Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengalihan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diiringi dengan pengalihan teknologi informasi berupa source code Sistem Informasi Objek Pajak SISMIOP beserta basis datanya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkannya menjadi Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan SIM PBB yang disesuaikan dengan peraturan daerah. SIM PBB didukung oleh Sistem Informasi Penunjang yaitu web pendataan online, Sistem Informasi Data SI Data , Geographic Information Systems GIS , dan e-Pajak.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berbasis Teknologi Informasi di Provinsi DKI Jakarta dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah implementasi sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berbasis Teknologi Informasi di Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan dengan optimal karena faktor-faktor yang menghambat, yaitu sumber daya manusia, peraturan, dan masyarakat. Namun, implementasi sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berbasis Teknologi Informasi didukung oleh perkembangan teknologi, program dan anggaran unggulan, dan kerjasama dalam berbagi data.

---

The transfer of authority on the collection of Rural and Urban Land and Building Tax from the Central Government to the Provincial Government of DKI Jakarta is accompanied by the transfer of information technology in the form of source code of the Tax Object Information System SISMIOP along with its data base. The Provincial Government of DKI Jakarta developed it into a Land and Building Tax Management Information System PBB SIM that is adjusted to local regulations. SIM PBB is supported by Supporting Information System, i.e. online data web, Data Information System SI Data , Geographic Information Systems GIS , and e Pajak.

This study aims to analyze the implementation of administrative system of Rural and Urban Land and Building Tax based on Information Technology in DKI Jakarta Province and the factors that support and inhibit it The approach used in this study is a qualitative approach.

The result of the research is the implementation of administrative system of Rural and Urban Land and Building Tax based on Information Technology in DKI Jakarta Province is not running optimally because of the inhibiting factors, namely human resources, regulation, and society. However, the implementation of administrative system of Rural and Urban Land and Building Tax is supported by the technological developments, featured programs and budgets, and cooperation in sharing data."

"Sejak dilimpahkannya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah total piutangnya merupakan yang terbesar diantara piutang pajak daerah lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi permasalahan dan sekaligus melakukan upaya pencairan tunggakan yang berasal dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya adalah dengan kebijakan penagihan pajak, kebijakan insentif pajak, dan kebijakan pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian. Pertama, kebijakan penagihan yang telah dilakukan masih tergolong dalam penagihan pasif yakni dengan menerbitkan surat himbauan pembayaran, dan bagi penunggak yang nominalnya cukup besar dilakukan pemasangan stiker atau papan informasi penunggak pajak. Kebijakan insentif pajak diberikan berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi bagi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil pelimpahan pemerintah pusat. Kebijakan pencegahan dilakukan sebagai upaya agar tidak bertambahnya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan 1 satu miliar dan melakukan penangguhan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran sejak tahun 2013. Kedua, secara umum kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI terkait dengan data yang tidak lengkap dan akurat. Selain itu jumlah sumber daya manusia yang ada kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif karena jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak.

---

Since the transfer of authority of rural and urban land and building tax receivable to DKI Jakarta Provincial Government, the total amount of its receivables is the largest among other local taxes receivable. Various efforts were made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome the problems and at the same time make efforts to disburse arrears arising from the arrears of rural and urban land and building tax, such as with tax collection policy, tax incentive policy, and prevention policy.

This study aims to analyze the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in DKI Jakarta Province, and analyze the obstacles it faces.This research is descriptive and using qualitative approach.

This research produced two research results. First, the collection policy that has been done is still classified in the passive billing by issuing a letter of appeal for payment, and for the nominally large enough arrears done the installation of stickers or taxpayer information boards. The tax incentive policy is provided in the form of reduction of principal and the elimination of administrative sanctions for the of rural and urban land and building tax from the central government.

The prevention policy is carried out in an effort to avoid increasing of rural and urban land and building tax receivable by issuing of rural and urban land and building tax exemption policies for the Value of Tax Objects up to 1 one billion and suspending the issuance of Tax Collection Entitlement of rural and urban land and building tax for taxpayers who for three consecutive years do not make payments since 2013. Secondly, the constraints faced in the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in the Province of DKI associated with data that is not complete and accurate. In addition the amount of human resources available is insufficient to be able to carry out billing effectively because the amount of delinquent and tax object to be billed enough."

