Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGlobalisasi selain membawa banyak kemajuan, ternyata juga memiliki paradok, salah satu bentuknya adalah munculnya kelompok etnonasionalisme sebagai salah satu bentuk perlwanan dan ketidaksetujuan terhadap nilai yang dibawa globalisasi. Salah satu bentuk gerakan etnonasionalisme adalah gerakan radikalisme, yang menitikberatkan pada persamaan agama. sampai saat ini radikalisme merupakan suatu persoalan bangsa yang belum dapat terselesaikan dengan tuntas. Berbagai peristiwa radikalisme seperti pengeboman, intoleransi di Indonesia kerap terjadi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dikemukakan bahwa telah terjadi radikalisme di masyarkat pada tataran pemahaman 60,67 sedangkan sikap radikal tercatat di angka 55,70 secara umum potensi radikalisme di Indonesia masuk pada tataran sedang. Sedangkan sebaran potensi terjadinya gerakan radikal di wilayah Indonesia adalah Pertama provinsi Bengkulu dengan potensi 58,58 , Gorontalo dengan potensi 58, 48 ,, Sulawesi Selatan dengan potensi 58,42 ,, Lampung dengan potensi radikalisme 58,38 , dan Kalimantan Utara dengan potensi radikalisme 58,30 . Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan teknik obsevrasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun PB HMI Periode 2013-2015 tidak memiliki program yang khusus tentang bela negara, akan tetapi peranannya dalam bela negara guna menangkal paham radikalisme tercermin dalam kegiatan-kegiatan PB HMI. Adapun proses bela negara dilakukan untuk internal kader HMI dan eksternal untuk masyarakat. Internal : melalui perkaderan dengan lebih memahami pemikiran Keislaman dan Keindonesiaan HMI dan Nilai-nilai Dasar Perjuangan NDP ; ekternal diaktualisasikan dengan mengadakan seminar kebangsaan, pembinaan desa, koordinasi dengan pihak pemerintah terkait dengan ketahanan nasional, Mengadakan Panggung HMI untuk Rakyat: Kewargaan Aktif untuk Masa Depan Indonesia rdquo; di Johar Baru Jakarta Pusat.

---

ABSTRACTOther than bringing the future, Globalization also creates a paradox. One form is the emergence of ethnonationalism as a form of resistance and disapproval of the value brought by globalization. One form of the movement of ethnonationalism is the radical movement, which focuses on religion equality. Up until now radicalism is a nation problem that has not be solved completely. Various events of radicalism such as Intolerance bombing often occurs in Indonesia. The results of a survey conducted by the National Agency for Combating Terrorism stated that there has been a radicalism in the community at the level of understanding 60.67 while radical attitudes recorded in the figure of 55.70 . In general, the potential of radicalism in Indonesia entered moderate level. The potential distribution of radical movement in Indonesian territory is Bengkulu with 58.58 potential, Gorontalo with 58, 48 , South Sulawesi potential 58.42 , Lampung with 58.38 radicalism potential and North Kalimantan with potential radicalism 58.30 . This research was conducted using qualitative research with observation techniques and in depth interviews. The results show that although PB HMI Period 2013 2015 does not have a special program on state defense, but its role in defending the state to counter radicalism is reflected in the activities of PB HMI. The state defense process is conducted for internal HMI and external cadres for the community. Internal was done through the ldquo pengkaderan rdquo with a better understanding of Islam, Indonesian HMI, and also Nilai dasar Perjuangan NDP . External activity actualized by holding national seminars, village coaching, coordination with the government related to national resilience, and conducting HMI Stage for the People Active Citizenship for the Future of Indonesia in Johar Baru Central Jakarta.P"

"

Pasca tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada 1998 menjadi momentum bangkitnya  kelompok-kelompok Islam radikal, seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Islamiyah (JI), Laskar Jihad (LJ), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI). Kelompok-kelompok Islam radikal tersebut berupaya mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Khilafah Islamiyah, mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam, berjihad fi sabilillah dengan memerangi musuh-musuh Islam, menolak perempuan dan non-muslim sebagai pemimpin. Gerakan radikalisme ini harus dilawan karena menghambat demokratisasi, bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil-alamin. Maka dari itu peran Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi Islam moderat (wasithiyah) dan kekuatan civil Islam sangat dibutuhkan untuk melawan upaya-upaya kelompok Islam radikal ini.

