Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran audit pemerintah dalam mengendalikan korupsi. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas kinerja lembaga auditor internal Presiden RI, BPKP, melalui temuan penyimpangan di dalam laporan auditnya terhadap tingkat korupsi yang terjadi di provinsi-provinsi di Indonesia serta upaya dalam melakukan perbaikan setelah audit untuk memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan sampel dari pemerintah daerah di tingkat provinsi selama kurun waktu 2012-2015 sebanyak 128 sampel pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang ditemukan oleh BPKP melalui fraud audit mempengaruhi tingkat korupsi di provinsi-provinsi di Indonesia. Namun upaya perbaikan yang dilakukan setelah audit tidak dapat menurunkan tingkat korupsi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran audit pemerintah dalam mengendalikan korupsi. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas kinerja lembaga auditor internal Presiden RI, BPKP, melalui temuan penyimpangan di dalam laporan auditnya terhadap tingkat korupsi yang terjadi di provinsi-provinsi di Indonesia serta upaya dalam melakukan perbaikan setelah audit untuk memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan sampel dari pemerintah daerah di tingkat provinsi selama kurun waktu 2012-2015 sebanyak 128 sampel pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang ditemukan oleh BPKP melalui fraud audit mempengaruhi tingkat korupsi di provinsi-provinsi di Indonesia. Namun upaya perbaikan yang dilakukan setelah audit tidak dapat menurunkan tingkat korupsi."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh moderasi korupsi dalam hubungan karakteristik pemerintah daerah, aspek keuangan, dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan menggunakan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Karakteristik pemerintah daerah diukur dengan menggunakan proksi ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan jumlah anggota legislatif. Aspek keuangan diukur menggunakan rasio aktivitas (rasio belanja modal) dan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan akuntabilitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan opini audit, jumlah temuan audit, dan nilai temuan audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh terhadap hubungan antara rasio belanja modal dan kinerja pemerintah daerah, rasio pertumbuhan PAD dan kinerja pemerintah daerah, opini audit dan kinerja pemerintah daerah, dan nilai temuan audit dan kinerja pemerintah daerah.

---

This thesis discussed how the influence of moderation corruption in relations of characteristic of local government, financial aspects, and accountability of financial report to local government?s performance. Local government?s performance are measured using a score of EKPPD. Characteristic of local governments are measured by size of local governments, wealth of local governments, the level of the dependency of local governments to the central government, and the number of members of the legislature. Financial aspects measured by the activity ratio (the ratio of capital expenditures) and the growth ratio of local revenue, and accountability of financial report are measured by audit opinion, the number of audit findings, and value of the audit findings. The result indicates that corruption impact on the relationship between the ratio of capital expenditure and local government?s performance, the growth ratio of local revenue and local government?s performance, audit opinion and local government?s performance, and value of the audit findings and local government?s performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah daerah yang dilihat dari skor EKPPD dan IPM. Penelitian ini juga melihat efek moderasi tingkat korupsi pada pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu penelitian ini juga melihat pengaruh tersebut pada sub sampel kualitas kepala daerah. Populasi penelitian ini adalah semua pemerintah daerah di Indonesia dengan sampel penelitian 360 observasi pada tahun 2012. Data penelitian ini diolah menggunakan software SPSS.16.Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit tahun lalu berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Variabel moderasi tingkat korupsi juga terbukti memperlemah pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengujian berdasarkan sub sampel kualitas kepala daerah (umur, pengalaman dan pendidikan) secara umum menunjukkan hasil bahwa pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah daerah dan efek moderasi tingkat korupsi terhadap hubungan tersebut berbeda tergantung pada kualitas kepala daerah.

---

This study aims to determine association audit opinion in previous year with performance of local governments is seen from the scores EKPPD and HDI. This study also looked level of corruption can mitigate association audit opinion in previous year with performance of local governments. In addition, this study also see the influence of the sub-sample quality regional head. The study population was all local governments in Indonesia with a sample of 360 observations in 2012. Data were processed using software SPSS.16.The results showed that last year's audit opinion are positively associated with performance of local governments. Level of corruption as moderating variable can mitigate the association audit opinion in previous year with performance of local governments. In general, testing based on a sub-sample quality regional head (age, experience and education) shows that association audit opinion in previous year with performance of local governments and the moderating effect of corruption on the level of the relationship is different depending on the quality of regional heads."