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 Atas Apartemen Strata Title Di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis implementasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2 atas apartemen strata title di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 atas apartemen strata title di DKI Jakarta sangat kompleks karena apartemen tersebut merupakan suatu kawasan yang masih dalam tahap pembangunan jangka panjang serta beberapa tower sudah dihuni, sehingga pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunannya ada yang menjadi kewajiban developer dan ada kewajiban penghuni, namun SPPT tersebut masih atas nama PT XXX.

---

This research discusses about the analysis implementation of Land and Building Tax Treatment of Rural and Urban PBB P2 on the Apartment Strata Title In Jakarta. The purpose of this study is to analyze the tax implemntation of land and building rural and urban areas PBB P2 on the apartment strata title in Jakarta. The approach used in this research is descriptive qualitative data collection methods in depth interviews and literature study.

The results of this analysis, Implementation and Building Tax Rural and Urban PBB P2 on the apartment strata title in Jakarta is very complex because the apartment is an area that is still in the stage of long term development as well as some of the tower is occupied, so the fulfillment of tax obligation earth and building there is the obligation of the developer and there is no obligation occupants, but SPPT are still under the name of PT XXX."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) khususnya bidang pendidikan swasta di Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari asas kepastian hukum dan netralitas, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Bidang Pendidikan Swasta. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PBB-P2 dibidang pendidikan swasta tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Sehingga pendidikan swasta yang semata-mata tidak mencari keuntungan atau rugi sekalipun tetap terutang PBB-P2 dengan besaran secara efektif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari yang seharusnya terutang. Kebijakan tersebut juga tidak memenuhi asas netralitas karena berimplikasi terhadap semua pendidikan swasta sehingga bagi pendidikan swasta yang memang semata-mata tidak mencari keuntungan (non profit) menjadi terutang PBB-P2 dan pada pelaksanaannya dilapangan pada 'kondisi' objek pajak pendidikan swasta yang sama, masih belum diterapkan perlakuan PBB-P2 yang sama. Hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan agar kebijakan PBB-P2 dibidang pendidikan swasta sebaiknya dievaluasi dan direvisi kembali agar memenuhi asas kepastian hukum dan netralitas untuk meminimalisir dispute dalam pelaksanaan berbagai kewajiban dan hak perpajakannya.

---

This study is aimed to analyze rural and urban land and building tax (PBB-P2) policy particularly for private education property in DKI Jakarta province based on certainty and neutrality, as stated in Governor of DKI Jakarta Regulation Number 91 Year 2013 Regarding Imposition and Reduction of Rural and Urban Land and Building Tax for Private Education Property. This study uses descriptive and qualitative approach.

The outcome from this study shows that land and building tax policy in rural and urban for private school property is inappropriate to the principle of legal certainty. Therefore, non-profit private education or private education in loss position is still payable to PBB-P2 with effective rate 25% from the amount should be payable. That policy is also not fulfil the principle of neutrality because it effects all private education. Thus, purely nonprofit private education is still payable to PBB-P2 and in the field implementation with the same 'condition' tax object Private education is not applying same PBB-P2 treatment. This becomes one of considerations that PBBP2 for private education should be re-evaluated and-re-revised to meet certainty and neutrality as well minimizing dispute in tax liabilities and rights."

"Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dinilai belum tepat sararan karena Nilai Jual Objek Pajak di Provinsi DKI Jakarta yang terlalu tinggi, membuat Gubernur ingin merevisi Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah sesuai dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Namun terdapat kekurangan pada database objek pajak serta diperlukan kajian lebih lanjut mengenai objek pajak yang dibebaskan dan sasaran kebijakan agar Peraturan Gubernur ini dapat bersifat berkelanjutan.

---

Due to high rate tax object sales value in DKI Jakarta Province, rural and urban property tax exemption policy becomes inappropriate thus the Governor demand to revise the Governor Regulation Number 259 Year 2015.The purpose of the research is to evaluate rural and urban property tax exemption policy in DKI Jakarta Province. This research uses quantitative approach and qualitative data analysis technique.

