Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata, dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan Notaris. Tetapi hal tersebut sulit untuk dilakukan dikarenakan Notaris menjadi bergantung satu sama lain, sedangkan menurut Pasal 16 ayat 1 hurus a Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diwajibkan untuk bersikap mandiri. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada kontradiksi antara ketentuan Pasal 20 ayat 1 tersebut dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris untuk bersikap mandiri selama menjalankan jabatannya.

---

According to Article 20 Paragraph 1 of Notary Act, Notary are allowed to enter a civil partnership with another Notary, but still minding his or her independence and impartiality. However, it is hard to stay independent because civil partnership between Notaries made them dependent on each other, whereas according to Article 16 Paragraph 1 of Notary Act, a Notary is supposed to be independent. The conclusion of this research is that there rsquo s a contradiction between Article 20 Paragraph 1 and Article 16 Paragraph 1 of Notary Act which stated that a Notary is expected to be independent in doing his her notarial duty."

"Tulisan ini membahas isu hukum pada Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk 24/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 28 April 2022 dimana ditemukan di dalamnya, bahwa terdapat permohonan pengesahan tindakan hukum berupa pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perihal pembubaran perseroan terbatas dengan Keputusan Sirkuler yang mengakibatkan hidup kembalinya perseroan terbatas yang bersangkutan. Permohonan tersebut ditetapkan oleh Hakim dengan isi penetapan sah secara hukum. Penelitian ini membahas terhadap keabsahan dari tindakan Perseroan yang meminta penetapan terkait penghidupan kembali perseroan terbatas yang sedang dalam proses pembubaran atau dalam proses likuidasi dan kriteria penghidupan kembali pembubaran Perseroan Terbatas melalui Keputusan Sirkuler (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk 24/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 28 April 2022) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Pasal 142 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perseroan terbatas yang telah dibubarkan sudah tidak dapat melakukan kegiatan usahanya atau tindakan hukum lainnya selain untuk kepentingan likuidasi atau pemberesan, dapat disimpulkan bahwa perseroan dapat melakukan pembatalan pembubaran selama seluruh pemegang saham menyetujui, perseroan masih dalam likuidasi, terdapat penetapan pengadilan, dan harus dilakukan melalui Keputusan Sirkuler, maka saat ini diperlukan adanya peraturan terkait prosedural terkait tata cara pembatalan pembubaran perseroan terbatas, dan peran para pihak pada perseroan terbatas yang mengalami permasalahan ini.

---

This thesis discusses the legal issues in Luwuk District Court Decision 24/Pdt.P/2022/PN Lwk dated 28 April 2022 where it was found that there was a request for ratification of legal action in the form of revocation of the General Meeting of Shareholders' Resolution regarding the dissolution of a limited liability company with a Circular Resolution result in the revival of the limited liability company concerned. The application is determined by the Judge with the content of the decision being legally valid. This research discusses the validity of the Company's action in requesting a court order regarding the revival of a limited liability company which is in the process of dissolution or in the process of liquidation and the criteria for reviving the dissolution of a Limited Liability Company through a Circular Decision (Case Study of Luwuk District Court Decision 24/Pdt.P/2022/PN Lwk dated 28 April 2022)? The research method used in this research is doctrinal using secondary data. Article 142 paragraph (2) letter b of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies states that a limited liability company that has been dissolved can no longer carry out its business activities or other legal actions other than for the purposes of liquidation. The conclusion is that if all shareholders agreed to cancel the dissolution of the company during liquidation process needs a court decision, and must be done through a circular resolution. Thus, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies must be amended to add procedural regulations required for the cancellation process, hence there is a need for regulations related to the procedures for canceling or revocation of dissolution of limited liability companies, and the role of the parties in a limited liability company who is experiencing this problem."

