknik netralisasi oleh Sykes dan Matza (1957), Klockars (1974), dan Henry (1990). Hasil analisis menunjukkan bahwa kelima utas kasus terbukti sebagai tindakan vigilantisme digital dengan tipologi tertentu yaitu investigating dan hounding. Vigilantisme digital juga dilakukan melalui tindakan doxing yang menyerang beberapa konsep identity knowledge, terutama nama lengkap legal. Perbedaan tujuan doxing dalam kelima utas kasus mengarahkan mereka pada tipologi tertentu. Melalui uraian doxing sebagai bentuk kejahatan siber, disimpulkan bahwa korban penipuan online telah melakukan drift atas dirinya sendiri menjadi pelaku doxing, yang juga berkaitan erat dengan terjadinya suatu proses Van Dijk Chain dalam setiap kasus. Guna mengetahui dan menganalisis viktimisasi yang menghasilkan drift, penjabaran teori drift secara lebih spesifik dielaborasikan dan didukung oleh penerapan teknik netralisasi oleh pelaku doxing dari masing-masing utas kasus, sehingga memungkinkan terjadinya proses pendalihan atau pembenaran terhadap kejahatannya.

---

The development of information and communication technology has created loopholes to execute certain crimes or even to execute the offenders or perpetrators itself, for example digital vigilantism through doxing as a social reaction to crime which committed with another form of cyber crime. The purpose of this research is to explain the process in which the online fraud victims drift and justify their actions as Twitter- doxing offenders, specifically through the application of neutralization techniques.

This research uses data in the form of Twitter threads which are uploaded by the victims of online fraud itself, containing experiences of victimization and followed by a description of the chronology of the cases and dissemination of the fraudsters’ sensitive personal data. In analyzing the content, drift theory by Matza (1964) and the concepts of neutralization techniques by Sykes and Matza (1957), Klockars (1974) and Henry (1990) were used. The results of the analysis show that all five Twitter threads are proven to be a form of digital vigilantism with certain typologies, namely investigation and hounding. Digital vigilantism is also exercised through acts of doxing which attack some notions of knowledge identity, especially the legal name. Different goals of doxing in all five threads leads them to a certain typology.

Through the explanation of doxing as a form of cyber crime, then it means that the online fraud victims have drifted themselves into doxing offenders, which is also closely related to the occurence of the Van Dijk Chain process on each case. In order to identify and analyze the victimization which results in drift, the elaboration of drift theory is more specifically elaborated and supported by the application of neutralization techniques, done by doxing offenders from each thread, thus enabling a process of justification of their crimes."

"Skripsi ini fokus pada fenomena pelibatan anggota keluarga dan rekan dekat dalam pencucian uang dari hasil pidana korupsi. Dengan menggunakan analisis isi kualitatif, data penelitian ini diperoleh melalui analisis putusan pengadilan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan teks hasil wawancara dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Studi ini menggunakan integrated theory of white-collar crime dan group cohesiveness theory untuk memberikan analisa dalam kasus pencucian uang dari hasil pidana suap sengketa Pilkada yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Tulisan ini menemukan bahwa terdapat pelibatan yang dominan pada anggota keluarga dan rekan dekat dari pelaku utama. Motivasi pelaku utama untuk menyembunyikan hasil dari kejahatan serta adanya peluang keuntungan, risiko hukum yang minim, dan ikatan yang kuat telah mendorong adanya pelibatan anggota keluarga dan rekan dekat. Selanjutnya, ditemukan pula pelibatan pihak-pihak tersebut telah berdampak pada resistansi pelaku utama dalam melakukan pidana korupsi.

---

This thesis focuses on the phenomenon of involving family member and close associates in money laundering from corruption crimes proceeds. By using qualitative content analysis, this research data was obtained through Court Decisions, Report of State Official Assets, and interview with Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center. This thesis uses integrated theory of white-collar crime and group cohesiveness theory to provide analysis in money laundering case from bribery crime proceeds in local election disputes that committed by former Chairman of Constitutional Court. This research finds that there is a dominant involvement of family members and close associates of the main perpetrators. Motivation of the main perpetrators to conceal the proceeds of crime as well as opportunities for profit, minimum legal risk, and strong ties have led to the involvement of family members and close associates. Furthermore, it was also found that the involvement of these parties had an impact on the resistance of the main perpetrators in committing criminal corruption."

"ABSTRAKPermasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sejauh mana efektifitas peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam melindungi anak yang melakukan tindak pidana karena terstimulasi pornografi dan seperti apa anak yang melakukan tindak pidana karena terstimulasi pornografi dalam tinjauan viktimologi. Dalam hal ini akan dibahas beberapa peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan AnakdanUndang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan teori Hans Von Hentig dalam ilmu viktimologi, korban bukanlah seseorang yang pasif melainkan sosok yang aktif dalam proses viktimisasi. Efektifitas peraturan perundang-undangan dalam melindungi anak pelaku tindak pidana yang terstimulasi pornografi akan ditinjau melalui sebuah kasus tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang remaja berinisial Y.S yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul setelah terstimulasi oleh pornografi yang dilihatnya. Sebagai pelaku tindak pidana perbuatan cabul, Y.S diperlakukan dengan tidak baik oleh aparat penegak hukum yang menangani perkaranya. Hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak tersebut belum berlaku secara efektif. Sebagai pelaku tindak pidana akibat terstimulasi pornografi, Y.S sendiri pada dasarnya merupakan korban dari pornografi. Menurut Beniamin Mendelsohn, Y.S termasuk dalam korban jenis voluntary victim karena ia masih melihat pornografi meskipun mengetahui bahayanya. Sedangkan sebagai korban perlakuan tidak baik dari aparat penegak hukum, Y.S termasuk ke dalam jenis korban victim as guilty as the offender karena dalam hal ini ia memiliki kesalahan yang sama dengan pelaku viktimisasi. Agar perlindungan anak bisa berjalan dengan lebih efektif, kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum harus ditingkatkan.

---

ABSTRACTThe problems which wanted to be solved in this thesis are how much is the effectiveness of Indonesia's child protection regulation to protect the child who does the obscene acts crime because of pornography, and how the discipline of victimologyviews the child who does the obscene acts crime because of pornography. Therefore, this thesis will discuss about Indonesia?s child protection regulation such as Law No. 3/1997 and Law No. 23/2002. According from Hans Von Hentig's theory in the discipline of victimology, the victim is not a passive people but rather an active person who involved in his/her own victimization. The effectiveness of Indonesia's child protection regulation will be reviewed with a case of a youth whose name is Y.S who does the obscene acts crime after stimulated by pornography that he watched. As an obscene acts crime offender Y.S has been treated with inhuman treatment by law enforcer forces officer who handled his case.That's made the conclusion that Indonesia?s child protection regulation doesn't worked effectively. As he does the obscene acts crime because of pornography, Y.S is a victim of pornography himself. According to Beniamin Mendelsohn's theory, Y.S could be categorized as voluntary victims because he still watches pornography knowing it bad impacts. As the victim of inhuman treatment by law enforcer forces who handled his case, he could be categorized as victim as guilty as the offender because his contribution to his victimization is as equal as the guilt of the victimizer, in this case law enforcer forces. To make the child protection regulation effective, the legal awareness of people and law enforcer forces officer should be improved. "

"ABSTRAKPerkembangan tindak pidana korupsi dewasa ini selalu disertai dengan tidankpidana lain terkait dengan upaya menyembunyikan aset-aset tindak pidanakorupsi, salah satu cara penyembunyian aset-aset itu dilakukan denganmekanisme pencucian uang. Adapun tujuan kegiatan pencucian uang agar asalusul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak olehpenegak hukum sehingga uang tersebut dapat dinikmati dengan aman. Tindakpidana pencucian uang dalam tesis ini adalah kasus penipuan yang dilakukan olehtersangka Salman Nuryanto melalui KSP Pandawa Mandiri Group yangdidirikannya. Dimana KSP Pandawa Mandiri Group yang didirikan tersangkamerupakan suatu bentuk kejahatan money laundry, dikarenakan berdasarkanpengakuan dan penelusuran aset yang dilakukan oleh tim penyidik DitkrimsusPolda Metro Jaya telah memenuhi tahapan-tahapan pencucian uang moneylaundry mulai dari placement, layering, dan Integration. Penyidik Polda MetroJaya dalam hal ini Ditreskrimsus Subdit II Fismondev telah melakukan upayayakni melakukan pengembalian aset tersangka melalui jalur pidana denganmelakukan beberapa upaya mulai dari penelusuran aset, pembekuan aset sampaidengan penyitaan aset milik tersangka. Hal ini dilakukan untuk memudahkanpenyidik dalam menyelesaikan kasus tersebut. Penerapan penyitaan aset hasiltindak pidana yang dilakukan terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencuciansudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Upaya inijuga berlandaskan prosedur penanganan atau proses pengembalian aset hasiltindak pidana korupsi dalam konteks Tesis ini adalah money laundy melalui jalurpidana. Apa yang dilakukan tersangka adalah sebuah kejahatan yang terstrukturdan terencana dengan melakukan pemindahan harta atau aset yang diperolehnyakepada pihak-pihak tertentu, sehingga apa yang dilakukan oleh tersangka jelasjelas telah menyalahi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tetang tindakpidana pencucian uang. Tersangka Salman Nuryanto pengelola KSP PandawaMandiri Group telah menghimpun beberapa aset dari anggota yang berhasildirekrutnya mulai dari bangunan, tanah, kendaraan bermotor roda 2 dan 4 sertasejumlah rekening tabungan atas nama tersangka. Semua aset itu merupakan hasiltindak pidana money laundry yang dilakukan tersangka. Sehingga penelitian inibertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tindak pidana pencucian uangmelalui penyitaan aset pelaku tindak pidana yang dilakukan tersangka melaluiKSP Pandawa Mandiri Group yang didirikannya.

