Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional SUSENAS, penelitian ini mencoba untuk menganalisa faktor ndash; faktor yang mempengaruhi ketiimpangan terhadap pengeluaran rumah tangga di sektor kesehatan dengan menggunakan metode dekomposisi ketimpangan: dekomposisi terhadap komponen ndash; komponen pengeluaran rumah tangga, dan dekomposisi terhadap sub ndash; grup populasi. Kami menemukan bahwa ketimpangan terhadap komponen ndash; komponen pengeluaran rumah tangga untuk non ndash; makanan lebih besar dibandingkan komponen pengeluaran rumah tangga untuk makanan. Di antara komponen ndash; komponen pengeluaran rumah tangga untuk non ndash; makanan, ketimpangan terhadap pengeluaran di sektor kesehatan sangatlah tinggi dan polanya cenderung stabil. Hal ini menandakan bahwa terdapat banyak rumah tangga yang masih belum mampu untuk mengakses fasilitas ndash; fasilitas kesehatan dan situasi tersebut tidak berubah selang periode penelitian. Lebih lanjut, disparitas ketimpangan di sektor kesehatan tersebut yang terjadi di antara wilayah ndash; wilayah peneltian sangatlah kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa ketimpangan yang besar terhadap pengeluaran di sektor kesehatan terjadi di masing ndash; masing wilayah terutama pada daerah perkotaan. Sementara itu di antara rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas/layak terdapat banyak rumah tangga miskin yang tidak mampu untuk mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Terkait hal ndash; hal tersebut, para pembuat kebijakan kedepannya diharapkan dapat lebih fokus kepada ketimpangan yang terjadi di masing ndash; masing wilayah/provinsi terutama pada daerah perkotaan. Lebih lanjut, Pemerintah juga harus membangun fasilitas ndash; fasilitas kesehatan yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis yang bekerja di fasilitas ndash; fasilitas kesehatan tersebut.

---

Based on the National Socioeconomic Survey, this study attempts to explore the factors of health expenditure inequality by using two inequality decomposition methods decomposition by expenditure components and decomposition by population sub groups. It is found that non food expenditure inequality is much higher than food expenditure inequality. Among non food expenditure inequalities, health expenditure inequality is very high and quite stable, suggesting that many households could not afford to pay for high quality health care services and this situation has not been improved. Health expenditure disparity between regions is very small, meaning that a very large health expenditure inequality exists within each region, particularly urban areas. Households who have access to qualified water have a much lower health expenditure inequality than those who have no or limited access, suggesting that among those who have no or limited access, there is a large number of very poor households who cannot afford to pay for decent health care services. Policy makers should focus more on health expenditure inequality within urban areas in each region. The government should establish more low cost health care centers, particularly in urban areas in each region and increase medical doctors who could work in these health care centers."

"Dengan menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia tahun 2013 studi ini ingin melihat ketimpangan dari perspektif perkawinan apakah perkawinan berdasarkan tingkat pendidikan ada serta apakah ada dampaknya terhadap ketimpangan pengeluaran di Indonesia Korelasi Kendall rsquos Tau digunakan untuk melihat kekuatan korelasi tingkat pendidikan suami dan istri Indeks Gini dibuat untuk melihat seberapa besar ketimpangan pengeluaran di Indonesia Dengan membandingkan kondisi nyata dan kontrafakta studi ini menemukan bahwa perkawinan berdasarkan tingkat pendidikan terjadi dan memiliki dampak terhadap membesarnya ketimpangan pengeluaran di Indonesia Studi ini juga menemukan bahwa partisipasi angkatan kerja status kerja kepemilikan anak dan lama kawin suatu pasangan secara signifikan membuat pengeluaran antar pasangan bervariasi dan menyebabkan memburuknya ketimpangan pengeluaran di Indonesia."

"Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-7 untuk memperbaiki akses energi modern yang dapat dijangkau, layak, dan berkelanjutan untuk semua pihak. Pemerintah telah melakukan banyak perbaikan akses listrik dan liquid petroleum gas (LPG). Tanpa kedua jenis energi modern tersebut, rumah tangga menggunakan kayu bakar atau biomas yang menghasilkan dampak negatif. Perbaikan pasokan listrik dan LPG yang cukup masif seharusnya menurunkan ketimpangan penggunaan energi modern, tetapi ketimpangan energi meningkat di beberapa kelompok populasi. Ketimpangan penggunaan energi dipengaruhi juga oleh faktor permintaan. Pembahasan ketimpangan energi modern adalah penting karena mencerminkan ketimpangan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan yang esensial untuk standard kehidupan yang lebih baik. Studi ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mengukur ketimpangan penggunaan listrik dan LPG dengan menggunakan data Susenas. Metode yang digunakan adalah pengukuran indeks Theil dan Gini. Indeks Theil dihitung secara statik dan dinamik. Pengukuran ketimpangan mempertimbangkan dimensi spasial dan tingkat pendapatan. Indeks menunjukkan turunnya ketimpangan penggunaan energi modern secara nasional dan pada beberapa dimensi kelompok populasi, tetapi ketimpangan meningkat di perkotaan, di kelompok pendapatan tinggi, serta di beberapa provinsi. Bagian kedua menjawab pertanyaan apakah faktor-faktor permintaan berpengaruh pada distribusi penggunaan energi, yang dapat menjelaskan ketimpangannya. Serta, apakah pengaruhnya berbeda antara di perkotaan dan pedesaan. Pengukuran ini dipisah untuk masing-masing energi. Estimasi distribusi penggunaan listrik menggunakan Quantile Regression dan OLS. Estimasi distribusi penggunaan LPG menggunakan Quantile Count Regression dan Negative Binomial Regression.Estimasi pada model listrik menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi penggunaan listrik adalah pendapatan, harga listrik, gender, tingkat pendidikan, dan status bekerja, jumlah anggota usia lanjut, status rumah, peralatan listrik, dan daya terpasang. Faktor yang pengaruhnya berbeda antara di perkotaan dan di pedesaan adalah pendapatan, tingkat pendidikan, status bekerja, dan status rumah. Sementara itu, estimasi pada model LPG menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi distribusi penggunaan LPG adalah pendapatan, harga LPG, gender, tingkat pendidikan, pekerjaan dan status rumah. Semua faktor tersebut berkorelasi secara berbeda antara perkotaan dan pedesaan. Studi ini berimplikasi pada kebijakan untuk mengatasi kekurangan energi di satu sisi, tetapi mendorong penghematan energi di sisi lain. Dalam hal kekurangan energi, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengenali kelompok yang rentan menjadi miskin-energi. Di antaranya adalah rumah tangga berpenghasilan rendah, berpendidikan rendah, kepala rumah tangga wanita, dan pekerja mandiri di pedesaan. Program listrik semacam tenaga surya hemat energi perlu dilanjutkan di samping mendorong penggunaan energi lokal. Dalam hal energi memasak, program penggunaan tungku bersih murah perlu dipertimbangkan untuk dijalankan kembali. Di samping itu, peningkatan rasio elektrifikasi serta distribusi LPG perlu terus didorong terutama di daerah terpencil, pedesaan, dan wilayah timur Indonesia. Dalam hal penghematan energi, pendidikan tentang pentingnya hemat energi dan dampak eksternalitas perlu menyasar pada rumah tangga pengguna listrik yang tinggi, yaitu rumah tangga dengan tingkat pendidikan menengah dan universitas, terutama di perkotaan pada provinsi-provinsi di Sumatra, Jakarta, dan Kalimantan.

---

Indonesia has committed to achieving Sustainable Development Goal 7 to improve access to modern energy that is affordable, feasible, and sustainable for all. The government has made many improvements in accessing electricity and liquid petroleum gas (LPG). Without these types of modern energy, households use firewood or biomass, resulting in negative impacts. Massive improvements in electricity supply and LPG should reduce inequality in modern energy use, but energy inequality increases in some population groups. Demand factors also influence inequality in energy use. Addressing modern energy inequality is important because it reflects economic inequality and the fulfillment of essential needs for a better standard of living.

This study consists of two parts. The first part measures the inequality of electricity and LPG use using Susenas data. The methods are the decomposable Theil and Gini indexes. Theil index is calculated statically and dynamically. The inequality measurement considers the spatial dimensions and income levels. The index shows a decrease in inequality in modern energy usage nationally and some population groups, but inequality increases in urban areas, high-income groups, and some provinces. The second part addresses whether demand factors affect the distribution of modern energy usage, explaining inequality. And whether the effect is different between urban and rural areas. The estimate is separated for each energy. The electricity usage model is estimated using Quantile Regression and OLS. The LPG model is estimated using Quantile Count Regression and Negative Binomial Regression.

Estimating the electricity model, factors influencing the electricity usage distribution are income, electricity price, gender, education level, occupation, number of elderlies, homeownership, electric appliances, and installed power. The factors that affect urban and rural areas are income, education level, work status, and home status. Meanwhile, the LPG model's estimation shows that the factors influencing the LPG usage distribution are income, LPG price, gender, education level, occupation, and home status. All of these factors correlate differently between urban and rural areas.