"ABSTRAK Penyimpanan dokumen objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB berupa sertipikat tanah yang dititipkan kepada Notaris dalam rangka pengecekan status tanah sampai dengan dibuatnya Akta Jual Beli merupakan hal yang sangat sering terjadi pada Notaris. Hal tersebut mengandung resiko berupa dakwaan tindak pidana penggelapan, sehingga muncul pertanyaan atas permasalahan tersebut bagaimana kewenangan Notaris dalam penyimpanan ataupun pengecekan sertipikat tanah dan bagaimana analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam kasus tersebut. Dalam menganalisis permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum tertulis. Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum, dan senada dengan hal tersebut, notaris wajib memberikan pelayanan sesuai ketentuan undang-undang, serta dalam Kode Etik Jabatan Notaris, yaitu bahwa notaris dilarang untuk menahan sertifikat tanah untuk pembuatan akta. Tindak pidana yang didakwakan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut tidak terbukti, karena yang meminta kembali sertipikat tanah tersebut bukanlah orang yang berhak atas sertifikat tersebut. Jadi, unsur melawan hukum dalam pasal penggelapan tidak terpenuhi. Pendakwaan pidana terhadap Notaris selain menggunakan KUHP, hendaklah mempertimbangkan apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan UUJN dan UUJNP sebagai lex spesialis, yang mana Notaris tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 50 KUHP.Kata Kunci: tindak pidana, penggelapan, Notaris, PPJB

---

ABSTRACT Storing documents as the object of Sales and Purchase Agreement PPJB , which is deposited to the Notary for checking status of land certificate until Deed of Sales and Purchase Agreement, is made were the regular things in Notary. This action contains risk such as criminal charges of embezzlement. Further, questions arise against problem faced by Notary on how is Notary rsquo s competence in storing or checking data object PPJB and how to analyze elements of crime charged to Notary in performing his competence under that case. In analyzing those problems, the author use normative juridical research method, i.e. research of written law norms. Notary is authorized to perform certain legal counseling, and similarly, notary had to provide services in accordance with provisions of the law, and in Code of Ethics of Public Notary, whereas notary is forbidden from holding deed making documents. Criminal charges against Notary in performing their competence was not proven, because those whom asking for the land certificate was not the person who hold the ownership of the land certificate. Therefore, the element of against the law under article of the embezzlement is not fulfilled. Criminal charges against Notary besides using KUHP, should also consider whether the action is already in accordance with provisions of UUJN and UUJNP as lex specialis, which Notary is subject to these laws, as provided for in article 50 of KUHP.Key Word Criminal Act, Embezzlement, Notary, Sales and Purchase Agreement"

"ABSTRAKNotaris sebagai salah pejabat umum diharapkan dapat melakukan suatu penyelesaian hukum di dalam masyarakat. Notaris sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan akta. Pentingnya tugas dan kedudukan Notaris bagi masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta autentik yang dibuatnya. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Notaris merupakan profesi hukum yang mulia nobile officium karena profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan, yakni dimana profesi ini dikehendaki oleh hukum dengan tujuan melayani masyarakat untuk membuat alat bukti tertulis yang bersifat autentik yaitu akta notaris. Notaris dalam menjalankan kewenangan dapat berkaitan dengan perselisihan antara para pihak dalam akta, baik terjadi dalam perkara perdata maupun pidana. Keterikatan Notaris persoalan hukum tersebut berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Tesis ini membahas mengenai bentuk tanggung jawab notaris dalam menjaga kepentingan pihak dalam akta, dalam hal tindak pidana pemalsuan surat terhadapnya dapat dibuktikan secara sah di pengadilan dan sanksi yang dapat dibebankan kepada notaris dikaitkan dengan studi kasus yang secara riil terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum terhadap permalsuan akta autentik dilihat dari sudut pandang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris. Sehingga sanksi yang dapat dibebankan berupa sanksi pidana, sanksi perdata serta sanksi administratif. Kata kunci:notaris, akta, tanggung jawab notaris, pemalsuan surat.