"[Tesis ini bertujuan untuk menganalisa dampak dari belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menggunakan data panel yang meliputi 28 provinsi selama periode 2003 sampai dengan 2013. Studi dalam tesis ini memanfaatkan tes kausalitas dan analisis pooled ordinary least square (OLS). Hasil dari tes kausalitas menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah antara belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil dari analisis OLS menunujukkan bahwa belanja pemerintah di bidang pendidikan dankesehatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Hasil studi dalam tesis ini konsisteen dengan hasil-hasil studi empiris sebelumnya;The paper studies the effect of government education and health expenditure on economic growth in Indonesia, using panel data from 28 provinces covering the period 2003 to 2013. This study utilizes causality test and pooled ordinary least square (OLS) analysis. The causality test result shows the existence of bidirectional causality between government education expenditure and gross regional domestic product (GRDP) as well as government health expenditure andGRDP. The OLS analysis finds robust evidence that education and healthexpenditure positively affect economic growth. The results are consistent with previous empirical studies., The paper studies the effect of government education and health expenditure oneconomic growth in Indonesia, using panel data from 28 provinces covering theperiod 2003 to 2013. This study utilizes causality test and pooled ordinary leastsquare (OLS) analysis. The causality test result shows the existence ofbidirectional causality between government education expenditure and grossregional domestic product (GRDP) as well as government health expenditure andGRDP. The OLS analysis finds robust evidence that education and healthexpenditure positively affect economic growth. The results are consistent withprevious empirical studies.]"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut audit terhadap persepsi korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II di Indonesia periode tahun 2008-2010. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data panel. Pengujian model menggunakan model regresi berganda dengan model efek random. Hasil penelitian membuktikan bahwa opini audit yang diperoleh pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi, temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi, serta tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi di pemerintah daerah Tingkat II selama periode tahun 2008-2010. Namun, temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap persepsi korupsi. Pengujian tambahan yang dilakukan membuktikan bahwa temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, serta temuan audit atas ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah baik secara nyata maupun yang masih bersifat potensi juga berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi.

---

The objective of this research is to analyze the effect of audit opinion, audit irregularities, and audit rectification on perception of corruption in local governmnet in Indonesia during 2008-2010. This study is quantitative research by using panel data and multiple regression with random effect model. The study found that audit opinion has negative correlation on perception of corruption, audit irregularities of the complience to the regulation has positive correlation on perception of corruption, and audit rectification has negative correlation on perception of corruption. However, audit irregularities of the weakness of the internal control system has no correlation on perception of corruption. Additional test on this study proved that audit irregularities related to the weakness of accounting and reported control system, and audit irregularities which caused financial loss have positive correlation to perception of corruption. "

"ABSTRAKDi negara-negara berkembang, korupsi telah menjadi ancaman serius. Sesuai dengan Teori Principal-Agent dan Economics of Information, salah satu cara untuk mengendalikan korupsi adalah melalui peran external control, yang bertujuan untuk mengawasi, menilai, dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Selain melalui external control, pengendalian korupsi juga dapat dilakukan dengan mengatasi masalah informasi asimetris. Dimana untuk mengatasi masalah informasi asimetris tersebut, maka diperlukan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin keterbukaan dan kebebasan informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan audit sektor publik serta teknologi informasi dan komunikasi dalam mengurangi tingkat perkara korupsi di pemerintah daerah.Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan data panel, dimana digunakan data dari seluruh provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015. Dalam penelitian ini, audit sektor publik diwakili oleh variabel rectification effort yang diukur dengan jumlah rekomendasi pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti. Sedangkan untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi, diwakili oleh variabel persentase kepemilikan telepon kabel dan variabel persentase penggunaan internet di tiap-tiap provinsi.Hasil penelitian menunjukan bahwa audit sektor publik dapat berperan dalam pengendalian korupsi. Audit sektor publik menghasilkan rekomendasi hasil pemeriksaan, dimana rekomendasi ini dapat berperan dalam pengendalian korupsi apabila ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan perbaikan pemerintah atas penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan. Selain audit sektor publik, teknologi informasi dan komunikasi juga ikut berperan dalam pengendalian korupsi. Dimana, dengan semakin bagusnya teknologi informasi dan komunikasi di suatu daerah, maka kecepatan akses informasi dan komunikasi serta kualitas interaksi antara pemerintah dan publik menjadi lebih baik. Hal ini kemudian meningkatkan transparansi dan mengurangi informasi asimetris. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi dapat mengatasi masalah informasi asimetris dalam hubungan Principal-Agent dan Economics of Information yang erat kaitannya dengan korupsi.

