Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIKP, menganalisis kinerja Ditjen Perbendaharaan dalam implementasi SIKP, serta meningkatkan kinerja SIKP dalam mendukung pelaksanaan kredit program pemerintah kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM . Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada Ditjen Perbendaharaan dengan melakukan analisis pengembangan sistem melalui pendekatan metode Framework for the Application of System Thinking FAST . Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIKP pada tahun 2015 dan 2016 sudah mendukung kegiatan verifikasi terkait dengan fungsi ketepatan sasaran dan kebenaran tagihan, namun belum optimal dalam menjalankan fungsi percepatan pembayaran. Ditjen Perbendaharaan memiliki kinerja yang cukup baik sebagai Penyedia dan Pengelola SIKP. Namun demikian, masih diperlukan pengembangan sistem untuk meningkatkan kinerja SIKP dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan kredit program pemerintah kepada UMKM, yaitu dengan meningkatkan keandalan sistem, mempermudah akses dan pengunggahan data, melakukan integrasi data untuk meningkatkan pengendalian internal, serta menciptakan fitur-fitur baru berupa komunikasi online dan penilaian perkembangan usaha/klasifikasi debitur yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kredit program pemerintah.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the SIKP implementation, analyze the DG Treasury performance in the SIKP implementation, and improve the SIKP performance for supporting the implementation of government program credit to Micro, Small and Medium Enterprises MSMEs . This research used the descriptive qualitative method with case study on DG Treasury by Framework for the Application of System Thinking FAST method for the system development analysis. The results show that the SIKP implementation in 2015 and 2016 has supported the verification activities related to the function of target accuracy and correctness of the bill, but has not optimal in performing the acceleration of bill payment function. DG Treasury has good performance as a SIKP Provider and Manager. However, system development is needed to improve the performance of SIKP for supporting the optimization of government program credit implementation to MSMEs by improving system reliability, facilitating access and uploading data, integrating data to improve internal control, and creating new features of online communication and an assessment of business development debtor classification that can be used to measure the creditworthiness of government program credit."

"Bikunku adalah aplikasi untuk mendukung transportasi bus kuning di Universitas Indonesia, dibuat oleh Alamsyah et al. pada tahun 2022 yang melakukan tracking lokasi terhadap bikun secara real-time. Sistem awal dibuat dengan React, WebSocket, dan PostgreSQL, namun kurang optimal dalam mengirim data lokasi bikun yang banyak. Penelitian ini bertujuan meningkatkan performa sistem dengan teknologi baru, seperti gRPC dengan Kafka untuk komunikasi backend, Firebase Cloud Firestore untuk database real-time, dan Flutter untuk aplikasi mobile. Hasil pengetesan menunjukkan peningkatan performa sistem gRPC-Kafka sebesar 96% dalam response time dan 216% dalam throughput dibandingkan sistem lama. Sistem Firebase juga menunjukkan peningkatan, dengan response time lebih cepat 91% dan throughput 127% lebih baik. Sistem Flutter terintegrasi dengan gRPC-Kafka memberikan kinerja yang lebih baik pada Android, dengan peningkatan 27% dalam CPU usage, 18% max CPU usage, 42% memory usage, dan 33% rendering speed. Pada iOS, sistem juga lebih baik dalam memory usage (40%), FPS (28%), dan rendering speed (16%), meskipun CPU usage dan max CPU usage sistem lama unggul sedikit (9% dan 0,3%).

---

Bikunku is an application to support the bus transportation at the University of Indonesia called bikun, created by Alamsyah et al. in 2022, which tracks the location of bikun in real-time. The initial system, built with React, WebSocket, and PostgreSQL, was less than optimal in handling the large volume of bus location data. This research aims to enhance system performance with new technologies such as gRPC with Kafka for backend communication, Firebase Cloud Firestore for real-time database, and Flutter for the mobile application. Testing results showed a performance increase in the gRPC-Kafka system of 96% in response time and 216% in throughput compared to the old system. The Firebase system also showed improvements, with a 91% faster response time and a 127% better throughput. The Flutter system integrated with gRPC-Kafka performed better on Android, with increases of 27% in CPU usage, 18% in max CPU usage, 42% in memory usage, and 33% in rendering speed. On iOS, the system also improved in memory usage (40%), FPS (28%), and rendering speed (16%), although the old system was slightly better in CPU usage and max CPU usage (9% and 0.3%)."

