Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis hasil aspek pengungkapan informasidantransparansi pada penerapan GCG pada Perum LPPNPI sertafaktor-faktor yang memengaruhi perubahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan perolehan data primer melalui wawancara dengan Sekretaris Perusahaan, Kepala dan satu orang Staff Biro Pengelolaan Kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko dan GCG. Data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan, laporan pelaksanaan evaluasi tingkat maturitas implementasi GCG, laporan hasil assessment penerapan GCG, dan informasi lain yang relevan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengungkapan informasi dan transparansi Perum LPPNPI mengalami perubahan dari tahun 2014-2016. Dari 16 paremeter yang dianalisis, 15 diantaranya mengalami perubahan yaitu enam parameter yang meningkat setiap tahunnya terkait penyajian laporan tahunan, ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan pengawas dan laporan direksi, profil perusahaan, analisa dan pembahasan manajemen, serta pengungkapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Tujuh parameter yang meningkat pada tahun 2015 dan menurun pada tahun 2016 terkait prosedur pengendalian informasi, kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian informasi, media penyediaan informasi, situs perusahaan, pemutahiran informasi dan situs perusahaan, bagian tersendiri mengenai laporan keuangan, serta perolehan penghargaan. Dua parameter lainnya yaitu adanya media lain dan keikutsertaan dalam Annual Report Award ARA. Satu parameter yang tetap selama tahun 2014-2016 adalah tingkat kemudahan akses informasi perusahaan serta terdapat tujuh faktor yang memengaruhi perubahan tersebut.

---

ABSTRACTThis study analyzes the results of information disclosure and transparency aspects of GCG implementation on Perum LPPNPI as well as factors influencing the changes. This study uses a case study approach with primary data through interviews with Corporate Secretary, Head and one staff of the Corporate Performance Management, Risk Management and GCG Management Staff. Secondary data obtained from company annual report, GCG level evaluation report, GCG assessment report, and other relevant information on research topic. The results of this study indicate that the results of information disclosure and transparency of Perum LPPNPI have changed from 2014 2016. Of the 16 parameters analyzed, 15 of them were amended, six parameters increased each year in relation to the presentation of annual reports, an overview of important financial data, supervisory reports and reports of directors, company profiles, analysis and management discussions, and disclosure of good corporate governance practices . Seven parameters are increasing by 2015 and declining by 2016 in terms of information control procedures, compliance with information control policies, information provision media, corporate sites, information updates and company sites, separate portions of financial lapses, and award recognition. Two other parameters are the presence of other media and participation in the Annual Report Award ARA . One fixed parameter during 2014 2016 is the level of ease of access to corporate information and there are seven factors that influence the change."

"Tesis ini membahas tentang analisis Good Corporate Governance, khususnya perihal informasi dan transparansi yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Seiring dengan meningkatnya penyampaian informasi serta transparansi, maka suatu institusi telah melaksanakan Good Corporate Governance dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa acuan utama PT. PLN (Persero) dalam menjamin pengungkapan informasi serta transparansi yaitu melalui Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012, sehingga seluruh jajarannya akan dijamin dalam keterbukaan informasi maupun transparansinya, dan sedikit kekurangan yang dilakukan yaitu terletak pada kebijakan pengelolaan website dan penyebaran informasi Job Posting.

---

This thesis discusses the analysis of Good Corporate Governance, especially regarding information and transparency carried out by Pt. PLN (Persero). Along with the increasing delivery of information and transparency, an institution has implemented Good Corporate Governance well. The results of this study indicate that the main reference Pt. PLN (Persero) in ensuring the disclosure of information and transparency, namely through the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 501.K/DIR/2012, so that all staff will be guaranteed information disclosure and transparency, and a slight deficiency that is carried out lies in the website management policy and dissemination of Job Posting information."

"BUMN memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Menyadari akan hal tersebut, maka pemerintah, melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal 1 Agustus 2002, yang telah diperbaharui dengan Per-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, mewajibkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten oleh BUMN dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional BUMN. Data hasil assessment atas 109 BUMN sampai dengan akhir tahun 2009 menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 penerapan GCG pada BUMN secara umum masih perlu ditingkatkan agar bisa memperoleh predikat "sangat baik" atau sesuai dengan best practices penerapan GCG. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penerapan GCG pada BUMN diambil contoh PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau disingkat PT KBI, sebagai studi kasus. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan hal-hal yang harus dilakukan agar dapat memacu percepatan penerapan GCG di BUMN yaitu: (i) dorongan peraturan (regulatory driven) dari Kementerian BUMN. Untuk itu disarankan agar Kementerian BUMN menyempurnakan peraturan-peraturan GCG beserta petunjuk teknis pelaksanaannya; (ii) meningkatkan komitmen seluruh organ GCG BUMN untuk menindaklanjuti hasil assessment GCG dan proaktif dalam melakukan benchmarking terkait perannya masing-masing dalam GCG; (iii) me-refresh peranan masing-masing organ dalam GCG; (iv) menerapkan sistem reward and punishment terkait penerapan GCG.

