Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kapal laut dapat dijadikan sebagai objek jaminan guna menjamin pelunasan suatu utang. Lembaga jaminan atas kapal laut adalah hipotik. Namun hanya kapal yang terdaftar dalam suatu register umum sajalah yang dapat dijadikan jaminan utang. Hipotik kapal laut juga dikenal di negara yang menganut sistem hukum common law, salah satu diantaranya adalah Singapura. Tesis ini membahas mengenai proses penjaminan kapal laut menurut hukum Indonesia dan Singapura serta persamaan dan perbedaan ketentuan kapal laut sebagai objek jaminan utang di Indonesia dan di Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian komparatif serta deskriptif. Selain itu dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian ini membahas mengenai proses penjaminan kapal laut di Indonesia dan di Singapura yang samasama terdiri dari 3 tahap yaitu tahap perjanjian kredit, tahap perjanjian pembebanan hipotik kapal laut dan tahap pendaftaran hipotik kapal laut. Selain itu terdapat persamaan dan perbedaan ketentuan hipotik kapal laut di Indonesia dan Singapura. Persamaan ketentuan hipotik kapal laut di Indonesia dan Singapura antara lain baik di Indonesia maupun di Singapura belum Undang-Undang Hipotik Kapal, hipotik kapal laut di Indonesia dan Singapura hanya dapat dibebankan atas kapal yang terdaftar, hipotik kapal laut harus didaftarkan dalam suatu register umum, kapal laut dapat dibebani lebih dari satu hipotik dan lain-lain. Sedangkan perbedaannya antara lain di singapura vessel mortgage terdiri dari 2 bentuk yaitu securing principle sum and interest dan securing current account, syarat pembebanan vessel mortgage di Singapura adalah kapal tersebut harus berusia kurang dari 17 tahun dan kapal tersebut harus berukuran minimal 1,600 Gross Tonnage dan Singapura memiliki pengadilan khusus di bidang admiral yaitu High Court (Admiral Jurisdiction).

---

A vessel may be made as a collateral security for loan and the instrument creating the security over the vessel is a mortgage. Only registered vessel that can be made as an object of a mortgage. Vessel mortgage also known in common law legal system countries, such as Singapore. This research is discuss about the procedural of vessel mortgage in Indonesia and Singapore and also find out the similarities and differences among two of them. This research is using a juridicalnormative method as the research method with comparative and also descriptive research typology. The method of data analysis in this research is using qualitative approach.The result of this research showed that both in Indonesia and Singapore, the process of vessel mortgage are consist of 3 steps which are the loan agreement, the collateral agreement and the registration of the vessel mortgage. Moreover, there are similarities between the provision regarding vessel mortgage in Indonesia and Singapore which are both in Indonesia and Singapore, there is no regulation that specifically regulates vessel mortgage, only registered vessel that can be made as an object of a mortgage under Indonesia and Singapore regulation, vessel mortgage shall be recorded by the Registrar in the register and the rest will be discussed in this reseach. Whereas the differences between the provision regarding vessel mortgage in Indonesia and Singapore among others are as follow, in Singapore vessel mortgage is divided by 2 forms which are Securing Principle Sum and Interest form and Securing Current Account form, in Singapore there are requirements regarding the vessel that can be made as an object of the mortgage, such as, the vessels should be less than 17 years old and the vessel must be a minimum size of 1,600 Gross Tonnage, furthermore, Singapore has a special court in the admiral field which is High Court (Admiral Jurisdiction)."

"Kapal merupakan salah satu objek dari benda yang dapat dijaminkan untuk kepentingan hak Kreditur. Konsep jaminan kebendaan atas kapal laut di setiap negara dapat berbeda, karena pada dasarnya mekanisme pembebanan hingga eksekusi tergantung dari klasifikasi benda tersebut. Di Indonesia, kapal laut dibebankan dengan hipotek sebagai benda tidak bergerak, sedangkan di Amerika Serikat kapal laut diklasifikasikan sebagai personal property yang dibebankan dengan security interest. Kapal laut yang dibebankan tentunya harus terdaftar sebagai kapal laut berkebangsaan negara tersebut dan memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Skripsi ini membahas mengenai kapal laut yang merupakan objek dari jaminan utang-piutang di Indonesia dan Amerika Serikat yang tentunya memiliki proses penjaminan yang berbeda. Bentuk penelitian ini ialah doktrinal dengan mengkaji norma hukum positif diantaranya perundang-undangan, peraturan pelaksana, dan yurisprudensi dan tipologi penelitian komparatif serta deskriptif. Hasil dari penelitian ini akan membandingkan proses penjaminan dari tahap pembebanan dengan membentuk perjanjian utang-piutang, pendaftaran jaminan, penyerahan objek jaminan, hingga mekanisme eksekusi yang diatur dalam masing-masing negara.

