Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara kemanan danketertiban masyarakat, menegakan hukum, melindungi mengayomi dan melayanimasyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggihak azasi manusia dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan merupakan tugasdan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini jumlahanggota Kepolisian di Indonesia sebanyak 430 ribu personel. Dari 430 ribupersonel Polri, 10 merupakan perwira dan 90 merupakan bintara dantamtama. Setiap anggota Polri dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggimemiliki kewenangan melakukan diskresi kepolisian termasuk dalam penggunaansenjata api. Perkap No 1 Tahun 2009 telah mengatur mengenai pengunaankekuatan Polri dalam tugas penegakkan hukum dimana didalam beberapapasalnya tercantum prosedur penggunaan senjata api. Lokasi penelitian di lakukandi Polres Jakarta Pusat. Hasil penelitian didapati bahwa Personel Polri dilapanganbanyak yang belum memiliki pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasarpenggunaan senjata api dalam pelaksanaan kewenangan diskresi. Masih seringterjadinya abuse of power dalam penggunaan senjata api yang menimbulkanketakutan bagi masyarakat. Terjadinya multi intrepertasi di kalangan anggotaPolri yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian di lapangan.Pengetahuan yang dimiliki oleh anggota Polri di Lapangan berbeda-beda sehinggatindakan yang dilakukan dalam melakukan diskresi banyak yang tidak sesuaiprosedur.

---

ABSTRACTOne of the functions of state government in maintaining the security and publicorder, enforcing the law, protecting the nurturing and serving the society, and theestablishment of the tranquility of the people by upholding human rights inrelation to the governance system is the duty and authority of the Police of theRepublic of Indonesia. Currently the number of Police members in Indonesia asmuch as 430 thousand personnel. Of the 430 thousand Police personnel, 10 areofficers and 90 are NCOs and enlisted. Each member of the Police from thelowest rank to the highest rank has the authority to conduct police discretionincluding in the use of firearms. Perkap No. 1 Tahun 2009 has regulated the use ofpolice force in law enforcement duties where in some articles listed procedures offirearms use. The research location is done in Central Jakarta Police Resort. Theresults of the study found that many Police Personnel in the field who do not havean understanding of the code of ethics and the basic principles of the use offirearms in the exercise of discretionary authority. Still often the occurrence ofabuse of power in the use of firearms that cause fear to the public. The occurrenceof multi intrepertation among members of the Police who carry out the duties,functions and authority of the police in the field. The knowledge possessed bymembers of the Police in the Field is different so that the actions taken indiscretion do not fit the procedures."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran National Rifle Association(NRA) sebagai Public Opinion Maker dalam Kebijakan Pengendalian SenjataTahun 2013. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakankonsep kelompok kepentingan, opinion maker, dan kultur senjata. Denganmenggunakan argumentasi Right to Bear Arms, NRA berusaha untukmemengaruhi opini publik dengan menyatakan bahwa senjata merupakan bagiandari kultur politik bangsa Amerika. Propaganda yang dilakukan oleh NRAmelalui sosialisasi dan kampanye yang dilakukan terkait Right to Bear Armsmeningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak kepemilikan senjata.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan NRA sebagai OpinionMaker tidak terlepas dari kultur politik Amerika Serikat yang menganggapamandemen kedua konstitusi dan kebebasan merupakan hal fundamental yangtidak boleh dicederai.

---

ABSTRACTThe objective of the present study is to determine the role of the National RifleAssociation (NRA) as a Public Opinion Maker in Gun Control Act 2013. Toidentify and analyze NRA?s roles, this study is using interest group concept,opinion maker, and gun culture. By using ?Right to Bear Arms? argumentations,NRA tries to influence public opinion by stating that weapons are part ofAmerican political culture. The propaganda that is conducted by NRA withinsocialization and campaign related to Right to Bear Arms has raised publicawareness about the importance of gun rights. The result of this study shows usthat the successful effort of NRA as an Opinion Maker is inseparable fromAmerican Culture. The culture presumes that the U.S. Constitution?s SecondAmandment and liberty are such fundamental things that cannot be violated."

"Berbagai dampak negatif akibat anak bersentuhan dengan dunia peradilan menjadipertimbangan utama dimungkinkannya diversi terhadap penyelesaian kejahatan yangdilakukan oleh anak. Dalam melaksanakan fungsi sebagai kontrol sosial itu, Polrimembentuk suatu unit khusus yang menangani permasalahan perempuan anak yangdisebut Unit PPA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Secara khusus unit inifocus pada bagaimana memberikan layanan untuk kepentingan terbaik bagi anak danuntuk menegakan keadilan bagi perempuan dan anak. Unit PPA ini beranggotakanpenyidik yang diwajibkan untuk mengedepankan proses diversi dibandingkanmeneruskan proses hukum pelaku anak hingga ke pengadilan anak. Berkenaan denganpenyidik kepolisian dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yangberhadapan dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimanakah prosespelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pelakuanak, pengaturan posisi dan wewenang penyidik kepolisian dalam pelaksanaan diversiserta tantangan yang dihadapi penyidik dalam penerapan diversi dan strategi untukmengawasinya di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yang didukung dengan penelitian lapanganyang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis datayang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primerdan sekunder. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pihak kepolisian Polres MetroJakarta Pusat lebih mengutamakan upaya damai atau menggunakan cara diversi dalammenangani anak yang berhadapan dengan hukum dari pada proses secara hukumkarena lebih baik mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Banyaknya parapenegak hukum yang masih berparadigma legalistik, kaku, dan kurangnyapemahaman tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Budayamasyarakat Indonesia yang dikenal dengan musyawarahnya, akan tetapi hal tersebutterkadang sama sekali tidak terlihat dalam upaya diversi yang melibatkan pelakuanak. Kurangnya kordinasi antar instansi terutama pengawasan pasca diversimenyebabkan dampak negatif terhadap anak seperti stigmatisasi kerap dialami olehpelaku anak.