---

SOEs have an important role in the national economy. Considering this, the government, through SOE Minister Decree No. Kep-117/M-MBU/2002, on August 1, 2002, which has been updated with Per-01/MBU/2011, on August 1, 2011, requires the application of the Good Corporate Governance (GCG) consistently by the state and make the principles of GCG as the foundation of operational state.

Data assessment results over 109 SOEs by the end of 2009 showed that in the period of 2007 until 2009 the implementation of GCG in SOEs in general still needs to be improved in order to earn the title of "very good" or in accordance with the application of GCG best practices. To determine the constraints on SOEs GCG taken sample of PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) or abbreviated PT KBI, as a case study. This type of research is qualitative research.

The results suggest things to do in order to encourage the acceleration of the implementation of GCG in SOEs, that is: (i) regulatory driven from Ministry of SOEs. It is recommended that the Ministry of SOEs to improve the rules of GCG and their technical implementation guide. (ii) Enhance the commitment of all state organs to follow up the results of assessment and proactive in benchmarking related to their respectives roles in GCG. (iii) Refresh the roles of each organ in the GCG; (iv) Implementing the systems of reward and punishment related to the implementation of GCG."

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis Integrasi Strategi Implementasi Corporate Social Responsibility dengan Perencanaan Strategis Perum LPPNPI yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan navigasi penerbangan. Penelitian ini melakukan penyusunan program-program CSR tahun 2016 sampai dengan 2017 yang diintegrasikan dengan standar Global Reporting Initiative GRI dan hubungan program-program tersebut yang diukur melalui Key Performance Indicators. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan key informant Perum LPPNPI. Key informant untuk proses wawancara adalah para pejabat yang berdasarkan dokumen internal perusahaan memiliki tanggung jawab dan kapabilitas sesuai dengan pertanyaan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Tahunan, RKAP, Dokumen Internal Perusahaan dan literatur lain sebagai penunjang. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa program-program terkait CSR yang dilakukan oleh Perum LPPNPI sebagian besar sesuai dengan standar GRI dan memiliki hubungan dengan KPI Perum LPPNPI.

---

ABSTRACTThis study was a case study to analyze Integration of Corporate Social Responsibility Implementation Strategic with Perum LPPNPIs Strategic Plan which a company in air navigation service industry. This study created CSR programs in 2016 to 2017 which was integrated with Global Reporting Initiative GRI standards and the relation of those standards which was measured with Key Performance Indicators. Primary data collected through interview with Perum LPPNPIs key informant. Key informant in interview process was functionaries who have responsibilities and capabilities to the question. Secondary data obtained from Annual Report, RKAP, Perum LPPNIs Internal Document and other literatures. This study showed Perum LPPNPIs CSR programs had accomplished most of GRI standards and have a relation with Perum LPPNPIs KPI."

"Sektor Badan Usaha Milik Negara merupakan bagian integral dari kegiatan sosial ekonomi suatu negara. Masalah utama yang dihadapi BUMN saat ini terletak pada tata kelola dan profesionalisme karena kinerja BUMN dituntut oleh semua pemangku kepentingan. PT APUS merupakan salah satu BUMN, pada tahun 2019, terdapat kasus suap atas proses pengadaan barang yang terungkap dari proses Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis atas kasus suap ini. Permasalahan ini terjadi karena adanya kasus penyalahgunaan wewenang yang berupa penyerahan uang untuk direktur keuangan PT APUS terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh PT INTAN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memberikan analisis atas kasus suap berdasarkan prinsip-prinsip GCG dengan menggunakan kerangka GCG dari KNKG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT APUS belum menjalankan seluruh prinsip GCG dengan baik dan efektif. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal atas organ perusahaan serta tidak berjalannya whistle blowing system.

---

The State-Owned Enterprises sector is an integral part of a country's socio-economic activities. The main problem faced by SOEs today lies in governance and professionalism because the performance of SOEs is demanded by all stakeholders. PT APUS is one of the SOEs, in 2019, there was a bribery case for the procurement process which was revealed from the Hand Catching Operation process by the Corruption Eradication Commission. This study aims to provide an overview and analysis of this bribery case. This problem occurred because of a case of abuse of authority in the form of handing over money to the finance director of PT APUS related to a project carried out by the company.PT INTAN. This study uses qualitative methods to provide analysis of bribery cases based on GCG principles using the GCG framework from KNKG. The results show that PT APUS has not implemented the all principles of GCG properly and effectively. This is due to the weakness of the internal control system over the company's organs and the ineffectiveness of the whistle blowing system at PT APUS."