This study has implications for policies to address energy insufficiency on the one hand but encourages energy savings on the other. In terms of energy insufficiency, the government needs to consider identifying groups vulnerable to being energy-poor. Among them are low-income, low-educated households, female household heads, and rural self-employed workers. Electricity programs such as energy-efficient solar power need to be continued and encourage the use of local energy. The program for using cheap, clean stoves needs to be considered for re-implementation in cooking energy. In addition, the increase in the electrification ratio and LPG distribution needs to be encouraged, especially in remote, rural, and eastern Indonesia. In terms of energy saving, education on the importance of energy-saving and the impact of externalities needs to target high electricity user households, namely households with secondary and university education levels, especially in urban areas in the provinces of Sumatra, Jakarta, and Kalimantan."

"UKBM covered Posyandu , Poskesdes and POD/WOD. Posyandu, Poskesdes POD/WOD are organized in village/or rural area with the goal to prepare health services. warung Obat Desa (WOD) based on SK Menkes No. 983/Menkes/VIII/2004 about WOD implementation guide. The objective of the study is assessment about of the influence factors of Using and the Effort of Health community based services "UKBM" at Household in Indonesia."

"Isu ketimpangan saat ini merupakan isu penting yang harus segera ditanggulangi di Indonesia karena ketimpangan memiliki dampak yang besar baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Penelitian ini mempelajari hubungan antara kriminalitas dengan ketimpangan dengan menggunakan data panel propinsi di Indonesia periode 2009-2013. Dengan mengontrol berbagai variabel seperti PDRB per kapita penyelesaian kasus yang ditangani kepolisian kemiskinan dan pengangguran hasil estimasi ekonometrika dengan fixed effect menunjukkan ketimpangan indek gini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Penyelesaian kasus di kepolisian kinerja kepolisian memiliki dampak negatif terhadap kriminalitas di Indonesia. Selain itu dampak kemiskinan dan pengangguran terhadap kriminalitas lebih kecil dibandingkan dengan dampak ketimpangan terhadap kriminalitas.

---

Inequality today is a challenging issue that must be addressed in Indonesia because inequality has socio economic consequence. This research then aim at studying the relationship between inequality and crime using a panel data of provincial level in Indonesia during 2009-2013. By controlling with some variables such as GDP per capita crime clearance ratio reported crimes and processed crimes handled by police poverty and unemployment the econometric estimation with fixed effect found that inequality Gini Index has a positive and significant impact on crime. Crime clearance as an indicator of police performance had a negative impact on crime. In addition the impact of poverty and unemployment on crime is smaller than the impact of inequality on crime."

"Kesetaraan gender dapat meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, terutama dalam pendapatan. Dengan menggunakan model mikrosimulasi INDOMOD, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kebijakan fiskal dalam mengurangi ketimpangan pendapatan gender. Data bersumber dari Susenas Maret 2019 dan studi ini fokus pada pajak penghasilan, PKH, BPNT, dan PIP. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kebijakan yang paling tepat adalah melalui PKH dan BPNT. Sedangkan pajak penghasilan untuk tingkat pendapatan atas hampir tidak berpengaruh, dan untuk tingkat pendapatan yang rendah, meskipun dapat mengurangi ketimpangan pendapatan gender, namun meningkatkan ketimpangan pendapatan secara keseluruhan.

---

Gender equality can increase women’s economic participation and promote economic growth. However, there is inequality between men and women in Indonesia, especially in income. Using the microsimulation INDOMOD model, this study aims to determine the role of fiscal policy in reducing gender income inequality. The data is sourced from the March 2019 Susenas and this study focus on income tax, PKH, BPNT, and PIP. The estimation results show that the most appropriate policy are through PKH and BPNT. Meanwhile, income taxes for upper income levels have almost no effect, and for lower income levels, although it can reduce gender income inequality, it will increase income inequality.

"

"ABSTRAKKetimpangan di Indonesia mencapai level tertinggi selama era-desentralisasi danditenggarai sebagai penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi dalam lima tahunterakhir ke 2015. Tulisan ini meneliti apakah peningkatan ketimpangan memilikidampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Denganmenggunakan model dinamis dan GMM estimator, hasil yang didapat menunjukanbahwa ada hubungan yang positif signifikan antara ketimpangan pendapatan danpertumbuhan ekonomi. Namun, tulisan ini tidak dapat menyimpulkan hubungannyapada kelas yang berbeda kelas bawah, menengah dan atas karena hasil signifikanhanya diperoleh ketika menggunakan one-step system GMM. Hasil penelitian dapatmenjadi pertimbangan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakanterkait ketimpangan.