---

ABSTRACTNotary as one of law profession is expected to be able to execute law settlement within society. Notary as official with authority of giving law socialization in relation with deed. Notary duty and position importance for society and argumentation power from authentic deed they produce. Notary position is a trust position. It is a noble law profession nobile officium as it closely related with humanity, in which this profession is required by law in order to serve society to produce authentic written evidence tools, that is notary deed. Notary in performing their authority could be related with dispute between parties within deed, either in civil as well as criminal cases. Such law issue Notary Relatedness in relation with deed produced by notary. This thesis discussed notary responsibility form maintaining parties concern within deed, in terms of letter falsification criminal act against could be legally evidenced in court and sanction could be imposed to notary in relation with case study exist in real terms within society. This research conducted using juridical normative and descriptive approach. Research result revealed that notary could be imposed with legal responsibility against authentic deed falsification perceived from Criminal Code, Notary Position Act, and Notary Code of Ethic point of view. Therefore, criminal sanction, civil sanction as well as administrative sanction are sanctions could be imposed against them. "

"Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Pada praktiknya Notaris tidak hanya membuat akta bagi para pihak, tetapi juga menjadi pihak yang dititipkan untuk menyetorkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB, sehingga timbul masalah ketika Notaris tidak menyetorkan pajak tersebut dan dampak dari pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB terhadap pelaksanaan Akta Jual Beli dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 300 Pid.B 2015 PN.Dps. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat deksriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah bahwa penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB bukan merupakan tugas dan kewajiban Notaris. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB merupakan salah satu syarat agar dapat dibuatnya Akta Jual Beli, sehingga ketika Notaris menggelapkan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB sudah sepatutnya mendapatkan hukuman yang setimpal termasuk dari organisasi profesi Notaris karena memberikan kerugian secara meteriil dan imaterial kepada klien. "

"Akta autentik adalah produk dari Notaris, akta yang disimpan Notaris adalah berbentuk minuta akta yang dalam minuta akta tersebut berisi tanda tangan penghadap, saksi, notaris dan renvoi apabila ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris UUNJP mengenai Salinan akta, yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta pada bagian bawah salinan akta tercantum Frasa ldquo;diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya rdquo;. Kedudukan dari salinan akta notaris yang semula dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna menjadi tidak sempurna dikarenakan salinan akta tersebut tidak sama bunyinya dengan minuta akta, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil prosedur pembuatan akta. Konsekuensi yuridis perjanjian dalam salinan akta tersebut yaitu perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum karena mengakibatkan kerugian bagi para pihak, mengandung unsur kekhilafan dan penipuan dan notaris memiliki sanksi apabila notaris tersebut menyalahgunakan wewenangnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mencegah dan mengantisipasi tindakan Notaris yang dapat merugikan klien, selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap pengguna jasa Notaris. Sedangkan manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Kenotariatan.

---

Original of the deed is a product of a Notary, Notary deed is stored in the form of minutes of the deed and also in the minutes deed from party contain signatures, witnesses, notary and renvoi if it have any. Based on the provisions of Article 1 point 9 of Law Number 2 Year 2014 regarding Notary Position UUNJP on Copy of deed, word of word copies of all deeds at the bottom of the certified deed copy. The phrase is given as the same copy . The position of a copy of the notarial deed which was originally applicable to the perfect evidence becomes imperfect because the copy of the deed is not equal to the value of the deed so that it does not comply with the formal and material requirements of the deed making procedure. The juridical consequence of the agreement in the deed 39 s copy of the agreement can be declared null and void because it causes harm to the parties, contains the element of error and fraud and the notary has a sanction if the notary abuses his authority. The research method used in writing this thesis is normative juridical. The purpose of this paper is to prevent and anticipate the actions of Notaries that can harm the client, but also to provide legal certainty for every Notary service users. While the benefits of this paper is expected to provide benefits for the development of science in the field of science Notary."

"Tesis ini membahas tentang kedudukan akta perdamaian dengan mengambil permasalahan tentang kedudukan dan kekuatan pembuktian dari akta perdamaian yang di buat di hadapan Notaris terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tesis ini mengangkat permasalahan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 289/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. dimana dalam putusan tersebut terdapat permasalahan mengenai akta perdamaian yang memuat klausul untuk mengesampingkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Hasil dari penelitian adalah bahwa kedudukan dari akta perdamaian yang di buat di hadapan Notaris adalah mengikat layaknya akta otentik yang di buat oleh dan/atau di hadapan Notaris pada umumnya, namun perlu diperhatikan peraturan-peraturan terkait hal-hal yang diperjanjikan dalam akta tersebut.

