Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mencoba mengkaji dan membahas mengenai pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada Kurator secara pribadi apabila terdapat kesalahan dalam tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut dibahas dengan melihat teori-teori kesalahan yang digunakan sebagai hukum positif di Indonesia, seperti dalam hukum pidana, karena UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan dan pengaturan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam skripsi ini juga akan dibahas mengenai posisi Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit, sebagai organ yang menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas pada umumnya. Kemudian dalam skripsi ini akan menganalisis putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar lebih relevan.

---

This thesis tries to examine and discuss about the responsibility that can be charged to the Bankruptcy Trustee rsquo s own asset if there is a mistake in his duty to arrangement and ordering the bankrupt property as regulated in Article 72 of Law no. 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligation of Debt Payment. This is discussed by looking at the theories of error that are used as positive law in Indonesia, as in criminal law, because of Law no. 37 of 2004 does not provide further explanation and regulation regarding the accountability for the mistakes made by the Bankruptcy Trustee in carrying out the task of managing and securing the bankruptcy property. In this thesis will also be discussed about the position of the Board of Directors in a Limited Liability Company that has been declared bankrupt, as an organ that runs the management of Limited Liability Company in general. Then in this thesis will analyze the decision of Commercial Court in Surabaya District Court to be more relevant."

"Direksi dengan didasari itikad baik wajib menjalankan kepengurusannya sesuai dengan apa yang diamanatkan kepadanya oleh Perseroan sesuai dengan UUPT, anggaran dasar, serta keputusan RUPS. Suatu keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi Perseroannya. Bagaimana tanggung jawab Direksi dalam hal keputusan bisnis yang diambilnya merugikan atau mengakibatkan pailitnya Perseroan? Untuk menentukan tanggung jawabnya dapat dilihat dari apakah ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya saat mengambil keputusan bisnis tersebut, yang dikaitkan dengan doktrin-doktrin modern dalam corporate law. Apabila terbukti keputusan bisnis tersebut adalah akibat dari kesalahan atau kelalaiannya, maka atas keputusannya yang menyebabkan kerugian Perseroan tersebut Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi oleh Perseroan melalui Pengadilan Negeri. Kemudian apabila keputusannya mengakibatkan pailitnya Perseroan sehingga harta Perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya, maka Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban baik oleh Perseroan maupun Kreditur melalui Pengadilan Niaga. Hal demikian dilakukan semata-mata untuk memenuhi kekurangan pelunasan utang kepada para Kreditur.

---

Board of Directors are obliged to manage the Company based on good faith in accordance with the Company Law, the Articles of Association, as well as the resolution of the GMS. Business decisions made by the Board of Directors is solely to benefit the Company. How can Director be held responsible for business decisions that leads to loss or even banctrupcy to the Company? To determine the responsibilities of Directors can be review from whether there is an error or neglectance when making business decisions, that can be related with modern doctrines in corporate law. If proven, that the business decision is a result of errors or neglectance, then the decision which led to the loss of the Company's Board of Directors can be held personally by the Company through the District Court. Then if the decision resulted in the Company banctrupcy with no sufficient assets to pay off all of its debts, the Board of Directors may be held accountable by both the Company and the Lenders to the Commercial Court. It is solely done to meet the shortage of debt repayment to the creditors."

"Dalam kasus-kasus kepailitan, Perseroan seringkali mengemban konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan oleh manajemen Perseroan itu sendiri karena peraturan yang kaku dan tidak jelas. Ditambah juga Majelis Hakim tidak mempunyai standar yang baku perihal apa yang termasuk yurisdiksi dari Pengadilan Niaga dan apa yang harus ditangani melalui lingkup perdata. Skripsi ini membahas perihal pemindahan tanggung jawab dalam kasus kesalahan Direksi, secara khusus dalam perkara PT Central Total Finance. Ditemukan bahwa doktrin-doktrin hukum perusahaan mengafirmasi dapat terjadinya perpindahan tanggung jawab, namun UU Kepailitan tidak mengatur secara khusus perihal wewenang Pengadilan Niaga untuk memindahkan tanggung jawab. Namun berdasarkan yurisprudensi, seharusnya hal tersebut bukan merupakan wewenang dari Pengadilan Niaga karena kasus-kasus seperti ini tidak dapat dibuktikan secara sumir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris, yang menggabungkan hukum normatif dengan tambahan elemen penitian empiris.