"Tanpa strategi, sebuah organisasi bagaikan kapal tanpa kemudi, berputar-berputar dalam lingkaran. Organisasi yang demikian seperti pengembara tanpa arah dam tujuan yang jelas. Setali tiga uang ketika mengimplementasikan GCG; tanpa mengagas dan/atau mengeksekusi strategi secara cerdas = menegakan benang basah. Buku ini memaparkan paparan argumentasi, analisis dan kristalisasi pengalaman panjang penulis, serta didukung contoh-contoh membumi berdasarkan faktafakta empiris, diracik menjadi Smart Strategy for 360 Degree GCG yang sungguh powerful."

"Good Corporate Governance (GCG) mendapatkan perhatian luas setetah terjadinya berbagai /crisis seperti Krisis Moneter di Indonesia ataupun skandal Enron di Amerika Serikat. Lima eiemen GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertonggungjawafaan, Kemandirian dan Kewajaran baik dalam arti sempit dan tuas. Dalam arti tuas GCG berkaitan dengan para stakeholders perusahaan. Di sisi lain Corporate Social Responsibility merupakan komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan kata lain, GCG dan CSR merupakan wujud nyata hubungan perusahaan dan masyarakat setaku stakeholders"

"Pasal 33 UUD 1945 secara tersirat menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) bentuk pelaku ekonomi di Indonesia yaitu swasta, koperasi dan BUMN. Fungsi dari BUMN adalah sebagai kepanjangan tangan dari negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Di dalam perjalanan sejarahnya, BUMN telah mengalami banyak perubahan baik dan bentuk, nama, maupun landasan hukumnya. Meskipun telah mengalami banyak perubahan tetapi fungsi BUMN sebagai unit ekonomi, agen pembangunan, dan stabilisator ekonomi di Indonesia tidak berubah. Untuk melaksanakan fungsinya, BUMN diberikan berbagai kemudahan, hak monopoli dan proteksi tertentu sehingga swasta dan koperasi tidak bisa masuk berusaha. Namun, sejarah juga membuktikan bahwa ternyata sampai saat ini BUMN belum dapat melakukan fungsinya baik sebagai unit ekonomi maupun pelayan publik. Seringkali disebutkan bahwa BUMN mengalami kerugian. Kendala yang seringkali menghambat BUMN untuk berfungsi secara ekonomi adalah Pemerintah sendiri. Selain itu, kualitas SDM yang buruk dan budaya korporasi yang cenderung KKN ternyata juga memberi andil terhadap kerugian BUMN. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, perlu adanya perubahan (reformasi) pengelolaan BUMN. Dengan dasar UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : KEP-117IMBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara maka BUMN wajib untuk menerapkan good corporate governance. Good Corporate Governance sendiri merupakan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat, dan berkembang di dunia bisnis swasta. Namun, Pemerintah melihat bahwa prinsip GCG ini ternyata banyak memberikan manfaat terhadap pemulihan ekonomi sebagai akibat krisis ekonomi global pada tahun 1998 sehingga diharapkan dengan menerapkan GCG maka ada perubahan cara pengelolaan BUMN lebih baik sebagai unit ekonomi dan pelayan publik yang pada akhirnya memberikan manfaat kepada umum dan dapat memberikan pemasukan yang seimbang kepada Negara. BUMN bergerak di bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Khususnya di bidang pertambangan adalah PT. (Persero) Aneka Tambang Tbk. Bagi Antam, pengelolaan perseroan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan perseroan, pemegang saham, dan stakeholders yang dimaksud di dalam KepMen No.117/2002 sudah dilakukan sejak tahun 1997 ketika Antam diprivatisasi. Penerapan GCG dilakukan dengan 5 (lima) tahap yang saling berkaitan yaitu : Penyadaran (awareness), Pengkajian (assestment), Penyempurnaan (improvement), Penyebarluasan (socialization) dan Pengungkapan (disclosure). Selain itu, Antam sudah membuat Paraturan Kebijakan Perusahaan, Management Policy, Standard Operational Procedur, dan Standar Etika perusahaan dalam kegiatan operasional, serta adanya pengawasan dan koordinasi yang baik dan tepat antara Direksi dan Komisaris sebagai alat untuk menegakkan GCG. Atas usahanya dalam menerapkan GCG, maka Antam sudah menerima beberapa penghargaan balk dari dalam negeri maupun luar negeri."

"Perhatian dunia terhadap GCG mulai meningkat sejak Negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada awal dekade 2000-an. Hasil analisis yang dilakukan banyak organisasi internasional dan regulator pemerintah menemukan sebab utama dari kehancuran ekonomi dan bisnis adalah lemahnya penerapan GCG di dalam perseroanperseroan, termasuk perseroan publik yang sahamnya dimiliki oleh investor publik. Sebagai reaksi terhadap kehancuran ekonomi dan bisnis tersebut berbagai organisasi internasional termasuk OECD dan pemerintah berbagai negara menciptakan pedoman standart corporate governance termasuk di Indonesia, yang dapat diterima di dunia bisnis secara internasional maupun nasional."