"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, yang meliputi peran audit internal, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK , efektivitas pengendalian internal, serta kualitas pengelolaan keuangan negara, terhadap penerapan tata kelola yang baik. Model penelitian adalah penelitian kausalitas dengan menggunakan regresi berganda dan metode convenience sampling. Responden penelitian adalah pegawai pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan auditor internal pada Inspektorat Jenderal di tiga kementerian negara/lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan efektivitas pengendalian internal yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan tata kelola yang baik, sedangkan peran audit internal dan kualitas pengelolaan keuangan negara tidak mempunyai pengaruh terhadap penerapan tata kelola yang baik.

---

ABSTRACT

This research examines the effect of the Internal Control System, which includes the role of internal audit, the level of completion of the follow up the results of BPK, the effectiveness of internal controls, and the quality of the management of state finances to the implementation of good governance. The research is causality study by using multiple regression, and convenience sampling method in analysis involving respondents consist of the officer in the Financial Bureau of the General Secretariat and the internal auditor in the General Inspectorate at the three state ministries agencies. The results show that only the level of completion of the follow up the results of BPK and the effectiveness of internal control have significant and positive impact to the implementation of good governance, while the role of internal audit and quality of public finance management have no effect on the implementation of good governance."

"Penelitian ini menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan informasi pengendalian internal pada perusahaan di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2015 sampai 2016 dan penelitian ini menggunakan 713 sampel. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan setiap perusahaan untuk melihat pengungkapan informasi pengendalian internal. Berdasarkan hasil regresi, terdapat pengaruh positif untuk jumlah direksi dan pengaruh negatif untuk kepemilikan saham oleh institusi keuangan terhadap pengungkapan informasi pengendalian internal. Sedangkan proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal.

---

This study examines the impact of corporate governance on the disclosure of internal control information by firms in Indonesia. The sample used on this study is all of the companies listed on the stock exchanges of Indonesia during 2015 until 2016 and use 713 sample. This study use annual report of each firms to assess disclosure of internal control information DICI . Based on the results of the regression, there is a positive corelation between board size and negative correlation of institutional ownership to DICI. Meanwhile, the board independent is not significant related to DICI."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian implementasi sistem pengendalian internal pada manajemen PT. XYZ dengan standar ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi kelemahan dalam pengimplementasian good corporate governance (GCG). Penelitian kualitatif ini menganalisis lingkungan pengendalian pada PT. XYZ berdasarkan hasil wawancara dan menganalisis hasil penilaian skoring good corporate governance (GCG) untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Proses wawancara pada penelitian ini menggunakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, sementara proses penilaian skoring menggunakan ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara nomor SK/16/S.MBU/2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, penerapan sistem pengendalian internal pada manajemen PT. XYZ belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Belum ditetapkannya pedoman pengaturan serta ketidaksesuaian struktur organisasi menjadi faktor penyebabnya. Hasil penilaian skoring menunjukan bahwa lemahnya komitmen manajemen perusahaan terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan serta kurangnya efektivitas peran Direksi PT XYZ menjadi faktor penyebabnya.

---

The purpose in this study to analyse internal control implementation and identified the weakness of corporate governance implementation based on governmental regulations. This qualitative research case study focuses on analysis implementing of control environment based on interviews information and analysis implementing of corporate governance based on governance scoring at PT. XYZ to reach conclusions. The interviews on this study refers to regulations no. 60/2008 and the scoring based on the regulation on Secretary of State Minister for State Owned Enterprises act (BUMN) no. 16/S.MBU/2012.