---

Ship is one of the objects that can be pledged for the benefit of Creditor rights. The concept of property security over ships in each country can be different, because basically the mechanism of encumbrance to execution depends on the classification of the object. In Indonesia, ships are charged with mortgages as immovable objects, while in the United States ships are classified as personal property charged with security interest. An encumbered vessel must be registered as a vessel of that country's nationality and have certain criteria that must be met. This thesis discusses marine vessels which are the object of debt collateral in Indonesia and the United States which of course have different guarantee processes. The form of this research is doctrinal by examining positive legal norms including legislation, implementing regulations, and jurisprudence and comparative and descriptive research typology. The results of this study will compare the guarantee process from the encumbrance stage by forming a debt agreement, guarantee registration, delivery of the guarantee object, to the execution mechanism regulated in each country."

"Skripsi ini membahas anticipatory breach sebagai bentuk wanprestasi dalam perjanjian dengan fokus pada perbandingan hukum di Indonesia, Inggris, dan Singapura. Anticipatory breach adalah pelanggaran kontrak yang terjadi sebelum kewajiban kontraktual jatuh tempo atau dilanggar secara aktual, memberikan pihak yang dirugikan hak untuk segera mengambil tindakan hukum. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Di Indonesia, anticipatory breach belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mensyaratkan wanprestasi hanya dapat terjadi setelah kewajiban jatuh tempo. Sebaliknya, Singapura dan Inggris, yang menganut sistem common law, mengakui anticipatory breach sebagai prinsip hukum, memungkinkan pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan lebih awal. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan terkait di ketiga yurisdiksi untuk mengeksaminasi penerapan doktrin ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anticipatory breach telah sejak lama diterapkan di Inggris dan Singapura dan memberikan perlindungan lebih baik kepada pihak yang dirugikan dibandingkan sistem hukum Indonesia. Namun, adaptasi prinsip ini ke dalam hukum Indonesia terhambat karena keberadaan pasal 1238 jo. pasal 1243 jo. pasal 1269 KUHPerdata. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk menerapkan doktrin anticipatory breach dalam sistem hukum Indonesia guna mendukung perkembangan penyelesaian sengketa perjanjian yang semakin modern.

---

This thesis examines anticipatory breach as a form of default in contracts, focusing on a comparative legal study between Indonesia, England, and Singapore. Anticipatory breach refers to a contractual violation that occurs before the contractual obligations are due or breached in actuality, granting the aggrieved party the right to take immediate legal action. This study employs a normative-juridical research method, analyzing legislation, court decisions, and relevant legal literature. In Indonesia, anticipatory breach is not explicitly regulated in the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata or KUHPerdata), which requires default to occur only after the obligation becomes due. In contrast, Singapore and England, which adhere to the common law system, recognize anticipatory breach as a legal principle, enabling the aggrieved party to file claims earlier. This research analyzes court decisions in the three jurisdictions to examine the application of this doctrine. The findings reveal that anticipatory breach has long been implemented in England and Singapore, offering better protection to the aggrieved parties compared to Indonesia’s legal system. However, the adaptation of this principle into Indonesian law faces challenges due to the provisions of Articles 1238, 1243, and 1269 of the Civil Code. This study provides recommendations to adopt the doctrine of anticipatory breach into the Indonesian legal system to support the evolving resolution of contractual disputes in modern times."