The result of this research is rural and urban property tax exemption policy suitable with six criteria of evaluation policy, there are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness. However, there are some inadequacies in the database of tax object and further study about object of exempt taxes and target policy is necessary for the Governor Regulation rsquo's sustainability."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan PBB-P2 di DKI Jakarta dengan menggunakan teori dari Edward III. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan analisis implementasi kebijakan PBB-P2 di DKI Jakarta, hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut di DKI Jakarta, serta dampak terhadap penerimaan Pajak Daerah di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dari faktor-faktor implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi, faktor yang paling memiliki masalah di DKI Jakarta dalam pemungutan PBB-P2 adalah sosialisasi dan sumber daya manusia. Faktor pendukung dalam kebijakan ini adalah koordinasi antar instansi, karakteristik DKI Jakarta sebagai ibukota negara, sarana dan prasarana, serta dukungan wajib pajak PBB-P2. Faktor penghambat yang timbul adalah sumber daya manusia dan data realisasi penerimaan. Implementasi kebijakan ini memiliki dampak yang positif terhadap keuangan DKI Jakarta secara umum

---

This research discusses about the implementation of Building and Land Taxes Policy in DKI Jakarta with Edward III theory. This research aims to analyze the implementation of Building and Land Taxes in DKI Jakarta, analyze about the factors that supporting and inhibiting the implementation in DKI Jakarta, and the impact toward to regional tax revenue. The result of this research show that from the implementation factors; communication, resources, dispotition, and bureaucracy, the socialiszation and resources factor are the most problem factors. Supporting factors on that policy are coordination between institutions, DKI Jakarta’s characteristics as capitol region, infrastructure, and taxpayers support. Inhibiting factors are resources, account receivable data, and revenue realisation data. This implementation policy has positive impact for general Jakarta’s finance"

"Skripsi ini menganalisis implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kota Tangerang. Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu terkait dengan implementasi pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang yang ditinjau dari konsep administrasi pajak daerah dan kendala dalam pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian post positivist dengan tujuan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi pajak daerah yang dikemukakan oleh M. Ikhsan dan Roy V. Salomo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang secara praktik belum semuanya dilaksanakan sesuai teori yang bersangkutan dan belum semuanya dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang. Dalam implementasinya, pemerintah Kota Tangerang menghadapi beberapa kendala yang diantaranya yaitu ketidaksesuaian data subjek dan objek PBB-P2, kurangnya sumber daya manusia dalam verifikasi data dan tidak adanya juru sita, human error dan system error, waktu penagihan yang tidak tepat, dan kurangnya sosialiasi tentang PBB-P2 kepada masyarakat Kota Tangerang.

---

This research focus on analyzes the implementation of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector in Tangerang City. The main problem in this reseacrh is related to the implementation of PBB P2 collecting in Tangerang City which is reviewed from the concept of local tax administration and constraint in the PBB P2 collecting in Tangerang City. This research is post positivist research with descriptive purpose. The theory used is the theory of local tax administration proposed by M. Ikhsan and Roy V. Salomo.