Fokus permasalahan disertasi ini adalah pertama, bagaimana penafsiran Muhammadiyah dan NU mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim? Kedua, bagaimana praktik-praktik penafsiran melalui refleksi (kesadaran diri) di kalangan Muhammadiyah dan NU mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim? Ketiga, bagaimana konteks relasi kekuasaan dan kepentingan Muhammadiyah dan NU dalam memahami diskursus mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim?

Dengan menggunakan Teori Interpretasi Ricoeur, Teori Kritis Habermas, dan Teori Hegemoni Gramsci, serta metode hermeneutika fenomenologi Ricoeur disertasi ini menghasilkan temuan-temuan berikut. Pertama, adanya distansiasi dalam proses penafsiran. Mengenai Pancasila sebagai dasar negara, Muhammadiyah menafsirkannya sebagai darul ahdi wa syahadah, NU sebagai mu’ahadah wathaniyah. Muhammadiyah memahami jihad sebagai jihad lil-muwajahah, NU sebagai mabadi’ khaira ummah. Muhammadiyah memahami toleransi terhadap non-muslim sebagai ukhuwah insaniyah, NU sebagai ukhuwah wathaniyah. Kedua, penafsiran Muhammadiyah dan NU tersebut merupakan hasil refleksi dan dialektika antara latar belakang, tujuan, dan kepentingan kalangan Muhammadiyah dan NU dengan struktur kekuasaan politik dan struktur kekuasaan lain. Ketiga, adanya relasi kekuasaan dan kepentingan yang menentukan penafsiran, yaitu kekuasaan negara (Orde Baru), kekuatan kelompok Islam radikal, dan kepentingan peneguhan identitas organisasi. Penafsiran Muhammadiyah dan NU tersebut sekaligus sebagai kritik terhadap ideologi radikalisme yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah dan menegakkan syariat Islam di Indonesia sebagai utopis dan ahistoris.

Disertasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pendidikan atau literasi deradikalisasi atau moderasi untuk menangkal tumbuhnya radikalisme. Untuk itu diperlukan kesadaran dan tindakan bersama (collective action) yang melibatkan tiga unsur yaitu negara (state), masyarakat sipil (civil society), dan media massa baru (new mass media).

 

---

The aftermath of the New Order government in 1998 was the momentum of the rise of radical Islamist groups, such as the Indonesian Mujahidin Assembly (MMI), Pilgrims Islamiyah (JI), Laskar Jihad (LJ), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), and the Islamic Defenders Front (FPI). The radical Islamist groups sought to change the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) into the Caliphate Islamiyah, replacing the ideology of Pancasila with Islamic Shari'ah, Jihad fi sabilillah by combating Islamic enemies, rejecting women and non-Muslims as leaders. This movement of radicalism must be taken captive by inhibiting democratization, and not in accordance with the values of Islamic teachings as rahmatan lil-alamin. Thus, the role of Muhammadiyah and NU as moderate Islamic Organisations (wasithiyah) and Islamic civil were needed to counter the efforts of this radical Islamist groups.

The focus of this dissertation is firstly, how is the interpretation of Muhammadiyah and NU on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims? Secondly, how is the practice of interpretation by reflection (self-awareness) among Muhammadiyah and NU on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims? Thirdly, how is the context of the relationship between Muhammadiyah and NU in understanding the discourse on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims?