"Penelitian ini membahas mengenai perbandingan hukum dimana hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia di Negara Indonesia dan Negara Singapura. Berdasarkan Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia hal ini menyadarkan kita bahwasanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis. Dengan adanya perkembangan masyarakat global, HKI dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Dengan adanya pasal tersebut memunculkan masalah baru dimana belum adanya konsep yang jelas terkait due diligence, penilaian aset HKI, dan lembaga appraisal HKI di Indonesia, serta belum adanya dukungan yuridis baik dalam bentukperaturan terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan maupun revisi mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum terkait agunan kredit menjadi salah satu faktor utama mengapa pihak bank belum dapat menerima HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediary, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam menyalurkan dana melalui pemberian kredit atau pembiayaan untuk memastikan bahwa debitur atau nasabah memiliki itikad dan kemampuan untuk membayar sesuai kesepakatan. Untuk mewujudkan konsep tersebut, Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang telah mengatur secara jelas dan pasti peraturan mengenai HKI dapat dijadikan sebagai agunan di Bank.

---

This research discusses the comparative law where copyright can be used as an object of fiduciary security in Indonesia and Singapore. Based on Article 16 paragraph 3 of the Copyright Law which states that copyright can be used as an object of fiduciary security, this makes us aware that Intellectual Property Rights (IPR) basically have economic value. As is development of the global community, IPR can be used as collateral to get credit banking internationally. The existence of this article raises new problems where there is no clear concept related to due diligence, IPR asset valuation, and IPR appraisal institutions in Indonesia, and there is no juridical support either in the form of regulations related to IPR assets as objects of bank credit guarantees or revisions to Bank Indonesia Regulations. (PBI) No. 9/6/PBI/2007 concerning Asset Quality Assessment of Commercial Banks related to credit collateral is one of the main factors why banks have not been able to accept HKI as objects of bank credit guarantees. In carrying out its function as an intermediary institution, Banks are required to apply the precautionary principle, particularly in channeling funds through the provision of credit or financing to ensure that the debtor or customer has the intention and ability to pay according to the agreement. To realize this concept, Indonesia needs to learn from countries that have clearly and definitely regulated IPR regulations that can be used as collateral in banks."

"Skripsi ini membahas mengenai arrest of vessel dalam Hukum Indonesia, dengan metode perbandingan hukum terhadap Hukum Belanda dan Hukum Federal Amerika Serikat. Arrest of vessel belum dikenal dalam Sistem Hukum Indonesia padahal tuntutan untuk pengembangan Maritime Law dengan banyaknya kapal Indonesia (asas cabotage) dan keadaan geografi Indonesia, pengaturan arrest of vessel diperlukan, Indonesia masih membebani proses eksekusi Hipotik Kapal Laut dengan sita jaminan yang waktu dan kejelasan akan menjadi dipertanyakan. Pembanding dengan Hukum Belanda dan Hukum Federal Amerika Serikat terkait karakteristik pengaturannya yang sengaja dikronologikan sedemikian rupa oleh penulis untuk melihat hukum acara sekaligus proses pembebanan arrest of vessel.

---

The focus of this study is to analyze the problems of the execution process on ship's mortgage in Indonesian law with the method of comparative law to the Law of the Netherlands and the United States Federal Law. Arrest of vessel has not been known in the Legal System Indonesia whereas the demand for the development of Maritime Law with the number of Indonesian ships (of cabotage) and geographica l situation of Indonesia, setting arrest of the vessel is required, Indonesia still weighing process execution Mortgages Ships with sequestration that time and clarity becomes questionable. A comparison with Dutch law and US Federal Laws related characteristics are deliberately setting dikronologikan such a way by the authors to see the event as well as the legal arrest of vessel loading process."

"ABSTRACTPasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan objek fidusia. Namun, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum bisa mengakomodasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan pembayaran utang. Untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan hukum jaminan Indonesia agar dapat mengakomodasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan, Penulis memelajari bagaimana hukum jaminan Amerika Serikat dan Inggris mengatur hal yang sama. Penulis menemukan bahwa hukum jaminan Indonesia memiliki banyak kekurangan dibandingkan hukum jaminan Amerika Serikat dan Inggris, baik dari segi eksekusi, pendaftaran, penjaminan ulang, bentuk jaminan, peran pengadilan, luasnya objek jaminan, dan hak moral, yang menyebabkan penggunaan hak cipta sebagai jaminan sulit dilakukan di Indonesia.