---

This thesis is about the standing of deed of peace which took problems about the standing and the strength of verification of deed of peace which made with the presence of Notary against the legally binding verdict. This thesis took problems in the North Jakarta District Court Verdict Number 289/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. which case is about a deed of peace made with the presence of Notary and contains clauses about ruled out a legally binding verdict. This thesis was a juridical and normative research which used a secondary data as the main data. As the result of this research will be discovered that the standing of deed of peace agreement which made in the presence of Notary is as binding as other authentic deed made by or in the presence of Notary, but to make that authentic deed Notary must be concerned about other regulation related to things which promised in the deed."

"Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pembeli atas tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh developer yaitu tidak terlaksananya AJB karena sertipikat yang diurus oleh Notaris belum terbit. Adapun pembeli mengajukan gugatan perdata dan dalam Putusan No.60/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim jo. Putusan No.306/PDT/2020/PT.DKI menyatakan developer telah wanprestasi dan memerintahkan Bank berhenti melakukan pendebetan angsuran kredit atas nama pembeli sampai developer melaksanakan prestasinya. Disisi lain, putusan tersebut merugian Bank sebagai penyalur kredit terlebih sertipikat yang dijadikan jaminan belum ada sedangkan rumah tetap dikuasai oleh pembeli. Padahal mereka sejak semula telah mengetahui adanya covernote Notaris yang menyatakan sedang melakukan kepengurusan sertipikat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pembeli dan Bank atas wanprestasi yang dilakukan developer dan tanggung jawab Notaris atas tidak dipenuhinya covernote. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis dapat dinyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli adalah bersifat represif karena berkaitan dengan Putusan Pengadilan sedangkan perlindungan terhadap Bank dapat dilakukan secara represif maupun preventif. Dalam kaitannya dengan Notaris yang tidak dapat menyelesaikan pengurusan sertipikat sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam covernote, maka Notaris bertanggung jawab penuh dan dapat dituntut secara perdata dan dikenakan sanksi administasi.

---

This research discusses the legal protection of buyers for the non-fulfillment of the contents of the agreement by the developer, namely the non-execution of AJB because the certificate taken care of by the Notary has not been issued. The buyer filed a civil suit and in Decision No.60/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim jo. Decision No.306/PDT/2020/PT.DKI stated that the developer had defaulted and ordered the Bank to stop debiting credit installments on behalf of the buyer until the developer carried out his performance. On the other hand, the verdict disadvantaged the Bank as a lender, especially since the certificate used as collateral did not yet exist while the house was still controlled by the buyer. In fact, they have been aware of the Notary's covernote which states that they are managing the certificate. The problem in this research is the legal protection of buyers and banks for defaults committed by developers and the responsibility of Notaries for non-fulfillment of covernotes. This normative juridical research uses secondary data collected through document studies and then analyzed qualitatively. The results of the analysis can be stated that the legal protection of the buyer is repressive because it relates to what has been decided by the Court while the protection of the Bank can be done repressively and preventively. In relation to the attitude of a notary who fails to complete the processing of a certificate within the time period specified in the covernote, it can be explained that the notary is fully responsible for the covernote he has made and can be sued civilly and subject to administrative sanctions."

"Notaris dalam menjalankan jabatan harus mengetahui batasan tanggung jawab serta wewenang agar terlindungi semua hak dan kewajiban serta kepentingan notaris dan para pihak. Dalam kasus, penghadap datang menghadap Notaris dengan keterangan telah diberi kuasa secara lisan, yang pada kenyataannya kuasa tersebut tidak pernah diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat berdasarkan kuasa lisan, menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas ketiadaan pemberian kuasa dan mendeskripsikan sikap yang dapat dilakukan oleh Notaris atas penggunaan kuasa lisan oleh penghadap. Notaris tidak bertindak seksama akan kedudukan serta kewenangan bertindak dari si penghadap serta tidak memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, yang akibat kelalaian tersebut penghadap dan Notaris dituntut di muka pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum dan akta yang diterbitkan menjadi batal dan/atau batal demi hukum. Bentuk tanggung jawab dapat diterapkan dalam tiga aspek yaitu tanggung gugat perdata, tanggung jawab administratif dan tanggung jawab pidana. Unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum ialah adanya perbuatan yang melawan hukum, kerugian, hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sikap Notaris di kemudian hari terhadap penggunaan kuasa lisan oleh penghadap ialah menolak atau meminta klien untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Penolakan tersebut haruslah dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum.