This study findings that implementation of internal control at PT. XYZ not appropriate with the standards on this regulations. Additionally, the company haven't internal guidelines to set code of conduct and incompatibility of organizational structure are the causes. This study also concluded that the implementation of corporate governance at PT. XYZ was ineffective. Ineffectiveness the role of the Directors and lack of management commitment to implementing corporate governance are the factors causes."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Unit Kerja Presidenbidang Pengawasan dan Pegendalian Pembangunan berperan sebagai lembagapengendalian internal dalam pelaksanaan prioritas nasional, memahami hubunganUKP4 dengan lembaga-lembaga negara lainnya dengan fungsi pengawasan,memahami bagaimana peran UKP4 sebagai lembaga pengendalian internal dalamproses penerapan tata kelola pemerintahan, dan memahami bagaimana peranUKP4 sebagai konsultan internal pemerinta. Teori yang digunakan adalah teoriCOSO dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menurut Bappenas,IFAC, IMF, dan PBB. Hasilnya menunjukkan bahwa UKP4 sebagai lembagapengawasan dan pengendalian internal pemerintah menggunakan model yangdimodifikasi dari kerangka kerja delivery unit dan kerangka COSO.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to understand how the President Delivery Unit serves as aninternal control agencies in the implementation of national priorities, understand UKP4relationships with other state agencies with oversight functions, to understand how UKP4role as an institution in the process of implementing the internal control governance, andunderstand how UKP4 role as an internal consultant pemerinta. The theory used is COSOtheory and principles of good governance according to National Development PlanningAgency, IFAC, the IMF, and the UN. The results showed that UKP4 as an institution ofgovernment oversight and internal controls using a modified model of the deliveryframework units and COSO framework."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan whistleblowing system yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Whistleblowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Kementerian Keuangan. Penelitian ini berfokus pada penerapan whistleblowing system yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan serta bagaimana peranan whistleblowing system tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pengendalian intern serta sebagai upaya untuk mewujudkan good public governance di Kementerian Keuangan. Penerapan whistleblowing system di Kementerian Keuangan telah memenuhi unsur-unsur pedoman whistleblowing system serta asas-asas good public governance.

---

This study aims to analyze the implementation of a whistleblowing system ini the Ministry of Finance. The Whistleblowing System is one of the tools that can detect frauds at the Ministry of Finance. This study focussion on the whistleblowing system held by the Ministry of Finance and how is the role of whistleblowing system as part of internal control and also as an implementation of good public governance in the Ministry of Finance. The implementation of whistleblowing system in the Ministry of Finance has fulfilled the elements of the whistleblowing system guidelines as well as the principles of good public governance."

"Laporan magang ini dibuat dengan tujuan untuk melakukan evaluasi tata kelola dan pengendalian internal atas transaksi penjualan dengan diskon pada PT DKS. Evaluasi ini dilatarbelakangi oleh timbulnya pengakuan utang kepada distributor dari transaksi pemberian diskon penjualan oleh PT DKS. Evaluasi yang dilakukan di dalam laporan magang ini menggunakan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dan Kerangka Pengendalian Internal Terintegrasi COSO. Evaluasi GCG akan difokuskan pada prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Sedangkan evaluasi pengendalian internal akan difokuskan ke tiga komponen pengendalian internal, yaitu aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Evaluasi dilakukan pada lebih dari 1.000 transaksi pemberian diskon penjualan selama tiga tahun. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, sekitar 10% dari transaksi tersebut tidak mencapai prinsip GCG, yaitu akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Lalu, berdasarkan hasil evaluasi pengendalian internal pada PT DKS, utang atas pemberian diskon yang muncul di PT DKS disebabkan karena belum memadainya pelaksanaan pengendalian internal atas sistem pelaksanaan penjualan, pengungkapan informasi, dan pengawasan atas penjualan. Akibatnya, terjadi kelebihan diskon yang diberikan kepada distributor, sehingga timbul pengakuan utang kepada distributor pada PT DKS. Laporan magang ini juga berisi refleksi diri atas pengalaman magang yang telah dijalani.

---

This internship report was created with the aim of evaluating governance and internal control over discounted sales transactions at PT DKS. This evaluation is motivated by the emergence of debt recognition to distributors from sales discount transactions by PT DKS. The evaluation conducted in this internship report uses the Principles of Good Corporate Governance (GCG) and COSO's Integrated Internal Control Framework. The evaluation will focus on the principles of accountability, responsibility, transparency, and fairness. Meanwhile, the evaluation of internal control will be focused on the three components of internal control, such as control activities, information and communication, and monitoring. Evaluation was conducted on more than 1,000 sales discount transactions for three years. Based on the results of the evaluation that has been conducted, around 10% of these transactions do not achieve the principles of GCG, such as accountability, responsibility, transparency, and fairness. Then, based on the results of the evaluation of internal control at PT DKS, the debt for giving discounts that arose at PT DKS was due to the inadequate implementation of internal control over the sales implementation system, information disclosure, and sales monitoring. As a result, excess discounts were given to distributors, resulting in debt recognition to distributors at PT DKS. This internship report also contains self-reflection on the internship experience that has been undertaken."

"Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan kelembagaan pemerintah. Banyaknya permasalahan korupsi yang melibatkan para pejabat tinggi dan aparatur sipil negara menunjukkan masih rendahnya tingkat tata kelola pemerintahan di Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini menguji persepsi aparatur sipil negara terhadap pentingnya sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja institusi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik good governance di Pemerintah Provinsi Riau. Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang ditujukan kepada pejabat eselon IV di seluruh organisasi perangkat daerah OPD. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Metode analisis data menggunakan structural equation modeling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan kinerja institusi pemerintah daerah memiliki korelasi yang positif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik good governance di Pemerintah Provinsi Riau. Namun korelasi tersebut belum efektif karena persepsi aparatur sipil negara atas implementasi sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja institusi pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik good governence di Pemerintah Provinsi Riau tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sehingga upaya penciptaan tatakelola pemerintahan good governence menjadi tidak terpenuhil dan berdampak pada tingginya permasalahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

---

Good governance is needed in order to address the various institutional problems of the government. The number of corruption problems involving high officials and state civil apparatus show the low level of governance in the Provincial Government of Riau. This study explains the perception of the state civil apparatus on the influence of internal control system, local financial management, and the performance of local government institutions in the effort of improving good governance in the Provincial Government of Riau. The primary data obtained through questionnaires that addressed to echelon IV officials throughout the organization of the regional apparatus. Data collection techniques using purposive sampling. Method of data analysis using structural equation modeling.

The results showed that internal control system, local financial management and the performance of local government institutions have a positive correlation in supporting good governance in the Provincial Government of Riau. However, the correlation has not been effective because the perception of the state civil apparatus on the implementation of the internal control system, local financial management, and the performance of local government institutions in supporting good governance implementation in the Provincial Government of Riau are not accordance with the actual conditions. This condition give low effect on the good governance and cause the high corruption problems in the Provincial Government of Riau."

"

 

Nama	:	Syanni Yustiani
Program Studi	:	Magister Akuntansi
Judul	:	Transformasi Fungsi Audit Internal Sebagai Dampak  Penerapan Tata Kelola Berbasis Sistem Informasi. Studi Kasus: Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan sebagai dampak penerapan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Untuk menganalisis fenomena tersebut maka penelitian ini akan menganalisis secara rinci mengenai tekanan-tekanan terhadap Inspektorat Jenderal untuk menerapkan tata kelola pada level makro,  asumsi pengendalian dalam Sistem Informasi DJP yang berdampak pada perubahan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai auditor Intern, upaya penyelarasan antara SIDJP sebagai logics dengan prinsip tata kelola dan Fungsi Audit Intern, adaptasi yang dilakukan oleh Inspektorat Umum setelah SIDJP diimplementasikan di Direktorat Jenderal Pajak dan pengaruh adaptasi yang dilakukan terhadap legitimasi Inspektorat Jenderal sebagai fungsi auditor internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan kualitatif serta menggunakan teori institusional dalam menganalisis fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara atas narasumber kunci yang mewakili pihak regulator, asosiasi profesi, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal pada awal pelaksanaan SIDJP adalah resisten (defiance), kemudian dengan didirikannya audit unit TI pada tahun 2014 maka respon strategis ITJEN berubah menjadi kompromi (compromise) setelah semakin meningkatnya kapabilitas SDM ITJEN melalui berbagai pelatihan dan pendidikan maka Inspektorat Jenderal berubah menggunakan Strategi penerimaan (acquiescence). Strategi tersebut membuat beberapa perubahan pada ruang lingkup dan praktik Inspektorat Jenderal, struktur, persyaratan keahlian auditor, alat audit, ukuran audit, hubungan dengan departemen TI sementara sumber audit dan hubungan dengan auditor eksternal tetap sama.