"Penelitian ini berfokus pada peningkatan kinerja dalam kerangka 7'S Mc Kiney Satuan Tugas Airport Interdiction BNN yang berada di bandara udara internasional Soekarno-Hatta, Jakarta dalam melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Model operasional menggunakan wawancara mendalam dengan informan pemangku kepentingan BNN, dan 19 orang anggota satgas yang mewakili masing-masing unit kerja. Satgas Airport Interdiction merupakan implementasi Keppres 17 tahun 2002 dan Perpes 83 tahun 2007 sebagai bentuk operasional pelaksanaan P4GN yang bertugas berkoordinasi dalam pengawasan pemberantasan, pencegahan peredaran gelap narkoba melalui bandara udara internasional. Penelitian ini didasari atas fokus masalah faktual karena masih ada kesenjangan antara mekanisme yang tertuang dalam aturan (Skep Ketua BNN) dengan implementasi di lapangan. Dari analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) Strategi yang digariskan oleh BNN dalam pembentuk Satgas Airport Interdiction adalah pengawasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui bandara udara Internasional situasinya sangat mengkhawatirkan berkaitan dengan ketahanan nasional Indonesia. 2) Analisis Strategi, kurang dipedomaninya acuan pembentukan satgas atau Skep Ketua BNN untuk melaksanakan P4GN. 3) Analisis Struktur, menguatkan faktor komunikasi antara pimpinan dan barahan harus dieleminir. 4) Analisis Sistem, manajemen sistem harus memasukkan anggaran yang kuat untuk operasional dan unsur-unsur yang bersifat pengawasan melekat (waskat) pada setiap jenjang organisasi, diikuti dengan budaya organisasi dan nilai-nilai kepercayaan serta rasa memiliki yang tinggi. 5) Analisis Staf, bahwa pemenuhan petugas yang profesional didukung oleh struktur kerja dari anggota Satgas Airport Interdiction yang sesuai dengan bidang kerja dan kewenangannya. 6) Analisis Gaya/ Style, bahwa pimpinan dapat menerapkan penggunaan waktu dan berperilaku (behave) dalam mencapai tujuan dari satgas. 7) Analisis Keahlian/ Ketrampilan, ternyata banyak harapan dari anggota Satgas untuk dilakukan pelatihan dan keterampilan internasional, dengan memanfaatkan mitra kerja sama Satgas (instansi pemerintah maupun penyelenggara jasa angkutan bandara). 8) Analisis Nilai kersamaan, mewujudkan sikap profesionalisme dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing satuan anggota satgas akan mendukung analitik masing unit kerja

---

This study focuses on improving performance within the 7'S Mc Kiney framework of the BNN Airport Interdiction Task Force located at Soekarno-Hatta international airport, Jakarta in carrying out the eradication of drug abuse and illicit trafficking. The operational model uses in-depth interviews with BNN stakeholder informants, and 19 members of the task force representing each work unit. The Airport Interdiction Task Force is an implementation of Presidential Decree 17 of 2002 and Perpes 83 of 2007 as an operational form of P4GN implementation which is tasked with coordinating the eradication and prevention of illicit drug trafficking through international airports. This research is based on the focus of factual problems because there is still a gap between the mechanisms contained in the rules (Skepticism of the Head of BNN) and implementation in the field.