---

In cases of bankruptcy, companies often bear the consequences of the management rsquo s mistakes due to rigid and unclear regulations. In addition, judges do not have any standards regarding to determine matters that fall under the jurisdiction of the Commercial Court and matters to be brought to the district courts as a civil case . This undergraduate thesis discusses the shifting of liability in case of Board of Director rsquo s wrongdoing, in particular looking into the case of PT Central Total Finance rsquo s lawsuit. It is found that the company doctrines allow shifting of liability, but the Bankruptcy Law does not stipulate clearly regarding the ability of the Commercial Court to shift liabilities. Based on the precedents found, it should not be in the competence of the Commercial Court as such cases cannot be summarily proven. This undergraduate thesis uses juridical normative empirical research method, which combines normative law with addition of a few elements of empirical research."

"Tesis ini membahas kedudukan hukum tindakan pemblokiran terhadap proses pemberesan harta pailit. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan kajian hukum normatif dan tipologi pendekatan kasus. Hasil penelitian adalah tindakan pemblokiran yang dilakukan negara dalam rangka pengurusan piutang negara harus tunduk dengan ketentuan perundang-undangan kepailitan yang berdasarkan pada asas sita umum kepailitan. Namun pada kenyataannya negara tidak tunduk terhadap ketentuan perundang-undangan kepailitan, sehingga tindakan pemblokiran oleh negara tidak dicabut meskipun terhadap PT KIA Timor Motors telah dinyatakan pailit. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukan revisi atas pengertian piutang negara yang dapat dilakukan pengurusan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007, yaitu bahwa piutang negara yang berasal dari perjanjian tidaklah termasuk dalam piutang negara yang dapat dilakukan pengurusan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007.

---

This thesis discusses the legal status of the act of blocking by state against the bankruptcy assets settlement process. The study is a descriptive analytical study using normative legal studies and typologies case approach. The results of the study are the actions undertaken in the framework of the state administration of the state claims should be subject to the provisions of the bankruptcy law is based on the principle of the general confiscation bankruptcy. But in fact the state does not comply the provisions of the law of bankruptcy in Indonesia, so that the act of blocking by the state claims to do the maintenance of the Regulation of Minister of Finance No. 128/PMK.06/2007, namely that the state claims based on the agreement is not included in the state's claim which is settled by Minister of Finance Regulation No. 128/PMK.06/2007."

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan sita umum pailit terhadap sita pidana dan jalan keluar atas objek sita umum pailit yang telah dieksekusi lelang yang di kemudian hari diketahui sebagai hasil tindak pidana serta akibat hukum bagi pembeli dalam lelang harta pailit. Dalam praktiknya, terdapat tumpang tindih antara sita umum pailit dengan sita pidana. Apabila harta yang berada di dalam proses pailit dan dilakukan sita umum disita oleh penyidik, maka harta tersebut tidak dapat dilakukan pemberesan dan dibagikan kepada para krediturnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Namun, apabila tidak dilakukan penyitaan oleh penyidik, maka penyidik akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pengajuan perkara ke pengadilan karena harta tersebut merupakan barang bukti. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipologi deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan sita pidana dalam rangka kepentingan publik harus didahulukan dan dalam hal objek sita umum pailit telah dilelang namun di kemudian hari diketahui sebagai hasil dari tindak pidana, maka pembeli lelang yang beriktikad baik harus dilindungi kedudukannya.

---

This thesis discusses the legal standing of general bankruptcy confiscation against criminal confiscation and the settlement of the object of general bankruptcy confiscation that has been auctioned which in the future time is known as the proceeds of crime and the legal effects for buyers in the auction of bankrupt treasures. In practice, there is an overlap between general bankruptcy confiscation against criminal confiscation. If the property in the process of bankruptcy and general bankruptcy confiscation is re confiscated by the criminal investigator, then the property can not be settled and distributed to the creditors. But if there is no criminal confiscation, the investigator will have difficulty in conducting an investigation, prosecution, and court proceedings as the property is evidence. This research is a qualitative research with descriptive typology. The result of this research is that the execution of criminal confiscation in the framework of the public interest must take precedence and if the object of general bankruptcy confiscation has been auctioned but later known as the proceeds of crime, then the buyer with good faith must be protected."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang urgensi hak imunitas kepada kurator sebagai bentukperlindungan hukum saat mengurus dan membereskan harta pailit. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan metode preskriptif yuridis analitis. Hasilpenelitian adalah Undang-Undang Kepailitan tidak tegas dalam memberikanperlindungan hukum kepada kurator sehingga para kurator rentan menjadi targettuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata.Untuk itu, para praktisimenginginkan satu dasar hukum yang kuat, yaitu dicantumkannya satu klausulperlindungan hukum dalam UU Kepailitan layaknya UU Advokat. Dengandemikian, para kurator dapat bekerja dengan aman meskipun masih terbukakesempatan kepada pihak lain yang berkepentinga nuntuk menuntut danmenggugat kurator.