---

ABSTRACTThe development of the criminal offence of corruption nowadays is alwaysaccompanied by other criminal offences related to efforts to hide assets ofcorruption offences. One way of hiding these assets is through the moneylaundering mechanism. The purpose of money laundering activity is to disguisethe origin of the money, render it unknown and untraceable by law enforcementagencies in order that the money can be enjoyed safely. The money launderingoffence in this thesis is the fraud case committed by suspect Salman Nuryantothrough KSP Pandawa Mandiri Group which he founded. KSP Pandawa MandiriGroup founded by the suspect is a form of money laundering crime because basedon the suspect rsquo s confession and the asset tracking conducted by the investigationteam of Special Crime Investigation Directorate of Jakarta Regional Metro Police,it has fulfilled all stages of money laundering from placement, layering tointegration. The Jakarta Regional Metro Police investigator, in this case theSpecial Crime Investigation Directorate Subdirectorate II Fiscal, Monetary andForeign Exchange Fismondev , has conducted efforts namely asset recoverythrough penal law mechanism, comprising of efforts from asset tracking, assetfreeze to confiscation of suspect rsquo s assets. This is intended to facilitateinvestigators in solving the case. The practice of confiscating proceeds of crimeassets is related to the application of Law Number 8 Year 2010 on prevention anderadication of money laundering offences is done in accordance with LawNumber 8 Year 2010. This effort is also based on handling procedures or theprocess of recovering proceeds of corruption, which in the context of this Thesisis money laundering, through penal law mechanism. The suspect committed astructured and planned crime by transferring property or assets acquired to certainparties therefore, the suspect rsquo s actions clearly violated Law Number 15 Year2002 on money laundering. Suspect Salman Nuryanto, boss of KSP PandawaMandiri Group, has accumulated assets from recruited members which comprisedof buildings, land, two wheeled and four wheeled motor vehicles, as well asseveral savings accounts on behalf of the suspect. All these assets are proceeds ofmoney laundering committed by the suspect. Accordingly, the aim of this researchis to explain and analyse money laundering through confiscation of assets of thecrime perpetrated by the suspect through KSP Pandawa Mandiri Group which hefounded. "

"

Perjudian online merupakan kegiatan yang dilarang di Indonesia. Namun, kasus judi online masih marak terjadi dan memberikan banyak dampak negatif bagi penjudi dan juga lingkungan sekitarnya. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi pembelajaran sosial teknik netralisasi dari penjudi online. Hubungan narasumber dengan orang terdekatnya dan perjalanan hidup narasumber ditelusuri dan dianalisis menggunakan konsep pembelajaran sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode wawancara mendalam terhadap tiga penjudi online, ditemukan bahwa para narasumber menggunakan teknik netralisasi untuk menghindari reaksi negatif yang mungkin muncul dari keluarga, pacarnya, dan reaksi dari pertemanannya. Narasumber tidak memedulikan reaksi dari teman-temannya, karenanya mereka menggunakan teknik netralisasi sebagai justifikasi untuk terus berjudi online. Pembelajaran akan teknis dan justifikasi untuk berjudi online dari kelompok pertemanan merupakan salah satu pengaruh terkuat yang membuat para narasumber tertarik untuk berjudi online. Pembelajaran tersebut membuat narasumber menggunakan denial of injury dan condemnation of the condemners. Sedangkan penggunaan denial of responsibility dan denial of the victim tidak berasal dari pembelajaran sosial, melainkan melalui narasumber itu sendiri.