From the analysis of the results of the interviews, it was concluded that: 1) The strategy outlined by BNN in forming the Airport Interdiction Task Force was the supervision of drug abuse and illicit trafficking through international airports, the situation was very worrying related to Indonesia's national security. 2) Strategy analysis, lack of guidelines for the formation of a task force or the Skep of the Head of the National Narcotics Agency to implement P4GN. 3) Structural analysis, strengthening the communication factor between the leadership and materials must be eliminated. 4) System Analysis, system management must include a strong budget for operations and elements that are inherent in supervision (waskat) at every level of the organization, followed by organizational culture and values of trust and a high sense of belonging. 5) Staff analysis, that the fulfillment of professional officers is supported by the work structure of members of the Airport Interdiction Task Force in accordance with their field of work and authority. 6) Analysis of Style / Style, that the leader can apply the use of time and behave (behave) in achieving the goals of the task force. 7) Expertise/Skills Analysis, it turns out that there are a lot of expectations from members of the Task Force for international training and skills, by utilizing the cooperation partners of the Task Force (government agencies and airport transportation service providers). 8) Analysis of the value of cooperation, realizing a professional attitude with various knowledge and skills possessed by each member of the task force will support the analysis of each work unit."

"ABSTRAKPenganggaran berbasis kinerja menitikberatkan pada indikator kinerja dan outcome yang jelas serta terukur. Namun, indikator kinerja dan outcome di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2015 masih ditemukan indikator kinerja dan outcome yang sulit diukur seperti persentase masyarakat daerah yang melek informasi dan indikator kinerja utama yang terlalu mudah untuk dicapai seperti jumlah lembaga sosial yang menerima konten informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post Positivis melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat dasar-dasar penganggaran berbasis kinerja yang belum terpenuhi yaitu performance measures serta faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain komunikasi dan sumber daya.

---

ABSTRACTPerformance based budgeting emphasize on a clear performance indicator and clear outcome. However, performance based budgeting at Directorate General of Public Information and Communication still can be found a performance indicator and outcome that difficult to measure like persentage of local people who understand the information and key performance indicator that too easy to achieve it like number social institutions which receive information content. This research used post positivist approach with in depth interview and literature studies. The result of this research is one of the basic of performance based budgeting is not applied, which is performance measurement and the factors that influence the implementations are communications and resources. "

"Tren pendapatan pasar logistik meningkat secara signifikan karena didorong oleh peningkatan kebutuhan masyarakat saat pandemi dan tren berbelanja secara daring. Oleh karena itu, industri logistik dituntut untuk terus berinovasi agar performa perusahaannya tetap terjaga dan kepuasan pelanggan dapat terus terpenuhi. Pengiriman barang dalam waktu yang singkat dan barang yang tetap terjaga kualitasnya merupakan nilai utama dalam pemenuhan kepuasan pelanggan. Peningkatan permintaan jasa juga dialami oleh oleh PT X Indonesia sebagai industri jasa Courier, Express, and Parcel (CEP) sehingga perusahaan perlu untuk meningkatkan efisiensi proses dan kinerja proses pergudangannya. Hal ini dapat dicapai dengan mengurangi pemborosan yang ada pada proses dan mengeliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai (non value added activity). Value stream mapping sebagai metode penerapan konsep lean memiliki tujuan untuk memetakan aliran material dan informasi dalam suatu proses. Dalam penelitian ini, value stream mapping dapat membantu untuk menggambarkan proses secara menyeluruh dan mengidentifikasi pemborosan pada proses pergudangan. Kemudian dilakukan analisis akar masalah menggunakan ishikawa diagram dan analisis risiko yang ditimbulkan dengan tools FMEA untuk menemukan pemborosan kritis dan merancang usulan perbaikan untuk mengurangi pemborosan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lead time proses pergudangan berkurang 37,9%, processing time berkurang 12,5%, dan value added ratio proses pergudangan meningkat menjadi 21,95%.

---

The trend of logistics market revenue increased significantly because it was driven by the increase in people's needs during the pandemic and the trend of shopping online. Therefore, the logistics industry is required to continue to innovate so that the company's performance is maintained and customer satisfaction can be continuously met. Delivery of goods in a short time and goods that are maintained in quality are the main values in fulfilling customer satisfaction. The increase in demand for services was also experienced by PT X Indonesia as a Courier, Express, and Parcel (CEP) service industry, so the company needed to improve process efficiency and warehousing process performance. This can be achieved by reducing waste in the process and eliminating non-value added activities. Value stream mapping as a method of applying the lean concept has the aim of mapping the flow of material and information in a process. In this study, value stream mapping can help to describe the overall process and identify waste in the warehousing process. Then the root problem analysis is carried out using Ishikawa diagrams and analysis of the risks posed by FMEA tools to find critical waste and design improvement proposals to reduce the waste. The results of this study indicate that the lead time of the warehousing process is reduced by 37.9%, the processing time is reduced by 12.5%, and the value added ratio of the warehousing process is increased to 21.95%."