---

ABSTRACTThe focus of this study urgency of giving immunity right to bankruptcy trustee as alegal protection when taking care of the bankruptcy estate. The purpose of this studyis to know how important immunity right for bankruptcy trustee. As a result, Trusteeneed a legal protection because Bankruptcy Law in Indonesia does not provide legalprotection to the trustee so they become a natural target for lawsuits. Therefore,trustees want an article about legal protection in Bankruptcy Law as a lawyer. Theresearch is qualitative with a juridical prescriptive analytical. The data were collectedby deep interview."

"Skripsi ini membahas mengenai transparansi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Adapun transparansi tersebut merupakan kewajiban hukum yang secara tersirat diamanatkan oleh Undang-Undang Kepailita dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu juga merupakan kewajiban yang diatur di dalam Standar Profesi Kurator. Penulis akan membahas transparansi kurator dan akibat hukum apabila transparansi tersebut tidak diterapkan, dengan meninjaunya dari suatu Putusan No. 07/G.Lain-Lain/2015/PN.Niaga.SBY Kemudian, penulis akan membahas apakah Surat Edaran Mahkamah Agung no. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparasi Penanganan Perkara Kepailitan di Pengadilan SEMA No. 2 Tahun 2016 dapat menjawab ketidaktransparanan yang terjadi para prakteknya. Pada akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa apabila transparansi tidak diterapkan oleh Kurator selaku pihak yang menguasai dan memiliki informasi mengenai harta pailit, akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor. Dan SEMA No. 2 Tahun 2016 tersebut dalam pengaturannya berusaha menjawab permasalahan transparansi yang ada, namun tidak menyeluruh, bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

---

This thesis is discussing about transparency of a trustee in the management and settlement of bankruptcy assets. Trustee 39 s obligation to be transparent is implicitly mandated by Law no. 2 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Settlement Obligation. Moreover, trustee obligation to be transparent is regulated under trustee of professional standard. In this thesis, the writer will discuss trustee obligation and the legal consequences, whether the transparency is applied by the trustee, by reviewing The Court Decision Number 07 G.Lain Lain 2015 PN.Niaga.SBY. Subsequently, the writer will discuss whether the Circular Letter of Supreme Court No. 2 of 2016 concerning The Improvement of Efficiency and Transparency in Handling Bankruptcy Case in The Court can resolve lack of transparency which happen in practices. Eventually, the writer come to the conclusion that if the trustee as a party that controls and has all the information regarding bankruptcy assets, doesn 39 t apply transparency, it will lead into legal uncertainty for the creditors. In regards to this, Circular Letter of Supreme Court No.2 of 2016 in its regulation is trying to solve transparency problems that exist, however it doesn 39 t solve thoroughly, even potentially will raise new problems. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai prinsip independensi dan non conflict of interest yang wajib ditaati oleh setiap pengurus dan kurator di Indonesia, namun nyatanya pengurus maupun kurator yang melakukan pengurusan harta pailit PT. Dewata Royal Indonesia melanggar prinsip tersebut dalam menjalankan tugasnya. Diketahui bahwa pengurus maupun kurator dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan di bidang kepailitan. Hal ini tentunya menjadi hal yang penting akan harus adanya pencegahan serta sanksi pidana terhadap pengurus maupun kurator yang melanggar ketentuan peraturan di bidang kepailitan maupun kode etik profesi. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan rinci perihal prinsip independensi dan non conflict of interest yang memberikan penafsiran yang jelas serta memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor maupun debitor.Kata kunci: Independensi, benturan kepentingan, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, pertanggungjawaban pidana, pengurus, kurator."

---

""ABSTRACT"The focus of this study discusses the principle of independence and non conflict of interest that must be obeyed by every board and curator in Indonesia, but in fact the board and the curator who handles bankruptcy in PT. Dewata Royal International replaced the principle in performing its duties. It is known that the board and curator in performing their duties are not in accordance with the regulations in the field of bankruptcy. This is an importhant thing will happen also the existence of criminal practices agains administrators and curators who violate the provisions of regulations in the field of bankruptcy of professional code of ethics. Therefore, a clearer and clearer arrangement of the principle of independence and non conflict of interest is required to provive a clear interpretation and provide legal regulation to creditors and debtors.Key words Independence, conflict of interest, bankruptcy and obligations debt payment delay, criminal responsibility, administrator, curator."