Using the Ricoeur’s Interpretation Theory, Critical Theory by Habermas, and Hegemony Theory of Gramsci, as well as the method of hermeneutics phenomenology by Ricoeur, this dissertation resulted in the following findings. First, there is a distanciation in the interpretation process. Regarding Pancasila as the basis of the state, Muhammadiyah interpret it as Darul Ahdi wa Syahadah, NU as Mu'ahadah Wathaniyah. Muhammadiyah interpret jihad as a Jihad lil-Muwajahah, NU as Mabadi' Khaira Ummah. Muhammadiyah interpret the tolerance of non-Muslims as Ukhuwah Insaniyah, NU as Ukhuwah Wathaniyah. Secondly, the interpretation of Muhammadiyah and NU is the result of reflection and dialectics between the background, purpose, and interests of Muhammadiyah and NU with the structure of political power and other structures of power. Thirdly, there is a relationship of power and interest that determines the interpretation, namely the power of the state (the New Order), the power of radical Islamic groups, and the interest of the identity of the organization. The interpretation of Muhammadiyah and NU as well as criticism of radicalism ideology that wants to establish the Caliphate Islamiyah and uphold Islamic law in Indonesia as utopian and a-historic.

This dissertation can be used as material for the education or literacy of deradicalization or moderation to ward off the growth of radicalism. Therefore, were needed to collective action that involves three elements, namely state, civil society, and new mass media to against radicalism.

 

"

"Fenomena radikalisasi ideologi radikal teroris yang terjadi secara massif dan tidak biasasemenjak kebangkitan kelompok teroris internasional, IS Islamic State , memaksa pemerintahberpikir keras untuk menemukan formula dalam rangka menghentikan laju proses radikalisasi.Era global dan demokrasi, dimana batas-batas Negara seakan tidak ada lagi, informasi yangmelimpah, serta kebebasan dalam bersuara, seakan menjadi momok ketika dimanfaatkan olehkelompok radikal untuk melakukan propaganda-propaganda naratif ideologi radikal terorismilik mereka. Pembentukan BNPT pada tahun 2010 yang menggantikan fungsi DeskKoordinasi Penanggulangan Terorisme yang dianggap berhasil melakukan upaya-upaya hardapproach namun dianggap kurang mampu untuk menghentikan aksi terorisme yang terusmenerus terjadi. Aksi terorisme tidak akan terjadi selama radikalisasi ideologi radikal dapatdihentikan, untuk itu BNPT melalui Direktorat Pencegahan BNPT menyusun kebijakan dibidang pencegahan, yang salah satunya dalam bentuk strategi kontra-radikalisasi yangdilakukan secara online dan offline. Strategi kontra-radikalisasi yang dilakukan oleh DirektoratPencegahan BNPT ini terdiri dari kontra-propaganda dan kontra-naratif. Inti dari strategi danprogram ini adalah untuk menjadikan ideologi radikal teroris menjadi tidak menarik bagimasyarakat Indonesia melalui kontra-naratif, dan serta membantu meningkatkan rasa cintatanah air dan kebangsaan melalui kontra-propaganda. Melihat kebijakan dalam bentuk programini telah dilaksanakan oleh BNPT, namun arus radikalisasi dan aksi terorisme masih terusterjadi, sehingga perlu dilakukan analisa secara mendalam mengenai letak kekurangan dalamupaya kontra-radikalisasi oleh Direktorat Pencegahan BNPT. Analisa ini meliputi kesesuaianantara perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan tujuan kebijakan dalamkebijakan/program kontra-radikalisasi oleh Direktorat Pencegahan BNPT dalam upayamencegah penyebaran ideologi radikal di Indonesia.

