Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak detonasi senjata nuklir pertama, komunitas internasional telah mengakukan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut menimbulkan inisiatif untuk membentuk hukum internasional dan peraturan untuk meregulasi senjata-senjata tersebut. Perjanjian internasional pertama yang mengatur tentang senjata nuklir ini adalah Partial Test Ban Treaty 1963, yang melarang pengujian senjata nuklir dalam atmosfer. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 melanjutkannya dan merupakan perjanjian penting dalam bidang pengendalian senjata nuklir. Perjanjian tersebut mengatur proliferasi senjata nuklir dan memberi kewenangan kepada IAEA untuk menjadi badan pengawas tenaga nuklir internasional. Pembuatan beberapa wilayah bebas senjata nuklir mengikuti semangatnya komunitas internasional dari suksesnya NPT ini. Tujuan komunitas internasional berikutnya adalah untuk membuat suatu perjanjian internasional yang melarang pengujian senjata nuklir secara komprehensif, yaitu yang tidak hanya melarang pengujian dalam atmosfer, tetapi juga dibawah tanah. Dari segi pelucutan senjata nuklir, Amerika Serikat dan Rusia telah mengadakan perundingan dengan tujuan melimitasi senjata nuklirnya SALT I dan II, dan pada akhirnya berhasil membetnuk perjanjian INF 1987 dan NEW START 2010, yang berhasil mengurangi senjata nuklir milik kedua negara tersebut. Selain itu, dalam skala global, Nuclear Weapons Prohibition Treaty 2017 bertujuan untuk mengurangi senjata nuklir secara multilateral dan komplit, walaupun kesuksesannya sangat terbatas. Penelitian ini menganalisis berbagai perjanjian internaional yang berlaku dan belum berlaku yang mengatur tentang non-proliferasi dan pelucutan senjata nuklir. Penulis juga akan menganalisis berbagai kasus tentang pelanggaran dan praktik negara terkait dengan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dan menunjukkan efektifitas, atau ketidak efektifitas, perjanjian-perjanjian tersebut.

---

Since the first detonation of a nuclear weapon, the international community has recognized its dangerous potential. This sparked the initiative to form legal international regulations regarding such weapons. The first of these regulations came in the form of the Partial Test Ban Treaty 1963, which banned the testing of nuclear weapons in the atmosphere. The Non Proliferation Treaty followed and became a landmark treaty in the world of nuclear non proliferation and disarmament. Said treaty regulated the proliferation of nuclear weapons and gave power to the IAEA to become the international nuclear watchdog. The NPT would become the most adopted treaty to regulate nuclear weapons. The formation of numerous nuclear weapon free zones followed the renewed spirit of nuclear non proliferation caused by the implied success of the NPT. A Comprehensive Test Ban Treaty, a treaty which bans nuclear testing underground in addition to the atmosphere, became the next target for the international community, which as of now has not yet entered into force. The efforts to reach nuclear disarmament was continued by the owners of the largest nuclear weapon arsenals, U.S and Russia, through diplomatic talks on limitation of strategic arms SALT I and II and culminated in the Intermediate Nuclear Forces Treaty and the NEW START, which aimed to reduce nuclear weapons of all forms. On a global scale, the Nuclear Weapons Prohibition Treaty aimed to achieve nuclear disarmament multilaterally, although its success has been very limited. This Research analyzes the many treaties in force and subsequent treaties regarding nuclear non proliferation and disarmament. The Writer also discusses cases of violations and practice regarding nuclear non proliferation and disarmament and notes the effectiveness, and ineffectiveness, of the treaties."

""Nuclear Weapons Under International Law is a comprehensive treatment of nuclear weapons under key international law regimes. It critically reviews international law governing nuclear weapons with regard to the inter-state use of force, international humanitarian law, human rights law, disarmament law, and environmental law, and discusses where relevant the International Court of Justice's 1996 Advisory Opinion. Unique in its approach, it draws upon contributions from expert legal scholars and international law practitioners who have worked with conventional and non-conventional arms control and disarmament issues. As a result, this book embraces academic consideration of legal questions within the context of broader political debates about the status of nuclear weapons under international law"--"

"Tesis ini membahas mengenai fenomena lemahnya rezim non-proliferasi nuklir internasional dalam menghadapi perilaku nuklir Iran. Negara tersebut dapat tetap membangun program nuklirnya meskipun telah menandatangani Traktat Non- Proliferasi Nuklir (NPT). Teori signifikansi rezim Stephen D. Krasner menyatakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan rezim internasional. Faktor-faktor tersebut yaitu egoistic self-interest, political power, dan norms and principles digunakan untuk membantu menjelaskan fenomena ini. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa lemahnya rezim nonproliferasi nuklir internasional dalam kasus Iran dipengaruhi oleh (1) egoistic selfinterest Iran, (2) political power Iran, dan (3) norms and principles NPT dan IAEA yang tidak sejalan dengan Iran.