"Tulisan ini membahas mengenai pertanggungjawaban kurator dalam melakukan tugasnya terhadap harta pailit agar tidak menyebabkan kerugian terhadap kreditor atau debitor pailit yang dibandingkan dengan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Pembahasan juga ditinjau dari pertimbangan hakim pada kasus terdahulu di Indonesia dan Amerika Serikat mengenai kasus kurator yang digugat oleh para pihak dalam kepailitan atas dasar tindakan yang tidak beritikad baik sehingga menyebabkan kerugian terhadap para pihak dan harta pailit. Untuk mencari jawaban dari tulisan ini, tulisan ini ditulis dengan metode penelitian doktrinal. Peran kurator sebagai satu-satunya lembaga dalam kepailitan yang berwenang melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit membuat kurator memikul tanggungjawab yang besar kepada para pihak dalam kepailitan atas harta pailit. Atas tanggung jawab yang besar itu maka undang-undang kepailitan mengatur agar kurator dapat bertanggung jawab terhadap kerugian atas harta pailit dan para pihak kepailitan. Tetapi pada praktiknya atas adanya tanggung jawab kurator tersebut maka tidak sedikit kasus pada pengadilan yang melakukan penggugatan terhadap kurator atas tindakan itikad tidak baik yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dan para pihak. Maka dari tanggung jawab tersebut, ditentukan bahwa kurator dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh para pihak atau kerugian terhadap harta pailit apabila tindakan yang dilakukan tersebut terbukti merupakan tindakan di luar kewenangan yang dimiliki oleh kurator yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tugasnya sebagai kurator.

---

This paper discusses the responsibility of the trustee in conducting his duties towards the bankruptcy estate so as not to cause any disadvantage to creditors or bankruptcy debtors compared to the provisions of bankruptcy law applicable in the United States. The discussion is also reviewed from the consideration of judges in previous cases in Indonesia and the United States regarding cases of trustees being sued by parties in bankruptcy on the basis of actions that are not in good faith, causing harm to the parties and the bankruptcy estate. To find the answers, this paper is written using doctrinal research method. The role of the trustee as the only authorized entity in bankruptcy to manage and settle the bankruptcy estate makes the trustee bear a great responsibility to the parties in bankruptcy for the bankruptcy estate. For this great responsibility, the bankruptcy law regulates that the trustee can be responsible for the loss of bankruptcy assets and bankruptcy parties. However, in practice, due to the trustee's responsibility, there are many cases in which the court sues the trustee for bad faith actions that cause losses to the bankruptcy estate and the parties. From this responsibility, it is determined that the trustee can be personally liable for losses suffered by the parties or losses to the bankruptcy estate if the actions taken are proven to be actions outside the authority granted to the trustee by law to perform his duties as a trustee."

"Tesis ini membahas mengenai perlunya perlindungan hukum terhadap kurator. Kurator adalah suatu profesi yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam prakteknya, banyak hambatan yang ditemui di lapangan ketika kurator menjalankan tugasnya. Walaupun telah diputus pailit oleh pengadilan dan harta pailit milik debitor sudah berada dalam penyitaan umum, ada saja debitur yang tidak kooperatif dengan keberadaan kurator untuk pengurusan harta perusahaannya. masalah lain yang dihadapi kurator dalam melaksanakan tugas yaitu, dilaporkannya kurator oleh debitur pailit kepada instansi kepolisian. Hal ini menunjukkan perlindungan terhadap kurator belum maksimal karena belum ada jaminan hukum yang jelas untuk melindungi tugas kurator.

---

This thesis covers about legal protection which should be given to curator. Curator is a profession that appointed by the Commercial Court to carry out Management and Settlement of the Bankruptcy estate. In practice, there are a lot of obstacles are founded in the field when Curator do their duty. Although the Bankruptcy has been stated by the court, and all bankruptcy estate of debtor are already in general foreclosure there are debtors who do not cooperate with the existence of the Curator in charge for management of their company's properties. Another problem which is encountered in practice that the Curator was reported by the bankrupt debtor to the police. It shows that the Legal Protection of the curator is not maximized because there is no clear guarantee to protect the Curator."