---

The radical and unusual phenomenon of radicalization of terrorist radical ideologies since therise of the international terrorist group, IS Islamic State , forced the government to think hardto find formulas in order to stop the process of radicalization. The global era and democracy,where the borders of the State seem to be no more, abundant information, and freedom ofspeech, seem to be a scourge when exploited by radical groups to perform their own radicalradical propaganda propaganda propaganda. The establishment of BNPT in 2010 whichreplaced the function of Counter Terrorism Coordination Desk DKPT which is consideredsuccessful to make efforts of hard approach but considered less able to stop continuous acts ofterrorism. Acts of terrorism will not occur during radicalization of radical ideology can bestopped, for that BNPT through the Directorate of Prevention BNPT formulate policies in thefield of prevention, one of which in the form of counter radicalization strategy conductedonline and offline. The counter radicalization strategy undertaken by the Directorate ofPrevention of BNPT consists of counter propaganda and counter narrative. The essence ofthese strategies and programs is to make terrorist radical ideology unattractive to Indonesiansthrough counter narrative, and to help increase the love of homeland and nationality throughcounter propaganda. Seeing the policy in the form of this program has been implemented byBNPT, but the flow of radicalization and acts of terrorism still continues, so it needs to be donein depth analysis of the location of deficiencies in counter radicalization efforts by theDirectorate of Prevention of BNPT. This analysis covers the correspondence between policyformulation, policy implementation, and policy objectives in the policy program of counterradicalizationby the Directorate of Prevention of BNPT in an effort to prevent the spread ofradical terrorism ideology in Indonesia."

"ABSTRAKMedia berperan dalam komunikasi antar individu dan kelompok. Media cenderung berpihak pada individu atau kelompok tertentu. Media independen sering digunakan untuk tujuan tertentu. Radikalisme telah memasuki lingkungan media dan menjadi alat propaganda dengan mengangkat isu ideologi dan agama. Dalam kasus Hizbut Tharir Indonesia (HTI) beberapa media membantu HTI melakukan kampanye dan komunikasi dengan pola radikal. Pemerintah akhirnya membubarkan HTI dengan studi dan keputusan matang. Untuk sampai pada pengambilan keputusan, pemerintah melalui badan negara mengumpulkan informasi secara terbuka dan terlibat dalam kegiatan intelijen melalui intelijen open source (osint). Osint telah diterapkan pada sektor ekonomi, keamanan dan pertahanan politik sehingga osint bukanlah hal baru. Tesis ini melihat aktivitas osint pada badan-badan negara (POLRI, BIN, BNPT, BSSN, BAIS TNI) saat menghadapi media radikal. Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah Kegagalan Intelijen yang membahas beberapa variabel menjadi indikator utama. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Temuan Tesis ini menunjukan hampir semua variabel (kepemimpinan dan kebijakan, organisasi dan birokrasi, Peringatan dan Informasi, Kemampuan Analisis) menentukan keberhasilan pelaksanaan OSINT pada kasus radikalisme HTI dan media pendukungnya.

---

ABSTRACT

Media plays a role in communication between individuals and groups. Media tends to side with a particular individual or group. Independent media is often used for certain purposes. Radicalism has entered the media environment and become a propaganda tool by raising the issue of ideology and religion. In the case of Hizbut Tharir Indonesia (HTI) some media helped HTI conduct campaigns and communications with radical patterns. The government finally dissolved HTI with studies and ripe decisions. To arrive at the decision-making, the government through state agencies collects information openly and engages in intelligence activities through open source (osint) intelligence. Osint has been applied to the economic, security and political defense sectors so that osint is not new. This thesis looks at osint activity in state agencies (POLRI, BIN, BNPT, BSSN, BAIS TNI) in the face of radical media. The theory used in this thesis is Intelligence Failure which discusses some variables that become the main indicator. The method used is qualitative approach. The findings of this Thesis show that almost all variables (leadership and policy, organization and bureaucracy, Warning and Information, Analytical Challenge) determine the success of OSINT implementation on HTI radicalism case and its supporting media."

""Once celebrated in the Western media as a shining example of a 'liberal' and 'tolerant' Islam, Indonesia since the end of the Soeharto regime (May 1998) has witnessed a variety of developments that bespeak a conservative turn in the country’s Muslim politics. In this timely collection of original essays, Martin van Bruinessen, our most distinguished senior Western scholar of Indonesian Islam, and four leading Indonesian Muslim scholars explore and explain these developments. Each chapter examines recent trends from a strategic institutional perch: the Council of Indonesian Muslim scholars, the reformist Muhammadiyah, South Sulawesi's Committee for the Implementation of Islamic Shari'a, and radical Islamism in Solo. With van Bruinessen's brilliantly synthetic introduction and conclusion, these essays shed a bright light on what Indonesian Muslim politics was and where it seems to be going. The analysis is complex and by no means uniformly dire. For readers interested in Indonesian Muslim politics, and for analysts interested in the dialectical interplay of progressive and conservative Islam, this book is fascinating and essential reading."—Robert Hefner, DirectorInstitute on Culture, Religion, and World Affairs, Boston University"