---

Online gambling is a prohibited activity in Indonesia. However, cases of online gambling persist and have various negative impacts on the gamblers and their immediate surroundings. This research seeks to explore the social learning of neutralization techniques by online gamblers. The relationship between the interviewees and their close associates, as well as the life journey of the interviewees, is examined and analyzed using the concept of social learning. Employing a qualitative approach through in-depth interviews with three online gamblers, it was found that the interviewees employed neutralization techniques to avoid potential negative reactions from family, partners, and friends. The interviewees disregarded the reactions of their friends, hence using neutralization techniques as justification to continue online gambling. Learning technicalities and justifications for online gambling from their peer group proved to be one of the strongest influences that attracted the interviewees to engage in online gambling. This learning led the interviewees to utilize denial of injury and condemnation of the condemners. Meanwhile, the use of denial of responsibility and denial of the victim did not stem from social learning but rather from the interviewees themselves.

"

"Besarnya jumlah kendaraan di kota Jakarta disertai dengan meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas. Sesuai data dari Ditlantas Polri, sebagian besar kecelakaan lalu lintas melibatkan pengendara sepeda motor. Skripsi ini membahas pengendara sepeda motor yang berkendara secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan bagaimana sikap pembenaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dengan tiga informan. Hasil penelitian membenarkan bahwa pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas memang berkendara secara ugal-ugalan dan mereka melakukan pembenaran dengan teknik netralisasi atas perilakunya. Hasil penelitian ini juga menyarankan bahwa diperlukan suatu bentuk edukasi yang lebih efektif tentang kesadaran akan keselamatan dan kedisiplinan dalam berkendara kepada calon pengemudi.

---

The large numbers of vehicles in the city contributes to the increasing number of traffic accidents. As per data from the Police Traffic Directorate, almost every traffic accidents involve motorcyclists. This thesis discusses motorcyclists who are reckless/risky while driving thus causing traffic accidents. And how they justify their recklessness. This study is a qualitative research by conducting interviews with three informants. The results confirmed that the motorcyclists involved in a traffic accident are indeed reckless while driving and they use techniques of neutralization to justify their behavior. The results of this study also suggest that we need a more effective form of education on awareness of safety and discipline in driving to prospective drivers."

"ABSTRAKDalam kerangka penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, dikenal adanya pelaku pasif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tesis ini membahas bentuk pertanggungjawaban pelaku pasif tindak pidana pencucian uang melalui studi pustaka dan analisa 4 (empat) putusan pengadilan atas nama Rinal Kornial, Andhika Gumilang, Hendra Kusumajaya, dan Ni Kadek Dewi Sridani. Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan khusus mengenai kesalahan dan bentuk pertanggungjawaban pelaku pasif pencucian uang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terhadap pelaku pasif pencucian uang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila terbukti unsur kesalahan yang ada pada diri pelaku pasif yaitu unsur mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan yang diterima atau dikuasainya merupakan hasil tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terkait dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku pasif pencucian uang, maka proses tersebut merupakan respon dari masyarakat melalui aparat penegak hukum untuk mendeteksi, menyelidiki, menyidik, menuntut dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pasif pencucian uang sebagaimana dinyatakan dalam putusan pengadilan yang menjadi dasar analisa dalam penelitian ini yaitu putusan pengadilan atas nama Rinal Kornial, Andhika Gumilang, Hendra Kusumajaya Dkk, dan Ni Kadek Dewi Sridani

---

ABSTRACTRegarding the law enforcement process of money-laundering case, there is a passage about the passive offender as regulated in Article 5 Paragraph (2) of the Law Number 8 in year of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering. Hereby, this thesis focuses on analyzing about the passive offender liability in money laundering cases based on literature case study of four final court verdict of Rinal Kornial, Andhika Gumilang, Hendra Kusumajaya?s group, and Ni Kadek Dewi Sridani?s case. As for the research method, this thesis is using normative law approach in analyzing these four money-laundering cases. This thesis elaborates about the possibility for the passive offender to be charged in money-laundering crime, based on the presumption that they may know or should have known that their wealth asset, either only accepting the asset or managing the asset, is coming from money-laundering process as regulated in Article 2 Paragraph 1 of the Law Number 8 in year of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering. The law enforcement process in regard to the passive offender needs the law enforcement agencies (police, attorney, judge, etc.) to detect, investigate, prosecute and rule the final verdict as imposing the criminal sanction towards the passive offender. Then, this concept of law enforcement process becomes this thesis analytical core concept to review the four money-laundering cases of Rinal Kornial, Andhika Gumilang, Hendra Kusumajaya?s group, and Ni Kadek Dewi Sridani"