---

ABSTRACTSection 16 (3) of Law Number 28 Year 2014 on Copyright regulates that copyright can be used as collateral in fiduciary security. But, the regulation in Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Security cannot accomodate the use of copyright as collateral. To decide what Indonesian law needs to accomodate the use of copyright as collateral, The Writer learned how American and English law regulate the same matter. The Writer found out that Indonesian secured transactions law is deficient compared to American and English secured transactions law regarding enforcement/execution, filing/registration, multiple security interests, form of secured transactions, role of court, type of collaterals, and waiver of moral rights, which make the use of collateral in Indonesia difficult."

"Penetapan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memuat ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang memberikan sarana baru bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menjaminkan kekayaan intelektual serta mendapatkan pembiayaan. Akan tetapi, dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak diatur mengenai bentuk penjaminan merek. Namun, penetapan PP No. 20 Tahun 2022 masih sangat baru maka penulis mengkritisi dan menganalisis pengaturan terkait penjaminan merek sebagai objek jaminan utang untuk memperoleh pembiayaan dengan membandingkan pengaturan dan penerapannya di Amerika Serikat. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu PP No. 24 Tahun 2022, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Article 9 Uniform Commercial code kemudian menganalisis kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi terkait implementasi pengaturannya. Hasil dari penelitian oleh penulis adalah merek sebagai jaminan utang dapat dibebankan atas jaminan fidusia dan implementasi harus memerhatikan penilaian kekayaan intelektual sebagai jaminan.

---

The stipulation of PP No. 24 of 2022 concerning the Implementation Regulations of Law No. 24 of 2019 concerning the Creative Economy contains provisions regarding intellectual property-based financing schemes that provide new means for creative economy actors to pledge intellectual property and obtain financing. However, Law No. 20/2016 on Trademarks and Geographical Indications does not regulate the form of brand collateral. Nevertheless, the stipulation of Government Regulation No. 20 of 2022 is still very new, hence the author criticizes and analyzes the regulation related to brand collateral as an object of debt collateral to obtain financing by comparing the regulation and its application in the United States. The research method in writing this thesis is juridical-normative, and uses library materials such as primary, secondary, and tertiary legal materials, namely PP No. 24 of 2022, Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, and Article 9 of the Uniform Commercial code then analyzes the advantages and disadvantages and provides recommendations regarding the implementation of its arrangements. The result of the research by the author is that the trademark as debt collateral can be imposed on fiduciary guarantees and the implementation must pay attention to the valuation of intellectual property as collateral."

"Penelitian atas Hak Cipta sebagai Benda Jaminan didasarkan pada Undang - Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak Cipta dan Undang - Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui keberadaan Hak Cipta dalam kedudukannya sebagai benda serta kemungkinannya sebagi obyek penjaminan atas hutang dalam prespektif Hukum Jaminan Indonesia. Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? berdasarkan pasal 2 Undang - undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, sedangkan pengertian Jaminan sebagai jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Hak Cipta memenuhi seluruh unsur dan keberadaan sebagai benda, tetapi sebagai obyek penjaminan Hak Cipta memiliki kelemahan - kelemahan yaitu peralihan atas Hak Cipta yang tidak menyeluruh melainkan hanya sebagian, tidak terdapatnya nilai tetap atas Hak Cipta, serta belum adanya lembaga penjaminan yang tepat bagi Hak Cipta sebagai Jaminan.

---

Copyright is the exclusive right for the creator or the recipient of the right to publish or reproduce his/her creations and to give others permissions to do so without reducing any restrictions regulated by the existing laws; Article 2 of Copyright Act No. 19 of 2002. Collateral on the other hand is an asset given by debtors to creditors as a guarantee on a particular value of a loan.

The research on Copyright as an object of warranty is based on the Act No. 19 of 2002 on Copyrights and Law, as well as the Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee. This study aims to explore the stand of Copyright in its capacity as an object as well as its potential as collateral with respect to the Indonesian Security Law.