---

ABSTRACT In developing country, corruption has become a serious threat. In accordance with Principal Agent and Economics of Information theory, one way to control corruption is through external control, which aims to monitor, assess, and ensure government accountability. Besides through external control, corruption can also be controlled by reduce the problem of asymmetric information. Where is required the role of information and communication technology to ensure the openness and freedom of information and communication. Therefore, this study aims to examine the role of public sector audit as well as information and communication technology in reducing the level of corruption in local government.This study uses regression analysis with panel data, which used data from all provinces in Indonesia within the period of 2011 to 2015. In this study, public sector audits are represented by variable rectification efforts that measured by the number of audit recommendations that have been followed up. As for Information and Communication Technology, represented by variable percentage of cable phone ownership and percentage of internet usage in each province.The results of this study show that public sector audits can control corruption. Public sector audits produce recommendations, where these recommendations can control corruption if it is followed up by local governments. This is because, follow up on the recommendation as government responsibility and government improvement over the fraud or irregularities that occurred in government. In addition, information and communication technologies also play a role in corruption control. Where, with the better information and communication technology in a region, the speed of access to information and communication and the quality of interaction between government and the public becomes better then increases transparency and reduces asymmetric information. Thus, information and communication technology can overcome the problem of asymmetric information in the relationship Principal Agent and Economics of Information are closely related to corruption."

"Salah satu usaha pemerintah sebuah negara untuk memperbaiki tingkat kesehatan penduduknya adalah melalui pengalokasian belanja dalam fungsi kesehatan. Hasil dari studi terdahulu mengenai pengaruh dari belanja kesehatan pemerintah terhadap indikator kesehatan yang berbeda-beda menimbulkan dugaan adanya keterlibatan dari korupsi. Penelitian ini menguji hipotesis mengenai signifikansi pengaruh belanja kesehatan pemerintah serta tingkat korupsi terhadap angka morbiditas sebagai representasi indikator kesehatan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode regresi panel berdasarkan data tingkat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 dan 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja kesehatan pemerintah secara signifikan mempengaruhi angka morbiditas, sementara tingkat korupsi belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap angka morbiditas.

---

One of the efforts made by the government to increase a country’s health indicators is by the allocation of health function expenditure. Different arguments from previous studies regarding the relationship between government health expenditure and health indicators results in a presumption of the involvement of corruption. This research tries to analyze the impact of government health expenditure and the level of corruption on morbidity rate as a representation of health indicator in Indonesia. Using panel regression method based on the district/municipality level data from 2008 and 2010, this research shows that there is a significant impact of government health expenditure on morbidity rate. On the other side, the level of corruption doesn’t show a significant impact on morbidity rate."

"Korupsi adalah salah satu permasalahan utama di negara berkembang, terutama korupsi dalam pengadaan barang jasa. Penelitian ini membahas korelasi audit belanja dan perilaku korupsi pengadaan barang jasa pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian dilakukan dalam konteks peran Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK RI), yang secara acak melakukan audit tujuan tertentu, audit belanja. Penelitian ini menemukan bahwa audit belanja yang dilakukan pada periode sebelumnya berkorelasi terhadap perubahan perilaku korupsi pengadaan barang jasa pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan mengurangi perilaku korupsi sebagai implikasi dari perubahan pandangan dan rekalkulasi expected cost korupsi berdasarkan pengalamannya diaudit.