The results of this research indicate that Implementation of PBB P2 collecting in Tangerang City is not practically all done according to the theory concerned and not all implemented according to the standards set by the local government of Tangerang City. In its implementation, the local government of Tangerang City faces several obstacles which is the mismatch of subject data and objects, the lack of human resources in data verification and the absence of bailiffs, human error and system error, inaccurate billing time, and lack of socialization of Land Tax and Rural and Urban Buildings to Tangerang City community."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan pada penerapan tarif progresif dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta dimaksudkan untuk memberikan progresivitas sehingga dapat dirasakan adil bagi Wajib Pajak. Namun pada penerapan kebijakannya ditemukan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam penerapan tarif progresif PBB P2 di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap aktor-aktor pelaksana kebijakan dan studi literatur. Adapun hasil penelitian ini yakni implementasi penerapan tarif progresif PBB P2 yang belum baik ditinjau dari realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2013 sebesar Rp 3.372.759.801.356 atau 93,79% yang belum optimal serta kendala dalam pelaksanaan penerapan tarif progresif PBB P2 berupa resistensi dari masyarakat DKI Jakarta dan upaya pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses about implementation of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector collection intended to provide a progression that can be perceived fairly for the taxpayer. However, the implementation of policies found problems. This study aims to analyze policy implementation in the application of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector collection in Jakarta. This research was conducted using a qualitative approach through in-depth interviews of the actors implementing the policy and literature review. The results of this research is the implementation of application of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector is not good in terms of realization of the land and building tax on rural and urban sector acceptance in 2013 is IDR 3,372,759,801,356, or 93.79%, which is not optimal and obstacle in the implementation of progressive rates the land and building tax on rural and urban sector such as resistance from people of Jakarta and government efforts to overcome that obstacle."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan ketetapan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor serta faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi isi kebijakan policy telah dirancang dengan baik sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Daerah Kota Bogor terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori warga miskin sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, namun dalam implementasinya kepatuhan dan responsivitas para pelaksana kebijakan masih dinilai kurang responsif. Beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengurangan ketetapan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor yaitu minimnya informasi yang diberikan kepada Wajib Pajak, basis data yang digunakan serta minimnya sumber daya yang dialokasikan.

---

This study discusses the implementation of the policy of reduction of Rural and Urban Sector Land and Building Tax provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy of reduction provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor and the inhibiting factors in the implementation of the policy. This study uses a qualitative approach with data collection through the review of literature and field studies in the form of in depth interviews. The results show that in terms of the content of the policy, it has been designed as a form of support of Local Government City of Bogor for the people who fall into the category of the poor in accordance with its authority. However, the implementation of compliance and responsiveness of the policy implementers are still considered less responsive. Some of the factors inhibiting the implementation of the reduction policy provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor refer to the lack of information provided to the taxpayer, the database used and the lack of resources allocated."

"Berbasiskan studi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan tax compliance model Fischer et.al (1992) yang dimodifikasi, penelitian ini mengevaluasi penerapan aturan PBB-P2 berupa tarif pajak progesif dan kenaikan basis pajak Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun 2014 di Provinsi DKI Jakarta dan hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan metode survei terhadap 368 wajib pajak yang dianalisis menggunakan regresi logit, penelitian ini mengungkap variabelvariabel pada hubungan persepsi wajib pajak atas faktor struktur pajak, faktor sosio-demografis dan faktor sosio-ekonomi yang signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Secara spesifik, variabel yang signifikan adalah pengaruh kelompok dari faktor sosio-demografis dan tingkat pendapatan dari faktor sosioekonomi. Untuk persepsi wajib pajak atas faktor strukur pajak, variabel yang signifikan adalah keadilan sistem pajak, kompleksitas sistem pajak, sanksi pajak, tarif progresif dan basis pajak. Variabel basis pajak NJOP 2014 yang diasumsikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak justru positif, yang menunjukkan wajib pajak menerima aturan kenaikan NJOP PBB-P2 di DKI Jakarta tahun 2014.

---

Based on taxpayer compliance study using a modification of Fischer et.al's tax compliance model frame (1992), this research emphasizes on evaluating Rural and Urban Property Tax Province of DKI Jakarta's policies for progressive tariff tax and increasing tax base Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) in 2014 and its relation with taxpayer's compliance. By using survey method for 368 taxpayers and logit regression analysis for the survey data, this research unveils variables of taxpayer's perception of tax structure's factor, socio-demographic factor, and socio-economic factor which had significant effects on taxpayer's compliance. Specifically, significant variables are peer influence from socio-demographic factor and income lever from socio-economic factor. For taxpayer`s perception of tax structure's factor, the significant variables are: fairness of tax system, complexity of tax system, tax sanction, progressive tariff tax and tax base. Other result from this research shows that the tax base variable NJOP 2014, which was assumed to have a significant negative effect on taxpayer compliance, was ascertained to have a significant positive effect on taxpayer compliance. This outcome shows taxpayer`s approval on increasing tax bases NJOP 2014's regulation in Province of DKI Jakarta."