"ABSTRAKPerkembangan teknologi dewasa telah menyebabkan perkembangan permainan dari yang bersifat offline menjadi online. Perbedaan mendasar dari game online adalah para pemain tidak perlu bertemu langsung dengan pemain lainnya untuk melakukan permainan bersama-sama. Dalam setiap permainan terdapat aturan dan etika yang disepakati oleh pemainnya agar dapat berjalan menyenangkan dan tidak merugikan pihak yang bermain maupun pihak yang menyelenggarakan. Di dalam game online terdapat software yang memungkinkan pemain melakukan kecurangan sehingga merugikan pihak lain atau dirinya mendapat keuntungan. Dalam Tugas Karya Akhir ini penulis mencoba menganalisa tindakan netralisasi pemain aktif game online menggunakan cheat engine. Penulisan ini berhasil membuktikan tindakan netralisasi pada pemain game online yang menggunakan cheat engine dengan menggunakan teori teknik netralisasi.

---

ABSTRACTThe development of technology has led to the development of games from offline to online. The fundamental difference of the online game is the players do not need to meet directly with other players to do the game together. In each game there are rules and ethics agreed upon by the players so that tey can feel fun and do not harm those who play and those who administer. In the online games are software that allow players to commit fraud to the detriment of others or her benefit. In the task of this thesis the author tries to analyze the actions of neutralization active player online game using cheat engine. This study proves neutralization action at online game players who use cheat engine using Techniques of neutralization."

"Konflik agraria merupakan fenomena berkepanjangan yang biasa hadir ketika perampasan tanah atas lahan pertanian warga tak kunjung mendapatkan penyelesaian. Tugas karya akhir ini membahas salah satu kasus perampasan tanah oleh korporasi yang difasilitasi oleh oknum lembaga negara pada lahan pertanian di Kecamatan Caringin. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis data sekunder terhadap data-data yang bersumber dari artikel berita, laporan LSM, serta peraturan tentang konsesi lahan. Analisis dalam tulisan ini menggunakan teori state-corporate crime oleh Michalowski & Kramer dan teori teknik netralisasi kejahatan korporasi oleh Schoultz & Flyghed. Temuan data menunjukkan bahwa kejahatan perampasan tanah dan penelantaran tanah yang dilakukan sangat bertentangan dengan syarat perizinan hak guna yang diatur dalam UUPA 1960, sehingga seharusnya status hak guna-nya dicabut dan tanah tersebut diredistribusikan kepada warga. Hasil analisis menunjukkan bahwa perampasan tanah oleh korporasi yang difasilitasi oknum lembaga negara di Kecamatan Caringin merupakan state-corporate crime. Para pelaku juga teridentifikasi mempraktikkan teknik netralisasi kejahatan korporasi jenis denial of the act, referring to investigation, bolstering, expression of right, condemnation of the condemner, dan denial of victim. Teknik netralisasi kejahatan korporasi berperan sebagai justifikasi yang membuat kejahatan dapat terus berlangsung. Teknik netralisasi yang dilakukan membuat perampasan dan penelantaran tanah yang dilakukan menjadi tidak diakui, sehingga BPN tak kunjung menetapkan lahan tersebut sebagai tanah telantar. Alhasil, tanah tak kunjung didapatkan kembali secara legal oleh warga, sehingga konflik agraria di Kecamatan Caringin masih belum menemui penyelesaian yang adil.

---

Agrarian conflict is a prolonged phenomenon that commonly arises when land grabbing over agricultural land fails to find a resolution. This final project discusses a case of land grabbing facilitated by certain parties within state institutions in an agricultural area in Caringin Subdistrict. The writing method employed is secondary data analysis based on information obtained from news articles, reports from non-governmental organizations (NGOs), and regulations regarding land concessions. The analysis in this paper utilizes the state-corporate crime theory proposed by Michalowski & Kramer and the neutralization techniques theory of corporate crime by Schoultz & Flyghed. The data findings indicate that the acts of land grabbing and neglect are highly contradictory to the licensing requirements stipulated in the 1960 Agrarian Law (UUPA), thus the land-use rights should be revoked, and the land should be redistributed to the community. The analysis results reveal that the land grabbing perpetrated by corporations with the facilitation of certain parties within state institutions in District Caringin constitutes a state-corporate crime. The perpetrators have also been identified to employ neutralization techniques of corporate crime, such as denial of the act, referring to investigation, bolstering, expression of right, condemnation of the condemner, and denial of victim. These neutralization techniques serve as justifications that enable the continuity of the crimes. The employed neutralization techniques invalidate the acts of land grabbing and neglect, leading to the failure of the National Land Agency (BPN) to classify the land as abandoned. Consequently, the land remains unrecognized and has not been legally returned to the community, resulting in an ongoing agrarian conflict without a fair resolution in District Caringin.

"