---

This thesis focuses on the phenomenon of an international nuclear nonproliferation regime's weaknesses vis a vis Iran's nuclear ambitions. Iran still continues its nuclear program although it has already signed the Nuclear Non- Proliferation Treaty (NPT). Stephen D. Krasner's regime significance theory stated that there are factors which have influenced and continue to mold the development of the international regime's policies. Those factors such as egotistic self-interest, political power, and norms and principles are used to explain this phenomenon. It can be concluded that the weaknesses of the international nuclear non-proliferation regime related to Iran's nuclear development are being influenced by (1) Iran's egotistic self-interests, (2) Iran's regional and international political power, and (3) NPT and IAEA's norms and principles that are not in line with Iran's behavior."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh senjata nuklir terhadap pemilihankebijakan luar negeri suatu negara. Proliferasi nuklir yang dilakukan oleh KoreaUtara telah menciptakan ketidakstabilan di kawasan Semenanjung Korea dan AsiaTimur secara lebih luas. Proliferasi tersebut juga memicu kehadiran kekuatanmiliter AS yang lebih besar di Korea Selatan maupun Jepang. Hal tersebutmengancam Tiongkok, sebagai sebuah negara kekuatan baru di Asia Timur.Terlepas dari aliansi pertahanan yang dibangun oleh Tiongkok dan Korea Utara,Tiongkok menolak secara konsisten proliferasi nuklir yang dilakuan oleh negaraaliansinya tersebut. Maka dari itu tesis ini mempertanyakan mengapa Tiongkokmenolak proliferasi nuklir Korea Utara. Kerangka pemikiran yang digunakan dalamtesis ini adalah extended deterrence untuk menganalisis faktor-faktor yangmendasari penolakan Tiongkok terhadap Korea Utara. Tesis ini merupakanpenelitian kualitatif dengan teknik analisis ilustratif-kalrifikasi kasus. Tesis inimenggunakan data sekunder karena adanya keterbatasan dalam prosespengumpulan data. Hasil dari tesis ini adalah Tiongkok menolak proliferasi nuklirKorea Utara karena, kerugian Tiongkok bila mendukung proliferasi nuklir KoreaUtara akan menjadi lebih besar daripada keuntungan yang akan didapatkan.Kemudian, konsekuensi yang akan dihadapi oleh Tiongkok bila mendukungproliferasi nuklir Korea Utara adalah besarnya kemungkinan Korea Utara akanhancur akibat intervensi militer AS, yang tentu menjadi tidak menguntungkan bagiTiongkok baik secara kalkulasi kepentingan keamanan strategis maupun kepentingan nasional Tiongkok secara keseluruhan.

---

This thesis aims to understand the influence of nuclear weapons on a country's

foreign policy. North Korea's nuclear proliferation has created instability in the

Korean Peninsula and more broadly to East Asia region. The North Korea’s nuclear

proliferation also trigger a larger US military presence in South Korea or Japan.

This situation has threatening China as a new regional power in East Asia.

Regardless of the defense alliance built by China and North Korea, China

consistently rejects nuclear proliferation by its alliance. Therefore, this thesis

questions why China rejects North Korea's nuclear proliferation. The theoretical

framework used in this thesis is extended deterrence to analyze the factors

underlying China's response to North Korea. This thesis is a qualitative research

using case-illustrative analysis technique. This thesis uses secondary data because

of limitations in data collection process. The result of this thesis is China rejects

North Korea's nuclear proliferation because, the cost if China supports North

Korea's nuclear proliferation will be greater than the benefits that will be obtained.

Furthermore, the consequence that will faced by China if it supports North Korea's

nuclear proliferation is the possibility that North Korea will be destroyed due to US

military intervention, which of course becomes unfavorable for China both in its

calculation to strategic interests and national interests as a whole."

"Semenjak lahirnya teknologi nuklir serta terungkapnya keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan tenaga atom, negara-negara di seluruh dunia memulai era baru guna memperoleh kemampuan mengembangkan nuklir. Kekhawatiran atas penggunaan teknologi nuklir secara negatif untuk tujuan militer senantiasa mengancam keberadaan serta keamanan umat manusia di seluruh dunia. Guna memberikan keseimbangan atas situasi tersebut maka negara-negara di dunia dengan kedudukannya sebagai masyarakat internasional membentuk suatu konsensus atas adanya sistem serta perangkat peraturan yang berfungsi untuk menggalakkan penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai sekaligus juga menjamin adanya kepastian atas perlucutan serta pelarangan produksi dan penyebaran senjata nuklir secara bertahap dan konsisten. Skripsi ini secara khusus membahas mengenai Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir 1968 (NPT) yang pada hakekatnya dibentuk untuk mencegah penyebaran serta produksi dari senjata nuklir sekaligus mendukung adanya transfer dari teknologi nuklir untuk tujuan damai namun sarat dengan beberapa kekurangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif preskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kelemahan dari NPT yang terdapat dalam pengaturan pasal-pasalnya, terlebih terkait dengan perkembangan transfer teknologi dan material nuklir, disertai dengan tujuan lainnya yakni memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa sifat diskriminatif dari NPT yang berdampak kepada tidak hadirnya hakekat universalitas NPT serta kurangnya komitmen dan konsistensi negara-negara peserta NPT khususnya Nuclear Weapon States (NWS) terkait dengan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal IV dan VI NPT menjadi salah satu kekurangan utama perjanjian ini.

---

Since the dawn of nuclear discovery and the revelation of the benefits of the atom, countries have attempted to acquire nuclear capabilities. However, the military misuse or abuse of the atom has always posed a threat to the existence and safety of humanity. In order to balance the situation, countries as the international community sought to establish a system to encourage the use of nuclear technology for peaceful purposes while simultaneously ensuring the non¬proliferation of nuclear weapons. This thesis specifically addresses some deficiencies of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 (NPT) which is essentially formed to prevent the spread and the production of nuclear weapons and to support the transfer of nuclear technology for peaceful purposes.

This research is a legal study with normative juridical approach and descriptive prescriptive analysis which aim is to illustrate the weakness of the articles of the NPT, especially related to the development of the transfer of material and nuclear technology, along with the solutions or suggestions of the issues. The result of this thesis concludes that the discriminatory nature of the NPT which has an impact on the universality of the NPT, the lack of commitment and consistency of the participating countries, particularly the Nuclear Weapon States (NWS), regarding their obligations set forth in Article IV and VI of the NPT became the major deficiency of this Treaty. "