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji penerapan model evaluasi Kirkpatrick pada LembagaPendidikan Musik Perguruan Cikini. Permasalahan umum pada penelitian iniadalah untuk mengetahui bagaimana hasil evaluasi terhadap LPM PerguruanCikini dengan menggunakan model evaluasi Kirkpatrick. Secara lebih khusus,penelitian ini bertujuan mengetahui reaksi yang dimiliki pihak-pihak yang terlibatdalam program pendidikan LPM Perguruan Cikini terhadap materi programpendidikan biola, pengajar, cara penyampaian, fasilitas, jadwal, prosespembelajaran yang terjadi, dan penerapan tingkah laku hasil pembelajarandalam lingkungan kerja.Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara denganjumlah subjek sebanyak enam orang. Subjek terdiri dari siswa, pengajar danKepala Sekolah LPM Perguruan Cikini. Metode analisis data dalam penelitianini menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan kualitatif. Penelitianini memilih subjek penelitian melalui prosedur accidental sampling.Hasil penelitian menyimpulkan: (1) pelaksanaan kurikulum di LPM PerguruanCikini tidak berjalan dengan baik karena pelaksanaan yang dilakukan tidaksejalan dengan perencanaan; (2) mayoritas subjek tidak memiliki respon positftSrhadap program yang dimiliki LPM Perguruan Cikini; (3) kemampuan pengajarmasih belum memadai; (4) LPM Perguruan Cikini tidak memiliki carapenyampaian yang baku; (5) materi LPM Perguruan Cikini masih membutuhkanmasukan-masukan baru (6) ada masalah komunikasi antar pihak-pihak terkait;(7) fasilitas pendukung masih belum mencukupi; (8) lama waktu belajar danlatihan konser sudah mencukupi."

"ABSTRAKSistem pengelolaan keuangan negara yang awalnya Line Item Budgeting, Zero Based Budgeting dan sekarang berubah menjadi Performance Based Budgeting. Penerapan Performance Based Budgeting di Indonesia secara bertahap mulai diterapkan pada tahun anggaran 2005. Performance Based Budgeting menekankan pada adanya keterkaitan antara input, output, dan outcome yang dihasilkan. Namun pada kenyataannya di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran 2015 masih ditemukannya masalah berupa: 1 banyaknya output yang bersifat administratif yaitu berupa laporan dan dokumen; dan 2 banyaknya output yang berbentuk input, seperti contohnya kendaraan, gedung, komputer. Oleh karena itu, penelitian ini membahas bagaimana implementasi Performance Based Budgeting di Kementerian Keuangan tahun anggaran 2015, khususnya di Direktorat Jenderal Angaran dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Performance Based Budgeting tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah post positivist dan hasil dari penelitian ini adalah masih adanya elemen dasar dari Performance Based Budgeting yang belum dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan serta faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sturktur birokrasi.Kata Kunci: Performance Based Budgeting, Implementasi Performance Based Budgeting, Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.

---

ABSTRACTLine Item Budgeting and Zero Based Budgeting are some of the previous budgeting systems before it changes into Performance Based Budgeting. The implementation of Performance Based Budgeting in Indonesia was gradually implemented on the budget year 2005. Performance Based Budgeting emphasize on the relation between output,input and outcome that produced. But in fact,in the ministry of finance especially in directorate of budget on 2015 budget year, there are so many problems that comes up such as 1 Many output that is administrative like reports and documents and 2 Many output that has similarities with input, such as vehicles ,building, and computer. Because of that, in this research will discuss about how is the implementation of performance based budgeting in ministry of finance on 2015 specially in directorate of budget and what factors that influence the implementation of Performace Based Budgeting.The method that used for this research is post positivist and the result of this research is there is still the base element from Performance Based Budgeting that has not been applied by directorat of budget in the monetory ministry and factor that influence the implementation are communications, resource, disposition, and bureaucrate structure.Keywords Performance Based Budgeting, Implementation of Performance Based Budgeting, Factors that Influence the Policy Implementation."