---

Notary in running his position must know about the limitation of his responsibility and authority in carrying out the position to be protected all rights and obligations and interests of notaries and parties. In the case, the confronts comes to the Notary with the evidence has been verbally authorized, which in fact the power is never given. This research aims to identify the responsibily of a notary to make a deed based on verbal, to analyze the elements of act against the law in the absence of authorization and to describe the attitude of the Notary towards the use of verbal authority by the confronts. Notary doesn rsquo t act carefully about the rank and authority to act from the confronts and does not provide legal counselling, due to negligence the confronts and the notary was prosecuted in court based on act against the law and the published deed becomes void and or annulled by law. The forms of responsibility can be applied in three aspects civil liability, administrative responsibility and criminal responsibility. Elements that must be regarded as an act against the law is the unlawful act, the loss, the causal relationship between acts and losses. The attitude that may be performed by a Notary in the future towards the use of verbal authority is to refuse or ask the client to complete the required document. The rejection should be done by providing legal counseling."

"Dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris pengganti, kemungkinan terdapat kesalahan berupa pelanggaran dalam pembuatan akta sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/V/2024 dimana terlapor sebagai notaris pengganti dalam membuat Akta PPJB tidak mematuhi ketentuan UUJN dan menjadikan akta tersebut sebagai dasar penjaminan objek tanah jual beli didalamnya melalui pembuatan SKMHT dalam perpanjangan kredit oleh pembeli di Bank. MPW menyatakan terlapor terbukti bersalah melanggar UUJN namun tidak memberikan sanksi apapun karena telah berakhir masa jabatannya. Permasalahan yang diteliti adalah kedudukan hukum Akta PPJB sebagai dasar penjaminan hak atas tanah pada pengajuan kredit di bank serta bentuk tanggung jawab notaris pengganti setelah berakhir tugas dan jabatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum Akta PPJB yang menjadi dasar bagi terlapor menjaminkan tanah dalam perjanjian kredit atas permintaan calon pembeli adalah batal demi hukum karena melanggar syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata berupa sebab yang halal. Notaris pengganti setelah berakhir masa jabatannya berdasarkan Pasal 65 UUJN tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya. Namun, terlapor dalam hal ini tidak dikenakan sanksi apapun dikarenakan ketiadaan pengaturan mengenai hal tersebut sehingga pengadaan peraturan menjadi sebuah urgensi.

---

In carrying out the duties, an acting notary may commit violation especially in the drafting of authentic deeds, as seen in the decision of the Regional Supervisory Assembly (MPW) of the DKI Jakarta Province Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/V/2024. In the decision, the acting notary as the reported party failed to comply with the provisions of the Notarial Law in drafting the PPJB deed and use it as the basis for pledging the land by making SKMHT for the prospective buyer’s loan extension in Bank. MPW stated that the reported party was proven guilty of violating the UUJN but did not impose any sanctions because his term of office had ended. The issues being studied are the legal standing of the PPJB deed as the basis for pledging the land in loan extension as well as the responsibility of the acting notary who is proven to be guilty for violating the Notarial Law after the end of his term of office. This research uses a doctrinal research form with an explanatory typology. The research shows that the legal standing of the PPJB deed above is null and void because it has violated the valid requirements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code regarding the admissible cause. An acting notary according to Article 65 of the Notarial Law can still be held accountable for violations committed even after the end of his term of office. However, in the decision above, the acting notary was not imposed any sanctions due to the absence of regulations so that the provisions of regulations become an urgency."