---

Corruption is one of the main problems in developing countries, especially corruption in the public procurement. This paper examines the correlation government expenditure audit and local government corruption behavior. We do so in the context of Supreme Audit Board of Indonesia (BPK RI) authority, which randomly does special purpose audit on government expenditure. This study found that the government expenditure audit carried out in the previous period correlated with changes in local government corruption behavior. Local governments will reduce corruption behavior as an implication of changing views and calculating expected cost corruption based on their experience of being audited."

"Penelitian ini termotivasi karena kasus korupsi yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana modus suap menempati urutan pertama dalam jumlah kasus korupsi yang paling banyak terjadi. Bahkan, sebanyak 128 kasus suap berstatus inkracht  terjadi pada pemerintah daerah yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan menggunakan  regresi panel Zero Inflated Poisson (ZIP), penelitian ini menelaah korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus korupsi suap pada 478 entitas pemerintah daerah di Indonesia.  Dari hasil analisis terhadap 258 kasus suap pada pemerintah daerah yang  telah inkracht di KPK dalam kurun waktu 2008-2017, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus suap. Hanya kenaikan jumlah belanja modal dan belanja barang jasa yang berhubungan dengan kenaikan jumlah kasus suap. Penelitian ini merekomendasikan agar BPK mempertimbangkan untuk meningkatkan porsi audit belanja dengan prosedur audit yang lebih mengarah pada investigatif serta memasukkan faktor nilai realisasi belanja modal dan belanja barang jasa dalam variabel penentuan objek audit guna mengakomodir celah kecurangan yang meningkat akibat kenaikan nilai belanja.

---

This research is encouraged to be executed because corruption cases tend to increase from year to year, where the bribery ranks first in the number of corruption cases that occur most. In fact, as many as 128 cases of bribery with inkracht status occurred in the regional government that received unqualified opinion from the Audit Board of Republic of Indonesia (BPK). By using the Zero Inflated Poisson (ZIP) panel regression, This study identifies corellation between financial statement opinion and the number of bribery corruption case based on 258 bribery cases that have been handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the period 2008-2017. The estimation result show that there was no correlation between financial statement opinion and the number of bribery cases. Only the increase in the amount of capital expenditure and expenditure on goods and services is related to the increase in the number of bribery cases. This study recommends that BPK consider increasing the portion of the audit of expences with audit procedures that are more investigative and include the capital expenditure realization value factor and service goods expenditure in the audit object determination variable in order to accommodate fraudulent loopholes that increase due to increases in spending value."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal danakuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah DaerahProvinsi di Indonesia periode tahun 2010-2013. Penelitian ini adalah penelitiankuantitatif dengan data panel. Pengujian model menggunakan model Regresidengan model efek random. Variabel akuntabilitas laporan keuangan berperansebagai variabel moderasi yang diduga dapat menurunkan pengaruh positifdesentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi. Variabel akuntabilitas laporankeuangan diukur dengan opini audit dan tindak lanjut rekomendasi hasilpemeriksaan BPK RI. Hasil penelitian membuktikan bahwa desentralisasi fiskalmemiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Tindak lanjut hasilpemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dapatmemperlemah hubungan positif pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkatkorupsi

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze the effect of fiscal decentralization danaccountability of Financial Statements on level of corruption in local governmentin Indonesia during 2010-2013. This study is quantitative research by using paneldata dan multiple regression with random effect model. The accountability of theFinancial Statements variable contribute as a moderating variable that could beexpected to decrease the positive effects of fiscal decentralization on the level ofcorruption. accountability of financial statements variables measured with an auditopinion dan Audit rectification by the Provincial Government. The study findsthat fiscal decentralization has positive correlation on level of corruption. Auditrectification by the Provincial Government weakens the positive effect of fiscaldecentralization to the level of corruption"