"Penilaian kinerja dalam suatu organisasi adalah cara untuk mengukur pencapaian kinerja yang sebenarnya dibandingkan dengan target atau tujuan yang ditentukan secara berkala. Penilaian kinerja memiliki implikasi terhadap karier, kesempatan pelatihan, remunerasi, dan hubungan interpersonal. Organisasi perlu menangkap dan memahami bagaimana sudut pandang pegawai dalam mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang berlaku, sehingga dapat memenuhi ekspektasi tujuan penilaian kinerja. Dalam hal ini khususnya bagi para manajer lini baru yang memiliki pengalaman pertama menjabat di posisi manajerial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Data penelitian diperoleh dengan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang manajer lini pertama yang baru dipromosikan di salah satu instansi pemerintah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana manajer lini baru memaknai sistem penilaian kinerja yang berlaku, memaknai proses penilaian kinerja yang telah dilakukan, dan memaknai penilaian kinerja yang objektif kepada bawahan. Data wawancara diolah dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa manajer lini baru memaknai sistem penilaian kinerja yang berlaku sebagai sistem penilaian kienerja yang rumit, merupakan cara aman untuk meminimalisasi komplain dari bawahan, dan persepsi objektif yang masih dipahami secara parsial.

---

Performance appraisal in an organization is a way to measure the actual achievement of performance compared to targets or goals that are determined on a regular basis. Performance appraisal has implications for careers, training opportunities, remuneration, and interpersonal relationships. Organizations need to capture and understand the employee's point of view in implementing the applicable performance appraisal system so that it can meet the expectations of the performance appraisal objectives. This is especially the case for new line managers who have their first experience of serving in managerial positions. This research uses a qualitative approach through the case study method. In-depth interviews with 14 newly promoted first-line managers in one of Indonesia's government agencies yielded the research data. The purpose of this study is to identify how new line managers interpret the applicable performance appraisal system, interpret the performance appraisal process that has been carried out, and interpret objective performance appraisals for subordinates. Interview data was processed and analysed using thematic analysis. The research findings reveal that new line managers interpret the performance appraisal system as a complicated performance appraisal system, as a safe way to minimize complaints from subordinates, and as an objective perception system that is still partially understood."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Kinerja Pendamping PKH di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan kepada pendamping PKH dengan metode survey yang mana objek penelitian adalah seluruh pendamping PKH di Jakarta Utara dan Jakarta Timur sebanyak 58 orang. Faktor dependen yang diteliti meliputi faktor motivasi, individu dan pendukung. Faktor motivasi (pengeluaran dan penghargaan), faktor individu (usia, pengalaman, status pernikahan, pengetahuan dan pendidikan) serat faktor pendukung (supervisi, lama tugas, dana tempat tinggal). Faktor independen adalah efektifitas kinerja PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dominan mempengaruhi efektifitas kinerja Pendamping PKH di Jakarta Utara dan Jakarta Timur adalah faktor individu (pengalaman dan pendidikan).

---

The Conditional Cash Transfer (CCT) Program is known in Indonesia as Program Keluarga Harapan (PKH). PKH is a cash transfer program for poor household conditioned upon fulfillment of public services on education, health and nutrition programs. The study aims at determining the factors influencing the effectiveness of facilitators’ performance in PKH in North and East Jakarta. This research was conducted on all facilitators with survey method in which 58 facilitators in North and East Jakarta were involved.

Dependent factors studied include motivational factors, individual factors, and supporting factors. Motivational factors consist of expenditure and rewards. Individual factors include age, experience, marital status, knowledge, and education. The supporting factors are supervision, length of assignment, and residence. Independent factor is effectiveness of the facilitators’ performance. The results showed that the dominant factors which influence facilitators’ performance in North and East Jakarta are individual factors (experience and education)."