Results of this study conclude that Copyright in fact fulfills all the elements and conditions as an object yet contains some weaknesses as collateral such as; the transfer of Copyright that is only partial instead of full, the absence of a fixed value due to the fact that the value of Copyright is determined based on mutual agreements and professional organizations, and the difficulty of executing copyright as an object of warranty due to its intangible nature."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan pertanggungjawaban perdata terhadap Penumpang Kapal, apabila terjadinya kematian atau lukanya penumpang, antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina (RRC). Perbandingan dilakukan didasarkan pada Undang-Undang Pelayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dengan Chinas Maritime Code serta peraturan terkait lainnya. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan komparatif. Akan dibahas mengenai tanggung jawab pengangkut, dan juga akan dibahas mengenai teori-teori Perbuatan Melawan Hukum. Dari hasil perbandingan, diperoleh beberapa perbedaan , yaitu dalam hal klasifikasi penyebab luka/kematian penumpang dan juga beban pembuktian, serta juga beberapa persamaan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga di Republik Rakyat Cina.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the comparison of civil liability for Passenger Ship, in case of death or injury of passengers, between Indonesia and the Peoples Republic of China (PRC). The comparison will be done by comparing Indonesias Maritime Code, Indonesias Commercial Code,against Chinas Maritime Code and other related regulation. The method used in this thesis is the juridist normative method with comparative approach. This thesis will focus on the liability of the carrier,and tort theory. Based on the comparison, its discovered that there are several difference, such as the classification of the cause of the death or injury of the passenger, and the burden of proof, along with some similarities, between the law of Indonesia dan Peoples Republic Of China (PRC).       "

"Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara jelas mengenai lembaga jaminan apa yang seharusnya tersedia untuk pembebanan pesawat udara di Indonesia. Setelah dilakukan penelitian, berdasarkan Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional, dilihat dari praktek yang berlaku saat ini yaitu Debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek jaminan fidusia karena di dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak ada ketentuan pelarangan komponen pesawat udara sebagai objek Jaminan Fidusia. Akan tetapi, tetap dibutuhkan pengaturan hukum jelas terkait pengaturan hukum jaminan terhadap pesawat udara dan sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Ketika melakukan pembaharuan pengaturan hukum jaminan terhadap pesawat udara, pemerintah Indonesia perlu memperhatikan peraturan mengenai tata cara hukum dari negara lain, salah satunya adalah Negara Singapura. Oleh sebab itu, skripsi ini dilakukan perbandingan hukum jaminan atas pesawat udara antara Indonesia dan Singapura dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis- normatif. Dalam penelitian ini, menunjukkan terdapat persamaan ataupun perbedaan antara hukum jaminan di Indonesia maupun Singapura. Perbedaan utama yang terlihat adalah di Singapura semua objek suatu pesawat udara baik secara utuh maupun komponen- komponennya dapat dijadikan jaminan, dan di Singapura memiliki lembaga yang melakukan pendaftaran terhadap jaminan pesawat udara. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan di Singapura lebih mengakomodir pesawatudara untuk dijadikan jaminan, meskipun kegunaan nya di Singapura belum banyak diketahui oleh pihak perusahaan penerbangan yang ingin menjaminkan pesawat.

---

Law No. 1 of 2009 on Aviation does not specify the security interest that can be available for the imposition of aircraft guarantees in Indonesia. After doing the research, based on the Academic Paper of the National Legal Development Agency, the current practice shows that the debtor uses the Fiducia Security because in the Law No. 42 of 1999 are no provisions prohibiting aircraft components as objects of fiduciary guarantees. However, there is still necessary for specify arrangements regarding the law on guarantees for aircraft and according to the needs in Indonesia. When renewing aircraft guarantee law arrangements, the Indonesian government needs to pay attention to legal procedures from other countries, one of which is Singapore. Therefore, as an inspired function, a comparison of security interest in aircraft is made between Indonesia and Singapore under comparison method producing forms of normative juridical research. This research shows that the security interest in aircraft in Indonesia, as compared to that in Singapore has similarities and differences. The main visible difference is that in Singapore, all objects of an aircraft either in whole or its part can be charged as collateral, and Singapore has institution that manages the registration of security interest in aircraft. This fact shows that the regulations in Singapore are accommodative to the parties that want to charge an aircraft as collateral for the debt, even though its use in Singapore is not widely known by the airline companies who want to guarantee the aircraft."