---

Negative impacts on children that arise from their contact with the world of lawjustice are a major consideration in the diversion of the settlementof child crimes. Incarrying out its function as social controller, the Police formed a special unit to handleissues of women and children called Unit PPA UnitPelayananPerempuandanAnak Service Unit for Women and Children that, inparticular, focuses on how to provide services for the best interests of children and touphold justice for women and children.This unit consists of investigators who arerequired to prioritize the diversion process rather than continuing the legalproceedings of juvenile offenders to the juvenile court. With regard to theinvestigators in applying the concept of diversion to children in conflict with the law,it may be possible to examine the issues of how are the processes of implementing thediversion to children in conflict with the law, in particular juvenile offenders, settingthe position and authority of investigators in the implementation of diversions, andwhat kinds of challenges faced by investigators in implementing the diversions andstrategies they take in the Central Jakarta Departmental Police jurisdiction.

This study used normative juridical research supported by field research that was conducted byconducting interviews with informants. Meanwhile, the data analysis used wasqualitative analysis with primary and secondary data collection methods. From theresults of this study, it can concluded that the Central JakartaDepartmental Policehave prioritized peaceful efforts or used diversions in dealing with children in conflictwith the law rather thanlegal process because it is better to prioritize the best interestsfor children. Many law enforcement officials still have a legalistic, rigid, andinadequate paradigm about the handling of children in conflict with the law. Theculture of Indonesian society, actually, is known for its deliberation, but it issometimes not at all visible in diversionary efforts involving juvenile offenders.Thelack of coordination between agencies, especially in post diversion monitoring, has anegative impact on juvenile offenders such as poor stigmatization."

"Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat memiliki 60% tempat hiburan malam di DKI Jakarta yang sangat potensial akan maraknya peredaran narkoba. Tindak pidana narkoba sendiri sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan dengan menggunakan modus yang semakin berkembang dalam mengelabuhi petugas kepolisian. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat juga menjadi akselerator peredaran narkoba terutama di Jakarta Barat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Metro Jakarta Barat untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama dalam menggunakan diskresi bagi pengguna.Polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping itu juga memiliki aturan moral yang menjadi pedoman dan harus ditaati. Pedoman-pedoman kerja polisi tersebut memiliki keluwesan bertindak, kewenangan yang bersifat diskresioner, yakni kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Penggunaan diskresi merupakan kekuatan polisi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum.Penggunaan diskresi dalam penyidikan pada tindak pidana narkoba merupakan salah upaya untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Barat menggunakan diskresi untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba dan dalam bentuk rehabilitasi. Dalam pengungkapan jaringan peredaran narkoba, teknik controlled delivery dan undercover buy yang digunakan lebih efektif jika didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Sedangkan penggunaan diskresi dalam bentuk rehabilitasi diberikan kepada pengguna yang terbukti positif menggunakan narkoba tanpa barang bukti atau terdapat barang bukti namun dibawah ketentuan dalam SE MA Nomor 4 Tahun 2009.

---

Jurisdiction in Polres Metro Jakarta Barat have a 60% nightclubs in Jakarta potential of the extent of drug trafficking. The criminal act of drug itself has been categorized as an extraordinary crime committed by using a mode that is growing in a fool police officers. Coupled with increasingly rapid technological development has also become an accelerator drug trafficking, especially in West Jakarta. It is certainly a challenge for Polres Metro Jakarta Barat to handle and cope with drug abuse, especially in the use of discretion for the user.Police in carrying out their duties in the field has specific rules to take legal action. The provisions contained in the Code of Criminal Procedure (KUHAP), in addition, it also has the moral rules that guide and must be obeyed. The guidelines of the police work with the flexibility to act, the authority is discretionary, the authority or the authority of the police to carry out actions that deviate according to the situation and consideration of conscience. The use of discretion is a police force to solve community problems quickly in order to create security and public order.The use of discretion in the investigation on the crime of drug is one attempt to address and combat drug abuse. West Jakarta Metro Police use discretion to uncover the drug trafficking network and in the form of rehabilitation. In the disclosure of drug distribution network, controlled delivery and undercover techniques buy used more effectively if they are supported by the use of information technology. While the use of discretion in the form of rehabilitation is given to the user who tested positive for using drugs without evidence or there is evidence but under the provisions of the SEMA No. 4 tahun 2009."

"Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat memiliki 60% tempat hiburan malam di DKI Jakarta yang sangat potensial akan maraknya peredaran narkoba. Tindak pidana narkoba sendiri sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan dengan menggunakan modus yang semakin berkembang dalam mengelabuhi petugas kepolisian. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat juga menjadi akselerator peredaran narkoba terutama di Jakarta Barat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Metro Jakarta Barat untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama dalam menggunakan diskresi bagi pengguna.Polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping itu juga memiliki aturan moral yang menjadi pedoman dan harus ditaati. Pedoman-pedoman kerja polisi tersebut memiliki keluwesan bertindak, kewenangan yang bersifat diskresioner, yakni kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Penggunaan diskresi merupakan kekuatan polisi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum.Penggunaan diskresi dalam penyidikan pada tindak pidana narkoba merupakan salah upaya untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Barat menggunakan diskresi untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba dan dalam bentuk rehabilitasi. Dalam pengungkapan jaringan peredaran narkoba, teknik controlled delivery dan undercover buy yang digunakan lebih efektif jika didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Sedangkan penggunaan diskresi dalam bentuk rehabilitasi diberikan kepada pengguna yang terbukti positif menggunakan narkoba tanpa barang bukti atau terdapat barang bukti namun dibawah ketentuan dalam SE MA Nomor 4 Tahun 2009.

---

Jurisdiction in Polres Metro Jakarta Barat have a 60% nightclubs in Jakarta potential of the extent of drug trafficking. The criminal act of drug itself has been categorized as an extraordinary crime committed by using a mode that is growing in a fool police officers. Coupled with increasingly rapid technological development has also become an accelerator drug trafficking, especially in West Jakarta. It is certainly a challenge for Polres Metro Jakarta Barat to handle and cope with drug abuse, especially in the use of discretion for the user.Police in carrying out their duties in the field has specific rules to take legal action. The provisions contained in the Code of Criminal Procedure (KUHAP), in addition, it also has the moral rules that guide and must be obeyed. The guidelines of the police work with the flexibility to act, the authority is discretionary, the authority or the authority of the police to carry out actions that deviate according to the situation and consideration of conscience. The use of discretion is a police force to solve community problems quickly in order to create security and public order.The use of discretion in the investigation on the crime of drug is one attempt to address and combat drug abuse. West Jakarta Metro Police use discretion to uncover the drug trafficking network and in the form of rehabilitation. In the disclosure of drug distribution network, controlled delivery and undercover techniques buy used more effectively if they are supported by the use of information technology. While the use of discretion in the form of rehabilitation is given to the user who tested positive for using drugs without evidence or there is evidence but under the provisions of the SEMA No. 4 tahun 2009."

"Polisi oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menggunakan senjata api, hal ini yang membedakannya dengan masyarakat sipil pada umumnya. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan senjata api merupakan pilihan upaya terakhir dalam tindakan kepolisian setelah bentuk kekuatan lainnya yang lebih lunak. Di Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara pernah terjadi beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan senjata api. Selain itu juga terdapat beberapa penanganan pelaku tindak kejahatan yang berakhir dengan tembakan dari senjata petugas yang berindikasi pelanggaran. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyebab terjadinya penyalahgunaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Wawancara mendalam dilakukan kepada personel yang terlibat maupun mengetahui penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian selama ini. Beberapa dokumen berkaitan ditelaah untuk menemukan fakta yang sebenarnya. Observasi yang dilakukan penulis selama berdinas sebagai anggota Polri menjadi dasar tambahan dalam memulai penelitian ini. Dari tiga faktor (individu, situasional, lingkungan) yang mempengaruhi penggunaan senjata api, penelitian ini menemukan dua hal baru yang menyebabkan petugas untuk menembakkan senjata apinya, yaitu karakteristik tersangka yang berasal dari etnis tertentu dan penembakan tersangka yang dilakukan di kawasan perumahan mewah. Bentuk laporan pasca penggunaan kekuatan yang komprehensif menjadi salah satu rekomendasi untuk dapat mengawasi dan mengevaluasi penggunaan senjata api dengan baik ke depannya.

---

Police are given the authority by law to use firearms, which distinguishes them from the civilian. It should be noted that the use of firearms is the last option on the use of force beside other softer forms. Considering that there have been several cases of violation and handling crimes that ended with the use of firearms against some suspects at Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, a study was conducted to reveal the causes of the abuse. In-depth interviews were conducted with officers who involved and were aware of the use of firearms in the police actions so far. Some related documents are examined to find out the real facts. Of three factors (incividual, situational, and environmental) that affect the use of firearms, this study found two novelty that caused officers to fire their gun, the characteristics of suspects who came from certain ethnic groups and the shooting of suspects carried out in elite residential areas. A comprehensive post-use of force report model is a recommendation to be able to monitoer and evaluate the use of firearms in the future."