 

Kata Kunci:

Audit Intern; sistem informasi; institutional theory; institutional logics; isomorphism.

 

---

ABSTRACT

 

 

Name	:	Syanni Yustiani
Program	:	Master of Accounting
Judul	:	Transformation of Internal Audit Function as Impact of  Information System Based Governance Implementation. Case Study: Inspectorate General of the Ministry of Finance.

The purpose of this study is to analyze the transformation of  Inspectorate General of Ministry of Finance as impact of Direktorat Jenderal Pajak’s System Information (SIDJP) implementation, To elaborate the phenomena this study will analyze this into detail on what is the macro-governance pressures for Inspectorat General, what is the SIDJP’s control assumption that impact Inspectorate General as it’s internal audit function, how is the alignment between SIDJP logic with governance principles and Internal Audit Function, how the Inspectorate General adaptation after SIDJP is implemented in the Directorate General of Taxation and how the adaptation carried out affects the legitimacy of the Inspectorate General as a function of internal auditor. This study uses case study and qualitative approach and uses institutional theory in studying the phenomenon studied. Data collection is done through content analysis and interviews with key informants representing regulator, Directorate General of Taxation, Supreme Audit Board and Inspectorate General. This study shows that the strategy used by Inspectorate General in order to adapt with SIDJP implementation, at the beginning of SIDJP implementation the responsive strategy given is Defiance, then in 2014 as IT Audit Unit was founded, the strategic response by ITJEN turn into compromise. After ITJEN HR capabilities improved then Inspectorate General using Acquiescence Strategy. The strategy that was taken make some changes on Inspectorate General’s Scope and practice, structure, auditor skill requirement, audit tools, audit size, relationship with IT department while audit source and relation with external auditor are remain the same.

 

Keywords:

Internal Audit; system information; institutional theory; institutional logic; isomorphism.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal terhadap manajemen laba. Efektivitas sistem pengendalian internal diukur melalui penilaian atas elemen pengendalian internal menurut COSO, sedangkan manajemen laba diukur melalui akrual diskresioner dengan metode yang dikembangkan oleh Kothari et al. (2005). Pengujian hipotesis dilakukan melalui model regresi data panel dengan menggunakan metode efek tetap terhadap 228 perusahaan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010 hingga tahun 2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki efektivitas sistem pengendalian internal yang tinggi cenderung memiliki tingkat manajemen laba yang rendah. Selain itu, hasil penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan yang memiliki penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang baik dalam sistem pengendalian internal cenderung memiliki tingkat manajemen laba yang rendah.

---

This research aims to provide empirical evidence regarding the effect of internal control system effectiveness on earnings management in companies. Internal control system effectiveness is measured by effectiveness score based on the COSO?s internal control elements, while the earnings management is measured by discretionary accruals which was developed by Kothari et al. (2005). The hypothesis is examined using panel data regression with fixed effect method to sample of 228 companies which listed in Indonesian Stock Exchange during 2010 to 2012. The result of this research concludes that companies with higherinternal control system effectiveness could gain lower earnings management practice. Furthermore, the result of this research concludes that companies with better risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring in their internal control system could gain lower earnings management practice."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai penilaian penerapan tata kelola perusahaan pada PT KLM untuk tahun 2017. PT KLM merupakan salah satu anak perusahaan BUMN. Laporan ini menjelaskan mengenai kebijakan tata kelola PT KLM, cara penilaian yang dilakukan oleh KAP ABC, nilai yang diadapatkan oleh PT KLM, serta rekomendasi untuk peningkatan tata kelola PT KLM. Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan, telah ditemukan adanya beberapa peraturan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Namun, dari analisis yang dibuat disimpulkan bahwa PT KLM telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik.

---

ABSTRACTThis internship report explains corporate governance assessment at PT KLM for the year 2017. PT KLM is one of the subsidiaries of SOEs. This report contains analysis of PT KLM, the assessment method that is done by KAP ABC, the result value earned by PT KLM, and the recommendation based on analysis to improve PT KLM rsquo;s management. Based on the corporate governance assessment, there are several indicators which do not meet the regulation. However, from the analysis made, it is confirmed that PT KLM has introduced good corporate governance. "