"Fokus penelitian tesis ini adalah berupaya menjelaskan bagaimana pemahaman kesadaran bela negara di lingkungan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 2013-2015 serta bagaimana strategi pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan OKP PB HMI tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pemahaman kesadaran bela negara di lingkungan OKP PB HMI periode 2013-2015 serta bagaimana strategi pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan OKP PB HMI.Penelitian tesis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif analitis dengan tujuan membuat gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta faktual yang selama ini terjadi terhadap kesadaran bela negara pada generasi muda dengan didukung teori civil defense dan civil society serta wawancara mendalam sebanyak 12 informan yang terdiri dari informan ahli yaitu pihak kementerian pertahanan dan akademisi serta 10 informan selaku aktivis OKP HMI dari beberapa wilayah di Indonesia.Temuan penting hasil penelitian tesis ini adalah diketahui bahwa adanya kesamaan pemahaman dari para aktivis OKP HMI tentang pemahaman kesadaran bela negara yang melingkupi seluruh aspek kehidupan serta kesamaan tentang strategi pembinaan yang dilakukan di lingkungan OKP PB HMI dengan menerapkan jenjang formal kaderisasi LK1, LK2, LK3 dengan training-training maupun diskusi rutin non formal.

---

The focus of this thesis is an attempt to explain how the understanding of environmental awareness to defend the state in the social organization of youth (OKP) Executive Board (PB) Islamic Students Association (HMI) in the period from 2013 to 2015 and how the coaching strategy to defend the state in environmental awareness OKP the HMI. The purpose of this study was to determine how the understanding of environmental awareness to defend the country in the period 2013-2015 OKP HMI development strategies as well as how to defend the state in environmental awareness OKP HMI.The thesis research this uses the method descriptive qualitative analytical with the purpose of making a picture in systematic factual concerning the facts which have so far happens to of the sense of state-defense for the young generation by the support the theory of civil defense and civil society and in-depth interviews as many as 12 informants consisting of informants expert namely the ministry of defense and academics as well as 10 informants as activists OKP HMI from several areas in Indonesia.An important finding of this research thesis is known that the common understanding of the activists OKP HMI awareness to defend state of understanding covering all aspects of life as well as the similarity of development strategies undertaken in OKP HMI environment by implementing a formal level regeneration LK1, LK2, LK3 with trainings and non routine formal discussion."

"ABSTRAKRadikalisme Agama merupakan persoalan yang sampai saat ini belum bisa tuntas dalam penangananya di Indonesia. Penelitian SETARA Institute menunjukkan bahwa kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat 208 kasus yang tersebar di 24 propinsi di Indonesia dengan 270 bentuk tindakan meliputi 140 kasus dilakukan oleh negara dalam bentuk tindakan aktif dan pembiaran, sedangkan 130 kasus yang lainya dilakukan oleh aktor non-negara. Hal tersebut tentunya berdampak langsung pada masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Penerapan Bela Negara pada masyarakat sipil yang dilakukan oleh GP. Ansor merupakan proses atau upaya untuk menangkal radikalisme agama melalui kegiatan peningkatan kompetensi, resosialisasi kebangsaan dan kemitraan strategis dalam hal toleransi antar umat beragama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara yang mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa GP. Ansor memiliki peran dalam pengembangan wawasan kebangsaan, serta pengembangan kapasitas diri dan gerakan nyata dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pada kelompok minoritas.hr />ABSTRACTReligious radicalism is a problem that until now has not been able to complete in its handling in Indonesia. The SETARA Institute research shows that there are 208 cases spread across 24 provinces in Indonesia with 270 forms of action covering 140 cases conducted by the state in the form of active and omission action, while 130 cases are conducted by non state actors. It certainly has a direct impact on civil society in Indonesia. Implementation of State Defense on civil society conducted by GP. Ansor is a process or an effort to ward off religious radicalism through the activities of increasing competence, national resocialization and strategic partnership in terms of tolerance among religious people. This research uses qualitative research type with deep observation and interview technique. The results of the research show that GP. Ansor has a role in the development of national insights, as well as the development of self capacity and real movements in safeguarding the security and comfort of minority groups."