---

ABSTRACT

The income inequality in Indonesia reached the highest level during thedecentralization era and suspected to be caused of the slowdown of the economicgrowth in the last five years to 2015. This paper investigates whether increasinginequality had a positive or negative impact on economic growth in Indonesia. Usingdynamic panel and applying GMM estimator, the result concluded that there is asignificant positive relationship between income inequality and economic growth.However, this study cannot draw a clear conclusion about the relationship for thedifferent classes bottom, middle, and top class since only one step system GMM issignificant. Considering the result, the government should be more careful inregulating the inequality policy."

"Peningkatan kesetaraan gender terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja turut memberikan kontribusi sebagai katalisator percepatan pembangunan. Upaya sinergi kesetaraan gender dalam pembangunan di Indonesia menghasilkan capaian indikator kesetaraan gender nasional yang terus meningkat. Namun pada tingkat dunia, posisi Indonesia masih terbilang cukup rendah seperti WBL Index tahun 2021 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 149 dari 190 negara. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan, termasuk dengan pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya kepada warga negara. Penelitian ini melihat bagaimana capaian kesetaraan gender dalam bidang pendidikan di Indonesia, serta bagaimana hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan, dengan menggunakan fixed effect panel data kabupaten/kota selama periode tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam capaian pendidikan selama periode observasi, terutama di luar wilayah Jawa Bali. Di sisi lain, peningkatan kesetaraan gender melalui rasio lama bersekolah perempuan berkontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, begitu pula dengan rasio perempuan pada tenaga kerja yang berpendidikan setingkat SMP sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja terutama di sektor industri.

---

Gender equality, particularly in the areas of education, health, and employment, also serves as a stimulant for faster growth. In Indonesia, efforts to synergize gender equality in development results with national gender equality indices continuing to improve. However, Indonesia's place in the globe remains poor, as measured by the 2021 WBL Index, where it is rated 149th out of 190 nations. To support growth, efforts to increase the number and quality of human resources are continuing, including providing individuals with opportunity to get the broadest possible education. Using district/city fixed effect panel data for the period 2011-2020, this study examines the attainment of gender equality in education in Indonesia, as well as how it links to economic growth as development’s measures. The study's findings show that during the observation period, there was still a gender gap in educational achievement, particularly outside of the Java-Bali region. Increasing gender equality through the ratio of women's years of schooling, as well as the ratio of women to the workforce with a junior high school education that is in line with the needs of the workforce, especially in the industrial sector, contributes positively and significantly to regional economic growth."

"Pada tahun 2007, pemerintah meluncurkan suatu program yang bernama PKH. Peserta PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki wanita hamil dan atau anak-anak yang berusia 0-15 tahun di dalamnya. PKH mengharuskan mereka untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan sebagai balas jasa bantuan tunai. PKH bertujuan memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada RTSM, dan secara khusus untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan anak di bawah enam tahun dari RTSM serta meningkatkan partisipasi anak umur 7 sampai 15 tahun untuk kembali bersekolah. Ibu rumah tangga atau wanita dewasa yang memperoleh bantuan karena mereka yang mengurus anak pada rumah tangga bersangkutan, dan bukan kepala keluarga. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan PKH di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam kepada guru,bidan, pendamping dan salah satu peserta PKH serta adanya kelompok fokus diskusi yang dilakukan dengan peserta PKH di Kelurahan Warakas dan didampingi oleh pendamping PKH. Hasil analisis yang didapat adalah bahwa dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Warakas ada beberapa permasalahan yang ditemukan seperti dalam sosialisasi, pencairan dana, dan budaya masyarakat Kelurahan Warakas yang membuat beberapa RTSM tidak lagi menjadi peserta PKH.

---

In 2007, the government launched a program called PKH. Participants PKH is very poor households that have pregnant women and children aged 0-15 years in it. PKH requires them to access education and health services as money transfer services rendered. PKH aims to break the chains of poverty and improve the quality of human resources (HR) on RTSM, and specifically to improve the socioeconomic conditions RTSM, improving maternal health and nutritional status of pregnant / post partum women and children under six years of RTSM and increase the participation of children aged 7 up to 15 years to return to school. Homemaker or adult women who get help because they are raising children in the household concerned, and not the head of the family.

The study was conducted to analyze the implementation of PKH in Warakas Sub District, Tanjung Priok District, North Jakarta. The analysis method is qualitative analysis by collecting information through in-depth interviews to teachers, midwives, companion and one of the participants PKH and the existence of the focus group discussions held with participants in Sub District Warakas PKH and PKH accompanied by a companion.

The analysis result obtained is that in the implementation of PKH in The Village Warakas found there are some problems such as in the socialization process, disbursement of funds, and village culture that makes some RTSM Warakas no longer be a participant PKH."