"ABSTRAKHMI adalah organisasi yang melakukan investasi sumber daya manusia human investment melalui perkaderan yang bertujuan melahirkan kader umat dan kader bangsa sebagai insan cita HMI. Tantangan yang dihadapi oleh HMI saat ini dan masa-masa mendatang adalah pengelolaan SDM yang diperluas dengan menyesuaikan dinamika lingkungan eksternal. Kehadiran dan eksistensi HMI harus diperkuat dengan human capital untuk mempersiapkan diri memasuki era globalisasi dengan segala dampaknya. Agenda strategis bangsa Indonesia dalam era globalisasi menuntut HMI dapat merumuskan strategi manajemen SDM untuk mewujudkan kader umat dan kader bangsa yang memiliki keunggulan kompetitif demi mempertahankan eksistensi HMI, baik secara organisatoris, aktivitas, pemikiran dan pengaruhnya sesuai mission dan tujuan HMI.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen SDM HMI dalam proses kaderisasi kepemimpinan melalui peran strategis perkaderan HMI dalam menjalankan model peran ganda Multiple Role Model . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan dipilih dengan cara tekhnik purposive sampling untuk menentukan informan awal dan selanjutnya menggunakan teknik snowball sampling. Informan tersebut berasal dari unsur Pengurus Besar PB HMI dan Korps Alumni HMI KAHMI .Hasil penelitian mendapatkan data dan fakta bahwa peran strategis perkaderan HMI menggunakan konsep Multiple Role Model sehingga unit perkaderan menjadi bussiness partner organisasi melalui peran strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Strategi manajemen SDM HMI mengkombinasikan seluruh peran dalam Multiple Role Model sehingga perkaderan dapat menjadi ldquo;mitra rdquo; HMI dalam mewujudkan tujuan HMI. Perwujudan Multiple Role Model tersebut didukung dengan doktrin ideologi HMI yaitu Nilai-Nilai Dasar Perjuangan NDP dan Independensi HMI sehingga dapat membentuk watak kader yang memiliki karakter sebagai kader umat dan kader bangsa yang memiliki keunggulan kompetitif demi mempertahankan eksistensi HMI, baik secara organisatoris, aktivitas, pemikiran dan pengaruhnya sesuai mission dan tujuan HMI

---

ABSTRACTHMI is an organization that invests human resources through a madamad that aims to give birth to cadres of the nation and cadres of the nation as human beings of HMI. The challenge faced by current and future HMIs is the expanded human resource management by adjusting the dynamics of the external environment. The presence and existence of HMI must be strengthened with human capital to prepare to enter the era of globalization with all its impact. Indonesia 39 s strategic agenda in globalization era requires HMI to formulate human resource management strategy to realize cadre of nation and cadre of nation that have competitive advantage in order to maintain HMI existence, organizational, activity, thought and influence according to mission and purpose of HMI.This purpose of this research to analyze HR management strategy of HMI in the process of leadership cadreization through strategic role of HMI irrigation in running multiple role model. This research uses descriptive research type through qualitative approach. The data obtained in this study comes from in depth interviews and documentation studies. The informant was chosen by means of purposive sampling technique to determine the initial informant and then using the snowball sampling technique. The informant is from the elements of the Executive Board PB HMI and HMI Alumni Corps KAHMI .The results of this research show data and the fact that the strategic role of HMI utilizes the concept of Multiple Role Model so that the unit becomes bussiness partner of the organization through the role of strategic partner, administrative expert, employee champion, and change agent. Human Resource Management Strategy HMI combines all roles in Multiple Role Model so that Perkaderan can become partner HMI in realizing the purpose of HMI. Multiple Role Embodiment The model is supported by the doctrine of HMI ideology namely Basic Values of Struggle NDP and HMI Independence so as to form the character of cadres who have the character as cadres of the nation and cadres of the nation that have a competitive advantage in order to maintain the existence of HMI, both organisatically, thought and influence according to mission and purpose of HMI"

"ABSTRAKPenelitian dilakukan guna menjelaskan peran Negara dalam mewujudkan kesejahteraan dalam kerangka maqashidasysyariah. Maqashidasysyariah adalah pandangan yang dikembangkan oleh al Ghazali guna menjelaskan dan mengakomodasi tujuan-tujuan syariat. Al Ghazali menyebutkan bahwa masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan atas dien (peribadatannya/agamanya), an nafs (kebutuhan dasar dirinya), 'aql (kebutuhan intelektualnya), nasl (keturunannya), dan maal (hartanya). Dalam berbagai kajian literatur, penulis mendapati bahwa hanya Negara Islam yang dapat mewujudkan kesejahteraan tersebut dan tidak dalam bentuk negara yang lain. Kesejahteraan tersebut terderivasi ke dalam peran kelembagaan sebagai berikut kesejahteraan non materiil yaitu mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas peribadatnnya dan kesejahteraan fisik masyarakat sebagai kebutuhan dasar fisiknya terakomodasi dalam aktifitas politik dan ekonomi. "

"Tesis ini membahas konsep hak kebebasan beragama dalam Islam ditinjau dari perspektif perlindungan negara dan hak asasi manusia universal. Implementasi kebebasan beragama dalam Islam masih memiliki permasalahan yang belum tuntas. Berdasarkan perspektif Piagam Madinah, Islam dapat memberikan perlindungan kebebasan beragama dan memberikan hak-hak non-muslim. Namun, dalam praktiknya, di beberapa negara Islam dewasa ini, yang sering terjadi justru berbagai penyimpangan yang mengaburkan makna serta semangat yang dikandung dalam Piagam Madinah. Beberapa negara Islam saat ini masih memformalisasi dan merumuskan penerapan syariah dalam ruang publik. Negara menjadi tidak bersikap netral terhadap semua doktrin keagamaan dan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan atau perundang-undangan negara. Hal ini juga tercermin dalam Deklarasi Kairo yang memberikan legitimasi kepada negara-negara Islam untuk tetap mempertahankan dan menjalankan doktrin berbasis syariah yang lebih menekankan perlindungan agama daripada memberikan perlindungan hak fundamental dalam kebebasan beragama. Oleh karena itu, perlunya doktrin pemisahan agama dan negara yang bertujuan agar negara lebih independen dan diharapkan dapat memberikan perlindungan organ-organ dan institusi-institusi negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan atas nama agama. Hak kebebasan beragama hanya bisa direalisasikan dalam kerangka kerja negara yang konstitusional dan demokratis didasarkan oleh semangat yang dianut hak asasi manusia universal.

---

The thesis discusses the concept of religious freedom in the perspective of state protection and universal human rights. The implementation of religious freedom in Islam still has unresolved issues. Based on the perspective of the Madinah Charter, Islam can provide protection of freedom of religion and give the rights of non-Muslims. Nowadays, however, in practice, in some Islamic countries, there is actually a variety of aberrations that obscures the meaning and spirit of the Madinah Charter. In some Muslim countries, the formalization and formulation of syariah are still implemented in the public sphere. State does not remain neutral toward all religious doctrines and always strives to apply the principles of syariah as a policy or state legislation. This is also reflected in the Cairo Declaration that gives legitimacy to Muslim countries to maintain and run a syariah-based doctrine that emphasizes the protection of religion rather than the protection of the fundamental rights of freedom of religion. Therefore, the need for the doctrine of separation of religion and state is intended to make state more independent and is expected to provide protection of the organs and institutions of the state against the abuse of power in the name of religion. Right to freedom of religion can only be realized within the framework of the constitutional and democratic state based on the spirit of universal human rights."